SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
1
PERJANJIAN JUAL-BELI KAYU
No. ______________________
Perjanjian Jual Beli Kayu (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) ini ditandatangani pada hari ini,
......., tanggal ........., bulan .............., tahun ..................... (Tgl-Bln-Thn), oleh dan antara :
I. N A M A : .........................
PEKERJAAN/JABATAN : .........................
ALAMAT : .........................
N.P.W.P : .........................
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan anggaran dasar perseroan,
sehingga dari dan karenanya sah untuk bertindak mewakili untuk dan atas nama PT
________________________ suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk
kepada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di [*]; selanjutnya disebut sebagai
“PIHAK PERTAMA”.
II NAMA : .........................
PEKERJAAN/JABATAN : .........................
ALAMAT : .........................
No.K.T.P. : .........................
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan anggaran dasar perseroan,
sehingga dari dan karenanya sah untuk bertindak mewakili untuk dan atas nama PT
__________________, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada
hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Pekanbaru; selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA .
(PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
PIHAKdan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak )
PARA PIHAK telah saling sepakat dan bermufakat untuk melangsungkan Perjanjian ini dengan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Ruang Lingkup Perjanjian : PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menjual kayu
kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini
sepakat untuk membeli kayu dari PIHAK PERTAMA.
2. Asal Kayu : PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin PIHAK KEDUA
bahwa semua kayu yang diserahkan PIHAK PERTAMA adalah
sah milik PIHAK PERTAMA dan/atau diperoleh PIHAK
PERTAMA dengan cara yang sah sesuai dengan ijin yang
diperoleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
1.1. Nomor Ijin :
2
1.2. Tanggal Ijin :
1.3. Target Ijin :
1.4. Lokasi :
3. Jenis Kayu : Kayu Akasia dan Eucalyptus
4. Spesifikasi Kayu : Akasia/ Eucalyptus Ø > 5 Cm keatas dalam keadaan kupas kulit
5. Kualitas Kayu : Stock di Tempat Penimbunan Kayu (TPK)
- Kupas kulit dilakukan oleh PIHAK KEDUA di TPK/TPN
dan/atau pada saat dilakukan penebangan di areal PIHAK
PERTAMA sebelum kayu - kayu dimuat oleh PIHAK
PERTAMA ke atas Ponton.
6. Tempat Penyerahan : Free on Board (FOB) di atas Ponton di pelabuhan Jetty milik
PIHAK PERTAMA di Kumai.
- Kayu di timbang di weight bridge PIHAK PERTAMA di
kumai dan langsung di muat keatas ponton.
-PIHAK KEDUA menanggung biaya releasing kapal di Jetty
Kumai.
7. Harga Kayu : $ ____,-/ Ton (______).
Harga sudah termasuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) &
Dana Reboisasi (DR).
8. Target Penyerahan : ± 1.000.000 ton (lebih kurang satu juta ton); dengan komposisi
kayu akasia > 50% dan sisanya kayu eucalyptus
9. Pemeriksaan Serah Terima : a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama
memeriksa kualitas kayu yang diserahterimakan di lokasi
PIHAK PERTAMA. Kegagalan salah satu pihak mengikuti
pemeriksaan tersebut, maka pihak yang gagal mengikuti
pemeriksaan tersebut dianggap menerima pemeriksaan yang
telah dilakukan.
b. Pemeriksaan bersama dilakukan oleh personil yang ditunjuk
dari kedua belah pihak dan hasil pengukuran/pemeriksaan
akan dibuatkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan
(BAP).
10
.
Cara Pembayaran : Akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya invoice dari
3
PIHAK PERTAMA melalui transfer rekening ke :
Bank :
No. Rekening :
Atas nama :
11. Pajak-Pajak : Pajak-pajak lain yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
perjanjian ini wajib ditanggung dan dibayar/disetor oleh pihak
terhadap siapa menurut peraturan perpajakan yang berlaku
diletakkan beban kewajiban kepadanya. Apabila dalam hal salah
satu pihak tidak dan/atau lalai memenuhi kewajiban pajaknya,
maka pihak yang dirugikan berhak untuk mengenakan sanksi
berupa denda sebesar kewajiban pajak yang tidak dan/atau lalai
dipenuhi tersebut.
12. Jangka Waktu Perjanjian : Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ....... bulan
................ tahun ..................... (Tgl-Bln-Thn) dan akan berakhir
pada tanggal ........ bulan ............. tahun ............ (Tgl-Bln-Th).
(“Jangka Waktu Perjanjian”)
13. Ketentuan Tata Usaha
Kayu
: PIHAK PERTAMA harus menaati ketentuan/peraturan Tata
Usaha Kayu yang telah ditetapkan oleh Instansi Kehutanan dan
peraturan pemerintah yang berlaku.
14. Pengakhiran Perjanjian : a. Perjanjian ini berlaku pada tanggal disepakati dan
ditandatanganinya Perjanjian ini, dan tetap berlaku dan
berkekuatan hukum penuh hingga Jangka Waktu Perjanjian
ini berakhir atau diakhiri atau berakhir berdasarkan
ketentuan-ketentuan Perjanjian.
b. Perjanjian ini akan berakhir atau dapat diakhiri sebelum
berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian karena hal-hal sebagai
berikut:
b.1. Apabila salah satu Pihak tidak dapat melanjutkan
bisnisnya atau tidak mampu melaksanakan kewajiban-
kewajibannya yang sudah jatuh tempo kepada para
krediturnya (insolven) sedemikian rupa, sehingga
mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau
dinyatakan Pailit atau dilikuidasi berdasarkan Putusan
Pengadilan Niaga; atau
b.2. Atas dasar kesepakatan tertulis kedua belah pihak.
c. Dalam hal pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya
Jangka Waktu Perjanjian ini yang dilaksanakan berdasarkan
ketentuan Pasal 14 huruf b di atas, maka hal tersebut tidak
serta merta menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA
PIHAK yang masih terhutang sebelum dilakukannya
4
pengakhiran Perjanjian ini.
d. Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan
Pasal 14 ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk
mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.
15. Force Majeure : a. Penyimpangan dari ketentuan perjanjian ini hanya berlaku
dalam hal terjadinya keadaan force majeure.
b. Yang termasuk ke dalam keadaan force majeure
berdasarkan Perjanjian ini adalah atas setiap keterlambatan
atau kelalaian untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya
menurut Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan yang
berada di luar kekuasaan PARA PIHAK untuk mencegah
dan/atau mengatasinya dan bukan karena kelalaian salah satu
Pihak yaitu termasuk tetapi tidak terbatas pada banjir, gempa
bumi, angin topan (badai), epidemi, pemberontakan, huru-
hara, peperangan, krisis ekonomi secara nasional, kebakaran,
blokade, gangguan perburuhan (karyawan) dan/atau
pemogokanPARA PIHAK.
b. Keadaan force majeure harus dilaporkan oleh Pihak yang
mengalami kepada pihak lain dalam tenggang waktu 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam, kelalaian mana dianggap
force majeure tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian
ini, terkecuali dapat dibuktikan bahwa pemberitahuan kepada
pihak lain dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh
empat) jam juga berada di luar kekuasaan pihak yang
mengalami.
c. Karena keadaan force majeure ini, pihak yang mengalami
tidak dapat dipersalahkan dan karenanya harus dilindungi dan
tidak dapat digugat dalam bentuk apapun baik di dalam
maupun di luar pengadilan oleh pihak lain yang menderita
kerugian.
d. Apabila force majeure berlangsung secara terus menerus
selama lebih dari 45 (empat puluh lima) hari kalendar,
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas dasar
kesepakatan bersama dapat mengakhiri perjanjian ini dengan
terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan perhitungan
selesai (Acquit et de charge).
16. Pemberitahuan : a. Seluruh pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya yang
diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya
berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan
akan dikirimkan ke alamat PARA PIHAK sebagai berikut:
PIHAK PERTAMA:
5
PT. ______________________
Alamat :
No. Telp. :
No. Fax.:
U.P. :
PIHAK KEDUA:
PT. ______________________
Alamat :
No. Telp. :
No. Fax.:
U.P. :
b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan
Pasal 15 huruf a di atas akan dianggap telah diterima secara
sah oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender
apabila dikirimkan dengan surat tercatat, atau pada hari yang
sama jika dikirim dengan faksimili yang dibuktikan dengan
konfirmasi tanda terima faksimili tersebut atau dikirimkan
secara langsung.
c. Setiap Pihak wajib memberitahukan dari waktu ke waktu
kepada Pihak lainnya jika terjadi perpindahan alamat.
17. Penafsiran Perjanjian dan
Hukum Yang Berlaku :
Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Negara Republik Indonesia.
18. Penyelesaian Sengketa : a. Seluruh sengketa, perselisihan, pertentangan dan/atau
perbedaan pendapat yang timbul dan/atau akan mungkin
timbul sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau sebagai
akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK
sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan
mufakat.
b. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak
tercapai dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30
(tigapuluh) hari kalender terhitung sejak sengketa,
perselisihan, pertentangan dan/atau perbedaan pendapat
tersebut terjadi, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan memilih
domisili hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pekanbaru.
19. Lain-Lain : a. Perjanjian ini tidak merupakan jaminan oleh PARA PIHAK
untuk melakukan atau mengambil kredit di Bank.
b. PARA PIHAK mengakui dan menegaskan bahwa Perjanjian
6
ini ditandatangani diantara mereka dan akan dilaksanakan
dengan semangat bekerja sama, kepercayaan dan itikad baik,
serta di mana kegiatan usaha, keuntungan dan nama baik
Perseroan akan dikembangkan dan dimaksimalkan dengan
seluruh cara dan upaya yang sewajarnya dan selayaknya, dan
masing-masing Pihak wajib melakukan usaha selayaknya
melaksanakan dan mengembangkan kegiatan usaha
Perseroan.
c. Masing-masing Pihak wajib melaksanakan hak dan
wewenangnya untuk menjamin bahwa kegiatan usaha
dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip usaha sehat dan
standar etika yang layak.
d. Masing-masing Pihak sepakat untuk terus segera
memberitahukan kepada Pihak lain hal apapun yang memiliki
atau dapat memiliki dampak merugikan kemampuannya
dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan
Perjanjian ini.
e. Perjanjian ini merupakan keseluruhan Perjanjian di antara
PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan,
serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan dan/atau
Perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tulisan yang
dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK berkenaan dengan
materi yang diperjanjikan.
f. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini
menjadi batal, tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat
diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal itu tidak
akan mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-
ketentuan lain dari Perjanjian ini. PARA PIHAK akan, dalam
setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen
tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat
memberlakukan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal,
tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
g. Tidak ada satu Pihak pun yang dapat mengalihkan setiap hak
atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak
ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Pihak lainnya. Dalam hal pengalihan yang disetujui oleh Pihak
lainnya, Perjanjian ini akan beralih dan mengikat pengganti
haknya yang ditunjuk.
h. Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Perjanjian ini akan
diatur dan ditetapkan kemudian atas kesepakatan bersama
PARA PIHAK yang berlaku sebagai addendum Perjanjian
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.
7
Demikianlah perjanjian ini dibuat, disepakati dan dilangsungkan pada hari dan tanggal tersebut di atas,
yang dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT. ____________________ PT. __________________
[*] ________________________
Direktur

More Related Content

More from GLC

More from GLC (20)

Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docxConsultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
 
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdfPertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
 
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.docPerjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
 
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docxCONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
 
NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx
NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docxNOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx
NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx
 
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docxSPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
 
Draft perjanjian jual beli aset billingual clean
Draft perjanjian jual beli aset  billingual  cleanDraft perjanjian jual beli aset  billingual  clean
Draft perjanjian jual beli aset billingual clean
 
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simplePerjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
 
Perjanjian pinjam meminjam glc
Perjanjian pinjam meminjam  glcPerjanjian pinjam meminjam  glc
Perjanjian pinjam meminjam glc
 
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
Perjanjian restrukturisasi hutang  glcPerjanjian restrukturisasi hutang  glc
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
 
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorContoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
 
5b english poa-to_sell_shares-
5b english poa-to_sell_shares-5b english poa-to_sell_shares-
5b english poa-to_sell_shares-
 
5a indonesian-poa to-sell_shares
5a indonesian-poa to-sell_shares5a indonesian-poa to-sell_shares
5a indonesian-poa to-sell_shares
 
4 notice instruction-final
4 notice instruction-final4 notice instruction-final
4 notice instruction-final
 
3 lampiran 2 consent-to_transfer-final
3 lampiran 2 consent-to_transfer-final3 lampiran 2 consent-to_transfer-final
3 lampiran 2 consent-to_transfer-final
 
2 notice acknowledgement-final
2 notice acknowledgement-final2 notice acknowledgement-final
2 notice acknowledgement-final
 
1 list of-pledged_shares_final
1 list of-pledged_shares_final1 list of-pledged_shares_final
1 list of-pledged_shares_final
 
Power of attorney to sell_shares
Power of attorney to sell_sharesPower of attorney to sell_shares
Power of attorney to sell_shares
 
Pledge of shares draft
Pledge of shares draftPledge of shares draft
Pledge of shares draft
 
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumnPerjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
 

Recently uploaded

UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
Sumardi Arahbani
 

Recently uploaded (10)

HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 

Contoh Perjanjian Jual Beli Kayu Akasia Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

  • 1. 1 PERJANJIAN JUAL-BELI KAYU No. ______________________ Perjanjian Jual Beli Kayu (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) ini ditandatangani pada hari ini, ......., tanggal ........., bulan .............., tahun ..................... (Tgl-Bln-Thn), oleh dan antara : I. N A M A : ......................... PEKERJAAN/JABATAN : ......................... ALAMAT : ......................... N.P.W.P : ......................... dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan anggaran dasar perseroan, sehingga dari dan karenanya sah untuk bertindak mewakili untuk dan atas nama PT ________________________ suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di [*]; selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”. II NAMA : ......................... PEKERJAAN/JABATAN : ......................... ALAMAT : ......................... No.K.T.P. : ......................... dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan anggaran dasar perseroan, sehingga dari dan karenanya sah untuk bertindak mewakili untuk dan atas nama PT __________________, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Pekanbaru; selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . (PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAKdan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak ) PARA PIHAK telah saling sepakat dan bermufakat untuk melangsungkan Perjanjian ini dengan syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Ruang Lingkup Perjanjian : PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menjual kayu kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk membeli kayu dari PIHAK PERTAMA. 2. Asal Kayu : PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin PIHAK KEDUA bahwa semua kayu yang diserahkan PIHAK PERTAMA adalah sah milik PIHAK PERTAMA dan/atau diperoleh PIHAK PERTAMA dengan cara yang sah sesuai dengan ijin yang diperoleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut : 1.1. Nomor Ijin :
  • 2. 2 1.2. Tanggal Ijin : 1.3. Target Ijin : 1.4. Lokasi : 3. Jenis Kayu : Kayu Akasia dan Eucalyptus 4. Spesifikasi Kayu : Akasia/ Eucalyptus Ø > 5 Cm keatas dalam keadaan kupas kulit 5. Kualitas Kayu : Stock di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) - Kupas kulit dilakukan oleh PIHAK KEDUA di TPK/TPN dan/atau pada saat dilakukan penebangan di areal PIHAK PERTAMA sebelum kayu - kayu dimuat oleh PIHAK PERTAMA ke atas Ponton. 6. Tempat Penyerahan : Free on Board (FOB) di atas Ponton di pelabuhan Jetty milik PIHAK PERTAMA di Kumai. - Kayu di timbang di weight bridge PIHAK PERTAMA di kumai dan langsung di muat keatas ponton. -PIHAK KEDUA menanggung biaya releasing kapal di Jetty Kumai. 7. Harga Kayu : $ ____,-/ Ton (______). Harga sudah termasuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) & Dana Reboisasi (DR). 8. Target Penyerahan : ± 1.000.000 ton (lebih kurang satu juta ton); dengan komposisi kayu akasia > 50% dan sisanya kayu eucalyptus 9. Pemeriksaan Serah Terima : a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama memeriksa kualitas kayu yang diserahterimakan di lokasi PIHAK PERTAMA. Kegagalan salah satu pihak mengikuti pemeriksaan tersebut, maka pihak yang gagal mengikuti pemeriksaan tersebut dianggap menerima pemeriksaan yang telah dilakukan. b. Pemeriksaan bersama dilakukan oleh personil yang ditunjuk dari kedua belah pihak dan hasil pengukuran/pemeriksaan akan dibuatkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 10 . Cara Pembayaran : Akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya invoice dari
  • 3. 3 PIHAK PERTAMA melalui transfer rekening ke : Bank : No. Rekening : Atas nama : 11. Pajak-Pajak : Pajak-pajak lain yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini wajib ditanggung dan dibayar/disetor oleh pihak terhadap siapa menurut peraturan perpajakan yang berlaku diletakkan beban kewajiban kepadanya. Apabila dalam hal salah satu pihak tidak dan/atau lalai memenuhi kewajiban pajaknya, maka pihak yang dirugikan berhak untuk mengenakan sanksi berupa denda sebesar kewajiban pajak yang tidak dan/atau lalai dipenuhi tersebut. 12. Jangka Waktu Perjanjian : Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ....... bulan ................ tahun ..................... (Tgl-Bln-Thn) dan akan berakhir pada tanggal ........ bulan ............. tahun ............ (Tgl-Bln-Th). (“Jangka Waktu Perjanjian”) 13. Ketentuan Tata Usaha Kayu : PIHAK PERTAMA harus menaati ketentuan/peraturan Tata Usaha Kayu yang telah ditetapkan oleh Instansi Kehutanan dan peraturan pemerintah yang berlaku. 14. Pengakhiran Perjanjian : a. Perjanjian ini berlaku pada tanggal disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian ini, dan tetap berlaku dan berkekuatan hukum penuh hingga Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir atau diakhiri atau berakhir berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian. b. Perjanjian ini akan berakhir atau dapat diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian karena hal-hal sebagai berikut: b.1. Apabila salah satu Pihak tidak dapat melanjutkan bisnisnya atau tidak mampu melaksanakan kewajiban- kewajibannya yang sudah jatuh tempo kepada para krediturnya (insolven) sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau dinyatakan Pailit atau dilikuidasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga; atau b.2. Atas dasar kesepakatan tertulis kedua belah pihak. c. Dalam hal pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ini yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang sebelum dilakukannya
  • 4. 4 pengakhiran Perjanjian ini. d. Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 14 ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 15. Force Majeure : a. Penyimpangan dari ketentuan perjanjian ini hanya berlaku dalam hal terjadinya keadaan force majeure. b. Yang termasuk ke dalam keadaan force majeure berdasarkan Perjanjian ini adalah atas setiap keterlambatan atau kelalaian untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK untuk mencegah dan/atau mengatasinya dan bukan karena kelalaian salah satu Pihak yaitu termasuk tetapi tidak terbatas pada banjir, gempa bumi, angin topan (badai), epidemi, pemberontakan, huru- hara, peperangan, krisis ekonomi secara nasional, kebakaran, blokade, gangguan perburuhan (karyawan) dan/atau pemogokanPARA PIHAK. b. Keadaan force majeure harus dilaporkan oleh Pihak yang mengalami kepada pihak lain dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, kelalaian mana dianggap force majeure tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, terkecuali dapat dibuktikan bahwa pemberitahuan kepada pihak lain dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam juga berada di luar kekuasaan pihak yang mengalami. c. Karena keadaan force majeure ini, pihak yang mengalami tidak dapat dipersalahkan dan karenanya harus dilindungi dan tidak dapat digugat dalam bentuk apapun baik di dalam maupun di luar pengadilan oleh pihak lain yang menderita kerugian. d. Apabila force majeure berlangsung secara terus menerus selama lebih dari 45 (empat puluh lima) hari kalendar, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas dasar kesepakatan bersama dapat mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan perhitungan selesai (Acquit et de charge). 16. Pemberitahuan : a. Seluruh pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan akan dikirimkan ke alamat PARA PIHAK sebagai berikut: PIHAK PERTAMA:
  • 5. 5 PT. ______________________ Alamat : No. Telp. : No. Fax.: U.P. : PIHAK KEDUA: PT. ______________________ Alamat : No. Telp. : No. Fax.: U.P. : b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 15 huruf a di atas akan dianggap telah diterima secara sah oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila dikirimkan dengan surat tercatat, atau pada hari yang sama jika dikirim dengan faksimili yang dibuktikan dengan konfirmasi tanda terima faksimili tersebut atau dikirimkan secara langsung. c. Setiap Pihak wajib memberitahukan dari waktu ke waktu kepada Pihak lainnya jika terjadi perpindahan alamat. 17. Penafsiran Perjanjian dan Hukum Yang Berlaku : Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 18. Penyelesaian Sengketa : a. Seluruh sengketa, perselisihan, pertentangan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul dan/atau akan mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. b. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak sengketa, perselisihan, pertentangan dan/atau perbedaan pendapat tersebut terjadi, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan memilih domisili hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pekanbaru. 19. Lain-Lain : a. Perjanjian ini tidak merupakan jaminan oleh PARA PIHAK untuk melakukan atau mengambil kredit di Bank. b. PARA PIHAK mengakui dan menegaskan bahwa Perjanjian
  • 6. 6 ini ditandatangani diantara mereka dan akan dilaksanakan dengan semangat bekerja sama, kepercayaan dan itikad baik, serta di mana kegiatan usaha, keuntungan dan nama baik Perseroan akan dikembangkan dan dimaksimalkan dengan seluruh cara dan upaya yang sewajarnya dan selayaknya, dan masing-masing Pihak wajib melakukan usaha selayaknya melaksanakan dan mengembangkan kegiatan usaha Perseroan. c. Masing-masing Pihak wajib melaksanakan hak dan wewenangnya untuk menjamin bahwa kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip usaha sehat dan standar etika yang layak. d. Masing-masing Pihak sepakat untuk terus segera memberitahukan kepada Pihak lain hal apapun yang memiliki atau dapat memiliki dampak merugikan kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini. e. Perjanjian ini merupakan keseluruhan Perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan dan/atau Perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tulisan yang dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan. f. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan- ketentuan lain dari Perjanjian ini. PARA PIHAK akan, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut. g. Tidak ada satu Pihak pun yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Dalam hal pengalihan yang disetujui oleh Pihak lainnya, Perjanjian ini akan beralih dan mengikat pengganti haknya yang ditunjuk. h. Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian atas kesepakatan bersama PARA PIHAK yang berlaku sebagai addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
  • 7. 7 Demikianlah perjanjian ini dibuat, disepakati dan dilangsungkan pada hari dan tanggal tersebut di atas, yang dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA PT. ____________________ PT. __________________ [*] ________________________ Direktur