SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Perjanjian Kerjasama
Pembelian trailer 20 feet
PT. ________________________ PT. _________________________ Page 1
SURAT PERJANJIAN JUAL BELI
CONTAINER CHASSIS 20 FEET
ANTARA
PT. _______________________
DENGAN
PT. _______________________
NO : ____________________________
Surat Perjanjian Jual Beli Container Chassis 20 Feet (untuk selanjutnya disebut sebagai
“Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani, pada hari ini, _____, tanggal delapan, bulan ____,
tahun dua ribu du puluh (_____), oleh dan antara:
I. PT. _______________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
......................................., ............................................................................., dalam hal ini
diwakili oleh ......................... selaku Direktur, oleh dan karenanya berhak bertindak untuk
dan atas nama PT. _______________________ (untuk selanjutnya disebut “Pihak
Pertama”); dan
II. PT. _______________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
..............................................................................., dalam hal ini diwakili oleh .............
selaku …………, oleh dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama
PT.________________________, (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”).
Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan
secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.
Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa Pihak Pertama adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor dan
niaga gas alam atau yang disebut dengan Compressed Natural Gas (CNG);
B. Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha pembuatan
container chassis 20 feet dan 40 feet;
C. Bahwa Pihak Pertama bermaksud menunjuk Pihak kedua untuk memasok/membuat container
chassis 20 feet sebanyak 18 (delapan belas) unit (untuk selanjutnya disebut sebagai “Barang”);
D. Bahwa Pihak Kedua bermaksud menerima penunjukan dan pemesanan Barang seperti yang
diminta oleh Pihak Pertama sebagaimana tersebut.
Perjanjian Kerjasama
Pembelian trailer 20 feet
PT. ________________________ PT. _________________________ Page 2
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri
dalam Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
Dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama
dengan ini sepakat untuk menunjuk Pihak Kedua dan sebaliknya Pihak Kedua dengan ini bersedia
menerima penunjukkan dari Pihak Pertama untuk memasok/membuat Barang sesuai dengan
Spesifikasi (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang ditentukan di dalam Perjanjian ini.
PASAL 2
SPESIFIKASI BARANG
Spesifikasi atas Barang yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah pembuatan 18 (delapan belas)
unit container chassis 20 feet dengan spesifikasi untuk masing-masing unit container chassis
sebagai berikut:
 Kapasitas : ________ Kg
 Panjang : ________ mm
 Tinggi : ________ mm
 Lebar : ________ mm
 Main frame :
 Floor additional :
 King pin :
 Landing gear :
 Lifting Capacity : _______tons
 Running gear :
 Suspension :
 Tire :
 Axle :
 Qty :
 Electric parts :
(untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai “Spesifikasi”).
PASAL 3
HARGA PEMBELIAN DAN CARA PEMBAYARAN
1. Para Pihak sepakat harga jual beli Barang adalah sebesar Rp .........................,-/unit
(.....................................................................) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
10% (sepuluh persen). Sehingga total keseluruhan harga pembelian Barang sudah termasuk PPN
adalah sebesar Rp ...........................,- (...................................................................) (untuk
selanjutnya disebut sebagai “Harga Pembelian”).
Perjanjian Kerjasama
Pembelian trailer 20 feet
PT. ________________________ PT. _________________________ Page 3
2. Harga Pembelian sudah termasuk keur pertama wilayah ..............
3. Para Pihak sepakat untuk pembayaran Harga Pembelian wajib dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
a. Tahap I : Down Payment (DP) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Harga Pembelian
atau sebesar Rp ......................- (........................................) wajib dibayarkan oleh
Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kalender setelah Purchase Order (PO) dan Perjanjian ini
ditandatangani oleh Para Pihak dan tagihan/invoice Pihak Kedua telah dikirimkan
kepada Pihak Pertama.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana di atas DP belum juga dibayarkan oleh
Pihak Pertama, maka Pihak Kedua mempunyai hak untuk membatalkan
Perjanjian ini secara sepihak melalui suatu pemberitahuan secara tertulis.
b. Tahap II : Pelunasan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Harga Pembelian atau
sebesar Rp ......................,-
(...........................................................................................................) wajib
dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Pihak
Kedua melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama bahwa
Barang telah siap untuk diserahkan kepada dan diambil oleh Pihak Pertama dan
tagihan/invoice Pihak Kedua telah dikirimkan kepada Pihak Pertama.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana di atas, Pelunasan atas Harga
Pembelian belum juga dibayarkan oleh Pihak Pertama kapada Pihak Kedua, maka
Pihak Kedua dapat melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak melalui
suatu pemberitahuan secara tertulis dan Pihak Pertama tidak mempunyai hak
apapun terhadap Barang dan terhadap DP yang telah dibayarkan tidak dapat
dikembalikan serta menjadi hak sepenuhnya dari Pihak Kedua.
4. Harga Pembelian wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui mekanisme
transfer bank ke nomor rekening yang ditentukan oleh Pihak kedua sebagai berikut:
No. Rekening : ………
Nama Bank : ………
Cabang :
Mata Uang : Rupiah
Atas Nama : ………
5. Segala biaya bank yang timbul sebagai akibat pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Pertama
akan ditanggung oleh Pihak Pertama, dan segala biaya bank yang timbul sebagai akibat
menerima pembayaran dari Pihak Pertama akan ditanggung oleh Pihak Kedua (apabila ada).
6. Selain pajak yang telah diatur berdasarkan Perjanjian ini, segala pajak yang timbul sebagai akibat
dari pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan
ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
Perjanjian Kerjasama
Pembelian trailer 20 feet
PT. ________________________ PT. _________________________ Page 4
PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. Pihak Pertama mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. Melakukan pembayaran Harga Pembelian sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini.
b. Melakukan pengambilan atas Barang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Perjanjian ini
2. Pihak Pertama mempunyai hak sebagai berikut:
a. Menerima Barang sesuai dengan Spesifikasi.
b. Menerima Barang tepat pada waktunya sesuai dengan waktu pelaksanaan sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini.
3. Pihak Kedua mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Memasok/membuat Barang sesuai dengan Spesifikasi.
b. Menyelesaikan proses pembuatan Barang sesuai dengan waktu pelaksanaan sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini.
4. Pihak Kedua mempunyai hak sebagai berikut:
a. Menerima pembayaran Harga Pembelian sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini.
PASAL 5
WAKTU PELAKSANAAN, PENYERAHAN DAN GARANSI BARANG
1. Pihak Kedua akan menyelesaikan pekerjaan pembuatan Barang sesuai dengan Spesifikasi dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) minggu terhitung sejak tanggal pembayaran DP
diterima oleh Pihak Kedua.
2. Pihak Pertama berkewajiban untuk menerima penyerahan dan melakukan pengambilan atas
Barang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak
tanggal: i) Pihak Pertama telah melakukan pelunasan atas Harga Pembelian kepada Pihak Kedua
sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 3 Perjanjian ini; dan ii) Pihak Kedua telah melakukan
pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama bahwa Barang telah siap untuk diserahkan
kepada dan diambil oleh Pihak Pertama. Kelalaian Pihak Pertama dalam melakukan pengambilan
Barang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 2 ini akan mengakibatkan:
a. Dalam hal Pihak Pertama telah melakukan pelunasan atas Harga Pembelian kepada Pihak
Kedua sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 3 Perjanjian ini dan Pihak Kedua telah
melakukan pemberitahuan kepada Pihak Pertama bahwa Barang telah siap untuk diserahkan
kepada dan ambil oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tidak akan bertanggung jawab
atas penyimpanan, keamanan dan/atau keutuhan dari Barang selama Barang belum diambil
oleh Pihak Pertama dan, apabila dianggap diperlukan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua
dapat memindahkan Barang yang belum diambil oleh Pihak Pertama sebagaimana tersebut
ke luar dari workshop, pabrik atau tempat Pihak Kedua dan seluruh biaya yang dikeluarkan
oleh Pihak Kedua yang timbul sebagai akibat dari biaya penyimpanan dan/atau pemindahan
barang keluar dari workshop, pabrik atau tempat Pihak Kedua tersebut wajib ditanggung dan
diganti oleh Pihak Pertama; atau
Perjanjian Kerjasama
Pembelian trailer 20 feet
PT. ________________________ PT. _________________________ Page 5
b. Dalam hal Pihak Pertama belum melakukan pelunasan atas Harga Pembelian kepada Pihak
Kedua sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 3 Perjanjian ini dan Pihak Kedua telah
melakukan pemberitahuan kepada Pihak Pertama bahwa Barang telah siap untuk diambil
oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama tidak akan mempunyai hak apapun terhadap
Barang, serta Pihak Kedua berhak untuk membatalkan Perjanjian ini secara sepihak untuk
kemudian melakukan tindakan apapun yang diperlukan terhadap Barang dan terhadap DP
yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan serta menjadi hak sepenuhnya Pihak
Kedua.
3. Lokasi serah terima atas Barang dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah workshop Pihak
Kedua/pabrik Pihak Kedua di Balaraja. Atas serah terima atas Barang yang dilakukan
berdasarkan ketentuan Pasal 5 ini, Para Pihak akan menandatangani Berita Acara Serah Terima
(BAST) atas Barang.
4. Apabila dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya
Barang oleh Pihak Pertama yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas
Barang, Pihak Kedua menerima pemberitahuan dari Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua telah
memberikan/membuat Barang atau part yang tidak sesuai dengan Spesifikasi sebagaimana diatur
dalam Pasal 2 Perjanjian ini, maka Pihak Kedua akan segera melakukan pemeriksaan atas Barang
atau part yang tidak sesuai tersebut. Apabila berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Pihak
Kedua didapatkan kesimpulan bahwa Barang atau part tersebut memang tidak sesuai dengan
Spesifikasi, maka Pihak Kedua akan segera mengganti Barang atau part yang tidak sesuai dengan
Spesifikasi tersebut, dan semua biaya yang timbul sebagai akibat dari penggantian Barang atau
part yang tidak sesuai tersebut akan ditanggung oleh Pihak Kedua. Untuk menghindari keragu-
raguan, kecuali atas garansi yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 6 Perjanjian ini,
Pihak Kedua tidak akan bertanggung jawab dalam bentuk, cara dan/atau alasan apapun atas
ketidaksesuaian Barang dan/atau part dengan Spesifikasi yang baru diberitahukan/dilaporkan
oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah lewatnya jangka waktu 14 (empat belas) hari
kalender sebagaimana tersebut.
5. Peralihan hak kepemilikan terhadap Barang baru akan beralih pada saat Pihak Pertama telah
melunasi seluruh Harga Pembelian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini.
Kelalaian terhadap pelunasan Harga Pembelian akan mengakibatkan Pihak Pertama dapat
melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 3 huruf b
Perjanjian ini.
6. Pihak Kedua akan memberikan garansi/jaminan atas suku cadang (spare part) atas Barang dan
garansi atas frame/rangka besi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal serah terima Barang
dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
PASAL 6
DENDA KETERLAMBATAN
1. Apabila Pihak Kedua terlambat menyelesaikan atau menyerahkan Barang sebagaimana ketentuan
Pasal 5 ayat 1, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu
permil) dari Harga Pembelian per hari dikalikan jumlah hari keterlambatan dengan
maksimum denda keterlambatans sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pembelian, dan denda
keterlambatan akan dipotong langsung dari sisa pembayaran Harga Pembelian.
Perjanjian Kerjasama
Pembelian trailer 20 feet
PT. ________________________ PT. _________________________ Page 6
2. Apabila Pihak Pertama terlambat melakukan pembayaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 3
dan/atau dalam hal Pihak Pertama terlambat melakukan pengambilan atas Barang sesuai dengan
ketentuan PAsal 5 ayat 2 Perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan dikenakan denda
keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari Harga Pembelian per hari dikalikan jumlah
hari keterlambatan dengan maksimum denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) dari
Harga Pembelian, dan denda keterlambatan akan ditambahkan langsung ke pembayaran Pihak
Kedua.
PASAL 7
PEMBERITAHUAN
1. Setiap pemberitahuan, permintaan, tuntutan dan lain-lain berkaitan dengan Perjanjian ini harus
dibuat secara tertulis dan harus dikirim ke alamat di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau
kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui
faksmili:
Pihak Pertama
PT. _______________________
...............................................
...............................................
...............................................
Telp : .......................
Fax : ........................
UP : ............. (Direktur)
Pihak Kedua
PT. _______________________
................................................
................................................
................................................
Telp : ......................
Fax : .......................
UP : ……… (Direktur)
2. Setiap dan seluruh pemberitahuan dianggap telah diterima, apabila melalui surat tercatat: 3 (tiga)
hari setelah pengiriman (berdasarkan tanda terima), apabila melalui faksimili segera setelah
transmisi selesai (berdasarkan laporan faksimili (fax report) dan dikonfirmasi oleh penerima,
apabila melalui email segera setelah email tersebut dikirimkan kepada penerima, dan apabila
diserahkan secara langsung berdasarkan tanda terima tertulis dan tandatangan dari kantor
penerima.
3. Setiap perubahan alamat-alamat sebagaimana dirinci di atas wajib diberitahukan kepada Pihak
lainnya.
PASAL8
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia.
2. Para Pihak sepakat bahwa dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini
termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan, keberlakuan,
pelaksanaan hak dan/atau kewajiban dari Para Pihak, maka Para Pihak akan terlebih dahulu
berusaha menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.
Perjanjian Kerjasama
Pembelian trailer 20 feet
PT. ________________________ PT. _________________________ Page 7
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pertemuan musyawarah
pertama diadakan Para Pihak tidak dapat mencapai kata mufakat dan/atau Para Pihak sepakat
bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, maka Para
Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihannya melalui dan menurut prosedur Badan
Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Proses arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta, dengan
menggunakan bahasa Indonesia, dihadapan 3 (tiga) orang arbiter di mana masing-masing Pihak
menunjuk 1 (satu) arbiter dan sisanya 1 (satu) arbiter yang akan sekaligus bertindak sebagai
Ketua Majelis akan ditunjuk oleh Ketua BANI.
4. Keputusan Majelis Arbiter BANI merupakan keputusan yang final dan mengikat Para Pihak dan
Para Pihak sepakat bahwa terhadapnya tidak diperbolehkan dilakukan upaya hukum dalam
bentuk dan/atau dengan dasar alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada perlawanan,
pembatalan, banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali.
5. Para Pihak sepakat untuk tunduk dan melaksanakan putusan BANI secara sukarela.
PASAL 9
KEADAAN KAHAR
1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini yaitu kejadian-kejadian di luar
pengetahuan sebelumnya oleh Pihak yang terkena dan/atau diluar kekuasaan yang bersangkutan
untuk mengatasinya yang termasuk namun tidak terbatas kepada bencana alam, banjir besar,
gempa bumi, badai, sabotase pihak ketiga, huru hara akibat politik, peperangan, dan kebijakan
pemerintah di bidang moneter.
2. Masing-masing Pihak tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban
untuk setiap kegagalan dan/atau keterlambatan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan dalam
Perjanjian ini dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) tersebut.
3. Yang tidak termasuk Keadaan Kahar dan tidak membebaskan kewajiban Para Pihak dalam
Perjanjian adalah:
a. Kewajiban pembayaran yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.
b. Salah satu Pihak mengalami kepailitan atau bangkrut atau likuidasi.
4. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus segera memberitahukan secara lisan kepada Pihak
lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak mulai
berlangsungnya keadaan kahar tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemberitahuan
tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak mulai
berlangsungnya Keadaan Kahar tersebut.
5. Setelah pemberitahuan secara tertulis tersebut, Para Pihak harus langsung mengadakan penelitian
terhadap Keadaan Kahar dan menyatakannya dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Para
Pihak.
Perjanjian Kerjasama
Pembelian trailer 20 feet
PT. ________________________ PT. _________________________ Page 8
6. Jika Keadaan Kahar tersebut disepakati oleh Para Pihak maka Para Pihak akan merundingkan
kembali mengenai kelanjutan Perjanjian ini dan menetapkan kembali hal-hal lain yang
diperlukan (apabila ada).
7. Jika Keadaan Kahar tersebut ditolak oleh Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar
dan Pihak yang memberitahukan Keadaan Kahar dapat menyetujui penolakan tersebut, maka
Para Pihak akan meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
8. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender berturut-turut,
maka Para Pihak atas dasar kesepakatan bersama dapat mengakhiri atau meneruskan Perjanjian
ini. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian maka masing-masing Pihak akan tetap memenuhi
kewajiban-kewajibannya yang belum dilaksanakan sebelum terjadinya Keadaan Kahar
berdasarkan Perjanjian ini.
PASAL 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK
Para Pihak selanjutnya dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa:
a. Masing-masing Pihak memiliki kecakapan dan kewenangan secara hukum untuk dapat
menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan
Perjanjian, dan telah mengambil langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk mengesahkan
dirinya untuk dapat mengikatkan diri, menandatangani dan melaksanakan isi Perjanjian ini.
b. Tidak ada persetujuan, ijin, otorisasi, pendaftaran atau pernyataan apapun lainnya kepada
lembaga, institusi atau pejabat pemerintah yang dibutuhkan oleh masing-masing Pihak untuk
membuat dan melaksanakan Perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya yang akan dibuat dan
dilaksanakan.
c. Masing-masing Pihak memiliki kemampuan dan otoritas secara hukum dan finansial untuk
melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan telah mengambil seluruh tindakan
perseroan yang diperlukan untuk mengotorisasi pelaksanaan dan pemenuhan Perjanjian.
d. Para Pihak menyatakan akan bertanggung jawab melaksanakan segala kewajibannya yang timbul
berdasarkan Perjanjian ini walaupun Para Pihak membubarkan diri sebagai badan hukum
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau berdasarkan keputusan
pengadilan atau jika Pihak dalam keadaan pailit sebelum keputusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap.
PASAL 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena hal-hal
sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Para Pihak telah melaksanakan setiap dan
seluruh kewajibannya berdasarkan ketentuan Perjanjian; atau
Perjanjian Kerjasama
Pembelian trailer 20 feet
PT. ________________________ PT. _________________________ Page 9
b. Diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat
8 Perjanjian, dalam hal terjadinya Keadaan Kahar; atau
c. Diakhiri secara sepihak oleh Pihak Kedua:
i) Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 3 huruf a atau huruf b dalam hal Pihak Pertama tidak
dapat melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran sesuai ketentuan
Pasal 3 ayat 3 huruf a atau b Perjanjian ini; atau
ii) Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2 huruf b dalam hal Pihak Pertama tidak dapat
melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pengambilan Barang sesuai ketentuan
Pasal 5 ayat 2 huruf b Perjanjian ini; atau
d. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari Para Pihak.
2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1
huruf b atau d di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban-kewajiban
Para Pihak yang masih terhutang kepada Pihak lainnya yang telah timbul sampai dengan tanggal
dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh risiko serta kewajiban selanjutnya dari Para
Pihak yang timbul bukan berdasarkan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak.
3. Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai diperlukannya keputusan atau penetapan
pengadilan atau hakim untuk pengakhiran Perjanjian ini.
PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Hal –hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan
kemudian oleh Para Pihak dalam suatu amandemen atau addendum atas Perjanjian yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Tidak ada satu Pihak pun yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan
Perjanjian ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak
lainnya. Dalam hal pengalihan yang disetujui oleh Pihak lainnya, Perjanjian ini akan beralih dan
mengikat pengganti haknya yang ditunjuk.
3. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku, tidak
sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu penetapan dan/atau keputusan
pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi yang berwenang, hal itu tidak akan
mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. Para
Pihak akan dan berkewajiban, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen
tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan dan/atau menggantikan
ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
4. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara Para Pihak berkenaan dengan materi
yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan dan/atau perjanjian
apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya oleh Para Pihak berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan.
Perjanjian Kerjasama
Pembelian trailer 20 feet
PT. ________________________ PT. _________________________ Page 10
Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing berlaku
sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Para Pihak di
Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini.
Pihak Pertama, Pihak Kedua,
PT. _______________________ PT. _______________________
_______________________ _________________________
Direktur Direktur

More Related Content

More from GLC

More from GLC (20)

Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docxConsultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
 
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdfPertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
 
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.docPerjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
 
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docxCONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
 
NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx
NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docxNOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx
NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx
 
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docxSPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
 
Draft perjanjian jual beli aset billingual clean
Draft perjanjian jual beli aset  billingual  cleanDraft perjanjian jual beli aset  billingual  clean
Draft perjanjian jual beli aset billingual clean
 
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simplePerjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
 
Perjanjian pinjam meminjam glc
Perjanjian pinjam meminjam  glcPerjanjian pinjam meminjam  glc
Perjanjian pinjam meminjam glc
 
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
Perjanjian restrukturisasi hutang  glcPerjanjian restrukturisasi hutang  glc
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
 
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorContoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
 
5b english poa-to_sell_shares-
5b english poa-to_sell_shares-5b english poa-to_sell_shares-
5b english poa-to_sell_shares-
 
5a indonesian-poa to-sell_shares
5a indonesian-poa to-sell_shares5a indonesian-poa to-sell_shares
5a indonesian-poa to-sell_shares
 
4 notice instruction-final
4 notice instruction-final4 notice instruction-final
4 notice instruction-final
 
3 lampiran 2 consent-to_transfer-final
3 lampiran 2 consent-to_transfer-final3 lampiran 2 consent-to_transfer-final
3 lampiran 2 consent-to_transfer-final
 
2 notice acknowledgement-final
2 notice acknowledgement-final2 notice acknowledgement-final
2 notice acknowledgement-final
 
1 list of-pledged_shares_final
1 list of-pledged_shares_final1 list of-pledged_shares_final
1 list of-pledged_shares_final
 
Power of attorney to sell_shares
Power of attorney to sell_sharesPower of attorney to sell_shares
Power of attorney to sell_shares
 
Pledge of shares draft
Pledge of shares draftPledge of shares draft
Pledge of shares draft
 
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumnPerjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
 

Recently uploaded

UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
Sumardi Arahbani
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
muhammadrezza14
 

Recently uploaded (9)

pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 

Contoh Perjanjian Jual Beli Container Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

  • 1. Perjanjian Kerjasama Pembelian trailer 20 feet PT. ________________________ PT. _________________________ Page 1 SURAT PERJANJIAN JUAL BELI CONTAINER CHASSIS 20 FEET ANTARA PT. _______________________ DENGAN PT. _______________________ NO : ____________________________ Surat Perjanjian Jual Beli Container Chassis 20 Feet (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani, pada hari ini, _____, tanggal delapan, bulan ____, tahun dua ribu du puluh (_____), oleh dan antara: I. PT. _______________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di ......................................., ............................................................................., dalam hal ini diwakili oleh ......................... selaku Direktur, oleh dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT. _______________________ (untuk selanjutnya disebut “Pihak Pertama”); dan II. PT. _______________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di ..............................................................................., dalam hal ini diwakili oleh ............. selaku …………, oleh dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT.________________________, (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”). Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: A. Bahwa Pihak Pertama adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor dan niaga gas alam atau yang disebut dengan Compressed Natural Gas (CNG); B. Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha pembuatan container chassis 20 feet dan 40 feet; C. Bahwa Pihak Pertama bermaksud menunjuk Pihak kedua untuk memasok/membuat container chassis 20 feet sebanyak 18 (delapan belas) unit (untuk selanjutnya disebut sebagai “Barang”); D. Bahwa Pihak Kedua bermaksud menerima penunjukan dan pemesanan Barang seperti yang diminta oleh Pihak Pertama sebagaimana tersebut.
  • 2. Perjanjian Kerjasama Pembelian trailer 20 feet PT. ________________________ PT. _________________________ Page 2 Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: PASAL 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN Dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk menunjuk Pihak Kedua dan sebaliknya Pihak Kedua dengan ini bersedia menerima penunjukkan dari Pihak Pertama untuk memasok/membuat Barang sesuai dengan Spesifikasi (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang ditentukan di dalam Perjanjian ini. PASAL 2 SPESIFIKASI BARANG Spesifikasi atas Barang yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah pembuatan 18 (delapan belas) unit container chassis 20 feet dengan spesifikasi untuk masing-masing unit container chassis sebagai berikut:  Kapasitas : ________ Kg  Panjang : ________ mm  Tinggi : ________ mm  Lebar : ________ mm  Main frame :  Floor additional :  King pin :  Landing gear :  Lifting Capacity : _______tons  Running gear :  Suspension :  Tire :  Axle :  Qty :  Electric parts : (untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai “Spesifikasi”). PASAL 3 HARGA PEMBELIAN DAN CARA PEMBAYARAN 1. Para Pihak sepakat harga jual beli Barang adalah sebesar Rp .........................,-/unit (.....................................................................) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen). Sehingga total keseluruhan harga pembelian Barang sudah termasuk PPN adalah sebesar Rp ...........................,- (...................................................................) (untuk selanjutnya disebut sebagai “Harga Pembelian”).
  • 3. Perjanjian Kerjasama Pembelian trailer 20 feet PT. ________________________ PT. _________________________ Page 3 2. Harga Pembelian sudah termasuk keur pertama wilayah .............. 3. Para Pihak sepakat untuk pembayaran Harga Pembelian wajib dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Tahap I : Down Payment (DP) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Harga Pembelian atau sebesar Rp ......................- (........................................) wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Purchase Order (PO) dan Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak dan tagihan/invoice Pihak Kedua telah dikirimkan kepada Pihak Pertama. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana di atas DP belum juga dibayarkan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua mempunyai hak untuk membatalkan Perjanjian ini secara sepihak melalui suatu pemberitahuan secara tertulis. b. Tahap II : Pelunasan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Harga Pembelian atau sebesar Rp ......................,- (...........................................................................................................) wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Pihak Kedua melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama bahwa Barang telah siap untuk diserahkan kepada dan diambil oleh Pihak Pertama dan tagihan/invoice Pihak Kedua telah dikirimkan kepada Pihak Pertama. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana di atas, Pelunasan atas Harga Pembelian belum juga dibayarkan oleh Pihak Pertama kapada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua dapat melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak melalui suatu pemberitahuan secara tertulis dan Pihak Pertama tidak mempunyai hak apapun terhadap Barang dan terhadap DP yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan serta menjadi hak sepenuhnya dari Pihak Kedua. 4. Harga Pembelian wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui mekanisme transfer bank ke nomor rekening yang ditentukan oleh Pihak kedua sebagai berikut: No. Rekening : ……… Nama Bank : ……… Cabang : Mata Uang : Rupiah Atas Nama : ……… 5. Segala biaya bank yang timbul sebagai akibat pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Pertama akan ditanggung oleh Pihak Pertama, dan segala biaya bank yang timbul sebagai akibat menerima pembayaran dari Pihak Pertama akan ditanggung oleh Pihak Kedua (apabila ada). 6. Selain pajak yang telah diatur berdasarkan Perjanjian ini, segala pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
  • 4. Perjanjian Kerjasama Pembelian trailer 20 feet PT. ________________________ PT. _________________________ Page 4 PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 1. Pihak Pertama mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Melakukan pembayaran Harga Pembelian sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini. b. Melakukan pengambilan atas Barang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Perjanjian ini 2. Pihak Pertama mempunyai hak sebagai berikut: a. Menerima Barang sesuai dengan Spesifikasi. b. Menerima Barang tepat pada waktunya sesuai dengan waktu pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini. 3. Pihak Kedua mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Memasok/membuat Barang sesuai dengan Spesifikasi. b. Menyelesaikan proses pembuatan Barang sesuai dengan waktu pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini. 4. Pihak Kedua mempunyai hak sebagai berikut: a. Menerima pembayaran Harga Pembelian sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini. PASAL 5 WAKTU PELAKSANAAN, PENYERAHAN DAN GARANSI BARANG 1. Pihak Kedua akan menyelesaikan pekerjaan pembuatan Barang sesuai dengan Spesifikasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) minggu terhitung sejak tanggal pembayaran DP diterima oleh Pihak Kedua. 2. Pihak Pertama berkewajiban untuk menerima penyerahan dan melakukan pengambilan atas Barang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal: i) Pihak Pertama telah melakukan pelunasan atas Harga Pembelian kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 3 Perjanjian ini; dan ii) Pihak Kedua telah melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama bahwa Barang telah siap untuk diserahkan kepada dan diambil oleh Pihak Pertama. Kelalaian Pihak Pertama dalam melakukan pengambilan Barang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 2 ini akan mengakibatkan: a. Dalam hal Pihak Pertama telah melakukan pelunasan atas Harga Pembelian kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 3 Perjanjian ini dan Pihak Kedua telah melakukan pemberitahuan kepada Pihak Pertama bahwa Barang telah siap untuk diserahkan kepada dan ambil oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tidak akan bertanggung jawab atas penyimpanan, keamanan dan/atau keutuhan dari Barang selama Barang belum diambil oleh Pihak Pertama dan, apabila dianggap diperlukan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua dapat memindahkan Barang yang belum diambil oleh Pihak Pertama sebagaimana tersebut ke luar dari workshop, pabrik atau tempat Pihak Kedua dan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua yang timbul sebagai akibat dari biaya penyimpanan dan/atau pemindahan barang keluar dari workshop, pabrik atau tempat Pihak Kedua tersebut wajib ditanggung dan diganti oleh Pihak Pertama; atau
  • 5. Perjanjian Kerjasama Pembelian trailer 20 feet PT. ________________________ PT. _________________________ Page 5 b. Dalam hal Pihak Pertama belum melakukan pelunasan atas Harga Pembelian kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 3 Perjanjian ini dan Pihak Kedua telah melakukan pemberitahuan kepada Pihak Pertama bahwa Barang telah siap untuk diambil oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama tidak akan mempunyai hak apapun terhadap Barang, serta Pihak Kedua berhak untuk membatalkan Perjanjian ini secara sepihak untuk kemudian melakukan tindakan apapun yang diperlukan terhadap Barang dan terhadap DP yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan serta menjadi hak sepenuhnya Pihak Kedua. 3. Lokasi serah terima atas Barang dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah workshop Pihak Kedua/pabrik Pihak Kedua di Balaraja. Atas serah terima atas Barang yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ini, Para Pihak akan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) atas Barang. 4. Apabila dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya Barang oleh Pihak Pertama yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas Barang, Pihak Kedua menerima pemberitahuan dari Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua telah memberikan/membuat Barang atau part yang tidak sesuai dengan Spesifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini, maka Pihak Kedua akan segera melakukan pemeriksaan atas Barang atau part yang tidak sesuai tersebut. Apabila berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Pihak Kedua didapatkan kesimpulan bahwa Barang atau part tersebut memang tidak sesuai dengan Spesifikasi, maka Pihak Kedua akan segera mengganti Barang atau part yang tidak sesuai dengan Spesifikasi tersebut, dan semua biaya yang timbul sebagai akibat dari penggantian Barang atau part yang tidak sesuai tersebut akan ditanggung oleh Pihak Kedua. Untuk menghindari keragu- raguan, kecuali atas garansi yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 6 Perjanjian ini, Pihak Kedua tidak akan bertanggung jawab dalam bentuk, cara dan/atau alasan apapun atas ketidaksesuaian Barang dan/atau part dengan Spesifikasi yang baru diberitahukan/dilaporkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah lewatnya jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana tersebut. 5. Peralihan hak kepemilikan terhadap Barang baru akan beralih pada saat Pihak Pertama telah melunasi seluruh Harga Pembelian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini. Kelalaian terhadap pelunasan Harga Pembelian akan mengakibatkan Pihak Pertama dapat melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 3 huruf b Perjanjian ini. 6. Pihak Kedua akan memberikan garansi/jaminan atas suku cadang (spare part) atas Barang dan garansi atas frame/rangka besi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal serah terima Barang dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. PASAL 6 DENDA KETERLAMBATAN 1. Apabila Pihak Kedua terlambat menyelesaikan atau menyerahkan Barang sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari Harga Pembelian per hari dikalikan jumlah hari keterlambatan dengan maksimum denda keterlambatans sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pembelian, dan denda keterlambatan akan dipotong langsung dari sisa pembayaran Harga Pembelian.
  • 6. Perjanjian Kerjasama Pembelian trailer 20 feet PT. ________________________ PT. _________________________ Page 6 2. Apabila Pihak Pertama terlambat melakukan pembayaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 3 dan/atau dalam hal Pihak Pertama terlambat melakukan pengambilan atas Barang sesuai dengan ketentuan PAsal 5 ayat 2 Perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari Harga Pembelian per hari dikalikan jumlah hari keterlambatan dengan maksimum denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pembelian, dan denda keterlambatan akan ditambahkan langsung ke pembayaran Pihak Kedua. PASAL 7 PEMBERITAHUAN 1. Setiap pemberitahuan, permintaan, tuntutan dan lain-lain berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirim ke alamat di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui faksmili: Pihak Pertama PT. _______________________ ............................................... ............................................... ............................................... Telp : ....................... Fax : ........................ UP : ............. (Direktur) Pihak Kedua PT. _______________________ ................................................ ................................................ ................................................ Telp : ...................... Fax : ....................... UP : ……… (Direktur) 2. Setiap dan seluruh pemberitahuan dianggap telah diterima, apabila melalui surat tercatat: 3 (tiga) hari setelah pengiriman (berdasarkan tanda terima), apabila melalui faksimili segera setelah transmisi selesai (berdasarkan laporan faksimili (fax report) dan dikonfirmasi oleh penerima, apabila melalui email segera setelah email tersebut dikirimkan kepada penerima, dan apabila diserahkan secara langsung berdasarkan tanda terima tertulis dan tandatangan dari kantor penerima. 3. Setiap perubahan alamat-alamat sebagaimana dirinci di atas wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya. PASAL8 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. 2. Para Pihak sepakat bahwa dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan, keberlakuan, pelaksanaan hak dan/atau kewajiban dari Para Pihak, maka Para Pihak akan terlebih dahulu berusaha menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.
  • 7. Perjanjian Kerjasama Pembelian trailer 20 feet PT. ________________________ PT. _________________________ Page 7 3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pertemuan musyawarah pertama diadakan Para Pihak tidak dapat mencapai kata mufakat dan/atau Para Pihak sepakat bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihannya melalui dan menurut prosedur Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Proses arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta, dengan menggunakan bahasa Indonesia, dihadapan 3 (tiga) orang arbiter di mana masing-masing Pihak menunjuk 1 (satu) arbiter dan sisanya 1 (satu) arbiter yang akan sekaligus bertindak sebagai Ketua Majelis akan ditunjuk oleh Ketua BANI. 4. Keputusan Majelis Arbiter BANI merupakan keputusan yang final dan mengikat Para Pihak dan Para Pihak sepakat bahwa terhadapnya tidak diperbolehkan dilakukan upaya hukum dalam bentuk dan/atau dengan dasar alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada perlawanan, pembatalan, banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali. 5. Para Pihak sepakat untuk tunduk dan melaksanakan putusan BANI secara sukarela. PASAL 9 KEADAAN KAHAR 1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini yaitu kejadian-kejadian di luar pengetahuan sebelumnya oleh Pihak yang terkena dan/atau diluar kekuasaan yang bersangkutan untuk mengatasinya yang termasuk namun tidak terbatas kepada bencana alam, banjir besar, gempa bumi, badai, sabotase pihak ketiga, huru hara akibat politik, peperangan, dan kebijakan pemerintah di bidang moneter. 2. Masing-masing Pihak tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk setiap kegagalan dan/atau keterlambatan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) tersebut. 3. Yang tidak termasuk Keadaan Kahar dan tidak membebaskan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian adalah: a. Kewajiban pembayaran yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar. b. Salah satu Pihak mengalami kepailitan atau bangkrut atau likuidasi. 4. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus segera memberitahukan secara lisan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak mulai berlangsungnya keadaan kahar tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak mulai berlangsungnya Keadaan Kahar tersebut. 5. Setelah pemberitahuan secara tertulis tersebut, Para Pihak harus langsung mengadakan penelitian terhadap Keadaan Kahar dan menyatakannya dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak.
  • 8. Perjanjian Kerjasama Pembelian trailer 20 feet PT. ________________________ PT. _________________________ Page 8 6. Jika Keadaan Kahar tersebut disepakati oleh Para Pihak maka Para Pihak akan merundingkan kembali mengenai kelanjutan Perjanjian ini dan menetapkan kembali hal-hal lain yang diperlukan (apabila ada). 7. Jika Keadaan Kahar tersebut ditolak oleh Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dan Pihak yang memberitahukan Keadaan Kahar dapat menyetujui penolakan tersebut, maka Para Pihak akan meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. 8. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender berturut-turut, maka Para Pihak atas dasar kesepakatan bersama dapat mengakhiri atau meneruskan Perjanjian ini. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian maka masing-masing Pihak akan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya yang belum dilaksanakan sebelum terjadinya Keadaan Kahar berdasarkan Perjanjian ini. PASAL 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK Para Pihak selanjutnya dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa: a. Masing-masing Pihak memiliki kecakapan dan kewenangan secara hukum untuk dapat menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian, dan telah mengambil langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk mengesahkan dirinya untuk dapat mengikatkan diri, menandatangani dan melaksanakan isi Perjanjian ini. b. Tidak ada persetujuan, ijin, otorisasi, pendaftaran atau pernyataan apapun lainnya kepada lembaga, institusi atau pejabat pemerintah yang dibutuhkan oleh masing-masing Pihak untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya yang akan dibuat dan dilaksanakan. c. Masing-masing Pihak memiliki kemampuan dan otoritas secara hukum dan finansial untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan telah mengambil seluruh tindakan perseroan yang diperlukan untuk mengotorisasi pelaksanaan dan pemenuhan Perjanjian. d. Para Pihak menyatakan akan bertanggung jawab melaksanakan segala kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini walaupun Para Pihak membubarkan diri sebagai badan hukum berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau berdasarkan keputusan pengadilan atau jika Pihak dalam keadaan pailit sebelum keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN 1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena hal-hal sebagai berikut: a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Para Pihak telah melaksanakan setiap dan seluruh kewajibannya berdasarkan ketentuan Perjanjian; atau
  • 9. Perjanjian Kerjasama Pembelian trailer 20 feet PT. ________________________ PT. _________________________ Page 9 b. Diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 8 Perjanjian, dalam hal terjadinya Keadaan Kahar; atau c. Diakhiri secara sepihak oleh Pihak Kedua: i) Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 3 huruf a atau huruf b dalam hal Pihak Pertama tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 3 huruf a atau b Perjanjian ini; atau ii) Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2 huruf b dalam hal Pihak Pertama tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pengambilan Barang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 2 huruf b Perjanjian ini; atau d. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari Para Pihak. 2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf b atau d di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang masih terhutang kepada Pihak lainnya yang telah timbul sampai dengan tanggal dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh risiko serta kewajiban selanjutnya dari Para Pihak yang timbul bukan berdasarkan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak. 3. Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai diperlukannya keputusan atau penetapan pengadilan atau hakim untuk pengakhiran Perjanjian ini. PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN 1. Hal –hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh Para Pihak dalam suatu amandemen atau addendum atas Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 2. Tidak ada satu Pihak pun yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Dalam hal pengalihan yang disetujui oleh Pihak lainnya, Perjanjian ini akan beralih dan mengikat pengganti haknya yang ditunjuk. 3. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu penetapan dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi yang berwenang, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. Para Pihak akan dan berkewajiban, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan dan/atau menggantikan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut. 4. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara Para Pihak berkenaan dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan dan/atau perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya oleh Para Pihak berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
  • 10. Perjanjian Kerjasama Pembelian trailer 20 feet PT. ________________________ PT. _________________________ Page 10 Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Para Pihak di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini. Pihak Pertama, Pihak Kedua, PT. _______________________ PT. _______________________ _______________________ _________________________ Direktur Direktur