Contoh Kontrak Jual Beli Material Bangunan . Note : Anda dapat membeli Draft Perjanjian ini seharga Rp150.000,-. Silahkan transfer sejumlah uang tersebut ke Rekening Bank Raykat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening 114801007728507 , atas nama Obbie Afri. Setelah transfer, silahkan sms atau WA konfirmasi telah membayar ke nomor 08118887270 (WA) untuk mendapatkan perjanjian ini. Anda juga dapat mengkonsultasikan bisnis Anda untuk mendapatkan tips dalam menyesuaikan kontrak yang memenuhi keinginan Anda tentunya dengan biaya tambahan.
Contoh Kontrak Jual Beli Material Bangunan (Beli Hub : 08118887270 (WA)
1. KONTRAK JUAL BELI MATERIAL
No. _______________________
Kontrak Jual Beli Material (selanjutnya disebut sebagai “Kontrak”) ini dibuat dan
ditandatangani pada hari ini .........., tanggal ........., bulan ........, tahun ..........(Tgl-Bulan-
Tahun),oleh dan antara:
1. CV. ______________, suatu Comanditaire Ve yang didirikan berdasarkan dan tunduk
kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di _____________________, dalam
hal ini diwakili oleh ________, selaku Direktur dari CV. ______________, oleh dan
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama CV. ______________ (untuk selanjutnya
disebut sebagai “Pihak Pertama”); dan
2. PT. ________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk
kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di
____________________________________________, dalam hal ini diwakili oleh
__________________, selaku Direktur dari PT. ________________, oleh dan karenanya
sah bertindak untuk dan atas nama PT. ________________ (untuk selanjutnya disebut
sebagai“Pihak Kedua”).
Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para
Pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”
Para Pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam Kontrak ini dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
Pihak Pertama dengan ini setuju untuk menjual Material Aggregate (....................................) dan
.................. (selanjutnya disebut sebagai “Material”) kepada Pihak Kedua dan sebaliknya Pihak
Kedua dengan ini sepakat untuk membeli Material dari Pihak Pertama, dengan jumlah sebagai
berikut:
- Aggregate (Batu Pecah 10mm-20mm) : ......... M3(............................................)
- Pasir Cuci : .......... M3(...........................................)
PASAL 2
HARGA MATERIAL DAN MEKANISME PEMBAYARAN
2.1. Para Pihak sepakat bahwa harga jual beli atas Material adalah sebesar Rp .......................,-
(..................................................) (selanjutnya disebut sebagai “Harga Material”), dengan
menggunakan basis C&F pada Ponton Pelabuhan Asiki Korindo, Bovendigoel,
Merauke(selanjutnya disebut “Pelabuhan Tujuan”), dengan perincian Harga Material
sebagai berikut:
2. No
.
Material Harga Per M3 Jumlah Total Harga
1. Aggregate (Batu Pecah 10mm-
20mm)
Rp ...........,-
/M3
........ M3 Rp. .....................,
-
2. Pasir Cuci Rp ...........,-
/M3
........ M3 Rp. .....................,
-
Total Harga Material Rp. .....................,
-
2.2. Para Pihak sepakat bahwa Harga Material sebagaimana diatur di dalam ketentuan ayat 2.1
tersebut adalah sudah termasuk biaya pengiriman Material melalui Kapal Pengangkut
Material sampai di PelabuhanTujuan, biaya asuransi, biayamuat di Jetty milik Pihak
Pertama, biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan Material, Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) atas Material dan Pajak Penghasilan(PPh) yang akan ditanggung
dan dibayarkan sepenuhnya oleh Pihak Pertama. Untuk biaya bongkar Material di
Pelabuhan Tujuan akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua.
2.3. Para Pihak sepakat bahwa Harga Material akan dibayarkan melalui tahapan-tahapan
sebagai berikut:
a. 20% (dua puluh persen) dari Harga Material akan dibayarkan sebagai Pembayaran
Pertama oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada hari yang sama dengan tanggal
penandatangan Kontrak ini, dengan ketentuan Pihak Kedua telah menerima surat
tagihan (invoice) atas pembayaran Pembayaran Pertama dari Pihak Pertama;
b. 60% (enam puluh persen) dari Harga Material akan dibayarkan sebagai
Pembayaran Kedua oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah Material selesai
dimuat ke atas Kapal Pengangkut Material, dokumen SIB telah diterbitkan dan Kapal
Pengangkut Material belum berangkat, dengan ketentuan Pihak Kedua telah menerima
surat tagihan (invoice) atas pembayaran Pembayaran Kedua dari Pihak Pertama; dan
c. 20% (duapuluhpersen) dari Harga Material akan dibayarkan sebagai Pembayaran
Ketiga oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama saat Kapal Pengangkut Material telah
tiba di Pelabuhan Tujuan dan proses pembongkaran Material telah selesai
dilaksanakan, dengan ketentuan Pihak Kedua telah menerima surat tagihan (invoice)
atas pembayaran Pembayaran Ketiga dari Pihak Pertama.
2.4. Setiap dan seluruh tahapanpembayaran atas Harga Material akan dilaksanakan melalui
mekanisme transfer ke rekening bank milik Pihak Pertama sebagai berikut:
Nama Bank : ......................
Cabang :
No. Rekening : ......................
Atas Nama : CV. ______________
2.5. Kecuali ditentukan lain secara tegas di dalam Kontrak ini, maka segala pajak-pajak lain
yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kontrak ini akan ditanggung oleh masing-masing
Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PASAL 3
PENGAPALAN, JANGKA WAKTU PENGIRIMAN DAN PEMBONGKARAN
3.1. Pihak Pertama akan mengangkut Material dari Jetty milik Pihak Pertama dengan
menggunakan alat transportasi laut TB dan TK berukuran 300 (tiga ratus)Feet(selanjutnya
disebut “Kapal Pengangkut Material”) dan Material akan dikirim oleh Pihak Pertama
dan telah sampai di Pelabuhan Tujuan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 21 (dua
puluh satu) hari setelah tanggal ditandatanganinya Kontrak ini.
3.2. Pihak Pertama berkewajiban untuk bertanggung jawab atas segala resiko selama Kapal
Pengangkut Material belum tiba di Pelabuhan Tujuan.
3.3. Pihak Pertama bertanggungjawab atas setiap dan seluruh biaya pengiriman Material
sampai ke Pelabuhan Tujuan, biaya muat Material dari Jetty milik Pihak Pertama ke Kapal
Pengangkut Material dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan
Material yang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 2.2 Perjanjianini.
3.4. Pihak Pertama berkewajiban untuk mengasuransikan setiap dan seluruh Material yang
diangkut di dalam Kapal Pengangkut Material.
3.5. Pihak Kedua menjamin kesiapan dan keamanan Pelabuhan Tujuan.
3.6. Dalamhal Pihak Pertama tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut
dan/atau mengirimkan Material sampai tiba di Pelabuhan Tujuan dalam jangka waktu
sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 ayat 3.1 di atas, maka Pihak Kedua
memiliki hak untuk mengakhiri Kontrak ini secara sepihak.
PASAL 4
PERNYATAAN DAN JAMINAN
4.1. Pihak Pertama dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak Kedua sebagai berikut:
a. Bahwa Material yang diperjualbelikan di dalam Kontrak ini adalah Material yang sah
dan tidak diperoleh dari kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
b. Bahwa Pihak Pertama akan dan telah memiliki semua persetujuan dan/atau
perizinanyang diperlukan untuk menjual Material kepada Pihak Kedua.
c. Bahwa Pihak Pertama memiliki kemampuan untuk menyediakan Material yang
diperjualbelikan berdasarkan Kontrak ini.
4.2. Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak Pertama sebagai berikut:
a. Bahwa Pihak Kedua akan dan telah memiliki semua persetujuan dan/atau perizinan
yang diperlukan untuk membeli Material dari Pihak Pertama.
b. Bahwa Pihak Kedua memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk
melaksanakan pembelian Material berdasarkan Kontrak ini.
4. PASAL 5
FORCE MAJEURE
5.1. Setiap kegagalan dan/atau keterlambatan Para Pihak atau salah satu Pihak dalam melaksan
akan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini tidak akan dan tidak dapat dianggap sebagai
suatu cidera janji apabila kegagalan dan/atau keterlambatan tersebut disebabkan oleh suatu
Force Majeure (sebagaimana didefinisikan di bawah).
5.2. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Kontrak ini adalah setiap sebab atau keadaan
yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak atau Pihak yang terkena keadaan Force Majeure
untuk mencegah atau mengatasinya termasuk namun terbatas kepada huru-hara, gempa
bumi, perang (baik yang diumukan maupun tidak diumumkan), krisis ekonomi secara
nasional, bencana alam, tindakan moneter pemerintah, kebijakan pemerintah dan/atau
sebab-sebab lain yang disepakati oleh Para Pihak sebagai suatu keadaan Force Majeure
(selanjutnya disebut sebagai “Force Majeure”).
5.3. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan terjadinya keadaan Force
Majeure sebagaimana tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dengan menyebutkan
penyebabnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat)
jam setelah terjadinya keadaan Force Majeure. Para Pihak akan berusaha dalam batas-batas
kemampuannya masing-masing untuk menghilangkan atau mengurangi akibat-akibat dari
keadaan Force Majeure tersebut. Kegagalan dan/atau kelalaian Pihak yang terkena keadaan
Force Majeure untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis mengenai terjadinya
keadaan Force Majeure kepada Pihak lainnya dalam tenggat waktu yang telah ditentukan
akan berakibat Pihak yang terkena keadaan Force Majeure dianggap tidak mengalami
keadaan Force Majeure dan oleh karenanya Pihak tersebut tetap berkewajiban untuk
melaksanakan seluruh kewajibannya yang diatur di dalam Kontrak ini tanpa suatu
penundaan dan/atau kegagalan dengan alasan apapun.
5.4. Kecuali atas kewajiban-kewajibannya yang telah timbul sebelum terjadinya keadaan Force
Majeure, Pihak yang mengalami keadaan Force Majeure tidak dapat dipersalahkan dan
karenanya harus dilindungi dan tidak dapat digugat dalam bentuk apapun baik di dalam
maupun di luar pengadilan oleh Pihak lainnya yang mengalami kerugian.
5.5. Apabila keadaan Force Majeure berlangsung, baik secara terus menerus maupun tidak,
selama lebih dari 7 (tujuh) hari kalender, maka Pihak yang tidak mengalami keadaan Force
Majeure dapat mengakhiri Kontrak ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan
dan perhitungan selesai (Acquit et de charge).
PASAL 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
6.1. Kontrak ini hanya akan berakhir atau dapat diakhiri karena hal-hal sebagai berikut:
a. Secara otomatis berakhir apabila Para Pihak telah menyelesaikan dan memenuhi
seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kontrak ini; atau
5. b. Diakhiri oleh salah satu Pihak melalui suatu pemberitahuan tertulis apabila ada salah
satu Pihak yang tidak dapat melanjutkan bisnisnya atau tidak mampu memenuhi
kewajibannya yang sudah jatuh tempo kepada para kreditur (insolven) sedemikian
rupa, sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya
berdasarkan Kontrak ini atau dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan Putusan
Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
c. Diakhiri secara sepihak oleh Pihak Kedua melalui suatu pemberitahuan tertulis,
apabila, berdasarkan penilaian Pihak Kedua, Pihak Pertama:
- tidak dapat memenuhi setiap dan/atau seluruh kewajibannya berdasarkan Kontrak
ini; dan/atau
- tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pengangkutan
Material sesuai dengan jangka waktu yang diatur di dalam ketentuan Pasal 3 ayat
3.1 Kontrak; dan/atau
- Material yang diperjualbelikan di dalam Kontrak ini terancam dan/atau sedang
berada dalam sengketa dan/atau penyelidikan dan/atau penyidikan oleh instansi
yang berwenang; atau
d. Diakhiri secara sepihak oleh Pihak Pertama melalui suatu pemberitahuan tertulis
apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan
pembayaran atas Harga Material sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat 2.3 Kontrak
ini; atau
e. Diakhiri secara sepihak oleh Pihak yang tidak mengalami keadaan Force Majeure
berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 5.5 Kontrak melalui suatu pemberitahuan secara
tertulis;
f. Diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
6.2. Untuk menghindari keragu-raguan, maka dalam hal pengakhiran Kontrak yang
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 6.1 huruf b, c, d atau e di atas maka Pihak
Pertama berkewajiban untuk mengembalikan setiap dan seluruh Harga Material yang telah
dibayarkan oleh Pihak Kedua tanpa potongan apapun dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diakhirinya Kontrak ini.
6.3. Sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk
mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) terkait diperlukannya suatu keputusan pengadilan untuk
pengakhiran Kontrak ini.
PASAL 7
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA
7.1. Perjanjian ini dan dokumen lain yang berkaitan dengan Kontrak ini hanya tunduk kepada
dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
7.2. Setiap dan semua perselisihan, sengketa, dan perbedaan pendapat yang terjadi di antara
Para Pihak sehubungan dan/atau terkait dengan Kontrak dan/atau pelaksanaan Kontrak ini
wajib, selama dimungkinkan, diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan melalui
jalur musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh)
6. hari kalender terhitung sejak tanggal diadakannya pertemuan formal pertama kali diantara
Para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan, sengketa, atau beda pendapat antara Para
Pihak tersebut.
7.3. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender penyelesaian secara damai
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas gagal disepakati oleh Para Pihak, maka
setiap dan semua perselisihan, sengketa dan beda pendapat yang timbul dari dan/atau
sehubungan dan/atau terkait dengan Kontrak ini dan/atau pelaksanaan Kontrak ini, wajib
diselesaikan melalui PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.
7.4. Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pihak sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini
akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir dan/atau diakhiri.
PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN
8.1. Para Pihak sepakat bahwa semua ketentuan dalam Kontrak ini tidak dapat diubah,
dimodifikasi, diganti atau dibatalkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para
Pihak.
8.2. Setiap dan semua lampiran, tambahan, perubahan, amandemen dan/atau addendum atas
Kontrak ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
8.3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kontrak ini, akan dibahas
dengan itikad baik oleh Para Pihak dan akan ditetapkan dalam dokumen tertulis berupa
addendum dan/atau amandemen Kontrak yang akan ditandatangani oleh Para Pihak.
8.4. Kontrak ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak sehubungan dengan
pokok perjanjian ini dan membatalkan dan menggantikan semua pemahaman dan
kesepakatan sebelumnya antara Para Pihak mengenai hal tersebut. Tidak ada pernyataan,
jaminan, syarat, kondisi, janji atau perjanjian, yang baik secara tegas tersurat, tersirat
maupun secara hukum diantara Para Pihak selain yang secara jelas tercantum dalam
Kontrak ini.
8.5. Dalam hal salah satu atau sebagian ketentuan dari Kontrak ini ditetapkan oleh suatu
pengadilan atau arbitrase atau peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi
melanggar ketentuan hukum, tidak sah atau tidak dapat diterapkan, maka hal tersebut tidak
akan mempengaruhi Kontrak dan ketentuan lain dan/atau bagian lain dari ketentuan lain
tersebut dan Kontrak ini dan/atau ketentuan lain dan/atau bagian lain dari ketentuan lain
tersebut tidak akan terpengaruh, terganggu atau batal dan akan tetap berlaku sepenuhnya
dan akan terus mengikat Para Pihak. Para Pihak wajib, dalam setiap kejadian semacam itu,
menyepakati ketentuan(-ketentuan) baru yang akan menggantikan ketentuan(-ketentuan)
yang tidak berlaku dan/atau tidak sah tersebut.
7. Demikian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan iktikad baik dan mulai
berlaku pada hari dan tanggal yang tercantum di bagian awal Kontrak ini, untuk dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab, di atas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua)dan
masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
PHAK PERTAMA,
CV. ______________
Nama: ________
Jabatan: Direktur
PIHAK KEDUA,
PT. ________________
Nama: __________________
Jabatan: Direktur