Recommended
More Related Content
Similar to 3. BAHAN TAYANG RB.pdf
Similar to 3. BAHAN TAYANG RB.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
- 1. PKTBT LATSAR CPNS TAHUN 2021 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REFORMASI BIROKRASI
- 12. CUPLIKAN PIDATO PRESIDEN RI Mengenai Percepatan Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 13. P e r i n t a h P r e s i d e n 5 VISI JOKOWI – MA’RUF AMIN TAHUN KEDEPAN 1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2. MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA 3. MENGUNDANG INVESTASI SELUAS- LUASNYA 4. REFORMASI BIROKRASI 5. PENGGUNAAN APBN YANG FOKUS & TEPAT SASARAN REFORMASI BIROKRASI “Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas, copot pejabatnya. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan, sayabubarkan!” Merupakan Miniatur Pembangunan Reformasi Birokrasi di Unit Kerja, untuk mewujudkan unit pelayanan yang berkinerja tinggi dan berintegritas Zona Integritas
- 16. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 17. 2010 2014 Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 - 2025 Roadmap 2010-2014 RULE BASED BUREAUCRACY 2019 2024 PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY Roadmap 2015-2019 Roadmap 2020-2025 DYNAMIC GOVERNANCE Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan: a. tidak ada korupsi; b. tidak ada pelanggaran; c. APBN dan APBD baik; d. semua program selesai dengan baik; e. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; f. komunikasi dengan publik baik; g. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; h. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; i. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan) IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI KEMENDAGRI KEPMENDAGRI NOMOR 061-5923 TH 2015 Jo. KEPMENDAGRI NOOMOR. 061-5295 TH 2016 Periode II Periode III Periode I KEPMENDAGRI NOMOR 061- 4733 TAHUN 2020
- 18. Kerangka Pelaksanaan Reformasi birokrasi • Evaluasi RB • Evaluasi AKIP • Evaluasi ZI WBK/WBBM Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah Pemerintah belum efektif dan efisien Pelayanan publik masih buruk Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi Pemerintah yang efektif dan efisien Pelayanan publik yang baik dan berkualitas From: Bad Governance To: Good Governance Hasil Antara Perubahan Isu Strategis Birokrasi ✓ Mindset (pola pikir) ✓ Culture set (budaya kerja) Prinsip Pelaksanaan: Outcomes Oriented , Terukur, Efisien,Efektif, Realistik, Konsisten, Sinergi,Inovatif,Kepatuhan,Dimonitor Pelopor Penggerak Perubahan (Agent of Changes & Role Model) Kapasitas Assesor PROSES PERBAIKAN 8 Area Perubahan ✓ Percontohan Unit Kerja WBK/WBBM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 19. ARAH KEBIJAKAN RB NASIONAL (RPJMN 2020-2024) Penguatan implementasi manajemen ASN, penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional; Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 20. INDIKATOR TARGET RB NASIONAL (RPJMN 2020-2024) SASARAN INDIKATOR BASELINE 2019 TARGET 2024 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 1. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB ≥ Baik* Kementerian/Lembaga (%) 93,98 (2018) 85 2.Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori≥ Baik Kementerian/Lembaga (%) 32 (2018) 100 LPNK(%) 24 (2018) 100 3.Instansi Pemerintahan (IP) dengan tingkat Kepatuhan PelayananPublik Kategori Baik (IP) 90 per 277 164 per 623 4.Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik Kementerian/Lembaga (%) 43,3 (2018) 100 5.Persentase Instansi Pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan Opini WTP Kementerian/Lembaga (%) 94 (2018) 95 Provinsi(%) 94 (2018) 95 6.Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip ≥ B: Kementerian/Lembaga (%) 92,77 (2018) 100 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 21. Target Indeks Reformasi Birokrasi KMDN Tahun 2020-2024 93,01 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 91,01 89,01 87,01 85,01
- 22. •Road Map disusun dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata Kelola pemerintahan yang semakin efektif dan efisien dan perubahan mindset dan culture set Aparatur Sipil Negara (ASN) •Mengedepankan asas fokus dan prioritas, fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan dan prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan •Lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas •Program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan unit kerja •Analisis dilakukan secara lebih holistik, komprehensif dan antisipatif KRITERIA PENYUSUNAN ROAD MAP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 24. EVALUASI AREA PERUBAHAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI AREA PERUBAHAN NILAI RUJUKAN HASIL EVALUASI 2015 HASIL EVALUASI 2016 HASIL EVALUASI 2017 HASIL EVALUASI 2018 HASIL EVALUASI 2019 TARGET HASIL EVALUASI 2020 (Indikator Penilaian Baru PermenpanRB 26/2020) TARGET 2021 KOMPONEN PENGUNGKIT 60 ASPEK PEMENUHAN ASPEK ANTARA ASPEK REFORM 1. Manajemen Perubahan 5 3,23 3,23 3,58 3,64 3,48 2,00 - 3,00 2. Deregulasi Peraturan Perundangan 5 2,09 2,09 2,71 2,71 2,56 2,00 - 3,00 3. Penataan Dan Penguatan Organisasi 6 3,84 4,34 4,34 4,34 4,39 3,00 - 4,50 4. Penataan Tatalaksana 5 3,21 3,21 3,47 3,47 3,27 2,50 4,00 3.75 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 15 12,09 12,24 12,73 12,71 12,74 3,00 2,00 4,50 6. Penguatan Akuntabilitas 6 3,60 3,60 3,88 4,01 4,05 2,50 1,00 3,75 7. Penguatan Pengawasan 12 6,32 7,27 7,50 7,31 7,38 2,50 2,00 3,75 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6 3,31 3,39 4,60 4,73 4,78 2,50 1,00 3,75 CAPAIAN KOMPONEN PENGUNGKIT 37,69 39,37 42,51 42,93 42,63 20,00 10.00 30,00 KOMPONEN HASIL 40 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 14 9,82 9,89 9,91 10,08 10,23 2. Survei Internal Integritas Organisasi 6 4,99 4,69 4,85 4,08 4,25 3. Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7 4,79 5,16 6,09 6,18 6,42 4. Opini BPK 3 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 5. Survei Eksternal Pelayanan Publik 10 7,01 7,10 8,37 8,76 8,90 CAPAIAN KOMPONEN HASIL 29,12 29,84 32,22 32,10 32,80 TOTAL CAPAIAN KOMPONEN PENGUNGKIT + KOMPONEN HASIL 100 68,82 (B) 69,21 (B) 75,03 (BB) 75,02 (BB) 75,43 (BB) 85,01 (A) 87,00 (A) TUNJANGAN KINERJA 70% - 80% - -
- 25. Tidak Paham Kinerja Individu, indikator kinerja individu, dan kontribusi kinerjanya terhadap organisasi Paham kinerja individu saja Paham kinerja individu dan indikatornya/kontribusi terhadap kinerja organisasi Paham Kinerja Individu, indikator kinerja individu, dan kontribusi kinerjanya terhadap organisasi 0 1 2 3 14 30 37 18 0 1 2 3 Keterangan: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 26. HASIL EVALUASI SEMENTARA 1 2 4 6 3 5 Proses Bisnis Lebih menggambarkan sinergitas kinerja seluruh unit kerja Rencana Kerja RB Lebih menggambarkan karakter masing-masing unit kerja Peran ITJEN Mengawal pelaksanaan RB dari level Kementerian hingga level unit kerja secara berkala Sumber Daya Manusia Pola pengembangan lebih terintegrasi Kegiatan Penguatan RB Saling terkait dan berkesinambungan antara level Kementerian hingga level unit kerja Stranas PK Meningkatkan peran dan aksi konkrit seluruh unit kerja Berdasarkan Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 27. HASIL EVALUASI SEMENTARA 7 8 10 9 Quick Wins Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian quick wins Profesionalisme ASN Mengembangkan profesionalisme Pegawai ASN Pengadaan barang/jasa Meningkatkan kualitas tata Kelola pengadaan barang/jasa Organisasi Melakukan restrukturisasi organisasi berbasis kinerja Berdasarkan Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 29. 1. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi; 2. Transformasi Digital; 3. Inovasi dan Perubahan Budaya Kerja; Lingkungan Internal Lingkungan Eksternal ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 1. Politisasi Dan Kooptasi Birokrasi; 2. Penegakan dan Kepastian Hukum; 3. Administrasi dan Kelembagaan; 4. Budaya Birokrasi; 5. Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 6. Revolusi Industri; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 30. ROAD MAP RB KEMENDAGRI 2020-2024 ACTION PLAN ISU-ISU STRATEGIS DALAM PELAKSANAAN RB KEMENDAGRI RPJPN 2005-2025 RPJMN 2020-2024 RENSTRA KEMENDAGRI 2020-2024 ROAD MAP RB 12 SATKER 2020-2024 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 31. TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDAGRI 2020-2024 Pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dengan tahapan pelaksanaan dalam bentuk Rencana Kerja dan Agenda Prioritas Program/Kegiatan yang tertuang dalam 8 (delapan) area perubahan Road Map, baik yang sifatnya penguatan, perbaikan maupun inovasi, guna mewujudkan tatakelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan memberikan pelayanan publik yang prima. Menjadi pedoman bagi Aparatur Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Menjadi tolak ukur supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 untuk mencapai target lima tahun ke depan guna mewujudkan birokrasi Kementerian Dalam Negeri berkelas dunia yang RESPECT (Responsible, Effective, Smart, Professional, Efficient, Creative, and Trust). Sasaran pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 adalah terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang RESPECT (Responsive, Effective, Smart, Professional, Efficient, Creative, and Trust), melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia SASARAN TUJUAN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 32. AGENDA KMDN DALAM SASARAN MESO RB 2020-2024 SASARAN PROGRAM LEADING SECTOR KEGIATAN/TEMA Sasaran 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 1.1. Menguatnya Integritas dan Budaya Antikorupsi dalam Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Inspektorat Jenderal dan Ditjen Otonomi Daerah) Induksi anti korupsi kepada kepala daerah, anggota DPRD dan Pejabat Perangkat Daerah. 1.2. Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Dearah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) • Menciptakan interoperability antara sistem perencanaan, penganggaran, dan kinerja di daerah. • Melakukan monitoring mengenai pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja di daerah • Melakukan pengembangan kompetensi kepala daerah dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja • Melakukan monitoring mengenai pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja di daerah • Melakukan pengembangan kompetensi kepala daerah dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja 1.3. Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan Kementerian Dalam Negeri (Seluruh Satuan Kerja) Mendorong dan memperkuat partisipasi berbagai pemangku kepentingan (masyarakat, private sector, dan dunia usaha) dalam pembuatan dan implementasi kebijakan di daerah Sasaran 2. Birokrasi yang Kapabel 2.1. Tertatanya kelembagaan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, dan Ditjen Bina Pembangunan Dearah) • Melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan reviu kelembagaan berbasis kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. • Melakukan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemisahan antara pembuat kebijakan (policy maker) dan pelaksana kebijakan (policy implementing agency) di pemerintahan daerah. 2.2 Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit Kementerian Dalam Negeri (Seluruh Satuan Kerja) Memperkuat dan mendorong evidence-based policy dengan melibatkan pemangku kepentingan, seperti perguruan tinggi, riset, dan lembaga penelitian pada level pemerintah daerah. Sasaran 3. Pelayanan Publik yang Prima 3.1. Menguatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing Kementerian Dalam Negeri (Badan Penilitian dan Pengembangan) MendorongPemerintah Daerah untuk mengembangkan pusat-pusat inovasi pelayanan publik. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 33. PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi
- 34. 3 KERANGKA LOGIS HASIL 40% ❖AKUNTABILITAS KINERJADAN KEUANGAN (10%) ❖SURVEI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10%) ❖SURVEI ANTI KORUPSI (10%) ❖KINERJA ORGANISASI (10%) Manajemen Perubahan (5%) Penataan Peraturan Perundang-undangan(5%) Penataan dan Penguatan Organisasi (6%) Penataan Tatalaksana (5%) Penataan Sistem Manajemen SDM (15%) Penguatan Akuntabilitas Kinerja (6%) Penguatan Pengawasan (12%) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6%) Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi (20%) Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%) Peningkatan Pelayanan Publik (10%) HASIL ANTARA
- 35. 4 KERANGKA LOGIS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 36. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN (PEMENUHAN) TIM RB ROAD MAP RB PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA 1. MANAJEMEN PERUBAHAN (REFORM) 1. PERAN AGEN PERUBAHAN (KONKRET) 2. KOMITMEN PIMPINAN 3. MEMBANGUN BUDAYA KERJA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 37. 2. DEREGULASI KEBIJAKAN (PEMENUHAN) HARMONISASI SISTEM PENGENDALIAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN 2. DEREGULASI KEBIJAKAN (REFORM) 1. PERAN KEBIJAKAN TERKAIT PELAYANAN/PERIJINAN 2. KEBIJAKAN YANG DITERBITKAN TELAH SESUAI DENGAN PROLEG KEMENTERIAN/PEMDA
- 38. 3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (PEMENUHAN) PENATAAN ORGANISASI EVALUASI KELEMBAGAAN TINDAK LANJUT EVALUASI 3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (REFORM) 1. KESESUAIAN ORGANISASI DENGAN PROBIS 2. PETA PROBIS SESUAI DENGAN PENYEDERHANAAN ORGANISASI 3. EVALUASI KELEMBAGAAN SESUAI DENGAN PENYEDERHANAAN ORGANISASI
- 39. 4. PENATAAN TATALAKSANA (PEMENUHAN) PROSES BISNIS DAN PROSEDUR KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SISTEM PEMERINTAHAN 4. PENATAAN TATALAKSANA (REFORM) 1. PENYUSUNAN PROBIS SESUAI DENGAN PENYEDERHANAAN JABATAN 2. MAKIN TERINTEGRASINYA SPBE 3. TRANSFORMASI DIGITAL TELAH MEMBERIKAN MANFAAT OPTIMAL
- 40. 5. PENATAAN SDM (PEMENUHAN) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/KodePerilaku Pegawai Penerimaan pegawai transparan, obyektif , bebas KKN PenetapanKinerja Individu Pelaksanaan Evaluasi danSistem Informasi Kepegawaian Perencanaan KebutuhanPegawai Sesuaidengan Kebutuhan Organisasi Pengembangan PegawaiBerbasis Kompetensi dan Promosi Jabatan 1. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI DIJADIKAN DASAR PEMBUATAN FORMASI 2. PENYETARAAN JABATANADMINISTRASI KE JABATAN FUNGSIONAL 3. PEMETAAN TALENTA PEGAWAI DIGUNAKAN UNTUK PENEMPATANJPT DAN JABATANKRITIKAL LAINNYA
- 41. 6. PENGUATAN AKUNTABILITAS (PEMENUHAN) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Keterlibatan Pimpinan 6. PENGUATAN AKUNTABILITAS (REFORM) 1. PENGGUNAAN ANGGARAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN 2. PEMANFAATAN APLIKASI AKUNTABILITAS KINERJA 3. CAPAIAN KINERJA MENJADI DASAR REWARD DAN PUNISHMENT 4. PETA STRATEGIS SESUAI DENGAN KERANGKA LOGIS KINERJA
- 42. 7. PENGUATAN PENGAWASAN (PEMENUHAN) Penanganan Benturan Kepentingan Pengendalian Gratifikasi Penerapan SPIP Pengaduan Masyarakat Whistle-Blowing System Pembangunan Zona Integritas dan Kapasitas serta Peran APIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 43. 7. PENGUATAN PENGAWASAN (REFORM) 1. KEPATUHAN LHKPN 2. KEPATUHAN LHKASN 3. MEKANISME PENGENDALIAN AKTIVITAS BERJENJANG 4. PENURUNAN PENGADUAN MASYARAKAT 5. KEBERHASILAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 6. PENGUATAN PERAN APIP SEBAGAI ASSESS DAN ASSIST Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 44. 8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan Standar Pelayanan Budaya Pelayanan Prima Pengelolaan Pengaduan Pemanfaatan Teknologi 1. INOVASI TELAH BERHASIL MENDORONG PERBAIKANLAYANAN DAN PERIZINAN 2. PENANGANAN PENGADUAN DILAKUKAN PADA BERBAGAI KANAL SECARA RESPONSIF DAN BERTANGGUNGJAWAB Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 46. AGUSTUS JULI OKTOBER SEPTEMBER JUNI JUNI-JULI EVALUASI MELALUI TELECONFRENCE JULI-SEPTEMBER MELAKUKAN SURVEY ON-LINE VERIFIKASI LAPANGAN (JIKA MEMUNGKINKAN) VERIFIKASI ONLINE (JIKA TIDAK MEMUNGKINKAN) AGUSTUS-OKTOBER NOVEMBER 1 2 3 TIMELINE EVALUASI RB CATATAN Tahun ini evaluasi masih tetap dilakukan dengan mengambil sample hingga ke unit kerjanya min. Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 48. Birokrasi yang kapabel Pelayanan Publik yang Prima 03 02 Birokrasi yang bersih & akuntabel 01 8 AREA PERUBAHAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 49. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja di lingkungan Kemendagri TATALAKSANA Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Lingkungan Kemendagri PENGAWASAN Keberlanjutan Pelaksanaan 8 Area Perubahan AREA PERUBAHAN Mewujudkan pelayanan Prima di lingkungan Kemendagri sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat PELAYANAN PUBLIK Menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang tumpang tindih dan sifatnya menghambat DEREGULASI PER-UU Menciptakan SDM aparatur di Lingkungan Kemendagri yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera MANAJEMEN SDM APARATUR Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, professional, dan berintegritas MANAJEMEN PERUBAHAN Menciptakan Kemendagri yang akuntabel dan berkinerja tinggi AKUNTABILITAS Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Kemendagri secara proporsional sesuai dengan kebutuhan (Oraganisasi yang tepat ukuran dan fungsi) KELEMBAGAAN Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4733 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024
- 50. 1 2 3 4 5 6 BidangTatalaksana BidangManajemenSDMAparatur BidangManajemenPerubahan BidangOrganisasi BidangPeraturan Perundang-undangan TANTANGAN DAN HAMBATAN 7 8 BidangPengawasan BidangAkuntabilitasKinerja BidangPelayananPublik 1. Komitmen pimpinan 2. Sosialisasi dan internalisasi RB 3. Agen Perubahan sebagai motor penggerak 1. Penataan Ulang Peraturan Perundang-undangan 2. Perundang-undangan yang menghambat efektitivas pelaksanaan RB 1. Uraian tugas dan fungsi 2. Grand Design penataan kelembagaan 3. Kelembagaan UPT 1. Peta proses bisnis 2. Pola Tatalaksana dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 3. Pola sistem ketatalaksanaan (bisnis proses) 4. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis elektronik 5. Pengintegrasian teknologi informasi berbasis elektronik 1. Standar Kompetensi Jabatan 2. Profil Kompetensi Pegawai 3. Disiplin Kerja 4. Sistem Pendidikan dan Pelatihan Aparatur berbasis kompetensi 5. Perubahan pola pikir dan budaya kerja 1. Sistem Manajemen Kinerja berbasis teknologi 2. Adanya Cascading 3. Sistem Manajemen Kinerja secara menyeluruh 4. Kualitas LAKIP 1. Peran Unit Penanganan Gratifikasi (UPG) 2. Opini WBK/WBBM atas pelaksanaan ZI 3. Maturatias SPIP 4. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5. Kapabilitas APIP 6. Peran APIP 1. Pemanfaatan prosedur pelayanan 2. SOP standar pelayanan 3. Pemanfaatan ULA pada Satuan Kerja 4. Survey secara berkala oleh pihak ketiga
- 52. TIM MANAJEMEN PELAKSANAAN RB Tim Pengarah Reformasi Birokrasi KMDN Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi KMDN Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Sekretariat Reformasi Birokrasi KMDN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 53. Pokja dan Unit Kerja. Pelaporan PMPRB Pokja dan Unit Kerja. Media Informasi Pokja dan Unit Kerja. Pelaporan PMPZI Monitoring dan Evaluasi Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri: Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri: Monitoring pelaksanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dilakukan secara periodik melalui program/kegiatan percepatan, rapat-rapat, FGD yang pembahasan mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan basis data/evidence yang diinput dalam Simonev-RBdagri, didamping olehTim Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi. Kegiatan evaluasi perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri akan dilakukan secara berkala perbulan dan terakumulasi menyeluruh pada setiap akhir tahun dengan basis data/evidence yang diinput dalam Simonev-RBdagri, yang hasilnya akan disusun dalam bentuk Laporan Tahunan Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. MONITORING DAN EVALUASI Tim Asesor RB/APIP Itjen dan Tim Evaluator KemenPAN dan RB. Simonev-Rbdagri Versi 3.0 (http://rb.kemendagri.go.id)
- 54. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 55. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Menyusun Tim Pelaksana RB Satker Menyusun Renja Pelaksanaan RB Satker Mengusulkan PIC Admin Simonev-Rbdagri V.3.0 Menindaklanjuti monev pelaksanaan RB Sosialisasi, Konsultasi, dan FGD pelaksanaan RB Mengisi LKE melaui Simonev-Rbdagri V.3.0 Sosialisasi, Konsultasi, dan FGD pelaksanaan RB Mengusulkan Agenda Quick Wins Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 56. PENYEDERHANAAN BIROKRASI (Quick Win) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 57. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS PENYEDERHANAAN BIROKRASI Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional 1 2 PERATURAN PERUNDANGAN
- 58. “CUPLIKAN PENJELASAN VIDEO TENTANG AREA MANAJEMEN SDM APARATUR”
- 59. Arahan Presiden: Reformasi Struktural ARAHAN PRESIDEN “Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural! Agar Lembaga semakin sederhana, semakinsimple, semakin lincah!” “PENYEDERHANAAN ESELONISASI BIROKRASI MENJADI 2 (DUA) LEVEL, DAN DIGANTI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL YANG MENGHARGAI KEAHLIAN DAN KOMPETENSI” PENGATURAN ORGANISASI memprioritaskan keberadaan Jabatan Fungsional dalam pengaturan susunan organisasi PENATAAN STRUKTURAL mengalihkan jabatan struktural eselon III ke bawah ke dalam jabatan fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 60. Tujuan Penyederhanaan Birokrasi Birokrasi yang dinamis dan agile Percepatan sistem kerja Mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja Mewujudkan profesionalitas ASN Fokus pada pekerjaan fungsional 4 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 61. PAG E INSTANSI a. Pusat • Kementerian • Alat Negara/Lembaga Setingkat Kementerian • Lembaga Pemerintah Non Kementerian • Sekretariat Jenderal Lembaga Negara • Sekretariat Jenderal Lembaga Non Struktural • Lembaga Penyiaran Publik b. Daerah • Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi • Perangkat Daerah Pemerintah Kab/Kota JABATAN a. Administrator/eselon III b. Pengawas/eselon IV c. Pelaksana/eselon V Sasaran Penyederhanaan Birokrasi
- 62. Manfaat Penyederhanaan Birokrasi ❑ Alignment Organisasi – Rencana strategi dapat dicascading dengan cepat sehingga organisasi bergerak sebagai satu kesatuan unit. ❑ Kejelasan – peningkatan span of control mengarah pada kejelasan pemahaman yang baik pada top dan middle level dalam pengambilan keputusan. ❑ Produktivitas – Dapat melakukan hal yang banyak dan cepat dengan sedikit layer manajemen. ❑ Customer Oriented – organisasi lebih mampu dan fokus memahami kebutuhan publik daripada fokus pada proses internalisasi birokrasi.
- 63. PAG E Ruang Lingkup Penyederhanaan Birokrasi PENYEDERHANAAN BIROKRASI 01 02 03 01 TRANSFORMASI ORGANISASI ❑ Penyederhanaan strukturorganisasi menjadi 2 level. ❑ Perampingan struktur organisasi Jabatan Administrasi pada K/L/D dengan kriteria tertentu dan memperhatikan karakteristik sifat tugas dari Jabatan Administrasi tersebut. ❑ Penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. 02 TRANSFORMASI JABATAN ❑ Pengalihan Pejabat Administrasi yang unit organisasinya dirampingkan menjadi PejabatFungsional yang bersesuaian. ❑ Pengembangan Jabatan Fungsional. ❑ Penyetaraan Penghasilan. 03 TRANSFORMASI MANAJEMEN KERJA ❑ Penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik. ❑ Pengembangan sistem kerjaberbasis digital.
- 64. PAG E Langkah Strategis Penyederhanaan Birokrasi Transformasi Manajemen Kerja Transformasi Organisasi Transformasi Jabatan ▪ Penyusunan RancanganInstruksi Presiden untuk mempercepat pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi ▪ Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PANRB mengenai Pedoman Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi ▪ Penyusunan desain Model Organisasi berbasis Fungsional ▪ Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Penyelarasan Penghasilan ▪ Penyesuaian/perubahan pengaturan mengenai Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, Pengembangan Karir Pejabat Fungsional, Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan, dan Pola Karir ▪ Penyusunan peraturan mengenai Penyetaran Jabatan yang diduduki prajurit TNI/anggota POLRI ▪ Penyusunan RancanganPeraturan Menteri mengenai Mekanisme Kerja ▪ Penyusunan RancanganPeraturan Menteri mengenai Sistem Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 65. Progress Penyederhanaan Struktur Organisasi pada K/L SELESAI DALAM PROSES 76 K/L 12 K/L 19 K/L Percepatan dan Peningkatan Kualitas Capaian Tujuan Organisasi OUTCOME TOTAL STRUKTURTELAH DISEDERHANAKAN: 39.291 ➢ Perubahan desain struktur organisasi ➢ Penyederhanaan layer/rentang birokrasi OUTPUT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 66. AGENDA QUICK WINS 01 02 • Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran, dan kinerja di daerah. • Operasionalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penanggung Jawab Ditjen Bina Bangda, Ditjen Bina Keuda, dan Ditjen Otonomi Dearah. Penguatan manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel • Pengalihan Jabatan Struktural Eselon III dan IV ke Fungsional Penanggung Jawab Biro Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Jenderal. Penyederhanaan Birokrasi Noted : Sedangkan untuk quick wins tahun 2021-2024 secara berkesinambungan akan diusulkan oleh masing-masing unit kerja sesuai prioritas tupoksi untuk memberikan kontribusi positif dan kemajuan RB di lingkungan Kemendagri
- 67. 5 KRITERIA JABATAN YG DISEDERHANAKAN/ DIALIHKAN KE FUNGSIONAL SE MENDAGRI 130/1970/OTDA Analisis dan penyiapan bahan dan/atau kebijakan Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan; Pelayanan teknis fungsional. Pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan; Pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional; dan/atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
- 68. PAG E Penyesuaian Struktur Organisasi Dan Tata Kerja KONDISI SEBELUM PENGALIHAN KONDISI SETELAH PENGALIHAN JPT Pratama Administrator (Eselon III) Pengawas (Eselon IV) Pelaksana (Eselon V) Koordinator Eselon III atau Fungsional Ahli Madya Fungsional Ahli Muda Fungsional Ahli Pertama JPT Pratama ▪ Tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. ▪ Memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas dengan dibantu oleh sub-koordinator. ▪ Perlu perubahan mekanisme tata kerja dalam organisasi dengan menambahkan fungsi koordinasi (pengelola kegiatan) pada Jabatan Fungsional Ahli Madya. ▪ Kesetaraan kelas jabatan fungsional dengan kelas jabatan dalam jenjang jabatan yang akan diduduki.
- 69. PAG E Perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja ESELON II/ JPT PRATAMA ESELON III/ ADMINISTRATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL STRUKTUR BARU JF AHLI MADYA (KOORDINATOR) ESELON II/ JPT PRATAMA ESELON III/ ADMINISTRATOR ESELON III/ ADMINISTRATOR ESELON IV/ PENGAWAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL STRUKTUR LAMA ESELON IV/ PENGAWAS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
- 70. PAG E Strategi Penyederhanaan Birokrasi Melalui Pengembangan Jabatan Fungsional ❖ Fasilitasi K/L/D dalam Membentuk JF Baru dan Evaluasi terhadap JF Eksisting ❖ Inventarisasi dan identifikasi JF yang dibutuhkan pada K/L/D sesuai karakteristik organisasi ❖ Reviu Peraturan Menteri PANRB mengenai Jabatan Fungsional 70 Proyeksi JF Baru (2021) 3414 Jumlah Nomenklatur Jabatan Pelaksana 242 Jumlah JF (Eksisting) Mengembangkan JF Eksisting menjadi beberapa JF baru Menata JF Eksisting Mengubah Jabatan Pelaksana MenjadiJF Membentuk JF Baru 1 2 4 3 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
- 71. PAG E LANGKAH KE DEPAN Percepatan kebijakan mengenai Penyelarasan Penghasilan antara Jabatan Fungsional dan Jabatan Administrasi Melanjutkan percepatan pembentukan jabatan fungsional baru untuk mengakomodasi perpindahan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional Pengembangan dan penetapan sistem kerja baru yang berbasis fungsional Pengembangan/optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung sistem kerja baru
- 72. i9 presentation to Joe Smith 72 Penyederhanaan Birokrasi Permendagri OTK Perpres Kemendagri PENATAAN KELEMBAGAAN KEMENDAGRI ✓ 65% (99 Eselon III dan 718 Eselon IV) ✓ Permendagri OTK Kemendagri ✓ Permendagri OTK IPDN ✓ Permendagri OTK UPT Balai ✓ Permendagri OTK BPSDM Regional ✓ Permendagri OTK Set. DKPP ✓ Pengganti Perpres No. 11 Tahun 2015 ✓ Perubahan nomenklatur Badan Penelitiam dan Pengembangan ✓ Penajaman dan pergeseran beberapa fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
- 73. KRITERIA PENYEDERHANAAN BIROKRASI Sesuai Permenpanrb No. 28 Th. 2019 Potensi tidak dapat dialihkan 1.Melaksanakan analisis dan penyiapan bahan kebijakan 2.Melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan pelaporan 3.Melaksanakan tugas teknis tertentu dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan pada kementerian 4.Melaksanakan tusi teknis tang bersesuaian dengan tusi jabatan fungsional Potensi dapat dialihkan 1.Sebagai kepala satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa 2.Memiliki tugas dan fungsi berkenaan dengan: ➢ kewenangan otorisasi, legalisasi, pengesahan atau persetujuan dokumen ➢kewenangan kewilayahan Jabatan administrasi dan pengawas yang dialihkan menjadi jabatan fungsional (dengan diberikan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub koordinator) akan tetap mendapatkan penghasilan yang sama sesuai dengan kelas jabatan administrasi dan pengawas sebelum dialihkan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
- 74. PENYAMPAIAN USULAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI KEMENDAGRI ✓ TAHAP I 54% ✓ TAHAP II 65% 4% Tidak mendapat rekom Mendapat rekom Mendapat rekom Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
- 75. 6 Januari 2020 Surat Mendagri kepada MENPANRB Nomor 061/58/SJ Usulan Penyederhanaan birokrasi eselon III & IV masing-masing 11 (3,24%) jabatan dan 44 (4,80%) jabatan 27 Maret 2020 Surat Sekjen a.n Mendagri kepada MENPANRB Nomor 061/2604/SJ Penegasan kembali surat tgl 6 Januari 2020 Pelantikan 8 Mei 2020 Surat Sekjen a.n Mendagri kepada MENPANRB Nomor 061/3080/SJ Penegasan kembali surat tgl 6 Januari 2020 27 Mei 2020 Surat Menteri PANRB kepada Mendagri Nomor B/519/M.KT.01/2020 Perlu penyederhanaan birokrasi sesuai arahan Bp. Presiden 5 Desember 2019 Kepmendagri No. 100.05 – 5697 Th. 2019 ttg Tim Penyederhanaan Birokrasi Kronologis Sekretariat Jenderal | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 12 Juni 2020 Zoom meeting dengan KemenPANRB Percepatan penyederhanaan birokrasi, batas waktu paling lambat 30Juni 2020 8 Mei 2020 Surat Sekjen a.n Mendagri kepada MENPANRB Nomor 061/3080/SJ Penegasan kembali surat tgl 6 Januari 2020 14 Oktober 2020 & 10 September2020 Surat MENPANRB kepada Mendagri Persetujuan usulan penyederhanaan Tahap I. 5 Oktober 2020 Surat Mendagri kepada MENPANRB Usulan Penyederhanaan Tahap II. 29 Desember 2020 Surat MENPANRB Persetujuan Penyederhanaan Tahap II.
- 76. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
- 77. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
- 78. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
- 79. REKAPITULASI PENYEDERHANAAN BIROKRASI TAHAP II DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI UNIT ORGANISASI Jumlah Jabatan Administrasi Sebelum Penyetaraan Jabatan (Eksisting) Jumlah Jabatan Administrasi yang Diusulkan untuk Disetarakan Jumlah jabatan Administrasi Yang Diusulkan untuk Dipertahankan Jumlah jabatan Administrasi Yang Kosong Eselon III Administrator Eselon IV Pengawas Eselon III Administrator Eselon IV Pengawas Eselon III Administrator Eselon IV Pengawas Eselon III Administrator Eselon IV Pengawas Sekretariat Jenderal 40 115 9 88 31 27 0 0 Ditjen Polpum 28 65 6 54 22 11 0 0 Ditjen Bina Adwil 29 67 6 56 23 11 0 0 Ditjen Otda 29 67 6 56 23 11 0 3 Ditjen Bina Bangda 29 67 6 56 23 11 0 0 Ditjen Bina Pemdes 33 80 7 65 26 15 0 0 Ditjen Bina Keuda 29 67 6 56 23 11 0 0 Ditjen Dukcapil 29 67 6 56 23 11 0 0 Inspektorat Jenderal 4 13 0 4 4 9 0 0 BPP 16 40 12 31 4 9 0 0 BPSDM 29 84 17 65 12 19 4 0 IPDN 36 154 14 123 22 31 0 0 Sekretariat DKPP 6 24 0 8 6 16 0 0 JUMLAH ` 910 95 718 242 192 4 3 PERSENTASE 28% 79% 72% 21% 1% 0% Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri kepada Menteri PANRB Nomor 061/5467/SJ Tanggal 5 Oktober 2020 Hal Penyederhadanaan Birokrasi di Lingkungan Kemendagri Tahap II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
- 80. 5 BESAR JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN Di Lingkungan Kemendagri No NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH PEMANGKU JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI Orang Prosentase 1. Analis Kebijakan 325 40,22% 2. Analis Kepegawaian 136 16,83% 3. Pengembang Teknologi Pembelajaran 66 8,17% 4. Perencana 59 7,30% 5. Pranata Hubungan Masyarakat 38 4,70% Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
- 82. P e r i n t a h P r e s i d e n 5 VISI JOKOWI – MA’RUF AMIN TAHUN KEDEPAN 1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2. MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA 3. MENGUNDANG INVESTASI SELUAS- LUASNYA 4. REFORMASI BIROKRASI 5. PENGGUNAAN APBN YANG FOKUS & TEPAT SASARAN REFORMASI BIROKRASI “Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas, copot pejabatnya. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan, sayabubarkan!” Merupakan Miniatur Pembangunan Reformasi Birokrasi di Unit Kerja, untuk mewujudkan unit pelayanan yang berkinerja tinggi dan berintegritas Zona Integritas
- 84. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS Indeks Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah UNI T A UNI T B UNI T C UNI T D 1. Dianggap sebagai unit yang penting/ strategis dalam melakukan pelayanan publik 2. Mengelola sumber daya yang cukup besar 3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut UNIT PERCONTOHAN Miniatur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia Bertujuan untuk membangun program RB sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas Membangun percontohan (Role Model) pada tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- 85. Ilustrasi Indeks RB & ZI WBK/WBBM INDEKS REFORMASI BIROKRASI ZONA INTEGRITAS Menuju WBK/WBBM Instansi Pemerintah (contoh : Kementerian/Lembaga/Pemda) Unit Kerja Pelayanan Instansi Pemerintah (contoh: RSUD, PTSP, Kantor Imigrasi, Bea dan Cukai, Pelayanan Pajak, Polres, Samsat, Pengadilan, Kecamatan, Puskesmas, dsb) Unsur Pengungkit (8 Area Reform) 1. Manajemen Perubahan 2. Tatalaksana 3. Manajemen SDM 4. Akuntabilitas 5. Pengawasan 6. Pelayanan Publik 7. Organisasi 8. Peraturan Perundangan Unsur Pengungkit (6 Area Reform) 1. Manajemen Perubahan 2. Tatalaksana 3. Manajemen SDM 4. Akuntabilitas 5. Pengawasan 6. Pelayanan Publik Unsur Hasil 1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 2. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPP) 3. Indeks Persepsi Integritas Organisasi & Integritas Jabatan 4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Unsur Hasil 1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 2. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPP) 3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal K/L/P Unit Level I Unit Level I Unit Level I Unit Level 2 Unit Level 2 Unit Level 2 WBK /WB BM WBK /WB BM Unit Level 3 Unit Level 3 WBK /WB BM Indeks RB
- 86. K/L/P Unit Level I Unit Level II Unit Level I Unit Level I Unit Level III Level II Unit Level III 86 Ilustrasi Pembangunan ZI Unit Kerja WBK/WBBM IndeksRB WBK/ WBB M WBK/ WBB M WBK/ WBB M Unit Level I
- 87. Kerangka Logis Pelaksanaan RB & ZI 87 H A S I L ( 4 0 % ) P E N G U N G K I T ( 6 0 % ) P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N SASARAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi (20%) Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%) Peningkatan Pelayanan Publik (10%) MANAJEMEN PERUBAHAN (5%) PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5%) PENGUATAN PENGAWASAN (12%) PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (6%) PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 6%) PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI (6%) PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15%) PENATAAN TATALAKS ANA (5%) H A S I L ( 4 0 % ) P E N G U N G K I T ( 6 0 % ) P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MANAJEMEN PERUBAHAN (8) PENATAAN TATALAKSANA (7) PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) PENATAAN MANAJEMEN SDM (10) PENGUATAN PENGAWASAN (15) PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (10) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) (15) Presentase penyelesaian TLHP (5) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) (20) RB ZI k a u s a l i t a s K a u s a l I t a s
- 89. Perkembangan Regulasi Pembangunan ZI WBK/WBBM ▪ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. ▪ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. ( Pengganti Permenpanrb nomor 20 Tahun 2012). ▪ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. ( Pengganti Permenpanrb nomor 60 Tahun 2012). ▪ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah ( Pengganti Permenpanrb nomor 52 Tahun 2014). 89
- 90. LANGKAH MEMBANGUN UNIT KERJA MENUJU WBK/WBBM Instansi Pemerintah Menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Unit Kerja percontohan yang ditetapkan menyusun rencana aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM mengacu pada pemenuhan kriteria indikator WBK/WBBM. (Indikator Pengungkit dan Hasil) Unit kerja percontohan melaksanakan Rencana Aksi Pembangunan yang telah ditetapkan. Unit kerja percontohan melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan. Tim Penilai Internal melakukan penilaian kepada Unit kerja percontohan atas hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dilakukan. Apabila Hasil Penilaian Tim Internal , Unit Kerja dinyatakan berhasil memenuhi predikat WBK/WBBM, Unit Kerja tersebut Diajukan Kepada Kementerian PANRB, selaku Tim Penilai Eksternal untuk dilakukan evaluasi. Hasil Evaluasi akan menetapkan apakah unit kerja lulus atau tidak sebagai WBK/WBBM 1 2 3 4 5 6
- 91. SYARAT WBK WBBM Tingkat Instansi pemerintah Opini BPK minimal “WDP” Opini BPK minimal “WTP” Nilai AKIP minimal “B” Tingkat unit kerja Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya Mengelola sumber daya yang cukup besar Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut Telah mendapat predikat WBK sebelumnya LHKASN dan LHKPN 100% Mandiri (Prioritas K/L/P) SYARAT PENGUSULAN Mandatory (Stranas PK)
- 92. PENGUNGKIT (60) Manajemen Perubahan 5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15 Penguatan Akuntabilitas 10 Penguatan Pengawasan 15 Penataan Tatalaksana 5 Peningkata Kualitas Pelayanan Publik 10 9 2
- 93. HASIL (40) Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (20) • Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15) • Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5) Kualitas Pelayanan Publik (20) • Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20) 93
- 94. Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi KINERJA Memastikan kinerja yang akan diwujudkan telah sesuai dengan mandat dan memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat PENGAWASAN Untuk memastikan setiap aktivitas bebas dari penyimpangan dan risiko pencapaian tujuan PROSES BISNIS Memastikan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai sasaran/tujuan organisasi MANAJEMEN SDM Memastikan standar kompetensi SDM untuk mengisi struktur organisasi yang telah dirancang. STRUKTUR ORGANISASI Memastikan organisasi yang paling tepat fungsi dan tepat ukuran untuk menjalankan proses bisnis dalam mencapai sasaran/tujuan organisasi PERATURAN PERUNDANGAN untuk memayungi legalitas setiap pelaksanaan aktivitas organisasi
- 95. Sasaran Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM ( 6 area perubahan) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6) Penataan Tatalaksana (2) Manajemen Perubahan (1) Penguatan Pengawasan (4) Penguatan Akuntabilitas (5) Penataan Sistem Manajemen SDM (3) 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM; 2. Meningkatnya standardisasi pelayanan menjadi berstandart internasional pada Unit Kerja menuju WBK/WBBM; dan 3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pada Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM. ❑ Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada Unit Kerja ❑ Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Unit Kerja menuju ❑ Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Unit Kerja ❑ Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM; ❑ Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM; ❑ Meningkatnya transparansi publik di Unit Kerja Z I menuju WBK/WBBM. ❑ Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; ❑ Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; ❑ Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. ❑ Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM; ❑ Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM; ❑ Meningkatnya disiplin SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM; ❑ Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM; ❑ Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di Unit Kerja menuju ❑ Meningkatnya budaya kinerja Unit Kerja ❑ Meningkatnya capaian kinerja Unit Kerja
- 96. Indikator Area Perubahan Zona Integritas WBK/WBBM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6) Penataan Tatalaksana (2) Manajemen Perubahan (1) Penguatan Pengawasan (4) Penguatan Akuntabilitas (5) Penataan Sistem Manajemen SDM (3) 1. Standar Pelayanan 2. Budaya Pelayanan Prima 3. Penilaian Kepuasan Terhadap Masyarakat 1. Pengendalian Gratifikasi 2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal 3. Pengaduan Masyarakat 4. Wistle Blowing System 5. Penanganan Benturan Kepentingan 6. LHKPN/LHKASN 1. SOP Kegiatan Utama 2. E-Office 3. Keterbukaan Informasi Publik 1. Tim Kerja 2. Dokumen Pembangunan Zona Integritas 3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 4. Perubahan Pola Pikir Budaya Kerja 1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan 2. Pola Mutasi Internal 3. Pembangunan Pegawai Berbasis Kompetensi 4. Penetapan Kerja Individu 5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai 6. Sistem Informasi Kepegawaian 1. Keterlibatan Pimpinan 2. Pengelolaan Struktur Setiap Indikator 1. Pemenuhan Formal 2. Implementasinya 3. Evaluasi atas Implementasi dan tindak lanjut perbaikan
- 97. 97 Persepsi Pelayanan Publik KEJELASAN DAN KEMUDAHAN PERSYARATAN PELAYANAN KEPASTIAN DAN KESEDERHANAAN PROSEDUR PELAYANAN WAKTU PELAYANAN CEPAT DAN SESUAI STANDAR KEWAJARAN DAN KETERJANGKAUAN BIAYA KESESUAIAN PELAYANAN DENGAN KETENTUAN TERDAPAT PENANGANAN PENGADUAN/ MASUKAN KECUKUPAN PETUGAS LAYANAN PETUGAS LAYANAN BERKOMPETEN DAN BERETIKA KEJELASAN MAKLUMAT PELAYANAN KENYAMANAN DAN KEAMANAN SARANA DAN PRASANA PENYELENGGARA LAYANAN DENGAN KOMITMEN TINGGI PERSEPSI DIPENGARUHI PANDANGAN ATAS SIKAP DAN PERILAKU SIKAP DAN PERILAKU DIPENGARUHI OLEH CARA PANDANG DAN BERFIKIR Persepsi Anti Korupsi TRANSPARANSI STANDAR DAN PROSEDUR KEMUDAHAN STANDAR DAN PROSEDUR LEGITIMASI KEKUASAAN DAN KEWENANGAN PERLAKUAN SPESIAL/KHUSUS PERBEDAAN LAYANAN BERDASAR NEPOTISME KECENDERUNGAN TINDAKAN MELANGGAR HUKUM KECENDERUNGAN BENTURAN KEPENTINGAN
- 98. PERMENPANRB 10/2019 SYARAT WBK WBBM Nilai Total 75 85 Nilai Minimal Pengungkit 40 48 Bobot nilai minimal per area pengungkit 60% 75% Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50 18,88 Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 13,5 (survey 3,60) 13,5 (survey 3,60) Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal 5,0 5,0 Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 16 (survey 3,2) 18 (survey 3,60) Mandatory (Stranas PK) Mandiri (Prioritas K/L) 1. Tingkat kematangan implementasi perubahan 2. Tingkat keberlanjutan perubahan 3. Tingkat Kualitas Pelayanan dan kinerja PERBEDAAN WBK & WBBM
- 99. LEMBAR KERJA EVALUASI Penilaian Skor WBK (min 60 %) WBBM (min 75 %) A Pengungkit 60 40 48 1 Manajemen Perubahan 5 3 3,75 2 Penataan Tata Laksana 5 3 3,75 3 Penataan SDM 15 9 11,25 4 Penguatan Akuntabilitas 10 6 7,5 5 Penguatan Pengawasan 15 9 11,25 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10 6 7,5 B Hasil 40 1 Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN 20 18,5 18,88 2 Kualitas Pelayanan Publik 20 15 17 Total 100 75 85
- 100. BOBOT NILAI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI 2020
- 101. 1.Manajemen Perubahan ❑Tim Kerja. ❑Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas ❑Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM ❑Dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja, (termasuk pembentukan agent of change ataupun role model) 1 0 1
- 102. 2.Penataan Tatalaksana ❑ Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama ❑ E-Office ❑ Keterbukaan Informasi Publik 1 0 2
- 103. 3. Penataan Sistem Manajemen SDM •Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi •Pola Mutasi Internal •Pengembangan pegawai berbasis kompetensi •Penetapan kinerja individu •Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai •Sistem Informasi Kepegawaian 1 0 3
- 104. 4.Penguatan Akuntabilitas •Keterlibatan pimpinan •Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 1 0 4
- 105. 5. Penguatan Pengawasan •Pengendalian Gratifikasi •Penerapan SPIP •Pengaduan Masyarakat •Whistle-Blowing System •Penanganan Benturan Kepentingan 1 0 5
- 106. 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik •Standar Pelayanan •Budaya Pelayanan Prima •Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 1 0 6
- 107. Nilai Persepsi Anti Korupsi (Survei Eksternal) Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 20 15 5 1 0 7 Langkah Utama Untuk Meningkatkan Indeks Persepsi Anti Korupsi: 1. Bangun integritas di seluruh tingkatan unit organisasi dan seluruh pegawai 2. Libatkan pelanggan/stakeholder utama dalam penegakan integritas 3. Sempurnakan SOP pelayanan sehingga dapat menutup peluang terjadinya pungutan di luar ketentuan dan praktik percaloan 4. Menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan/stakeholder menyangkut pungutan di luar ketentuan dan praktik percaloan, baik keluhan langsung maupun melalui medsos
- 108. Kualitas Pelayanan Publik Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) 20 20 1 0 8 Langkah Utama Untuk Meningkatkan Indeks Kualitas Pelayanan: 1. Kenali pelanggan/stakeholder utama 2. Identifikasi harapan yang diinginkan pelanggan/stakeholder utama 3. Sebagai Feedback dalam perbaikan SOP, sarana dan kecepatan pelayanan 4. Menindaklanjuti segera setiap keluhan/masukan pelanggan/stakeholder, baik keluhan langsung maupun melalui medsos
- 109. Beberapa Catatan Unit Kerja Yang Berhasil Memperoleh WBK/WBBM •Unit kerja harus mengenali tugas utama (Indikator kinerja Utama), sehingga seluruh kegiatan dan inovasi yang akan dilakukan sudah dipastikan dapat mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama. •Risiko yang kemungkinan dapat menganggu pelaksanaan penegakan integritas dan penyalagunaan wewenang terpetakan dengan baik dan transparan baik dari internal maupun dari eksternal, sehingga rencana aksi yang dilakukan terkoneksi/nyambung, sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud. •Dalam rencana aksi kadang banyak yang harus dilakukan tapi harus dapat memilih mana yang lebih prioritas. •Walaupun hasil Pembangunan penegakan integritas yang dilakukan belum tercapai secara maksimal, minimal ada progresnya (hasilnya) dan terlihat ada upaya yang akan dilakukan dalam rencana aksi beserta target berikutnya yang tertuang dalam perencanaan. Dan rencana kegiatan beserta anggaran betul- betul di fokuskan pada pencapaian sasaran strategis. 1 0 9
- 110. Beberapa Catatan Unit Kerja Yang Berhasil Memperoleh WBK •Seluruh anggota unit memahami tujuan organisasi dan ikut berkotribusi dalam pelaksanaan pembangunan ZI baik pengawai yang terlibat langsung dalam pelayanan maupun yang tidak terlibat langsung dalam pelayanan, sehingga pada saat melakukan pelayanan atau melakukan kegiatan apapun itu dapat menunjukkan sikap pemahaman tentang perubahan yang telah dilakukan unit tersebut serta. •Pimpinan unit harus melakukan monev terhadap rencana aksi yang telah dibuat dan memberikan arahan strategi dalam pencapaian rencana aksi tersebut. •Melakukan komunikasi dan kedekatan yang intensif dengan pengguna layanan & stakeholder sehingga mengurangi terjadi gap yang antara harapan pengguna layanan dengan kinerja layanan yang diberikan. •Unit kerja yang memperoleh WBK memang benar-benar ada perubahan yang lebih/nyata dibandingkan dengan nominator unit kerja lainnya. •Unit kerja yang memperoleh WBK memang telah melakukan inovasi2 dalam pembangunan integritas maupun pelayanan kepada masyarakat (Instansi Pemerintah lainnya), sehingga hasil survey IPAK dan IKP memenuhi kriteria minimum. 1 1 0
- 111. CAPAIAN PEMBANGUNAN ZI 2016 2017 2018 2019 2020 74 485 910 2246 3691 JUMLAH PENGUSULAN ZI 2016 - 2020 2 6 5 34 82 2016 2017 2018 2019 2020 Unit Kerja WBBM 2016-2020 15 71 200 469 684 2016 2017 2018 2019 2020 Unit Kerja WBK 2016 - 2020 WBK WBBM Instansi pemerintah yang telah mengusulkan unit kerja pelayanannya untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) adalah sebanyak 251 Instansi Pemerintah, yang terdiri dari 70 Kementerian/Lembaga, 20 Pemerintah Provinsi, dan 161 Pemerintah Kabupaten/Kota. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 179% dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat kenaikan signifikan pada unit kerja pelayanan yang diusulkan pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 64% dengan rincian, Dari 2246-unit kerja pelayanan di tahun 2019, menjadi 3691-unit kerja yang diusulkan di tahun 2020. Dari 2246- unit kerja tersebut, sebanyak 684-unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBK dan 82- unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBBM.
- 112. TARGET DAN SASARAN PEMBANGUNAN ZI (Permendagri 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024) PROGRAM / KEGIATA N SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN(OUTPUT)/INDIKATOR TARGET 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 4 5 6 7 8 PROGRAM DUKUNGANMANAJEMEN Sasaran Program 1 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri 1 Jumlah Unit Kerja yang dibangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 74 Unit Kerja 1585 Unit Kerja 242 Unit Kerja 329 Unit Kerja 431 Unit Kerja Sasaran Program 6 Meningkatnya Kualitas LayananManajemendan Dukungan Teknis Lainnya Unit KerjaEselon I Kementerian Dalam Negeri 1. Persentase dukunganmanajemendan pelaksanaantugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri 100% 100% 100% 100% 100% 2. Capaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi lingkupSekretariat Jenderal Nilai 12 Nilai 14 Nilai 16 Nilai 18 Nilai 20 3. Capaian kinerja pelaksanaanreformasi birokrasi lingkupDitjen Politik dan Pemerintahan Umum Nilai 12 Nilai 14 Nilai 16 Nilai 18 Nilai 20 4. Capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina AdministrasiKewilayahan Nilai 13 Nilai 15 Nilai 17 Nilai 19 Nilai 20 5. Capaian kinerja pelaksanaanReformasi Birokrasi pada DitjenOtda Nilai 10 Nilai 12 Nilai 14 Nilai 16 Nilai 18 6. Capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Bangda Nilai 11 Nilai 13 Nilai 15 Nilai 17 Nilai 20 7. Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada lingkupDitjen Bina Pemerintahan Desa Nilai 10 Nilai 12 Nilai 14 Nilai 16 Nilai 18 8. Capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Nilai 12 Nilai 14 Nilai 16 Nilai 18 Nilai 20
- 113. CAPAIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK DAN WBBM DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI TAHUN 2020 Pada Tahun 2020 Kemendagri telah mencanangkan pembangunan 74 ZI (71 Unit dan 3 Integrity Island) dan setelah dilakukan Evaluasi oleh Itjen (selaku TPI/Tim Penilai Internal), yang lebih lanjut diusulkan kepada Kemenpanrb sebanyak 29 ZI untuk dievaluasi menjadi WBK dan berdasarkan hasil penilaian Kemenpanrb (selaku TPN/Tim Penilai Nasional) hanya 22 ZI yang memenuhi kriterian untuk dievaluasi lebih lanjut oleh Kemenpanrb. Dimana Hanya 12 ZI yang masuk dalam tahapan evaluasi Akhir TPN dan 3 diantaranya mendapat predikat WBK Tahun 2020 sesuai KepmenPAN dan RB Nomor 394 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun 2020, antara lain: a. Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Ditjen Dukcapil; b. Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Ditjen Dukcapil; dan c. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka pencapaian target dan sasaran agenda RB kemendagri khususnya pada Area Perubahan Bidang Pengawasan, diperlukannya penyamaan persepsi antara Tim Tim Quality Assurance ZI Inspektorat Jenderal dan Sekretariat RB Kemendagri, terkait pengusulan dan penunjukan Unit Kerja Pembangunan ZI di Lingkungan Kemendagri Tahun 2021, terlampir Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. 1 2
- 114. HASIL EVALUASI TIM EVALUATOR KEMENTERIAN PAN DAN RB (UNIT KERJA PEMBANGUNAN ZI YANG BELUM MEMPEROLEH WBK TAHUN 2020) Kepala Unit pada unit kerja Pembangunan ZI, belum optimal dalam menjelaskan proses dan hasil pembangunan ZI di masing-masing unit tersebut; Pemahaman pejabat/pegawai masih belum memadai dalam pelaksanaan Pembangunan ZI. Kekurangpahaman ini mengakibatkan pembangunan ZI tidak terarah secara optimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada unit kerja tersebut; Pimpinan unit kerja belum menunjukkan komitmen yang kuat diantaranya seperti membagi visi (sharing vision) atas perubahan yang harus dilakukan pada unit kerja tersebut; Kurangnya inovasi, baik aspek penguatan integritas maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan/stakeholders; Kurangnya strategi komunikasi untuk memastikan setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan unit kerja untuk diketahui publik/entitasnya; dan Inspektorat Jenderal sebagai Unit Kerja yang diberikan mandat untuk mendorong Pembangunan ZI di lingkungan Kemendagri belum secara intensif mengawal pembangunan ZI sehingga belum dapat secara efektif mewujudkan Unit Kerja yang bebas dari korupsi dan memberikan layanan prima kepada pengguna layanan.
- 115. PERMASALAHAN Berdasarkan target dan sasaran kinerja diatas diusulkan untuk dilakukan perubahaan: • Target Unit Kerja Pembangunan ZI Tahun 2021-2024, agar difokuskan kepada Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Kemendagri; dan • Nomenklatur pada Sasaran Target Program dan Kegiatan, diusulkan untuk dirubah karena yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dan perlu dilakukan penyesuaian sesuai Presentase Indikator Penilaian TPI dalam Permen PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tindak lanjut dan solusi terkait pemberian Reward kepada 3 (tiga) unit kerja di lingkungan Kemendagri yang memperoleh Predikat WBK Tahun 2021, dimana sesuai DIKTUM KETUJUH Kepmendagri Nomor 356-286 Tahun 2020 tetang Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kemendagri Tahun 2020, bahwa seluruh ASN oada Unit Kerja Penerima Predikat WBK akan mendapatkan kenaikan tunjang kinerja satu tingkat lebih tinggi. Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019, bahwa Tim Penilai Internal (TPI) adalah Tim yang mempunyai tugas melakukan penilaian Unit Kerja dalam memperoleh WBK dan WBBK, dimana TPI dilaksanakan oleh APIP-Inspektorat Jenderal. 1 2 3