Edu

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Mengedepankan
Kesejahteraan Masyarakat Kelompok Rentan
dalam Konteks Riset dan Inovasi
Yanuar Farida Wismayanti
Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik, Organisasi Riset Tata Kelola
Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (ORTKPEKM)
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Universitas Teuku Umar, 16 Mei 2023

2. 2
Topik
 Latar belakang dan Beberapa Program Bagi Kelompok
Rentan
 Kerangka Kebijakan Publik dalam berbagai sektor
 Strategi Tata kelola Pemerintahan yang berpihak pada
kelompok rentan
 Strategi BRIN untuk mendukung Tata kelola Pemerintahan
dalam konteks Riset dan Inovasi

3. Latar belakang dan Beberapa Program
Bagi Kelompok Rentan
3

4. P E N G A N T A R
 AMANAT LUHUR BANGSA “…Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.....memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”
 TANTANGAN KEDEPAN YANG SEMAKIN BERAT
1. TREN PERTUMBUHAN YANG SEMAKIN MELAMBAT/STAGNAN
2. KEMISKINAN PERSISTEN & TENDENSI PENINGKATAN KETIMPANGAN
GINI RASIO, 1984 - 209
TINGKAT KEMISKINAN, 1970- 209 (%)
3. KOMPLEKSITAS MASALAH:
 KELEMAHAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN
 INEFISIENSI ORGANISASI & LAYANAN PUBLIK
 PROBLEMA OTONOMI DAERAH
 LEMAHNYA DAYA SAING SEKTOR PRODUKSI
 DEINDUSTRIALISASI & STAGNASI
PRODUKTIVITAS PERTANIAN
 DISKONEKSI SEKTOR KORPORASI & UMKM
 PROBLEMA SISTEM PERLINDUNGAN &
JAMINAN SOSIAL
 KERENTANAN SOSIAL-EKONOMI
MASYARAKAT
 DEGRADASI LINGKUNGAN
 DLL

5. Layanan
Perlindungan Sosial
yang Terintegrasi
Mencegah dan
menangani risiko dari
guncangan dan
kerentanan sosial.
Memenuhi
kebutuhan dasar
setiap warga
negara
Memulihkan &
mengembangkan
fungsi sosial
Menjadikan warga
negara yang
bermasalah sosial
memiliki daya
UU No. 11/2009 Kesejahteraan Sosial
UU No. 13/2011 Penanganan Fakir Miskin
PKH BPNT ATENSI PENA
5

6. 6
Gerakan dan layanan pencegahan stunting

7. Kerangka Kebijakan Publik dalam berbagai sektor
7

8. Tata kelola Penyelenggaran Pelayanan Publik
Kebijakan Publik:
- Hukum/peraturan
perundanga-undangan
- Tata Kelola
- Kebijakan
pemerintah (pusat
maupun daerah)
Organisasi
penyelenggara
Kepuasan
Penerima
layanan
Government
Policy
People
Peningkatan kualitas hidup
masyarakat
Mencapai tujuan
skema kebijakan
Memprioritaskan, memprakarsai,
merumuskan, menyetujui, dan
mengimplementasikan skema kebijakan publik
untuk kesejahteraan
Kontribusi
dana, ide,
kebutuhan dan
adanya
keterlibatan
secara
partisipatif dari
masyarakat
Sumber Daya Alam
dan Lingkungan
Global warming, sanitasi,
air bersih
Ekonomi
pembiayaan,
perpajakan
Justice
End abuse,
eksploitasi,
inklusifitas
Pendidikan
Kualitas,
skills, akses,
Budaya dan
Masyarakat
kemiskinan, gender
equality, human rights
Pemerintahan
Partnership,
manajemen
organisasi,
leadership, inovasi
program
Data management
Open government data, big
data, data tunggal
Kesehatan
Drug abuse,
preventif, akses
layanan
Public Policy Lifecycle by Lincoln
(Sukumar & Shankar, 2014)

9. Strategi Tata kelola Pemerintahan yang berpihak pada
kelompok rentan
9

10. Tata Kelola Pemerintahan
Kemiskinanper
Sept.2022:
26,36juta
Daerahsebagai
Basis
Pembangunan
Sasaran
StrategisBRIN
HUMAN DEVELOPMENT INDEX
PendapatanPerkapita Pendidikan Kesehatan
• Industri pengolahan
• Sektor Pariwisata
• Sektor Ekonomi Kreatif & Digital, dll
Ekonomi
5AgendaPresiden
Penyederhanaan Regulasi & Birokrasi
MeningkatnyaProduktivitas Invensi
danInovasi untuk Memperkuat
TransformasiEkonomi yang
BerdayasaingdanBerkelanjutan
MeningkatnyaTata Kelola Pemerintahan
yang Baik DalamRangka Reformasi
Birokrasi
Fokus BRIN
Menyediakan
Rekomendasi Kebijakan
NasionaldanSektoral
Berbasis Riset dan Inovasi
Tata Kelola
Pemrerintahan
Quality of Policy Formulation
Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Pemeíintahan, Ekonomi, & Kesejahteíaan Masyarakat Beíbasis Riset & Inovasi
Sosial (Pendidikan dan
Kesehatan)
• Pendidikan
• Kesehatan
• Sosial, dll
Konektifitas dan Aksesibilitas

11. Strategi TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
AGILITAS
ORGANISASI
PUBLIK
EFEKTIVITAS
KEBIJAKAN
PUBLIK
OPTIMAL
PELAYANAN
PUBLIK
 Akselerasi
PRODUKTIVITAS
& DAYA SAING
Sektor Produksi
 PERLINDUNGAN
& JAMINAN Sosial
Akuntabilitas, Transparansi &
Kepemimpinan Organisasi
Publik
Inovasi Tata Kelola
Organisasi Publik
Dinamika Kompleksitas
Relasi antar Kelembagaan
Sosial/publik
Jejaring Kerjasama antar
Organisasi (i.e. Publik-Private
Partnership)
Optimalisasi Sistem Kontrak &
Partisipasi Masyarakat dalam
Pelayanan Publik
Sasaran Strategis

12. Strategi Tata Kelola Pemerintahan untuk
kesejahteraan Masyarakat
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL &
PERCEPATAN
PENGENTASAN
KEMISKINAN
Ketahanan
Sosial-
ekonomi,
budaya,
Keluarga &
Masyarakat
Penguatan
Kemampuan
Bisnis &
Produksi
Penguatan
Human
Capital
Pemenuhan
Kebutuhan
Dasar
SistemPerlindungan Sosial,
Mitigasi Bencana & Perubahan
Iklim
Kewirausahaan Pemuda,
Perempuan& Kelompok
Rentan
Inklusivitas-Literasi
Antar Budaya, Keuangan&
Pembangunan Perdesaan
SistemJaminan Kesehatan &
Ketenagakerjaan
Pemberdayaan Ekonomi (Petani
kecil, nelayan, Koperasi, UMKM
& Bumdes)
Aksesibilitas Air, perumahan
Energi & Basic Infrastruktur
Aksesibilitas Pendidikan &
Kesehatan Primer
Tata Kelola
Pemeribtahan
Kelompok
rentan
Kelompok
Marginal
Kemiiskinan
Ekstrem
Desa dan 3
TP
Pendidikan & Pra -kerja

13. Strategi BRIN dalam mendorong Tata kelola
Pemerintahan dalam konteks Riset dan Inovasi
13

14. RISET&
INO
VASI
Pengikat (Kebijakan Nasional)
UU No. 1
1
/
2
019Pasal 34, 35, 36, 37
Regulasi pendorong
● Inpres TKDN
●Inpres Pemanfaatan PDN
Riset menjadi bagian dari TKDN
Insentif pelaku riset
● PMK 72/2015
● PMK 6/2016
● PMK 136/202
1
Pemberian royalti pada inventor
Hibah riset dan inovasi
● Dana Abadi Riset
● Dana Abadi Pendidikan
● Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Insentif pelaku usaha
● PP 45/2019
● PMK 153/2020
Super Tax Deduction 300%
Regulasi pengadaan
● Perpres 16
/2018,12/202
1
●Per LKPP 9/2021
Katalog inovasi di LKPP
Akademisi
+
komunitas
●Universitas
●LPNK
●Lembaga riset
●LSM
Industri
●Badan usaha swasta
●BUMD/BUMN
●Investor
Pemerintah
●Lembaga Keuangan
●Bappenas
●Kementerian Teknis
Potensi Nasional
(Riset,SDA,SDM, dll)
Mendorong Kekuatan
Ekonomi Nasional
(daya saing dan kemandirian)
ST
RA
TEGI#1:REGULASI
Indonesiatelah memilikiregulasipendorongyangmemadaiuntukmendukungriset daninovasi!
Wajib Serah & Simpan Data Ilmiah Primer
● UU 1
1
/
2
019Pasal 40
● Perlindungan atas pengetahuan lokal dll
Dana Abadi Riset, Pendidikan, ...
● UU 1
1
/
2
019Pasal 62
● R-Perpres Pengelolaan Dana Abadi
● BRIN ↦ pengelola imbal hasil dana abadi terkait
Manajemen Talenta Nasional
● Perpres Manajemen Talenta Nasional
● BRIN ↦ bidang riset dan inovasi
BRIN menjadi wadah talenta periset muda untuk
mematangkan kapasitas dan kompetensi risetnya,
sebelum diredistribusikan ke perguruan tinggi.
Infrastruktur Riset Terbuka
BRIN sebagai penyedia infrastruktur riset utama
yang dibuka untuk dipakai bersama oleh semua
pihak (akademisi, periset,pelaku usaha,
komunitas).
14

15. ST
RA
TEGI#2:OPENPLA
T
F
O
R
M
Solusirendahnyacriticalmass ↦ hub kolaborasi+enabler multipihak(DN/LN)
Platformdasaruntukpeningkataninteraksi dandinamikariset
http://elsa.brin.go.id
- Bebas biayauntukmitra
- Fasilitasiriset industri
- Kolaborasi solusi masalahindustri
- Bebas biayauntukkolaborator
- RA (Research Assistantship) mahasiswa
- Fasilitasi startup (Tenant,HKI..)
Pelakuusaha(DN/LN)
Tanpahibahtunaike mitra!
1)Model bisnis baru.
2)Meningkatkan skala ekonomi.
3)Aktivitas riset menjadi ekonomi baru.
1)Penguatankapasitas:
- Rekrutmen min. S3
- PhD by-research
- Postdoctoral
2)MobilitasSDM:
- MBKM
- Visiting professorship
- Visiting fellow
- Researchassistantship
OpenPlatform
(SDM,infrastruktur,jejaring)
#Terbuktisecarailmiah.
#Memenuhistandardanregulasi.
Ekonomi Kreatif
Memfasilitasi mitra, merangsangmunculnya
inno-preneur dariketerlibatan dalamproses penelitian
(sainsmurni/masalahindustri, dll).
IndikatorKinerjaBRIN:
Peningkatankontribusi swastadi
aktivitas riset!
KolaborasiGlobal
Dosen+Mahasiswa(Pasca)
15

16. 39
S2
ST
RA
TEGI#3:MOBILIT
ASPERISE
T
ManajemenT
alentaNasional(MTN)bidangRisetdanInovasi
Platformdasaruntukpeningkatankapasitasdanmobilitas periset http://manajementalenta.brin.go.id
Infrastruktur
riset
~19-21tahun ~20-22 tahun
RA
Biayariset
Infrastruktur riset
Co-pembimbing
S1
RA
S2by-research
Biayariset
Infrastruktur riset
Co-pembimbing
S3
RA
S3by-research
Biayariset
Infrastruktur riset
Co-pembimbing
Pasca-doktoral PegawaiTetap
Biayariset Biayariset
Infrastrukturriset Infrastrukturriset
Insentif
~30-50 tahun
ProfesorTamu
Peneliti Tamu
Biayariset
Infrastruktur riset
HibahRiset
Infrastruktur riset
NIDK/NIDN
~40-50 tahun
Periset Dosen
MBKM
Riset
Tugas Akhir
~21-24tahun
Riset
Tesis
~23-29 tahun
Riset
Disertasi
~28-32 tahun
Pasca
Doktoral
ASN BRIN
PNS / PPPK
Kunjungan
Riset
SKEMA
DUKUNGAN
BRIN
USIA
PT
SKEMA
DUKUNGAN
BRIN
FasilitasiKI,tenant, pilotplant
Lisensi teknologikunci
Periset+infrastruktur riset
Industri / Entrepreneur
Rentang usia menunjukkan time-frame, bukan syarat penerima skema!
MBKM: Merdeka Belajar Kampus Merdeka jalur “magang riset”, dan “entrepreneurberbasis inovasi”
RA: researchassistantship
PMDSU,Diaspora,AkademisiWNI/ WNA
+KolaborasiGlobal

17. ST
RA
TEGI#4:SKEMAF
ASILIT
ASI
http://pendanaan-risnov.brin.go.id
Proses secara daring
Pendaftaran dibuka sepanjangtahun
Evaluasi proposal berbasis rekamjejak
Pendanaan langsung ke penyedia layanan
terkait untuk pengujian danharilayar
Pemakaian dana hanya untuk pelaksanaan
aktivitasintiriset, tidak untuk pelaksanaan
riset secara langsung
P
R
O
S
E
D
U
R
P
R
I
N
S
I
PD
A
S
A
R JE
N
I
SF
A
SILIT
A
S
I
Pendanaankompetitifdanterbukauntuksemuapihak:perisetdi
lembagariset/perguruantinggidanindustri;
Diperuntukkanuntukmendukungkebutuhanrisetterkait;
SumberpendanaandaridanaabadidanAPBN;
PerusahaanPemula
BerbasisRiset
Riset
mendukung
PrioritasRiset
Nasional
Riset
penanganan
COVID-19
Harilayar↦ aktivitas
risetdiataskapalriset
Pengujianproduk
inovasikesehatan(uji
pra-klinis,uji klinis,
ujialkes)
Akuisisi Pengetahuan
Lokal
17

18. SKEMAM
A
T
CHINGFU
ND
Strategi baruuntukmenambahnilaidaripendanaandanfasilitasiyangdikelolaolehBRIN:skemamatch-fundingdengansumber dana
daridalam/luarnegeri, baikpemerintah maupunswasta.
Skemamatching-fund untukpengembanganSDMberbasis DBR:
● Berbasis DBR dengan mitraperguruantinggidi negara pemberi beasiswa.
● DeputiSDMIvs mitrapemberibeasiswa(DAAD,AusAID, Nuffic, MEXT, Chevening, dll).
● Durasi2~4tahunmasa studi pertama di PR BRIN dengan skema DBR, 1
~
2tahunterakhir di mitra perguruan tinggi dengan beasiswa dari mitra pemberi beasiswa.
● Memastikan pesertaDBRmemilikiperspektif globalterkait topik dan aktivitas risetnya.
Skemamatching-fund untukpengembanganSDMselainDBR:
● DeputiSDMIvs mitrapenyediaskemamobilitas periset (DAAD,Humboldt, NIOD, JSPS, KF, KRF, dll).
● SkemaBRIN(Profesor Tamu, Periset Tamu, Pasca-doktoral) untuk membiayaiPeriset dari negara terkait, skema mitra untuk membiayaiPeriset BRIN
ke institusi riset di negara terkait.
● Membuka kesempatan Periset BRIN untuk mendapatkan pengalamanbekerjadi institusi risetluarnegeri.
Skemamatching-funduntukpendanaandanfasilitasi riset:
● DeputiFRIvs funding agency (NRF US, Newton Fund, NRF SG, BMBF, JSPS, KOICA, KRF, MPI, dll).
● Mendukung aktivitas risetyang dilaksanakan di Indonesia bersama para Periset BRINyangberkolaborasidenganperiset mitradari negaraterkait daninstitusi
risetIndonesialainnya.
● Skemapendanaandanfasilitasi BRIN(pendanaan PRN, COVID-19, hari layar, pengujian produk inovasi kesehatan, Pusat Kolaborasi Riset, Perusahaan Pemula
berbasis Riset, Akuisisi Pengetahuan Lokal, ekspedisi) untuk membiayaiPeriset BRINdan Indonesia lainnya, pendanaanmitrauntukPeriset mitranegara terkait.
● Meningkatkan kolaborasidandinamikariset, serta proses peningkatankapasitas dankompetensimelalui proses learning by-doing di aktivitas riset riil bersama
Periset mitra yang berpengalaman.
18

19. TERIMAKASIH
Gedung san Widya Sarwono,
Jl. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan,Indonesia
@brin_indonesia @brin.indonesia
www.brin.go.id Brin Indonesia