Dokumen tersebut membahas tentang standar nasional pendidikan di Indonesia, termasuk implementasi, pemantauan, evaluasi, akreditasi, dan penjaminan mutu pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

1. Standar Nasional Pendidikan Implikasi dan Implementasi

2. Standar Nasional Pendidikan Pemantauan Standar Evaluasi Kinerja Pendidikan Akreditasi Penjaminan Mutu Pendidikan Kerangka Presentasi

3. Mutu Pendidikan di Indonesia ? Survei The Political and Economic Risk Consultancy (PERC, 2001), Educational Performance Laporan Bank Dunia (1998), tes membaca siswa kelas IV SD Survei International Educational Achievement (IEA), (2001), kemampuan membaca siswa SD Survei The Third International Mathematics and Sciences Study Repeat (TIMSS-R, 2001)

5. UU 20 2003 SISDIKNAS Pasal 5 (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu Pasal 35 Standar Nasional Pendidikan

6. UU 20 2003 SISDIKNAS

7. STANDAR YANG TELAH ADA Isi 22/2006 SKL 23/2006 Pengawas 12/2007 KepSek 13/2007 Guru 16/2007 Pengelolaan 19/2007 Penilaian 20/2007 Sarana 24/2007 Isi Kesetaraan 14/2007

8. PEMANTAUAN STANDAR STANDAR ISI DAN KOMPETENSI LULUSAN

9. EVALUASI KINERJA PENDIDIKAN Pasal 78 PP 19 2005 Satuan Pendidikan Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lembaga Evaluasi mandiri

13. AKREDITASI Pasal 86 PP 19 2005 Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan Dapat dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilaksanakan obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan

14. PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Oleh Satuan Pendidikan Pasal 91 PP 19 2005 Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan Penjaminan mutu tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

15. PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Pasal 92 PP 19 2005 Pemerintah Provinsi (Kabupaten/Kota) mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu BAN-S/M memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan

16. Terima kasih Mohon maaf atas kesalahan