Hubungan Bilateral Indonesia-UE 2013

RISET MEDIA
Hubungan Bilateral Indonesia – Uni Eropa
Program on European Studies
Institute of International Studies
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Gadjah Mada
2013

1
RISET MEDIA
Hubungan Bilateral Indonesia – Uni Eropa (Update 2013)
Peneliti:
 Muhadi Sugiono
 Suci Lestari Yuana
Asisten Peneliti:
 Nurhawira Gigih Pramono
 Anggita Ludmila
 Chrispina Maria Gracia
 Dedi Dinarto
 Maura Pavita

2
DAFTAR ISI
Refleksi Tahun 2013 dalam Kerangka Agenda Bilateral Uni Eropa di
Indonesia....................................................................................................4
Perubahan Fokus Agenda Kebijakan Eksternal Uni Eropa di Indonesia.......................4
2013: Tahun Finalisasi Sasaran CSP Uni Eropa .............................................................6
Kritik Terhadap FLEGT-VPA Sebagai Bentuk Kekuatan Normatif Eropa.....................8
Kesimpulan ......................................................................................................................9
Referensi Buku.................................................................................................................9
Referensi Online ............................................................................................................ 10
Salient Issues: FLEGT-VPA dan CPO......................................................... 12
FLEGT-VPA: Latar Belakang Inisiasi Program FLEGT oleh Uni Eropa ...................... 12
Inisiasi FLEGT-VPA dengan Negara-Negara non- Uni Eropa ..................................... 13
FLEGT-VPA Uni Eropa dan Indonesia ......................................................................... 14
Crude Palm Oil: Potensi Kerjasama Indonesia dan Uni Eropa.................................... 15
Permasalahan CPO Indonesia-Uni Eropa..................................................................... 16
Solusi untuk Mengatasi Permasalahan CPO..................................................................17
Referensi ........................................................................................................................ 18
Data Riset Media Hubungan Bilateral Indonesia dan Uni Eropa (2013) ....20
A. Bidang Politik, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia..............................................20
B. Bidang Ekonomi, Investasi, dan Perdagangan.......................................................25
C. Bidang Sosial, Budaya, Pariwisata, dan Pendidikan ..............................................32
D. Cross-Cutting Issues: Lingkungan & Pembangunan.............................................. 37
Lampiran..............................................................Error! Bookmark not defined.

3
DAFTAR TABEL & GAMBAR
Gambar 1. Tema Isu Kebijakan Uni Eropa di Indonesia Tahun 2013............................. 5
Gambar 2. Produk Kelapa Sawit Indonesia ....................................................................11
Tabel 1. Komoditi Ekspor Indonesia ke Uni Eropa (Eurostat) ...................................... 16
Tabel 2. Tabel Data Bidang Politk................................................................................... 21
Tabel 3. Tabel Data Bidang Ekonomi ............................................................................. 27
Tabel 4. Tabel Data Bidang Sosial-Budaya.....................................................................34
Tabel 5. Cross-Cutting Issues ......................................................................................... 37

4
Refleksi Tahun 2013 dalam Kerangka Agenda
Bilateral Uni Eropa di Indonesia
Tulisan pengantar ini menggunakan konsep kekuatan normatif (normative
power) untuk membantu dalam memahami perubahan yang terjadi pada fokus agenda
kebijakan eksternal Uni Eropa di Indonesia; serta makna proses bilateral Uni Eropa di
Indonesia selama tahun 2013 terhadap perubahan tersebut. Apabila merujuk pada
konsep kekuatan normatif yang ditulis Ian Manners, terdapat lima norma inti Eropa yang
menjadi fokus dari kebijakan eksternal Uni Eropa: (1) perdamaian – peace, (2) kebebasan
– liberty, (3) demokrasi – democracy, (4) penegakan hukum – rule of law, dan (5) hak
asasi manusia – human rights. Selain kelima norma inti itu, masih ada empat norma
minor yakni: (1) solidaritas sosial – social solidarity, (2) anti diskriminasi – anti
discrimination, (3) pembangunan berkelanjutan – sustainable development, dan (4)
good governance (Manners, 2002). Norma-norma Eropa inilah yang disebut oleh
Manners sebagai inti dari eksistensi Uni Eropa selaku aktor internasional; yang lalu
diterjemahkan melalui kebijakan eksternalnya.
Satu ciri lain dari Uni Eropa sebagai aktor kekuatan normatif adalah bahwa
mereka selalu berpegang teguh pada landasan hukum serta kerangka kerja yang telah
disepakati bersama. Sonia Lucarelli menulis bahwa: “Europe is a normative actor
because Europe itself is based on normative principle” (Lucarelli, 2008). Fondasi legal
tersebut bisa berasal dari hukum-hukum universal seperti Piagam PBB dan Universal
Declaration of Human Rights; atau hukum-hukum internal seperti EU Guidelines to
Death Penalty dan Copenhagen Criteria. Ketaatan hukum ini lalu diimplementasikan
melalui berbagai kebijakan. Dalam rangka memperluas keanggotaan, misalnya, calon
anggota baru harus memenuhi berbagai standar finansial, politik, dan hukum yang
ditetapkan Uni Eropa. Pun dalam interaksinya dengan aktor eksternal, Uni Eropa selalu
melihat pada basis legal sebagai standar prosedur, mekanisme, dan pencapaian tujuan
dalam membina hubungan.
Perubahan Fokus Agenda Kebijakan Eksternal Uni Eropa di Indonesia
Dalam konteks relasi bilateral dengan Indonesia, Uni Eropa memiliki kerangka
kebijakan untuk jangka-menengah yang dituangkan dalam Country Strategy Paper
(CSP). Ada satu perbedaan mendasar dalam hal sasaran kebijakan Uni Eropa di
Indonesia antara CSP 2002-2006 dan 2007-2013. CSP 2002-2006 menekankan pada
proses peningkatan good governance, penegakan hak asasi manusia (HAM), dan dialog-
dialog politik di atau dengan Indonesia. Secara khusus disebutkan pula bahwa Uni Eropa
akan membantu Indonesia untuk memenuhi agenda domestik mereka berupa
pembangunan prinsip-prinsip demokrasi serta penguatan institusi demokrasi yang
dinilai belum selesai (not yet complete) sejak Pemilu 1999 (European Union External

5
Action Service, 2002). Sedangkan pada CSP 2007-2013, penekanan pada pembangunan
demokrasi dan HAM tidak lagi disebutkan secara khusus.
Ada dua poin utama yang ditulis dalam sub-bab executive summary dari laporan
CSP 2007-2013. Pertama, Uni Eropa menilai Indonesia telah mencapai kemajuan
progresif dalam bidang restorasi demokrasi, transparansi, dan penegakan hukum. Ketiga
isu inilah yang sebelumnya menjadi isu kunci bagi Uni Eropa terhadap Indonesia pasca-
jatuhnya rezim Soeharto; yang tercantum di CSP 2002-2006. Kedua, ada tiga isu yang
menjadi tujuan utama Uni Eropa dalam jangka waktu 2007-2013 yaitu: (1)
penanggulangan kemiskinan, (2) penguatan pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama
perdagangan dan investasi, dan (3) penguatan good governance melalui perbaikan
penegakan hukum (European Union External Action Service, 2006).
Dari fakta-fakta di atas, dapat dikatakan bahwa penekanan kekuatan normatif
Eropa di Indonesia mulai bergeser dari penekanan pada nilai demokrasi dan hak asasi
manusia menuju nilai-nilai penegakan hukum serta good governance (yang tidak
terbatas dalam isu hak asasi saja). Penegakan hukum dan good governance yang
dimaksud, melalui data-data yang akan disajikan dalam bagian selanjutnya dari tulisan
ini, lebih mengarah pada konsep sustainable development. Konsep sustainable
development juga ditekankan Uni Eropa melalui kerjasama perdagangan dan investasi
yang dikaitkan dengan sektor lingkungan; terutama terkait produk hutan Indonesia.
Mengapa perubahan tersebut menjadi penting? Perubahan ini dapat dimaknai
sebagai gesture bahwa Uni Eropa tidak lagi mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara
yang “bermasalah” dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Dari sisi praktis,
klasifikasi ini membuat hubungan bilateral Uni Eropa dengan Indonesia keluar dari
bentuk relasi patron-client. Maksudnya, Uni Eropa menjadi pihak yang dominan
memberi, dan sebaliknya Indonesia menjadi pihak yang cenderung berposisi sebagai
penerima; khususnya dalam isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia. Relasi berbentuk
patron-client ini dapat dilihat dari penerjunan tim Election Observation Mission to
Indonesia untuk Pemilu tahun 1999 dan 2004 (pihak yang mengawasi/menilai-dan-
pihak yang diawasi/dinilai); serta penerjunan tim Aceh Monitoring Mission (AMM)
dalam proses bina damai di Aceh. Selain itu banyak juga program-program seperti
pelatihan hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum serta Program Reformasi
Kepolisian Republik Indonesia yang didanai oleh Uni Eropa (European Union External
Action Service, 2012).
Sedangkan setelah tahun 2007, Uni Eropa perlahan membangun kemitraan
strategis dengan Indonesia yang bersifat sejajar. Hal ini misalnya dapat dilihat melalui
kesepakatan Partnership and Cooperation Agreement (PCA). Meski belum semua
negara Uni Eropa meratifikasi perjanjian ini, PCA telah mendorong komitmen dua-arah
dari Indonesia dan Uni Eropa untuk mempererat kerjasama. Dalam bidang ekonomi,
kedua belah pihak membentuk Vision Group1 sebagai tim ahli dalam meningkatkan
1 Anggota Vision Group adalah perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN), The European
Business Chamber of Commerce (EuroCham), BusinessEurope, Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia.

6
kerjasama investasi dan perdagangan. Rekomendasi bersama dari Vision Group
menghasilkan kesepakatan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)
untuk memperkuat sektor investasi dan perdagangan di antara Uni Eropa dan Indonesia.
Selain itu Indonesia juga berhasil mendorong kesepakatan FLEGT-VPA, yang mengatur
tentang kemudahan akses bagi produk hutan Indonesia untuk masuk pasar Uni Eropa
selama produk tersebut telah memenuhi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang
ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan Indonesia (MetroTV News, 2013). Perlu dicatat
pula, sejak tahun 2010 Indonesia dan Uni Eropa melaksanakan Human Rights Dialogue
yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Dialog ini menempatkan Indonesia
sebagai mitra diskusi bagi Uni Eropa; berbeda dengan proses interaksi sebelumnya yang
cenderung bersifat relasi antara guru-murid atau yang mengawasi-dan-yang diawasi.
2013: Tahun Finalisasi Sasaran CSP Uni Eropa
Gambar 1. Tema Isu Kebijakan Uni Eropa di Indonesia Tahun 2013
Tahun 2013 menjadi salah satu tahun yang penting dalam dinamika hubungan
Indonesia dan Uni Eropa karena beberapa alasan. Pertama, seperti telah disebutkan
sebelumnya, tahun 2013 adalah masa berakhirnya tujuan jangka-menengah yang disusun
dalam kerangka CSP 2007-2013 oleh Uni Eropa. Artinya tahun ini menjadi waktu
finalisasi dari capaian yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa. Urgensi terkait pencapaian
ini terlihat dari rilis berita yang dikeluarkan media resmi pemerintah sepanjang tahun
3
(16%)
5
(26%)
7
(37%)
4
(21%)
RILIS MEDIA DELEGASI UNI EROPA UNTUK
INDONESIA DI TAHUN 2013
Lingkungan Ekonomi & Perdagangan
Politik & HAM Sosial-Budaya & Pendidikan

7
20132. Sebagai contoh, dari tiga berita (Lihat Tabel 1) mengenai isu lingkungan yang
dirilis oleh Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, dua diantaranya secara khusus
menjelaskan usaha-usaha yang terjadi dalam proses negosiasi perjanjian FLEGT-VPA
(data lengkap dapat dilihat dalam bab Lampiran). Kesepakatan FLEGT-VPA akhirnya
ditandatangani kedua pihak pada bulan Oktober tahun ini, setelah proses negosiasi
selama 6 tahun3 yang melibatkan swasta, civil society, dan pemerintah. Selain itu, dari 5
program kebijakan di bidang ekonomi, 3 diantaranya juga membahas komitmen dan
diskusi terkait permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tahun
2013 ini pemusatan agenda Uni Eropa memang terletak pada sektor lingkungan dengan
sasaran khusus institusionalisasi kerjasama dalam bentuk FLEGT-VPA.
Alasan kedua mengapa tahun 2013 penting adalah karena tahun ini menandai
berakhirnya masa jabatan Julian Wilson sebagai Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia;
yang digantikan oleh Olof Skoog pada tanggal 1 September 2013. Artinya, tahun 2013 ini
sekaligus menjadi masa transisi bagi Olog Skoog sebagai nahkoda baru bagi tim diplomat
Uni Eropa untuk beberapa tahun mendatang. Dalam salah satu wawancara menjelang
penugasannya di Jakarta, Olof Skoog menyatakan bahwa sektor pendidikan (terutama
akses bagi kaum perempuan) akan menjadi bagian dari agenda utama selama ia bertugas
di Jakarta (Government Offices of Sweden, 2013); di samping tetap memberikan
perhatian pada intensifikasi kerjasama perdagangan dan investasi serta kerjasama dalam
menghadapi tantangan perubahan iklim. Meskipun hingga saat ini belum ada detail rinci
mengenai visi dan misi Delegasi Uni Eropa di bawah kepemimpinan Olof Skoog, namun
pernyataan tersebut setidaknya memberi gambaran bahwa pergantian jabatan ini
memiliki potensi untuk membawa perubahan-perubahan dalam dinamika kebijakan Uni
Eropa di Indonesia.
Alasan ketiga, yang sebenarnya berasal dari sesuatu yang bersifat insidental,
adalah kedatangan High Representative of the European Union for Foreign Affairs
Catherine Ashton ke Indonesia pada tanggal 4 November 2013. Peristiwa ini merupakan
kunjungan pertama Ashton ke Indonesia. Dalam jumpa pers di Jakarta, Dubes Olof Skoog
menyatakan bahwa kedatangan Ashton merupakan bentuk pengakuan Uni Eropa
mengenai peran Indonesia yang semakin krusial sebagai aktor internasional, terutama di
kawasan; sekaligus menunjukkan pandangan Uni Eropa bahwa Indonesia adalah partner
penting (The Jakarta Post, 2013). Selain itu Catherine Ashton dalam diskusi dengan
Marty Natalegawa mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk
mendukung proses bina-damai di Myanmar, serta mengharapkan agar Indonesia juga
dapat berperan aktif dalam mengatasi krisis di Suriah. Artinya, kunjungan ini sekaligus
menjadi momen bagi Uni Eropa untuk menyampaikan apresiasi dan pujian mereka
terhadap kemajuan proses pembangunan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia
di Indonesia. Ajakan untuk berperan serta dalam penanganan krisis Myanmar
2 Yang termasuk dalam kategori ini adalah media online yang dikelola oleh instansi pemerintah (situs
Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, situs European Union External Action Service, Facebook Delegasi
Uni Eropa untuk Indonesia, situs Kementerian Luar Negeri Indonesia, ANTARA News);
3 Apabila dicermati waktu 6 tahun negosiasi menandakan bahwa proses tersebut dimulai pada tahun
2007, yang artinya sesuai dengan lingkup masa dalam CSP 2007-2013;

8
menandakan bahwa Indonesia telah dinilai sebagai mitra sejajar dalam pembahasan isu-
isu demokrasi dan hak asasi manusia di level internasional.
Kritik Terhadap FLEGT-VPA Sebagai Bentuk Kekuatan Normatif Eropa
Dari penjelasan diatas, dapat ditarik satu pemahaman bahwa sektor lingkungan
dan perdagangan menjadi agenda utama Uni Eropa di tahun 2013. Dalam hal ini Uni
Eropa membangun kerjasama berbasis legal hukum dengan Indonesia di bidang
lingkungan melalui FLEGT-VPA. Pendekatan melalui basis legal ini sesuai dengan
konsep normative power yang menggambarkan Uni Eropa sebagai aktor internasional
yang berpegang teguh pada ikatan norma, baik dengan pihak internal maupun pihak
eksternal. Selain itu, terciptanya kesepakatan ini juga menandai perubahan fokus
kekuatan normatif Eropa dari isu-isu tentang demokrasi dan HAM ke arah penegakan
hukum (rule of law) dalam artian yang lebih luas terutama terkait isu lingkungan dan
pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Hanya saja, penandatanganan FLEGT-VPA ini tidak luput dari kritik dan kecaman
yang datang dari pihak Indonesia. Terutama mengenai adanya beberapa kali penundaan
penandatanganan pada periode 2012-2013. Negosiasi pertama FLEGT-VPA dimulai pada
Maret 2007 di Jakarta dan dihadiri delegasi Uni Eropa & Indonesia, instasi pemerintah
terkait, kelompok swasta (bisnis), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Indonesia Wood,
2013). Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, penandatanganan VPA sempat
direncanakan untuk ditandatangani pada November 2012. Namun, Uni Eropa lalu
memutuskan untuk menunda penandatanganan. Situasi ini membuat kekecewaan pelaku
usaha kehutanan Indonesia. Mereka merasa dirugikan akibat pembatalan pemesanan
dari pembeli negara lain yang memilih untuk wait and see sampai VPA ditandatangani
(Tempo, 2012). Kesan buruk ini masih berlanjut saat penandatanganan FLEGT-VPA.
MetroTV News, misalnya, membuka berita mereka dengan kalimat: “Setelah mangkir
lima kali, akhirnya Uni Eropa menepati janji mendukung Indonesia memberantas illegal
logging dengan menandatangani FLEGT-VPA (MetroTV News, 2013)”.
Terkait penundaan tersebut, ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh kedua
pihak. Dari pihak Uni Eropa penundaan ini lebih disebabkan alasan teknis, yakni
proses penerjemahan hukum yang ada di dalam FLEGT-VPA ke dalam seluruh bahasa
resmi yang digunakan 27 negara Eropa (24 bahasa resmi). Selain itu ada proses penulisan
sistem legalitas kayu Indonesia (yang baru diberlakukan pada Januari 2012) ke dalam
teks hukum VPA; sebelum nantinya diberikan pada Council of Ministers of the EU dan
ditandatangani. Sedangkan dari pihak Indonesia, penundaan ini membuat Indonesia
mempertanyakan komitmen Uni Eropa terhadap proses penegakan hukum dan
pemberantasan illegal logging. Bahkan, Diah Raharjo – Direktur Multi-Stakeholder
Forestry Programme (MFP), menyebutkan bahwa penundaan tersebut bernuansa
persaingan dagang. Ia mengatakan: “Jika VPA ditandatangani, mereka khawatir pasar
kayu Eropa dikuasai produk kayu dari Indonesia (Agro Indonesia, 2013)”.

9
Terlepas dari sisi mana yang benar, kondisi ini menjadi satu kritik khusus bagi
implementasi kekuatan normatif Eropa. Manners menyatakan bahwa salah satu unsur
utama yang harus ada dalam setiap dampak kebijakan normatif Eropa adalah clarity
(Manners, 2009). Artinya, dampak dari kebijakan Uni Eropa harus memberikan
kejelasan bagi pihak penerima. Kekuatan normatif dapat dikatakan berhasil ketika pihak
penerima dapat memahami nilai-nilai apa yang dipromosikan Uni Eropa serta mampu
menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap norma-norma tersebut. Oleh karena itu, opini
negatif dari masyarakat Indonesia terhadap penundaan ini mengganggu proses difusi
kekuatan normatif kepada Indonesia. Hal ini menunjukkan ada ketidakjelasan yang
didapat oleh pihak penerima pesan (dalam hal ini masyarakat Indonesia). Meskipun
dalam penelitian ini hanya ditemukan satu pendapat yang mengkritik bahwa penundaan
ini lebih berkaitan karena kepentingan bisnis, namun opini tersebut memiliki potensi
untuk menjadi opini publik yang berkembang liar apabila tidak dikelola dengan baik.
Kesimpulan
Tahun 2013 merupakan tahun akhir dari skema pengembangan kemitraan dengan
Indonesia setelah era reformasi berakhir. Skema yang disusun dalam Country Strategy
Paper 2007-2013 ini menitikberatkan pada kerjasama dalam bidang penegakan hukum
dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini merupakan pengembangan dari masa
sebelumnya, 2002-2006, yang mana Uni Eropa masih sebatas fokus pada dua isu, yakni
penguatan institusi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Dari sisi interaksi,
kemitraan ini juga berkembang menjadi sebuah kemitraan yang strategis melalui
berbagai kerjasama mutual seperti CEPA dan FLEGT-VPA. Kebijakan-kebijakan tersebut
menunjukkan indentitas Uni Eropa sebagai sebuah aktor normatif; baik secara fokus
agenda yang intens membahas norma-norma Eropa, maupun dari sisi metode yang
dilakukan melalui penguatan aspek legal-hukum. Namun ada beberapa catatan terutama
dari sisi penundaan penandatanganan FLEGT-VPA, yang menimbulkan respon negatif di
kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun tidak dominan, namun satu-dua opini bahwa
penundaan tersebut murni karena kepentingan bisnis memiliki potensi untuk meluas
apabila tidak dikelola dengan baik. Apabila terjadi, situasi tersebut dapat mengaburkan
aspek kepentingan normatif yang dibawa oleh Uni Eropa.
Referensi Buku
Lucarelli, S., 2008. European Political Identity: Foreign Policy and the Other's Image.
Dalam: F. Cerutti & S. Lucarelli, penyunt. The Search of European Identity:
Values, Policies, and Legitimacy of the European Union. New York: Routledge.
Manners, I., 2002. Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?. Journal of
Common Market Studies, 40(2), pp. 235-58.

10
Manners, I., 2009. The Concept of Normative Power in World Politics. Danish Institute
of International Studies Brief, pp. 1-5.
Referensi Online
Agro Indonesia, 2013. Uni Eropa Permainkan Indonesia. [Online]
Available at: http://agroindonesia.co.id/2013/04/23/uni-eropa-permainkan-
indonesia/
[Accessed 11 Desember 2013].
European Union External Action Service, 2002. Indonesia Country Strategy Paper
2002-2006. [Online]
Available at: http://eeas.europa.eu/indonesia/csp/02_06_en.pdf
European Union External Action Service, 2006. Indonesian-European Community
Strategy Paper 2007-2013. [Online]
Available at: http://eeas.europa.eu/indonesia/csp/07_13_en.pdf
European Union External Action Service, 2012. Press Release: IOM Support to the
Indonesian National Police Reform Program Funded by European Union
(2006-2012) Draws to A Close. [Online]
Available at:
http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/press_corner/201207
11_01_en.pdf
Government Offices of Sweden, 2013. The EU's Man in Jakarta. [Online]
Available at: http://www.government.se/sb/d/17191/a/221647
Indonesia Wood, 2013. Sejarah SVLK, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia.
[Online]
Available at: http://indonesiawood.info/artikel-kayu/sertifikasi-kayu/sejarah-
svlk-sistem-verifikasi-legalitas-kayu-di-indonesia
MetroTV News, 2013. Akhirnya, Uni Eropa Tepati Janji Dukung Pemberantasan
Illegal Logging. [Online]
Available at:
http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/01/2/185311/Akhirny
a-Uni-Eropa-Tepati-Janji-Dukung-Pemberantasan-Illegal-Logging
Tempo, 2012. Pengusaha Minta Jaminan Ekspor Produk Kehutanan. [Online]
Available at:
http://www.tempo.co/read/news/2012/12/13/090447987/Pengusaha-Minta-

11
Jaminan-Ekspor-Produk-Kehutanan
The Jakarta Post, 2013. EU's Ashton Set to Discuss Middle East Issues During Jakarta
Visit. [Online]
Available at: http://www.thejakartapost.com/news/2013/11/01/eu-s-ashton-
set-discuss-middle-east-issues-during-jakarta-visit.html
[Accessed 1 November 2013].

12
Salient Issues: FLEGT-VPA dan CPO
Selama tahun 2013 terdapat dua isu yang krusial dan berpotensi menjadi bahasan
utama di tahun-tahun mendatang. Pertama, adalah topik mengenai perjanjian FLEGT-
VPA. Tahun depan akan menjadi tahun pertama implementasi kesepakatan VPA. Dari
sisi Uni Eropa, penting untuk melihat bagaimana Uni Eropa membuktikan komitmennya
membuka akses pasar bebas kepada produk hutan Indonesia. Apalagi setelah ada kritik
bahwa Uni Eropa dinilai menunda penandatangan VPA karena ingin melindungi
kelompok bisnis di Eropa. Dari sisi Indonesia, aspek yang krusial adalah sejauh mana
Indonesia dapat menjaga kepercayaan (trust) dari Uni Eropa mengenai penegakan
hukum dan pencegahan illegal logging. Pemberian akses pasar bebas bagi produk kayu
yang lolos sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan bukti bahwa
Uni Eropa menaruh kepercayaan tinggi pada Indonesia, mengingat masih maraknya
illegal logging disertai angka tindak pidana korupsi di Indonesia. Kedua, adalah berita
mengenai perdagangan Crude Palm Oil (CPO). Uni Eropa mempermasalahkan kebijakan
Indonesia yang memberikan subsidi kepada industri kelapa sawit dan juga praktek
dumping yang dilakukan salah satu perusahaan pengekspor CPO. Komoditi adalah hal
yang penting bagi kedua pihak karena produk biodiesel yang digunakan masyarakat
Eropa mayoritas berasal dari produk kelapa sawit impor Indonesia; sedangkan bagi
Indonesia, Uni Eropa adalah pasar ekspor kelawa sawit terbesar.
Tulisan dalam bagian ini akan menjelaskan gambaran umum mengenai kedua isu
di atas. Masing-masing isu akan dikaji mengenai bagaimana perkembangan terbaru yang
terjadi; masalah-masalah apa saja yang muncul; serta solusi apa yang sekiranya mungkin
untuk dilakukan oleh kedua pihak guna mengatasi problem yang ada.
FLEGT-VPA: Latar Belakang Inisiasi Program FLEGT oleh Uni Eropa
Sebelum disebut sebagai Voluntary Partnership Agreement on Forest Law
Enforcement Governance and Trade (FLEGT-VPA), program yang diinisiasi oleh Uni
Eropa ini dikenal dengan 2003 FLEGT Action Plan dan merupakan sebuah upaya
untuk memberantas penebangan liar (illegal logging) di dunia yang sempat dibahas
dalam forum G-8 di tahun 1998. Pada saat forum itu berlangsung, sebuah rencana
dikeluarkan dengan sebutan “Action Programme on Forests” yang membahas usaha
pencegahan terhadap penebangan liar di dunia. Berpijak dari forum tersebut, di tahun
2002, Komisi Eropa mengadakan sebuah lokakarya internasional untuk mendiskusikan
bagaimana Uni Eropa dapat berkontribusi untuk melawan penebangan liar. Kemudian
pada tahun yang sama diadakan World Summit on Sustainable Development di

13
Johannesburg dan menjadi salah satu sejarah dimana Komisi Eropa berkomitmen kuat
untuk memerangi penebangan liar dan perdagangan kayu ilegal.
Program ini mencakup 7 tujuan utama yaitu :
1. Mendukung negara produsen kayu secara teknikal maupun finansial agar dapat
meningkatkan pengelolaan hutan, reformasi kebijakan, meningkatkan
transparansi, kapasitas membangun, dan penguatan warga lokal untuk mencegah
terjadinya penebangan liar
2. Mempromosikan perdagangan kayu yang legal dan membangun VPA dalam
kerangka multilateral untuk mewujudkan kerjasama internasional
3. Mempromosikan kebijakan ini kepada negara-negara Uni Eropa untuk membeli
kayu yang ilegal tanpa terkecuali
4. Mendukung inisiatif sektor privat dalam perdagangan internasional
5. Mendukung investasi dan keuangan negara-negara produsen kayu
6. Menggunakan badan legislatif yang sudah ada atau membentuk badan legislatif
baru untuk mendukung program ( Komisi Eropa untuk Lingkungan )
7. Menelusuri kasus-kasus penebangan liar di dunia
Inisiasi FLEGT-VPA dengan Negara-Negara non-Uni Eropa
FLEGT-VPA merupakan kerjasama bilateral antara Uni Eropa dengan negara-
negara pengekspor kayu. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala kayu
yang diekspor ke Uni Eropa berasal dari sumber yang legal. Untuk memastikan bahwa
tujuan ini tercapai, Uni Eropa berharap bahwa semua stakeholders di negara produsen
menerima keterikatan lisensi ini. Beberapa negara yang sedang dalam proses
mengimplementasikan VPA adalah Indonesia, Ghana, Liberia, Republik Kongo,
Kamerun, dan Republik Afrika Tengah. Kemudian, sekitar 5 negara yang sedang dalam
tahap negosiasi dengan Uni Eropa yaitu Republik Demokrasi Kongo, Gabon, Pantai
Gading, Vietnam, dan Malaysia. Di samping itu, telah teridentifikasi sebanyak 15 negara
dari Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang tertarik untuk bekerjasama dalam VPA.
Mengingat banyaknya negara yang sedang diajak untuk membangun kerjasama
FLEGT-VPA, Uni Eropa perlu mengontrol ekstensifikasi perjanjian ini. FERN mencatat
bahwa saat ini semakin banyak negara-negara produsen kayu yang tertarik untuk
memulai negosiasi FLEGT-VPA, termasuk negara-negara yang hanya mengeskpor sedikit
kayu ke Uni Eropa—seperti Madagascar, Paraguay, dan Sierra Leone. Padahal FLEGT-
VPA merupakan jenis perjanjian bilateral di mana proses, implementasi, dan prioritas di
tiap negara VPA dapat berlainan dan tentu Uni Eropa memiliki kapasitas yang terbatas
dalam menanganinya (FERN-EU Forest Watch, 2013). Oleh karena itu baik Uni Eropa
maupun negara yang ingin menjadi bagian dalam FLEGT-VPA perlu melakukan kalkulasi
lebih cermat agar dapat menjaga komitmen dan konsistensi perjanjian ini.

14
FLEGT-VPA Uni Eropa dan Indonesia
Menteri Kehutanan Indonesia Zulkifli Hasan, Komisi Eropa untuk Lingkungan
Janez Potočnik dan Menteri Lingkungan Lithuania (sebagai representasi Uni Eropa)
Valentinas Mazuronis menandatangani FLEGT-VPA antara Uni Eropa dan Indonesia
pada hari Senin tanggal 30 September 2013 di Brussels. Proses ratifikasi FLEGT-VPA
diharapkan selesai pada bulan Februari 2014. Saat ini Indonesia masih menunggu
konfirmasi apakah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia yang diluncurkan
tahun 2010 ini memenuhi standar regulasi Uni Eropa. Bila sudah memenuhi, barulah
kayu-kayu yang diekspor dari Indonesia dapat dilabeli “FLEGT-licensed” dan dapat
masuk secara bebas ke pasar Uni Eropa. Penandatanganan ini merupakan langkah awal
Indonesia untuk turut serta mendukung tujuan Uni Eropa dalam memerangi penebangan
liar dan perdagangan kayu ilegal, di satu sisi Indonesia juga merupakan negara pertama
di Asia yang turut serta dalam FLEGT-VPA. Penandatangan ini juga berarti bahwa segala
kayu yang diekspor ke Uni Eropa oleh Indonesia harus memenuhi standar verifikasi di
bawah payung hukum Undang-undang Uni Eropa tentang Kayu Nomor 995 Tahun 2010.
Kerjasama bilateral oleh Indonesia dan Uni Eropa ini menjadi pembuktian bahwa
kedua pihak memiliki komitmen terhadap isu lingkungan. Momentum ini dapat
digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan pasar global
khususnya pasar. Eropa terhadap kualitas dan kredibilitas kayu Indonesia. Namun
banyak juga yang masih skeptis terhadap implementasi FLEGT-VPA. Sekarang ini tengah
beredar isu bahwa implementasi FLEGT-VPA yang dilakukan Uni Eropa cenderung
lambat. Ghana, negara pertama yang menandatangani FLEGT-VPA bersama Uni Eropa
di tahun 2009, hingga sekarang belum juga mendapatkan lisensi FLEGT. Uni Eropa
sendiri mengatakan bahwa masih banyak tahapan yang perlu dijalani Indonesia untuk
membuktikan kredibilitas kayu Indonesia, salah satunya dengan mengadopsi FLEGT-
VPA ke dalam Undang-Undang nasional. Greenpeace juga menekankan perlunya
penegakan hukum di Indonesia terutama mengenai pelarangan konversi hutan menjadi
timber plantations dan peningkatan transparansi, sekaligus memuji terciptanya FLEGT-
VPA yang dinilai Greenpeace merupakan langkah awal yang menjanjikan bagi usaha
menghilangkan praktik illegal logging di Indonesia (Timber Trades Journal Online,
2013). Selain itu, kerjasama ini sangat menguntungkan Indonesia yang memiliki sektor
kehutanan yang vital. 70% dari wilayah Indonesia yakni 133,6 juta ha merupakan area
hutan. Beberapa komoditas yang sangat laku di pasar internasional adalah furnitur,
bubur kayu, dan kayu lapis. Dengan adanya ikatan kerjasama dengan Uni Eropa akan
semakin meningkatkan pamor dan nilai kayu Indonesia sehingga akan berimplikasi pada
naiknya nilai jual kayu Indonesia di pasar internasional.
FLEGT-VPA juga dapat dilihat sebagai usaha Uni Eropa dalam mempengaruhi
Indonesia untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan melalui perbaikan sistem dan
penegakan hukum. Di sini tekanan muncul dari sisi normatif, dimana Uni Eropa adalah
aktor yang sangat memerhatikan aturan dan standardisasi bagi produk-produk yang akan

15
masuk ke pasar mereka. Hal ini wajar mengingat ada kebutuhan bagi Uni Eropa untuk
menyamakan kualitas dan kepuasan konsumen mengingat mereka merupakan entitas
yang terdiri dari 28 negara. Kukuhnya Uni Eropa terhadap penegakan hukum dan
ketaatan pada aspek normatif membuat VPA menjadi “opsi yang tidak bisa ditawar” bagi
Indonesia. Uni Eropa adalah importir besar dari produk kayu Indonesia. Kehilangan Uni
Eropa sebagai pembeli akan menimbulkan kerugian yang luar biasa. Supaya kerugian itu
tidak terjadi tentunya Indonesia akan melakukan hal yang perlu sehingga Uni Eropa akan
tetap membeli produk dari Indonesia. Dalam hal ini, keperluan itu terwujud dalam
pemenuhan ketentuan standar produk yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Selain itu,
terdapat fakta bahwa sebagian besar hutan di Indonesia sudah beralih fungsi dan banyak
yang ditebangi secara liar. Belum lagi dengan adanya isu-isu seperti kebakaran hutan
yang menyebabkan permasalahan kabut asap di tingkat regional, serta isu terkait seperti
satwa langka, dsb. Maka kemudian, apabila Indonesia ingin tetap berdagang kayu dengan
Uni Eropa, Indonesia harus berbenah. FLEGT-VPA dapat digunakan sebagai alat bagi
Indonesia untuk membuktikan komitmen dan meraih kepercayaan dari Uni Eropa.
Keeping the environment healthy is the right thing and the thing to do after all. Sudah
seharusnya bagi Indonesia untuk semakin memerhatikan isu lingkungan.
Crude Palm Oil: Potensi Kerjasama Indonesia dan Uni Eropa
Indonesia telah berhasil menempatkan diri
sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar
di dunia. Industri minyak kelapa sawit atau yang
lebih dikenal sebagai Crude Palm Oil (CPO) ini
merupakan salah satu industri potensial di
Indonesia sekaligus kontributor utama bagi
perekonomian nasional. Pada tahun 2012,
produksi CPO Indonesia meningkat sejumlah
13,6% hingga menembus angka 26,5 juta ton.
Sejumlah 18,1 juta ton diantaranya diekspor
dalam bentuk mentah atau minyak sulingan.
Dalam hal ini pemerintah berniat untuk
meningkatkan produksi CPO hingga 40 juta ton
pada tahun 2020 (Global Business Guide Indonesia, 2013).
Gambar 2. Produk Kelapa Sawit
Indonesia

16
Peningkatan target produksi CPO yang
ditetapkan pemerintah melalui
Kementerian Pertanian ini juga harus
diikuti strategi untuk meningkatkan
nilai ekspor. Kerjasama perdagangan
antara kedua belah pihak ini telah
berlangsung cukup lama. Indonesia
merupakan mitra penting bagi Uni
Eropa dalam perdagangan dan
investasi. Di sisi lain, Uni Eropa
merupakan salah satu pasar utama
bagi komoditi ekspor non-migas
Indonesia (EU External Action Service,
n.d.). Tabel di samping menunjukkan
sepuluh besar komoditi ekspor
Indonesia ke 27 negara Uni Eropa pada
tahun 2010 (EU External Action
Service, 2013). Seperti yang
ditunjukkan pada tabel tersebut, CPO menempati posisi pertama sebagai komoditi
ekspor andalan Indonesia. Masih dari lembaga yang sama, data dari EU Statistic
(Eurostat) menunjukkan bahwa ekspor CPO Indonesia mengalami peningkatan yang
signifikan dalam kurun waktu lima tahun, dari 265 juta euro di tahun 2008 menjadi 1,1
milyar euro di tahun 2012. (EU External Action Services, 2013).
Jumlah total perdagangan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa mencapai 253
triliun rupiah per tahun, dan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekspor mencapai
75 triliun rupiah, termasuk di dalamnya ekspor CPO. Dengan terus meningkatkan ekspor
CPO ke Uni Eropa, Indonesia dapat memperkuat dan memperluas perdagangan
bilateralnya dengan Uni Eropa (Kompas, 2013). Peningkatan yang terus dicapai ini
tentunya membawa keuntungan bagi Indonesia. Industri CPO berkontribusi besar bagi
pendapatan GDP nasional, selain itu industri ini juga menyerap tenaga kerja dalam
jumlah besar, yakni mencapai 3,5 juta pekerja. Hal ini berarti industri CPO dapat menjadi
salah satu solusi permasalahan ekonomi Indonesia, khususnya mengenai
ketenagakerjaan. Dengan terus berkembangnya industri CPO ini, maka perekonomian
Indonesia pun akan semakin meningkat.
Permasalahan CPO Indonesia-Uni Eropa
Tingginya aktivitas ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa serta besarnya
keuntungan yang diperoleh tidak lepas dari permasalahan terkait regulasi yang kerapkali
terjadi dalam kerjasama perdagangan. Permasalahan yang dihadapi oleh pihak Indonesia
dalam ekspor CPO ke Uni Eropa antara lain mengenai kasus dumping dan perusakan
Tabel 1. Komoditi Ekspor Indonesia ke Uni
Eropa (Eurostat)

17
lingkungan. Pada tahun 2012, Komisi Uni Eropa membentuk sebuah badan investigasi
untuk menyelidiki kasus dumping yang dilakukan oleh perusahaan pengekspor CPO dari
Indonesia terhadap European Biodiesel Board. Melalui Commission Regulation No. 490
yang dikeluarkan pada 28 Mei 2013, Komisi Uni Eropa menyatakan bahwa perusahaan
CPO Indonesia terbukti melakukan dumping, yakni menjual produk dengan karakteristik
dan kegunaan yang sama dengan harga berbeda, dimana produk yang diekspor
dikenakan harga yang lebih rendah dibandingkan produk yang dijual di domestik (Komisi
Eropa, 2013). Kasus dumping seperti ini umumnya dilihat sebagai salah satu upaya
negara untuk mempertahankan pasaran barang-barangnya di level internasional,
sehingga keuntungan yang didapat juga akan lebih tinggi.
Tidak kalah rumitnya dengan permasalahan dumping, isu lingkungan pun
menjadi salah satu faktor penting yang berada dalam hubungan perdagangan Indonesia
dan Uni Eropa, khususnya dalam ekspor CPO. Pada pertengahan tahun 2013 ini, Uni
Eropa mengangkat isu sosial dan lingkungan dengan menyatakan bahwa Indonesia telah
melakukan perusakan lingkungan dengan membuka (membakar) lahan hutan untuk
dijadikan ladang kelapa sawit serta mempekerjakan anak-anak sebagai buruh di
pertanian kelapa sawit (EUActiv, 2013) Kecurigaan Uni Eropa ini tentunya menghambat
aktivitas perdagangan CPO Indonesia. Sebagaimana telah diketahui, Uni Eropa memiliki
perhatian yang sangat besar terhadap hal-hal semacam ini. Maka bukanlah hal yang aneh
apabila kini Uni Eropa menuntut Indonesia untuk melakukan perbaikan regulasi dalam
industri CPO, khususnya terkait permasalahan lingkungan dan pekerja anak.
Solusi untuk Mengatasi Permasalahan CPO
Seperti telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, CPO telah menjadi pemain
penting dalam perdagangan Indonesia dan Uni Eropa. Besarnya keuntungan yang
diperoleh Indonesia dari hasil ekspor CPO mengharuskan Indonesia mengambil langkah
untuk memperbaiki diri apabila tidak ingin kehilangan salah satu mitra utamanya.
Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia dalam rangka
memperbaiki kinerja industri CPO.
1. Mengembangkan industri CPO dengan menerapkan sistem pertanian yang lebih
baik, salah satunya dengan mempertimbangkan konservasi tanah dan air untuk
menghindari dampak negatif terhadap hasil produksi.
2. Menerapkan aktivitas industri yang sustainable, yakni dengan tidak menggunakan
lahan secara sembarangan, seperti membuka atau membakar lahan hutan untuk
menanam kelapa sawit. Legalitas pembukaan lahan harus dipenuhi secara utuh.
3. Melakukan sertifikasi atas hasil produksi yang sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Hal yang satu ini merupakan hal yang terpenting, karena mencakup
ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik, seperti hal teknis mengenai segala
aktivitas produksi CPO, serta aspek sosial dan lingkungan. Dalam hal ini, Uni

18
Eropa sebenarnya telah menetapkan EU Directive on Renewable Energy
Resources (EU-RED) and Fuel Quality pada Desember 2010. Aturan ini
menetapkan ketentuan teknis yang ramah lingkungan dalam penanaman sumber
daya energi, seperti larangan penanaman pada area dengan kontaminasi karbon
yang tinggi atau pada lahan bekas pembajaran hutan. Selain mekanisme yang telah
ditetapkan oleh Uni Eropa sertifikasi CPO juga dapat diperoleh melalui lembaga
sertifikasi internasional seperti Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO).
Namun kedua persyaratan ini dilihat terlalu rumit dan memakan biaya yang besar.
Oleh karena itu, sebagai alternatif untuk memenuhi persyaratan Uni Eropa
pemerintah Indonesia telah menetapkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
Certification melalui keputusan Kementrian Pertanian nomor 19/2011 (Global
Business Guide Indonesia, 2013). Selain sertifikasi, ISPO juga memberi panduan
bagi para pengusaha atau petani kelapa sawit untuk meningkatkan kualitas CPO
Indonesia agar lebih bisa bersaing di pasar global, tentunya disertai dengan
legislasi yang lebih ketat mengenai aspek lingkungan hidup. Tindak lanjut juga
telah dilakukan, yakni memasukkan seluruh petani dan pengusaha industri kelapa
sawit Indonesia ke dalam mekanisme ISPO. Pada akhir Desember 2014,
ditargetkan seluruh petani dan pengusaha ini telah terdaftar dalam ISPO. Selain
itu, pada September 2011, GAPKI telah mengundurkan diri dari RSPO dan
sepenuhnya mengikuti mekanisme dalam ISPO (Price Waterhouse Coopers
Indonesia, 2012). Mekanisme dalam sertifikasi yang dibuat oleh pemerintah ini
relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan yang ditetapkan Uni Eropa.
Kesediaan GAPKI untuk mengikuti mekanisme yang sama juga akan lebih
memudahkan proses ini. Dengan demikian, para pengusaha dan petani CPO dapat
melakukan sertifikasi atas hasil produksinya dan dapat masuk dengan lebih
mudah ke pasar Uni Eropa.
Referensi
EU External Action Service, 2013. Trade in Goods. [Online]
Available at:
http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/trade_relation/trade
_flows/index_en.htm
EU External Action Service, n.d. Trade Relation. [Online]
Available at:
http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/trade_relation/index
_en.htm

19
EU External Action Services, 2013. Indonesia's CPO and Biodiesel Exports to the EU.
[Online]
Available at:
<http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press_corner/all_news/news/201
3/20131024_01_en.htm
EUActiv, 2013. Indonesia Palm Oil Faces EU Bar over Tax Loophole. [Online]
Available at: http://www.euractiv.com/development-policy/indonesian-palm-oil-
faces-eu-bar-news-529579
FERN-EU Forest Watch, 2013. Forest Watch FLEGT Update November 2013. [Online]
Available at: http://www.fern.org/sites/fern.org/files/FLEGT%20update_0.pdf
Global Business Guide Indonesia, 2013. An Overview of Indonesia's Palm Oil Industry.
[Online]
Available at:
http://www.gbgindonesia.com/en/agriculture/article/2013/an_overview_of_indo
nesia_s_palm_oil_industry.php
Komisi Eropa, 2013. Commission Regulation (EU) No 490/2013 of 27 May 2013:
Imposing a Provisional Anti-Dumping Duty on Imports of Biodiesel Originating in
Argentina and Indonesia. Journal of the European Union, 141(9).
Kompas, 2013. Indonesia Seeks Free Trade Barriers for Its CPO Exports to EU.
[Online]
Available at:
http://english.kompas.com/read/2011/05/06/13315936/Indonesia.Seeks.Free.Tr
ade.Barriers.for.Its.CPO.Exports.to.EU
Price Waterhouse Coopers Indonesia, 2012. Palm Oil Plantation, Industry Landscape,
Regulatory and Financial Overview. [Online]
Available at: http://www.pwc.com/id/en/publications/assets/palm-oil-plantation-
2012.pdf
Timber Trades Journal Online, 2013. Indonesia Signs FLEGT-VPA Agreement. [Online]
Available at: http://www.ttjonline.com/news/indonesia-signs-flegt-vpa-
agreement/
[Accessed 2 December 2013]

20
Data Riset Media Hubungan Bilateral Indonesia dan
Uni Eropa (2013)
Bagian ini akan memperlihatkan detail berita yang didapat oleh tim Program on
European Studies - Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada selama
riset media tahun 2013 berlangsung. Untuk memudahkan pencarian informasi, bagian
ini akan dibagi menjadi empat sub-bab yakni: (1) Bidang Politik, yang mencakup isu
demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia, serta beberapa acara seremoni yang ada
kaitannya dengan relasi bilateral kedua negara; (2) Bidang Ekonomi, yang melingkupi
pembahasan tentang isu perdagangan barang dan jasa, pariwisata serta investasi; (3)
Bidang Sosial-Budaya, yang melingkupi bahasan mengenai sektor pendidikan,
kesehatan, dan budaya; (4) Isu-Isu Kontemporer, melingkupi pembahasan mengenai
lingkungan, city development (pembangunan kota).
Mayoritas jenis berita yang diambil adalah berita-berita mengenai program serta
aktivitas yang diselenggarakan dan dikelola oleh Uni Eropa. Namun ada juga beberapa
berita yang diambil dari situs-situs resmi pemerintah Indonesia, termasuk kegiatan yang
diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels. Selain itu, ada
beberapa berita yang diambil dari media massa guna mengutip pernyataan-pernyataan
pejabat, kalangan swasta maupun akademisi terkait program-program Uni Eropa di
Indonesia. Pemakaian bahasa dalam tabel data mengikuti bahasa yang digunakan dari
sumber referensi, untuk menghindari bias dalam proses alih bahasa.
A. Bidang Politik, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
Di tahun 2013, hubungan kerjasama Uni Eropa terus berlangsung di bawah
kerangka Partnership Cooperation Agreement (PCA yang telah disepakati pada tahun
2009. Pada 7-8 Mei 2013, EU Special Representative (EUSR) bidang Hak Asasi Manusia,
Stavros Lambronidis, mengadakan kunjungan ke Indonesia. Dalam kunjungan ini,
Lambrodinis mengikuti dialog terbuka dengan ASEAN Inter-Governmental Human
Rights Commission (AIHRC). Selain itu, dalam kunjungan ini pihak EUSR juga
melakukan perbincangan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa,
serta beberapa perwakilan dari masyarakat sipil.
Pada kesempatan lainnya, Uni Eropa memilih Poengky Indarti, direktur dari
Imparsial - sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang HAM, untuk
menjadi salah satu partisipan dalam European Union Visit Programme (EUVP) pada 15
Juli 2013. EUVP merupakan program tahunan yang didukung dan diselenggarakan oleh
Parlemen Uni Eropa dan Komisi Uni Eropa. Program ini mengajak para generasi muda
dari negara-negara di luar Uni Eropa untuk berkunjung ke Eropa. Dalam kunjungan ini

21
mereka diperkenalkan pada tujuan dari Uni Eropa, kebijakan-kebijakan serta kehidupan
masyarakat Eropa. Dengan demikian, undangan yang terpilih dari masing-masing negara
dapat menyebarluaskan semangat yang diusung Uni Eropa.
Selain peningkatan kerjasama dalam bidang HAM, menjelang penghujung tahun
2013 ini Uni Eropa telah menunjuk delegasi baru bagi Indonesia. Pada 1 September, H.
E. Olof Skoog secara resmi telah menjalankan tugasnya sebagai pimpinan delegasi Uni
Eropa bagi Indonesia. Sebelumnya, Olof Skoog berperan sebagai pimpinan tetap dari
Political and Security Committee (PSC), salah satu dari posisi paling senior dalam
European External Action Service (EEAS). Ditunjuknya Olif Skoog sebagai pimpinan
delegasi Uni Eropa yang baru ini, diharapkan dapat semakin meningkatkan hubungan
bilateral Uni Eropa dan Indonesia dalam bidang politik, sosial dan kemanusiaan,
ekonomi serta budaya. Dengan demikian Uni Eropa dan Indonesia dapat saling
mendukung untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati dalam kerangka
kerjasama kedua pihak.
Tabel 2. Tabel Data Bidang Politk
DATE EVENT ACTORS DESCRIPTION
23 May
2013
Politics
EU-RI Celebrate
European Day at
Shangri-La
Hotel, Jakarta
Julian Wilson
EU Ambassador to
Indonesia
The European Union (EU) business community in
Indonesia and a host of distinguished guests celebrated
Europe Day at the Shangri-La Hotel in Jakarta. Europe
Day marks the anniversary of a speech given by former
French foreign minister Robert Schuman in 1950 that
led to the formation of the EU.
In this event, EU also launched the 2013 Blue
Book annual report on the EU-Indonesia development
cooperation, which said that the EU and its member
states had provided more than 300 million (US$388
million) in development assistance to Indonesia in 2012.
The EU ranks as Indonesia’s third-largest trading
partner and is its largest source of investment.
Reference:
http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/23/str
onger-ties-eu-ri-celebrate-europe-day.html (Jakarta
Post)
7-8
May
2013
Human Rights
EU Special
Representative
Visit to
Indonesia
H. E. Stavros
Lambronidis
EU Special
Representatives for
Human Rights
H.E. Marty
Natalegawa
Indonesian Minister
of Foreign Affairs
EU Special Representative (EUSR) for Human
Rights Mr. Stavros Lambronidis visits Indonesia to have
open dialogue with the ASEAN Inter Governmental
Human Rights Commission (AICHR).
Besides that main objectives, the EUSR also had
talks with Indonesian Minister of Foreign Affairs Marty
Natalegawa, Indonesian officials and representatives of
Indonesian civil society.

22
References:
http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documen
ts/press_corner/20130510_01_en.pdf (Press Release
from EU Delegation website)
1 July
2013
Politics
EU celebrates
Croatia’s
accession in
Jakarta
Julian Wilson
EU Ambassador to
Indonesia
Zeljko Cimbur
Croatia Ambassador
to Indonesia
European Union (EU) Ambassador to Indonesia
Julian Wilson and Croatia Ambassador to Indonesia
Zeljko Cimbur add the Croatian flag to the other 27 EU
member states at the EU Delegation office, in Jakarta.
Croatia’s accession into the European Union (EU)
was celebrated with an exchange of flags between
Croatian and EU ambassadors to Indonesia in Jakarta,
on Monday.
Reference:
http://www.thejakartapost.com/news/2013/07/01/cro
atia-eu-celebrate-accession-jakarta.html (Jakarta Post)
15 July
2013
Human Rights
Indonesian
Imparsial’s
Director selected
as EUVP
participant
EU Visit Program
Poengky Indarti
Director of
Imparsial (NGO)
European Union Visit Program (EUVP) is an
annual program sponsored and administrated by
European Parliament and European Commission. It
invites young and promising leaders from countries
outside the EU to visit Europe to visit first-hand
experience of EU’s goals, policies and people to increase
to increase mutual understanding between professionals
from non-EU countries and their EU counterparts.
At July, Poengky Indarti the Director of Imparsial
selected to participate in EUVP. Imparsial is Indonesian
non-governmental organization concerns on human
rights issues.
References:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=60437943
2927348&set=a.142449112453718.20757.13519699317
8930&type=1&relevant_count=1 (Facebook, EU
Delegations to Indonesia)
1 Sept
2013
Politics
New Head of
Delegation to
Indonesia, H.E.
Olof Skoog
H.E. Olof Skoog
EU Ambassador to
Indonesia
The new Head of EU Delegation to Indonesia, H.E.
Olof Skoog, officially takes his post on 1 September. The
new ambassador is a Sweden diplomat previously charge
as EU Permanent Chair of the Political and Security
Committee (PSC), one of the most senior positions in the
European External Action Service (EEAS).
References:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=61960182
1405109&set=a.379329172099043.97015.13519699317
8930&type=1 (Facebook, EU Delegation to Indonesia)
10 Oct
2013
Human Rights
Panel
Discussion
organized by
Embassy of
Italy,
Olof Skoog
EU Ambassador to
Indonesia
Opening Remarks by H.E. Olof Skoog:
● “However, there is a worrying trend on breaches of de
facto moratoria on executions by some countries.
Unfortunately Indonesia is among those countries.”
● “The EU deeply regrets the resumption of executions
this year and would encourage Indonesia to return to

23
on occasion of
the Europe Day
Against Death
Penalty
a de facto moratorium with a view to eventually
abolish capital punishment entirely”
● “Another important element to the debate on the
death penalty in Indonesia is the fact that
approximately 250 Indonesians are currently facing
the death penalty overseas. [....] The Indonesian
Foreign Ministry is working hard to ensure the
protection of its citizens abroad. We believe that
abolishing the death penalty at home would most
certainly help that cause.”
● “To conclude, the EU fully understands that the death
penalty is part of Indonesian law and as such remains
a reality in this country. We also understand that
public opinion may even be in favour of the death
penalty. However, we are heartened to see an
evolving debate on the application of the death
penalty in Indonesia, not at least influenced by the
fate of Indonesian citizens on death row abroad.”
References:
● http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press
_corner/all_news/news/2013/20131010_02_en.ht
m (Delegation of the EU to Indonesia)
1 Nov
2013
Politics
EU’s Ashton set
to discuss
Middle East
issues during
Jakarta visit
Catherine Ashton
EU High
Representatives for
Foreign Affairs
Issues surrounding the Middle East will take up
a significant portion of talks when European Union (EU)
High Representative for Foreign Affairs and Security
Policy Catherine Ashton meets with Indonesian officials
during her visit to Jakarta. It would mark the recognition
by European nations of the growing importance of the
role of Indonesia, the world’s largest Muslim-majority
nation, in pursuing peaceful solutions to conflicts in the
Middle East.
References:
http://www.thejakartapost.com/news/2013/11/01/eu-
s-ashton-set-discuss-middle-east-issues-during-
jakarta-visit.html (Jakarta Post)
http://en.tempo.co/read/news/2013/11/01/074526387
/EU-to-Discuss-International-Issues-with-Indonesia
(Tempo)
ts/press_corner/20131031_02_en.pdf (Delegation of
the EU to Indonesia)
4 Nov
2013
Politics
EU High
Representative
Indonesian
Foreign Minister
discuss EU-
Indonesia
relations
H.E. Catherine
Ashton
EU High
Representatives for
Foreign Affairs
H.E. Marty
Natalegawa
Catherine Ashton, the High Representative for
the European Union for Foreign Affairs and Security
Policy/ Vice President of the European Commission met
with the Foreign Minister of the Republic of Indonesia
Dr Marty Natalegawa on 4 November in Jakarta for an
exchange of views on EU-Indonesia relations as well as
on global and regional issues. A joint press briefing was
held following their meeting.

24
Indonesian Foreign
Minister http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I
083216 - video recording of the press briefing
(01.27) Marty: kerjasama dibidang ekonomi-
perdagangan, politik, dan kerjasama dalam
mengatasi masalah yang kita hadapi bersama
(02.10) Marty: di bidang ekonomi, kita
mengidentifikasi langkah-langkah untuk
intensifikasi kerjasama ekonomi, terutama melalui
instrumen PCA
(02.38) Marty: di bidang politik, kerjasama
memajukan demokrasi & HAM, irregular movement
of person, dan masalah transnational lain.
(05.08) Catherine: I came to Jakarta with 3 objectives
in mind: First, is strengthen economic links.
Indonesia is enjoying growth rate above 5% which is
extremely good and also challenging. It is time to
strengthen the link between our business
communities.
(06.00) Catherine: Second, is to strengthen our
political dialogue; whether in environmental issue or
in democracy and human rights dialogue
(06.45) Catherine: Third, talk about regional issues in
here and in the EU. You are an important country in
this region. You and I both support peace process in
Myanmar.
Question
(08.16) Q1: Do you have any discussion regarding the
US surveillance issue? Is EU taking specific action in
this issue?
(08.35) Catherine: Yes we touch it in our discussion
this morning. I take it very seriously.
(09.30) Q2 (AFP): How the violence incident, during
the local election in Kosovo, affects peace process
between Kosovo and Serbia?
(09.23) Catherine: I'm following the election hour-by-
hour. I think I can't review all parts of the issue.
(10.07) Q3 (Tempo): Do you both also discuss the
Syria issue? As we know, Vladimir Putin had invited
Indonesia to have a role in Syria mediation.
(10.49) Marty: We did discuss on how to solve the
conflict in Syria. Essentially, our focus is on the
Geneva Conference. I already talked with Baroness
Ashton about our experience in dealing with regional

25
issues. For example in Cambodian conflict. How to
approaches the actors, formally and informally.
(12.52) Catherine: We really support the humanitarian
crisis. It’s so important to have political solution in
Syria crisis, and we urges everyone to support on this
peace building process
References :
http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press_co
rner/all_news/news/2013/20131104_02_en.htm and
eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131104_02_en.
pdf - Catherine Ashton’s remarks
15 Nov
2013
Politics,
Human Rights
4th Indonesia –
European Union
Human Rights
Dialogue
Brussels, 15
November 2013
Muhammad
Anshor
Director for Human
Rights and
Humanitarian
Affairs (Ministry of
Foreign Affairs)
Anette Mandler
Head of the Divison
Human Rights
Instruments and
Bilateral
Cooperation (EU
External Action
Service)
The fourth session of the EU-Indonesia Human
Rights Dialogue was held on 15 November 2013 in
Brussels and for the first time featured a site visit, in this
case to the Centre for Equal Opportunities and
Opposition to Racism (CEOOR). The Dialogue took
place in an open, cordial and constructive atmosphere,
and provided the opportunity to discuss and exchange
information on various issues of shared concern and
common interest, reflecting the shared values of human
rights and democracy that underpin the relationship
between the EU and Indonesia, as enshrined in the
Indonesia - EU Partnership and Cooperation Agreement
(PCA). Both sides agreed that the next dialogue round
would be held in Jakarta in 2014.
References:
rner/all_news/news/2013/20131115_01_en.htm
(Delegation of the EU to Indonesia)
B. Bidang Ekonomi, Investasi, dan Perdagangan
Di tahun 2013, isu ekonomi dan perdagangan banyak bersinggungan dengan isu
lingkungan dengan adanya perjanjian FLEGT dan VPA. Inti dari perjanjian tersebut
adalah supaya produk kayu dari Indonesia yang akan masuk ke Uni Eropa merupakan
produk kayu dengan proses produksi yang sustainable dan tidak merusak lingkungan.
Kemudian berdampingan dengan isu FLEGT – VPA adalah mulai munculnya tentang isu
minyak kelapa sawit dimana kemudian Uni Eropa memutuskan untuk mengurangi
konsumsi biofuel dikarenakan dua alasan yang saling berkaitan, yaitu konsumsi biofuel
Uni Eropa dinilai sangat tinggi sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan.
Pengurangan jumlah konsumsi yang disertai dengan pertimbangan sustainability ini
akhirnya menimbulkan wacana bahwa Uni Eropa hanya akan menerima produk minyak
kelapa sawit yang juga diproduksi dengan cara ramah lingkungan meskipun kriteria pasti

26
dan resolusi jelasnya belum ada. Hal ini tetapi cukup menarik perhatian pun bagi
Indonesia sendiri yang dapat dilihat dari mulai munculnya badan-badan yang berurusan
dengan sertifikasi produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan berskala internasional
seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), dimana Indonesia menjadi salah
satu anggotanya
Program besar lain dalam bidang ekonomi adalah keberlanjutan skema CEPA.
Kedua pihak memulai awal tahun dengan bahasan mengenai skema ini, yakni saat kedua
pihak melaksanakan diskusi lanjutan mengenai the Indonesia-EU Comprehensive
Economic Partnership Agreement (CEPA) pada 20 Februari di Makassar. Diskusi ini
dihadiri oleh sejumlah komunitas pebisnis nasional, akademisi serta institusi pemerintah
terkait. Hadir sebagai pembicara adalah H. E. Julian Wilson (Duta Besar Uni Eropa untuk
Indonesia), Sofjan Wanandi (Ketua APINDO) dan Imam Pambagyo (Dirjen Kerjasama
Perdagangan Internasional, Kementrian Perdagangan Indonesia).
Masih di bidang perdagangan, pada 9 April 2013 Menteri Perdagangan Indonesia,
Gita Wirjawan, dan H. E. Wilson meresmikan peluncuran the EU-Indonesia Trade
Support Programme tahap kedua. Melalui pogram yang akan berlangsung selama empat
tahun ke depan ini Uni Eropa membantu berbagai bidang-bidang inti di pemeritahan
Indonesia dalam memenuhi standardisasi yang ditetapkan konsumen Uni Eropa,
khususnya mengenai kesehatan, kualitas dan lingkungan. Dengan demikian, Indonesia
dapat meningkatkan kualitas produk-produk ekspornya dan meningkatkan intensitas
perdagangan dengan Uni Eropa.
Standardisasi merupakan isu yang seringkali muncul dalam kerjasama ekonomi
antara Uni Eropa dan Indonesia. Berbagai persyaratan diajukan untuk dipenuhi oleh
pemerintah atau pelaku bisnis di Indonesia. Namun tak jarang persyaratan ini dinilai
terlalu tinggi dan sulit untuk dipenuhi. Oleh karena itu, Uni Eropa juga berupaya untuk
membantu Indonesia dalam menyelesaikan persoalan ini. Sejumlah kesepakatan
mengenai standardisasi produk telah dibuat dan disetujui oleh Indonesia dan Uni Eropa.
Mekanisme dalam kesepakatan ini akan sangat membantu pelaku bisnis untuk
memenuhi prasyarat konsumen Eropa. Seperti Trade Support Programme, Uni Eropa
juga menyediakan mekanisme peningkatan pelayanan dan keselamatan dalam
penerbangan. Mekanisme ini terdapat dalam Aircraft Maintenance Training
Organization (AMTO) yang diberikan oleh the European Aviation Safety Agency (EASA)
kepada Garuda Maintenance Facility Aero Asia, PT Garuda Indonesia.
Demi mempertahankan dan meningkatkan kualitas kerjasama ekonomi Indonesia
dan Uni Eropa, Friends of Europe dan Misi Indonesia untuk Uni Eropa menggelar suatu
konferensi bertajuk “Indonesia Matters: the Roles and Ambitions of A Rising Power”.
Konferensi ini digelar di Brussel, Belgia pada 27 Mei 2013. Diskusi dalam konferensi ini
meliputi keberhasilan perekonomian Indonesia, peran Indonesia sebagai negara Islam
yang berpengaruh serta pencapaian regional dan global yang telah diraih Indonesia

27
dalam politik Internasional. Konferensi ini sekaligus menjadi sarana mempromosikan
potensi Indonesia kepada masyarakat Uni Eropa.
Tabel 3. Tabel Data Bidang Ekonomi
19 Jan
2013
Economy,
Trade
EU, RI to
improve trade
ties, focus on
SMEs
Ranieri Sabatucci
Head of EEAS Asia
Unit
The European Union (EU) has expressed its
strong commitment to boost trade relations with
Indonesia and improve the capacity of small- and
medium-scale enterprises (SMEs) for its domestic
market and exports.
Ranieri Sabatucci
● “We will continue to boost bilateral and regional
trade relations with both Indonesia and the region
in the future,”
● “EU member countries have their high technology
with long-term success in developing SMEs and we
are ready to provide technology, information and
training for SMEs in Indonesia to improve their
capacity and productivity to meet domestic
market demands,”
● “Indonesia’s economy will grow stronger in the
future and its trade ties with the European Union
will enter a golden age if the capacity and
productivity of SMEs are increased and if the two
sides further boost their complementary trade
ties,”
Reference:
● http://www.thejakartapost.com/news/2013/01/19
/eu-ri-improve-trade-ties-focus-smes.html
(Jakarta Post)
20 Feb
2013
Economy,
Trade
Discussion on
CEPA
APINDO (Indonesian
Employers
Association)
EU Delegation
APINDO, in cooperation with the EU
Delegation, held presentations and panel discussion
on the Indonesia-EU Comprehensive Economic
Partnership Agreement (CEPA) in Makassar. The
event attended by business community, academics,
related government institutions and media. The
panelist is H.E. Julian Wilson (EU Ambassador to
Indonesia), Mr. Sofjan Wanandi (Chairman of
APINDO) and Mr. Imam Pambagyo (Director General
of International Trade Cooperation, Ministry of Trade
of Indonesia).
References:
https://www.facebook.com/uni.eropa (Facebook, EU
Delegation to Indonesia)

28
9 Apr
2013
Economy,
Trade
Launching the
2nd phase of EU-
Indonesia Trade
Support
Programme
Gita Wirjawan
Indonesian Minister
of Trade
H.E. Julian Wilson
EU Ambassador
Julian Wilson and Gita Wirjawan officially
launched the second phase of the EU-Indonesia Trade
Support Programme (TSP II). Through this 4 year
programme, the European Union is supporting
various key government ministries and agencies to
help Indonesia meet EU consumer’s health, safety,
quality, and environmental standards.
The 15 million Euro programme started in 2011
and is focused on strengthening Indonesia’s Export
Quality Infrastructure and to facilitate better access to
demanding markets such as the EU
References:
http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/docum
ents/press_corner/20130409_01_en.pdf (Press
Release from EU Delegation website)
24
April
2013
Economy,
Trade
Ancam Boikot
Produk CPO
Biodiesel Uni
Eropa
Asmar Arsjad
(Sekretaris Jenderal
Asosiasi Petani Kelapa
Sawit Indonesia)
Sekjen Apkasindo, Asmar Arsjad, engajak
Kementerian Perdagangan untuk melakukan
perlawanan terhadap kampanye negatif Uni Eropa
atas CPO Indonesia. Ia pun mengancam jika hal ini
tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, pihaknya akan
berunjuk rasa secara besar-besaran di seluruh
Indonesia.
Pernyataan ini merupakan tanggapan Asmar
terhadap rencana Uni Eropa untuk memberlakukan
bea masuk untuk biodiesel dari Indonesia dan
Argentina jika terbukti kedua negara ini mendapat
untung dari subsidi ilegal.
Pernyataan Asmar Arsjad
 “Mereka menuduh produksi CPO dalam negeri
terkena subsidi biodiesel dan macam-macam
padahal ini tidak benar. Saya tegaskan nggak ada
subsidi pemerintah, mereka itu mengada-ada dan
ini menyengsarakan rakyat”
 “Kalau harga biodiesel kita rendah, itu karena
industri bisa memproduski secara efisien dengan
tingkat produktivitas tinggi. Bukan karena subsidi
pemerintah.”
 Dengan kenaikan penyerapan CPO untuk biodiesel,
diaharapkan harga CPO naik terus setelah agak
tertekan akibat krisis ekonomi global, termasuk
kampanye negatif kelapa sawit khususnya di
Eropa.”
References:
http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/04/24/anc
am-boikot-produk-cpo-biodiesel-uni-eropa (Harian
Tribun)
27 May
2013
Trade,
Environment
EU Commission The European Commission published
Regulation 490/2013 on May 28, imposing provisional
duties on biodiesel imports from Argentina and
Indonesia. The provisional dumping margins on

29
EU sets
provisional
duties on
Indonesia’s
biodiesel
various Argentine biodiesel exporters range from 6.8
to 10.6 percent. For Indonesian biodiesel exporters,
the provisional dumping margins range from zero to
9.6 percent.
The entire regulation 490/2013 can be
downloaded at:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
013:141:0006:0025:EN:PDF
References:
http://biodieselmagazine.com/articles/9131/europe-
sets-provisional-duties-on-argentine-indonesian-
biodiesel (Biodiesel Magazine)
18 Jun
2013
Economy,
Politics
Conference:
Indonesia
Matters
Friends of Europe co-
organized with
Mission of Indonesia
to the European
Union
Supported by British
Council, Delhaize
Group, and Bank
Indonesia.
Friends of Europe and Mission of Indonesia to
the EU held a conference called “Indonesia Matters:
the Roles and Ambitions of A Rising Power” in
Brussels, Belgium. It discuss Indonesia’s economic
success, its role as influential Muslim nation and its
regional and global outreach in international politics.
Some notable speakers are: Arif Havas
Oegroseno (Ambassador of Indonesia to the EU)
Hassan Wirajuda (Former Indonesian Foreign
Minister), Pierre Vimont (Secretary General of the
European External Action Service (EEAS), Aida
Budiman (Director of International Affairs
Department, Bank Indonesia) and Ana Gomes MEP
(Member of the Committee on Foreign Affairs,
European Parliament)
References:
http://www.friendsofeurope.org/Contentnavigation/
Events/Eventsoverview/tabid/1187/EventType/Even
tView/EventId/1205/EventDateID/1208/PageID/64
26/IndonesiamattersTheroleandambitionsofarisingp
ower.aspx (Friends of Europe website)
15 July
2013
Economy,
Aviation
Plane
Maintenance
Certificate for
GMF AeroAsia
European Aviation
Safety Agency
(EASA)
Garuda Maintenance
Facility AeroAsia
(GMF AeroAsia)
The European Aviation Safety Agency (EASA)
released Aircraft Maintenance Training Organization
(AMTO) 147 to Garuda Maintenance Facility AeroAsia.
The company is plane maintenance division of PT
Garuda Indonesia, the Indonesian national airlines.
References:
http://www.antaranews.com/berita/385452/gmf-
raih-pengakuan-otoritas-uni-eropa (Antara News)
13 Sep
2013
Economy,
Trade
Dampak
Kebijaksanaan
Baru Biofuel Uni
Parlemen Eropa Tanggal 11 Desember 2013, Parlemen Eropa
menetapkan bahwa konsumsi biofuel Uni Eropa tidak
boleh lebih dari enam persen dari total 10 persen
konsumsi energi terbarukan yang digunakan Uni
Eropa untuk sektor transportasi di tahun 2020.
Menurut Dubes RI untuk Uni Eropa, H.E. Arif
Havas Oegroseno, salah satu pemasok utama biodiesel

30
Eropa bagi
Indonesia
yang digunakan di Uni Eropa adalah Indonesia. Pro-
kontra terhadap impor biodiesel dari Indonesia cukup
tinggi. Corrine Lpage, anggota parlemen Uni Eropa
dari Perancis, mengatakan bahwa dari LSM Indonesia
yang diwakili Sawit Watch dan Walhi meminta Uni
Eropa menghentikan penggunaan minyak kelapa
sawit Indonesia karena pembebasan lahan untuk
perkebunan kelapa sawit mengancam lingkungan dan
lahan untuk sawah.
References:
http://www.antaranews.com/berita/395426/da
mpak-kebijaksanaan-baru-biofuel-uni-eropa-bagi-
indonesia (Antara News)
22 Oct
2013
Economy,
Trade
RI-Uni Eropa
Berpotensi
Tingkatkan
Perdagangan
Bayu Krisnamurthi
Wakil Menteri
Perdagangan
Saat ini nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni
Eropa mencapai kurang-lebih US$ 32-33 miliar. Bayu
memprediksi bahwa nilai perdagangan Uni Eropa dan
Indonesia sebenarnya bisa menembus US$ 40-50
miliar pada 2015-2016.
Pernyataan Bayu Krisnamurthi:
 “Uni Eropa merupakan pasar ekspor kedua terbesar
Indonesia dan investor terbesar kedua di Indonesia.
Kedua belah pihak akan mendapat manfaat dari
kemitraan ekonomi yang komprehensif.”
References:
http://www.tempo.co/read/news/2013/10/22/09252
3655/RI-Uni-Eropa-Berpotensi-Tingkatkan-
Perdagangan (Tempo)
23 Oct
2013
Economy &
Trade
EU-Indonesia
Business
Dialogue 2013,
talks on CEPA
Business
Community from
Europe and Indonesia
At the 4th EU-Indonesia Business Dialogue
(EIBD), which took place in Jakarta today, Indonesian
and European business leaders called on the
governments of Indonesia and the European Union to
swiftly start negotiations for a Comprehensive
Economic Partnership Agreement (CEPA). The
conference themed "Adding Value to a Strategic
Commercial Partnership: Moving towards a
CEPA” focused on identifying opportunities for
growth and for increasing trade and investment
between Indonesia and the European Union. The
conference was organised by KADIN Indonesia and
the five European Business Chambers (BritCham,
Ekonid, EuroCham, IFCCI and INA).
Statements:
Asa Larsson (Senior Director, Deutsche Post – DHL
Germany)
● “I think business is no longer about competing in a
cheap labor, low-cost environment. Now it’s really
about connectivity – how fast and efficient you are
in delivering your products to the end market”

31
Harold Koh (Owner, PT Giant Great Pineapple –
Indonesia)
● “I have a pineapple business. If I export pineapples
to EU countries, my products won’t be able to
compete with those from countries that have signed
a CEPA with the EU, because they enjoy greater
market access”
Olof Skoog (EU Ambassador to Indonesia)
● CEPA was important because it would improve
trade relations and market access for Indonesia and
the EU, while adding an additional 9.2 billion Euro
(US$12.6 billion) to Indonesia’s annual export
value.
● “It will also add an extra 1.3 percent growth to
Indonesia’s GDP [gross domestic product], more
investment, as well as more jobs with higher wages”
● Indonesia and the EU had robust commercial
relations, with bilateral trade accounting for
approximately 25 billion Euro in 2012.
Achmad Kurniadi (Deputy Head, Indonesian
Investment Coordinating Board – BKPM)
● EU still eyed Indonesia as one of its main
investment targets among Southeast Asian
countries.
● “From 2010 to the second quarter of 2013, the EU’s
investment contributed about 10 percent of
Indonesia’s total foreign direct investment [FDI],
amounting to $7.1 billion in total.”
● [...] from 2010 to 2012, the EU’s investment in
Indonesia had increased year-on-year, from $1.16
billion in 2010 to $2.15 billion in 2011 to $2.30
billion in 2012.
Jakob Friis Sorensen (European Business
Chamber of Commerce – EuroCham)
● “Indonesia has to think about how to solve
environmental sustainability issues related to its
crude palm oil in order to help it enter the EU
market”.
● “I’m afraid everyone will be very busy during the
elections and will have no time to talk about this
(the CEPA).”
References:
http://www.thejakartapost.com/news/2013/10/23/e
u-indonesia-urged-begin-partnership-agreement-
talks.html (Jakarta Post)
http://www.eibd-
conference.com/assets/files/EIBD%202013%20-

32
%20Press%20Release%20&%20Backgrounder%20-
%20EN.pdf (EU-Indonesia Business Dialog Website)
24 Oct
2013
Trade
EU coming
towards final
step in anti-
dumpin
investigation
against
Indonesia’s CPO
Delegation of the
EU to Indonesia
The EU is now coming towards the final step
in its biodiesel anti-dumping investigation against
Indonesia and Argentina. The anti-dumping
investigation was initiated in August 2012 and
provisional measures were imposed in May 2013.
The interested parties were given the
opportunity to comment by 17 October 2013 to the
final disclosure. Having now examined these
comments, the EC will shortly make its final proposal
to the Council of the EU. The Council of the EU's
decision is expected by 28 November 2013.
References:
http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press_c
orner/all_news/news/2013/20131024_01_en.htm
12 Nov
2013
Trade
Indonesian
Government’s
disapprovement
on EU’s anti-
dumping policy
towards
Indonesia’s
biodiesel
Oke Nurwan
Trade defense director
– Trade Ministry, on
behalf of Indonesian
Government
Oke Nurwan
● “We think the way they [the EU] calculate the
variables violates the rules of the World Trade
Organization [WTO]. It has resulted in an
unfavorable decision [in the form of higher duties]
for Indonesia,”
● “We are ready to bring the case to the European
Court of Justice. If we fail, we will move to the
WTO,”
Reference:
http://www.thejakartapost.com/news/2013/11/12/ri-
disapproves-eu-s-unfair-calculations-biodiesel-
duties.html (Jakarta Post)
14 Nov
2013
Economy,
Trade
EIBN Aims to
Improve EU-
Indonesia
Business
Relations
Olof Skoog
The EU Ambassador
for Indonesia
The EU co-funded project aims to promote
Indonesia as a high-potential trade and investment
destination for European countries.
References: :
http://www.tempo.co/read/news/2013/11/14/05652
9663/EIBN-Aims-to-Improve-EU-Indonesia-
Business-Relations (Tempo)
C. Bidang Sosial, Budaya, Pariwisata, dan Pendidikan
Sejalan dengan berbagai kerjasama dalam bidang politik dan HAM, di bidang
sosial Uni Eropa dan Indonesia juga telah melaksanakan berbagai agenda terkait
kerjasama di bidang sosial. Dalam dokumen laporan tahunan kerjasama pembangunan

33
Uni Eropa-Indonesia yang dikeluarkan pada 21 Mei 2013 dapat dilihat bagaimana
keterlibatan negara-negara anggota Uni Eropa dalam mendukung upaya pembangunan
di Indonesia. Dr. Lukita Dinarsyah selaku wakil ketua BAPPENAS dan H. E. Julian
Wilson selaku Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia saat itu bersama-sama
mengeluarkan Blue Book tahunan ini. Dalam laporan ditunjukan bahwa Uni Eropa dan
negara anggotanya telah menyediakan dana bantuan pembangunan lebih dari 300 juta
euro bagi Indonesia pada tahun 2013. Dana ini kemudian didistribusikan ke bidang-
bidang seperti pendidikan (155 juta euro), kerjasama ekonomi, perdagangan dan
investasi (32 juta euro), lingkungan dan perubahan iklim (45 juta euro), serta
penanggulangan bencana dan pencegahan konflik (6 juta euro). Jumlah yang sangat
besar ini tentunya menunjukkan komitmen yang tinggi dari Uni Eropa untuk membantu
Indonesia mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang terjadi, serta mendukung upaya
pembangunan yang dilaksanakan Indonesia.
Bersamaan dengan dikeluarkannya Blue Book ini juga dilaksanakan “Europe Day
Reception” untuk memperingati “Europe Day” yang jatuh pada 9 Mei. Delegasi Uni Eropa
di Indonesia mengadakan resepsi khusus dengan mengundang para pejabat pemerintah,
diplomat, politisi, pengusaha, akademisi, masyarakat, serta perwakilan dari media-media
nasional. Dengan diadakannya acara semacam ini maka akan tercipta suatu keakraban
yang lebih dalam antara Uni Eropa dan Indonesia.
Selain dari beberapa agenda di atas, Uni Eropa dan Indonesia juga telah
melaksanakan sejumlah program dalam bidang sosial dan humanitarian. Program-
program ini antara lain meliputi:
a. Pendidikan
Kerjasama pendidikan antara Uni Eropa dan Indonesia dilaksanakan dalam
bentuk program beasiswa Erasmus Mundus serta pelaksanaan European Higher
Education Fair 2013. Kedua program ini merupakan program reguler yang telah
terlaksana selama beberapa tahun dan kemungkinan besar akan terus berlanjut di
tahun-tahun berikutnya. Program-program ini membuka kesempatan besar bagi
pelajar Indonesia yang ingin menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi di
Eropa. Dengan bentuk kerjasama seperti ini diharapkan kedua pihak dapat lebih
mengenal satu sama lain, khususnya dengan melibatkan generasi muda.
b. Budaya dan Pariwisata
Kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan untuk menjalin hubungan yang
lebih erat antara Uni Eropa dan Indonesia antara lain adalah European Film
Festival bertajuk “European on Screen” (EOS). Festival film ini pertama kali
diadakan pada tahun 1990, dan mulai menjadi agenda tahunan sejak tahun 2003.
Di tahun 2013, EOS diadakan pada bulan Mei 2013 di tujuh kota di Indonesia
(Bandung, Denpasar, Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya dan Yogyakarta).
Selain festival film, diadakan pula seminar berjudul “Reflective Notes: Indonesian

34
Interfaith Scholarship 2012”. Seminar ini merupakan hasil kerjasama dari Misi
Indonesia untuk Uni Eropa, Kementrian Agama Indonesia serta Parlemen Uni
Eropa. Berkaitan dengan pariwisata, Komisi Uni Eropa telah bersedia membuka
konsultasi secara online bagi masyarakat negara berkembang mengenai prosedur
untuk mendapatkan visa ‘Schengen’ jangka pendek. Delegasi Uni Eropa untuk
Indonesia telah menyediakan link yang diperlukan untuk konsultasi ini.
Tabel 4. Tabel Data Bidang Sosial-Budaya
26 Mar
2013
Tourism, Visa
Change of Short-
stay Visa
application
procedures
EU Commission The EU Commission open an online consultation
for citizen in third party countries to discuss ways to
improve procedures on obtaining ‘Schengen’ short-stay
visas. The EU Delegation to Indonesia provides link for
any Indonesian citizen who wants to participate in the
consultation.
References:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?fo
rm=VisaCommittee (closed)
3-12
May
2013
Culture
Film Festival:
Europe on
Screen 2013
EU Delegation in
cooperation with 23
EU Member States +
7 other European
countries
Europe on Screen is a European Film Festival first
held in 1990. As of 2003, the Festival has been held
annually. This year EOS 2013 take place from 3 to 1 May
2013 in seven cities across Indonesia: Bandung,
Denpasar, Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya, and
Yogyakarta.
References:
5 Jun
2013
Culture
Launching
“Reflective
Notes:
Indonesian
Interfaith
Scholarship
2012”
H.E. Arif Havas
Oegroseno
Mission of Indonesia
to the EU
Bahrul Hayat
Secretary General of
Indonesian Ministry
of Religious Affairs
Jan Olbrycht
Vice-Chair of EPP
Group, European
Parliament
Mission of Indonesia to the EU, in cooperation
with the Indonesian Ministry of Religious Affairs and
European Parliament held a seminar on “Reflective
Notes: Indonesian Interfaith Scholarship 2012”. The
seminar also serve as launching of same-titled
publication consists of article from 8 EU policy makers.
The 8 writers participated in 1st Indonesian Interfaith
Scholarship which was organized on August 4-18, 2012
in several cities in Indonesia.
The 8 writers were Marina Cruysmans (Egmont
Institute), Patricia Diaz (Friends of Europe), Lin
Goethals (EIAS), Egle Kropaite (EFD), Luigi Mazza
(Principal Administrator in DG Expo), Tom Roberts
(Official of the European External Action Services),
Matilda Sanden (COASI), and Gabor Torok (EPP Group
in the European Parliament).

35
References:
http://www.embassyofindonesia.eu/ambassador/?q=c
ontent/launching-reflective-notes-indonesian-
interfaith-scholarship-2012 (KBRI Brussels)
6 July
2013
Education
Erasmus
Mundus
Scholarship
European
Commission
(Educational,
Audiovisual &
Culture Executive
Agency)
The EU EACEA grants Erasmus Mundus
scholarship to 120 Indonesian students. Soon they will
undertake studies (Bachelor, Master, Doctorate, and
Post-Doctorate) at universities in the EU during the
academic year 2013-2014. The Indonesian awardees are
among the 2.000 students selected and among some 250
awardees from the ASEAN region.
Jan Willem Balnkert – Charge d’Affaires of the EU
Delegation in Indonesia
● “Erasmus Mundus scholarships provide students the
means to better shape their own futures and offer a
lifetime opportunity to learn more about European
cultures, languages, academic systems and, not
least, people at some of the best universities in
Europe. [....] Above all, we hope, of course that these
scholarships will help them to further excel in their
field of expertise and that upon their return to
Indonesia, and be able to contribute to the
development of Indonesia”
References:
rner/all_news/news/2013/20130706_01_en.htm (EU
Delegation website)
4 Aug
2013
Culture
Clean Batik
Initiative (CBI)
Martin
Krummeck
Project Coordinator
of CBI
Colin Crooks
Deputy Head of the
European Union
Delegation in
Indonesia
Jan Rönnfeld
Managing Director
of EKONID
The Clean Batik Initiative (CBI) programme
marks its ongoing success by tapping into the upscale
market. Implemented by the German Indonesian
Chamber of Industry and Commerce (EKONID). CBI
highlights its four-year programme by launching
ECOBATIK Signature Collection – an exclusive 42-piece
collection from Indonesia’s top five designers.
Clean Batik Initiative is a four-year programme
implemented by the German Indonesian Chamber of
Industry and Commerce. The programme is co-financed
by the European Union under the SWITCH-Asia grant.
In its implementation, the CBI programme receives
strong technical support from the Indonesian Cleaner
Production Centre (ICPC) which is a unit under the
Ministry of Environment, Republic of Indonesia. The
programme consists of three components: Sustainable
Production, Sustainable Consumption, and Policy
Dialogues.
References:
http://www.thejakartapost.com/news/2013/08/04/cla
ssy-environmentally-friendly-batik-ateliers.html
(Jakarta Post)

36
09 Oct
(Srby)
12-13
Oct
(Jkt),
Education
European
Higher
Education Fair
2013
EU Delegation,
British Council,
Campus France,
DAAD, Nuffic Neso,
Uni-Italia
The EU Delegation presents European Higher
Education Fair 2013 to facilitate the dissemination of
information on study in Europe for Indonesian students.
The Fair will be held at Surabaya (9 October) and
Jakarta (12-13 October 2013).
References:
http://www.ehef-indonesia.org/
(EHEF Official website)
11 Nov
2013
Tourism, Visa
Schengen
countries
introduce Visa
Information
System in
Indonesia
European Union From 14 November 2013, all Schengen states’
Embassies and Consulates in Indonesia will use the Visa
Information System (VIS). This means that applicants
for a short-term (3 months) visa for the Schengen area
will have to appear in person when lodging their
application, in order to provide their fingerprints. Visa
applicants’ biometric data (fingerprints and a digital
photograph) will be registered in the VIS, so as to better
protect visa applicants against identity theft and prevent
false identifications, which in certain cases has led to the
refusal of a visa or entry to a person who had been
entitled to enter the Schengen area. The Schengen visa
will continue to give successful applicants access to 26
European countries, for a total of three months during a
six-month period.
References :
rner/all_news/news/2013/20131111_01_en.htm
20 Nov
2013
Education
Uni Eropa dan
UNISRI
menutup
pelatihan
diplomasi dan
kerjasama luar
negeri
Kapti Rahayu
Kuswanto
Rektor Universitas
Slamet Riyadi
Surakarta
Colin Crooks
Wakil Duta Besar
Uni Eropa untuk
Indonesia
UNISRI dan Uni Eropa menutup kerjasama
program pelatihan diplomasi dan hubungan luar negeri
bagi aparatur Pemda se-Jawa. Program tersebut telah
berjalan selama 2 tahun dan menghasilkan 8 angkatan
dengan total peserta 214 orang dari Pemda tingkat
provinsi, kota/kabupaten dari Jawa Tengah, Jawa
Timur, Jawa Barat, dan DIY. Program ini menghabiskan
dana sebesar 200.000 Euro, yang mana kontribusi dari
Uni Eropa mencapai 90% dari total biaya.
References:
http://www.unisri.ac.id/berita-407-berjalan-dua-
tahun-unisri-tutup-pelatihan-diplomasi-dan-
kerjasama-luar-negeri.html (Universitas Slamet Riyadi,
Surakarta)

37
D. Cross-Cutting Issues: Lingkungan & Pembangunan
Di dalam Country Strategic Paper Uni Eropa menyebutkan bahwa “cross-cutting
issues” merupakan satu isu yang bisa dilihat dan diimplementasikan melalui berbagai
sektor; serta memiliki pengaruh dan dampak ke beberapa bidang sekaligus. Salah satu
contohnya adalah isu lingkungan; yang menurut Uni Eropa dapat dikerjakan dalam
konteks hukum (pembuatan aturan untuk melawan illegal logging melalui SVLK dan
kesepakatan FLEGT-VPA) serta ekonomi (perdagangan produk hutan).
Pada tahun ini, telah disepakati beberapa ketentuan legal terkait hubungan
kerjasama Uni Eropa dan Indonesia, antara lain adalah pengadopsian Timber Trade
Legality serta mekanisme Sistem Legalisasi Sertifikat Kayu (SLVK). Kesepakatan lainnya
yang berhasil dicapai adalah penandatanganan Voluntary Partnership Agreement on
Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT–VPA) pada 30 September
2013. Kesepakatan ini mengakhiri proses negosiasi panjang selama enam tahun.
Perjanjian ini memberikan akses bebas kepada pasar Uni Eropa bagi setiap produk kayu
mentah atau olahan dari Indonesia yang telah memiliki sertifikat SVLK dan Kementerian
Kehutanan. Dengan disepakatinya aturan yang sama mengenai legalisasi kayu maka
kedua pihak dapat kembali melaksanakan transaksinya secara lebih nyaman sebab
legalisasi telah didapatkan, kualitas produk kayu juga terjamin, serta efek negatif yang
mungkin ditimbulkan bagi lingkungan hidup juga dapat diminimalisir.
Selain isu lingkungan, ada pula beberapa aktivitas terkait pembangunan seperti
peluncuran buku Blue Book 2013 yang merupakan hasil dari kajian yang dilakukan Vision
Group dalam mempererat hubungan bilateral Uni Eropa dan Indonesia. Pada tanggal 13
November, ada pula berita mengenai diskusi tentang Pembangunan Kota yang dihadiri
oleh Duta Besar UE untuk Indonesia, Olof Skoog, dan Gubernur DKI Jakarta, Joko
Widodo.
Tabel 5. Cross-Cutting Issues
22 Jan
2013
Environment,
Law, Trade,
Adoption of new
Timber Trade
Legality Rules
Hadi Daryanto
Indonesian
Ministry of
Forestry Secretary
General,
H.E. Julian
Wilson
EU Head of
Delegation
Both Indonesia and EU have new regulation on
timber products. Since January 1st 2013 Indonesia
requires the export of timber products to be
accompanied by V-Legal Document (SVLK), while EU
will commence implementation of EU Trade Regulation
on March 3rd 2013, which laying down obligations of
operators who place timber and timber products on the
market.
Both sides also have agreement under FLEGT-
VPA which planned to be implemented after March
2013. The adoption of new Timber Trade Legality Rules
serves as stepping stone before full implementation of
the VPA.

38
Reference:
6 Feb
2013
Trade,
Environment
Interactive
Market Dialogue
on SVLK and
EUTR
Indonesian
Ministry of
Forestry, Ministry
of Foreign Affairs,
Embassy of the
Republic of
Indonesia in
Brussels, and
Multi-stakeholder
Forestry Process
Indonesian Ministry of Forestry, Ministry of
Foreign Affairs, Embassy of the Republic of Indonesia in
Brussels and MFP (Multi-stakeholder Forestry Process)
jointly organized the Interactive Market Dialogue on
SVLK and EUTR on February 6, 2013 in Brussels. The
Dialogue was attended by the representatives of
Indonesian Ministry of Forestry, Ministry of Foreign
Affairs, Ministry of Trade, Secretariate of the Cabinet,
European Commission (DG ENVI), Embassy of the
Republic of Indonesia in The Hague, Embassy of the
Republic of Indonesia in Rome, Belgium and Dutch
ports authorities, and timber importers from Belgium,
Netherlands and Germany as well as their counterparts
from Indonesia.
References:
http://www.embassyofindonesia.eu/ambassador/?q=c
ontent/interactive-market-dialogue-imd-svlk-and-eutr-
brussels-6-february-2013 (KBRI Brussels)
11 Mar
2013
Environment,
Law, Trade,
SMEs Capacity
Building toward
SVLK
Certification
WWF Indonesia
and ASMINDO
(Association of
Indonesian
Furniture Industry
and Handicraft)
Supported by EU
Delegation
WWF Indonesia in partnership with ASMINDO
supported by EU, are working together in activities
under SWITCH ASIA program “Promoting the
Implementation of Timber Legality Assurance
FLEGT License as Key Step to Sustainable
Production and Consumption in Indonesia’s
Wood Processing Industry”. The program aims to
increase capacity for over 300 Indonesian SMEs towards
SLVK in the next three years. It also promote green
procurement policy to buy SVLK timber in domestic
market.
References:
21 May
2013
Development
Launching of
Blue Book 2013
Dr. Ir. Lukita
Dinarsyah
Indonesian Vice
Minister of the
National
Development
Planning Board
(BAPPENAS)
H.E. Julian
Wilson
EU Ambassador
Dr. Lukita Dinarsyah and H.E. Julian Wilson
launched annual report on EU-Indonesia development
cooperation. The report, called Blue Book, shows that
the EU and its Member States, together, provided more
than 300 million Euro in development assistance to
Indonesia in 2012, distributed in the areas of education
(115 million); economic cooperation, trade and
investment (32 million), environment and climate
change (88 million); good governance (18 million);
health, water and sanitation (45 million); and disaster
preparedness and conflict prevention (6 million)
The Blue Book available (free download) at:

39
http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indo
nesia/cooperation/blue_book/index_en.htm
References:
1 Sept
2013
Environment,
Law, Trade
Uni Eropa
menerbitkan
Infografik
tentang PCA
Delegation of the
EU to Indonesia
Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia merilis
halaman infografik online untuk menjelaskan program
kerjasama perdagangan kayu antara Indonesia dan Uni
Eropa. Infografik ini menggambarkan bagaimana
program Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK –
Kementerian Kehutanan Indonesia), EU Timber
Regulation (EUTR – Komisi Eropa), dan Voluntary
Partnership Agreement (VPA) bekerja dan bagaimana
pengaruh penandatanganan FLEGT-VPA terhadap
integrasi dari ketiga program tersebut.
References:
ts/more_info/pub_2013_infographicvpa_en.pdf
Delegation of the EU to Indonesia)
30
Sept
2013
Environment,
Law, Trade
Signing of the
Voluntary
Partnership
Agreement (VPA)
Zulkifli Hasan
Indonesian
Minister of
Forestry,
H.E. Arif Havas
Oegroseno
Indonesian
Ambassador to EU
Janez Potonik
European
Commision
Valentinas
Mazuronis
Lithuanian
Minister of
Environment
Indonesian Forestry Minister Zulkifli Hasan,
European Commissioner for the Environment Janez
Potočnik and the Lithuanian Minister of Environment
Valentinas Mazuronis signed the Indonesia-European
Union (EU) Voluntary Partnership Agreement on Forest
Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT–
VPA) on Monday in Brussels.
The FLEGT-VPA aims to halt the trade of illegal
timber and ensure that only verified legal timber and
timber products are imported to the EU from Indonesia.
Indonesia is the first country in Asia to sign a FLEGT-
VPA with the EU, and is by far the largest timber
exporting country to do so. The signing represents a
culmination of six years of intensive and constructive
negotiations, involving the private sector, civil society
and governments from both parties.
The agreement concerns a licensing system for
timber products exported from Indonesia to any of the
28 EU member states, based on the Wood Legality
Verification System (SVLK), the first national timber
legality assurance system in the world to be
implemented based on FLEGT principles.
References:
http://kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-
NewsLike.aspx?l=id&ItemId=b555a62e-4265-4dee-
b4e0-837f88d09326 (Kemenlu RI)

40
http://www.thejakartapost.com/news/2013/09/30/in
donesia-eu-sign-agreement-trade-legally-harvested-
timber.html (Jakarta Post);
13 Nov
2013
City
Development
closed-door
meeting at
Pullman Hotel,
Central Jakarta
(city high-
ranking officials,
various EU
ambassadors)
H.E. Olof Skoog
Head of Delegation
the European
Union to Indonesia
Joko Widodo
Governor of
Jakarta
H.E. Olof Skoog:
● “We want to invite the governor to hear a little bit
about how he intends to run the city. We aim to
support his goals in improving the quality of life in
Jakarta. We very much listened to him about that,”
● “There was no real concrete discussion about
[cooperation] today. It was more about how we can
share our experience on many issues that are
challenges to Jakarta, [including] waste, flood, traffic
and how we can support the city, Jakarta and the
governor,”
● “We have mixed experience in Europe from green
cities to reducing traffic and building public
transportation or dealing with waste management.
We can also offer technical advice or exchange
lessons learned,”
Joko Widodo:
● “Those countries have hundreds of years’ experience
on issues like waste management, e-government and
traffic management. We acknowledge their
experience. We see the opportunities but must study
the regulations before going into further detail,”
References:
http://www.thejakartapost.com/news/2013/11/13/eu-
wants-help-improve-capital.html (Jakarta Post)

Hubungan Bilateral Indonesia-UE 2013

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (14)

Similar to Hubungan Bilateral Indonesia-UE 2013

Similar to Hubungan Bilateral Indonesia-UE 2013 (20)

Hubungan Bilateral Indonesia-UE 2013