2. Fungsi puskesmas
1. Pusat penggerak pembangunan
berwawasan kesehatan.
2. Pusat pemberdayaan masyarakat.
3. Pusat pelayanan kesehatan strata
pertama.
PUSKESMAS
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang
bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu
wilayah kerja.
3. Pelayanan kesehatan perorangan/ UKP
Pelayanan yang bersifat pribadi (private
goods) dengan tujuan utama
menyembuhkan penyakit dan
pemulihan Kesehatan perorangan, tanpa
mengabaikan pemeliharaan kesehatan
dan pencegahan penyakit.
Contoh:
Rawat jalan dan Rawat inap
Pelayanan kesehatan masyarakat/ UKM
Pelayanan yang bersifat publik (public
goods) dengan tujuan utama memelihara dan
meningkatkan kesehatan serta mencegah
penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan
penyakit dan pemulihan kesehatan.
Contoh:
Promosi kesehatan, pemberantasan penyakit,
penyehatan lingkungan, perbaikan gizi,
peningkatan kesehatan keluarga, keluarga
berencana, kesehatan jiwa serta berbagai
program kesehatan masyarakat lainnya.
Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama
4. Azas
pertanggung
jawaban wilayah
Azas
pemberdayaan
masyarakat
Azas
keterpaduan
Azas
Rujuk
Azas Penyelenggaraan
Puskesmas bertanggungjawab
meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang bertempat
tinggal di wilayah kerjanya.
Puskesmas wajib memberdayakan
perorangan, keluarga dan
masyarakat, agar berperan aktif
dalam penyelenggaraan setiap
upaya puskesmas.
Untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya
serta diperolehnya hasil yang optimal,
penyelenggaraan setiap upaya puskesmas
harus diselenggarakan secara terpadu, jika
mungkin sejak dari tahap
perencanaan.
Kemampuan yang dimiliki oleh puskesmas
terbatas shg untuk membantu puskesmas
menyelesaikan berbagai masalah kesehatan
tersebut dan juga untuk meningkatkan efisiensi,
maka penyelenggaraan setiap upaya
puskesmas (wajib, pengembangan dan inovasi)
harus ditopang oleh azas rujukan.
5. Rujukan
Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah
kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti satu strata sarana
pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan Kesehatan lainnya,
a. Rujukan upaya kesehatan perorangan Dibedakan atas tiga macam :
1. Rujukan kasus keperluan diagnostik,
pengobatan, tindakan medik (biasanya
operasi) dan lain-lain.
2. Rujukan bahan pemeriksaan
(spesimen) untuk pemeriksaan
laboratorium lebih lengkap.
3. Rujukan ilmu pengetahuan antara lain
mendatangkan tenaga yang lebih
kompeten untuk melakukan bimbingan
kepada tenaga puskesmas dan ataupun
menyelenggarakan pelayanan medik di
puskesmas.
Cakupan rujukan pelayanan kesehatan
perorangan adalah kasus penyakit. Apabila
suatu puskesmas tidak mampu menanggulangi
satu kasus penyakit tertentu, maka puskesmas
tersebut wajib merujuknya ke sarana pelayanan
kesehatan yang lebih mampu
6. Rujukan
b. Rujukan upaya kesehatan Masyarakat
Rujukan upaya kesehatan masyarakat dibedakan
atas tiga macam :
a. Rujukan sarana dan logistik
b. Rujukan tenaga
c. Rujukan operasional
Cakupan rujukan pelayanan kesehatan
masyarakat adalah masalah kesehatan
masyarakat, misalnya kejadian luar biasa,
pencemaran lingkungan dan bencana.
7.
8. • Tingkat kegawatan masalah kesehatan masyarakat
• Luas wilayah yang terkena dan terdampak masalah kesehatan
• Luas dan kondisi geografi
• Kewenangan dalam menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat
• Memerlukan keterlibatan dan keterkaitan lintas sektor
• Membutuhkan disiplin ilmu atau keahlian khusus
• Ketersediaan teknologi
• Ketersediaan sumber daya manusia
• Ketersediaan anggaran
Pertimbangan Rujukan Upaya
Kesehatan Masyarakat
9. Jenis Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat
A. Rujukan Horisontal
Merupakan rujukan antar fasilitas kesehatan, unit kerja lain dan lintas sektor yang terkait
dengan kesehatan dalam satu tingkatan rujukan
B. Rujukan Lintas Sektor
Rujukan Lintas Sektor merupakan rujukan antar sektor yang berbeda secara horizontal.
Rujukan Lintas sector ditujukan pada sektor lain selain bidang kesehatan namun
berhubungan dengan proses penanganan masalah Kesehatan masyarakat baik sektor
pemerintahan maupun non-pemerintahan.
Rujukan lintas sektor berupa:
1. Mediasi masalah kesehatan masyarakat yang terjadi pada sektor terkait.
2. Kerjasama dalam pemenuhan fasilitas dan pelengkapan data penunjang diagnosis
masalah kesehatan masyarakat.
10. Rujukan vertikal dari jenjang rujukan yang lebih
rendah ke jenjang yang lebih tinggi apabila :
1. Perujuk tidak memiliki kemampuan karena
keterbatasan fasilitas, sumberdaya, kompetensi
pegawai, dan geografis;
2. Perujuk tidak memiliki wewenang untuk dapat
melakukan Upaya Kesehatan Masyarakat pada
masalah kesehatan masyarakat yang terjadi.
3. Masalah kesehatan yang harus ditangani
merupakan masalah antar wilayah administratif
pemerintahan.
Rujukan vertikal dari jenjang rujukan yang
lebih tinggi ke jenjang rujukan yang lebih
rendah apabila :
1. Permasalahan kesehatan masyarakat
dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan di
jenjang rujukan yang lebih rendah sesuai
dengan kompetensi dan kewenangannya;
2. Kompetensi dan kewenangan pelayanan
kesehatan masyarakat pada tingkat
pertama atau kedua lebih baik dalam
menangani permasalahan kesehatan
masyarakat;
C. Rujukan Vertikal
Rujukan vertikal merupakan rujukan antar tingkatan rujukan yang berbeda baik pada
fasilitas kesehatan, unit kerja lain dan lintas sektor yang terkait dengan kesehatan dalam
tingkatan rujukan yang berbeda.
11. 1 2 3
Pemberi pelayanan Kesehatan
berkewajiban merujuk permasalahan
Kesehatan masyarakat bila diperlukan
(tidak memiliki kemampuan dan
kewenangan), dengan alasan yang sah
(keterbatasan wewenang, sumber
daya atau geografis);
Rujukan harus mempertimbangkan
pertimbangan rujukan Upaya
Kesehatan Masyarakat dan
mendapat persetujuan dari tenaga
kesehatan yang berwenang setelah
melakukan prosedur rujukan UKM
sesuai ketentuan.
Tatalaksana Rujukan
Perujuk harus mempertimbangkan
dan hasil identifikasi masalah yang
telah dilakukan sebelum diputuskan
dirrujuk dalam bentuk pelaporan
tertulis
13. Prosedur Merujuk Upaya Kesehatan Masyarakat
a) Penemuan masalah kesehatan masyarakat secara aktif dan atau secara pasif dengan
ketentuan:
• Apabila yang ditemukan adalah masalah kesehatan masyarakat biasa maka dilakukan sesuai dengan
prosedur rujukan UKM.
• Apabila yang ditemukan adalah masalah kesehatan masyarakat yang sifatnya khusus dan penyakit
khusus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada.
b) Penyelenggara rujukan melaporkan masalah kesehatan masyarakat yang telah ditemukan
kepada koordinator rujukan di setiap jenjang rujukan.
c) Koordinator melakukan analisis penyebab masalah Kesehatan masyarakat. Berdasarkan
pertimbangan rujukan UKM (Tingkat kegawatan masalah kesehatan masyarakat; Luas wilayah yang
terkena dan berdampak dari masalah kesehatan kesehatan; Luas dan kondisi geografi; Kewenangan
dalam menyelesaikan masalah Kesehatan masyarakat; Memerlukan keterlibatan dan keterkaitan
lintas sektor;
14. d) Koordinator melakukan analisis Upaya Kesehatan masyarakat.
• Apabila memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan upaya kesehatan masyarakat maka
dilakukan penanganan masalah berdasarkan upaya yang telah ditentukan
• Apabila tidak memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan upaya kesehatan masyarakat
maka dilakukan proses rujukan vertikal, horizontal, atau lintas sektor.
f) Mempersiapkan berkas administrasi rujukan
e) Koordinator melakukan proses rujukan sesuai prosedur dan standar rujukan yaitu Merujuk;
Menerima rujukan; Membalas rujukan; Menerima balasan rujukan; dan Rujukan kasus khusus.
Prosedur Merujuk Upaya Kesehatan Masyarakat
g) Melakukan Rujukan UKM