SlideShare a Scribd company logo
1 of 80
DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
KESIAPAN FASKES TERHADAP
PELAKSANAAN RUJUKAN MELALUI
JARINGAN KOMUNIKASI SPGDT
KENDARI, 30 JULI 2019
PENDAHULUAN
01
PELAYANAN KESEHATAN :
HAK DASAR MANUSIA
 MERUPAKAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT
• Akses
• Adil & merata
• Mutu
Good Health Care System:
Population needs
Accessable
Affordable
PATIENTS NEEDS
Wajib disediakan oleh
Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
AKSES
DAN MUTU
Jangkauan Pelayanan
Kesehatan belum merata
terutama di daerah DTPK
Mutu pelayanan rujukan pasien
belum baik
Kelas RS tidak menggambarkan
kompetensi yang sebenarnya
Mutu pelayanan belum merata
TANTANGAN
PELAYANAN KESEHATAN
4
ARAH KEBIJAKAN
PELAYANAN KESEHATAN
Regulasi Bidang Kesehatan  Memperbaiki Disparitas Terhadap Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan
PENINGKATAN MUTU
• AKREDITASI FASYANKES
• PENGUKURAN MUTU
YANKES
PENINGKATAN AKSES
• SARANA
• PRASARANA
• ALAT KESEHATAN
• SISTEM PELAYANAN
• SUMBER DAYA
MANUSIA
• PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
INFORMASI
AKSES DAN
MUTU
PELAYANAN
KESEHATAN
5
v
KONDISI RUMAH SAKIT
Rumah Sakit
RUMAH SAKIT DI INDONESIA
(BERDASARKAN KELAS)
2.824
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D dan D
Pratama
Belum
ditetapkan
61
421
1458
817
67
19 33 45 50 91 119 141
525
565
1224
KEMENTERIAN
LAIN
KEMENKES POLRI BUMN PEMDA KOTA TNI PEMDA
PROVINSI
PEMDA
KABUPATEN
SWASTA NON
PROFIT
SWASTA
Sumber: RS Online 19 Juni 2019
Sumber: RS Online 19 Juni 2019
6
v
STATUS AKREDITASI
Data : RS Online, Web KARS, 2 Juli 2019
PERDANA 886
DASAR 121
MADYA 256
UTAMA 269
PARIPURNA 830
JUMLAH RS TERAKREDITASI 2362
JUMLAH RUMAH SAKIT 2825
TERAKREDITASI 2368
BELUM TERAKREDITASI 457
JCI 30
KARS INTERNASIONAL 6
ACHSI 1
JUMLAH 37
7
Sumber: RS Online, 2019
Kesenjangan Kemampuan Layanan
• Pembangunan 3 RS Vertikal Di Ambon Maluku, NTT, Dan Papua
• Pembangunan Puskesmas Perbatasan Dan Tertinggal
• Pembangunan RS Pratama Untuk Wilayah DTPK
UPAYA PEMERATAAN
WILAYAH BARAT WILAYAH TIMUR
8
Foto: Fasilitas di RSWS Makassar
Sumber : ASPAK, 2015-2018
Pemenuhan Sarana
Prasarana Alkes (SPA)
di Rumah Sakit
9
Kesesuaian SPA Berdasarkan Wilayah
51
321
16
956
431
5 6
62
14
256
111
8
2 24 37
178 151
4 6 32 58 68
12
A B Blm Ditetapkan C D D PRATAMA A B Blm Ditetapkan C D D PRATAMA
Barat Timur
≥60% <60
Sumber : ASPAK, 27 Mei 2019
WILAYAH BARAT WILAYAH TIMUR
10
KEWAJIBAN
Memberikan pelayanan yang
aman, bermutu,
antidiskriminasi dan efektif
Menyediakan sarana dan
pelayanan bagi masyarakat
miskin
Melaksanakan fungsi
sosial
Menjaga standar mutu
pelayanan
RUMAH SAKIT (UU 44/2009) :
Institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat
jalan dan gawat darurat
HAK Menerima imbalan
jasa pelayanan
11
KOMPETENSI
FASKES
Sarana Prasarana Alat Kesehatan
Farmasi
Sumber Daya Kesehatan
Sistem Pelayanan dan
sistem rujukan
Mutu melalui
akreditasi
KOMPETENSI
PROFESIONAL
KOMPETENSI MANAJERIAL
KEPEMIMPINAN
KLINIS
KEMAMPUAN
TEKNIS MEDIS
DISTRIBUSI
AKSES DAN MUTU PELAYANAN
KESEHATAN
KOMPETENSI
INTERPROFESIONAL
KEMAMPUAN
TEKNIS PROMOSI DAN PREVENSI
DIPERLUKAN PENGUATAN FASKES
UHC
KONDISI YANG DIHARAPKAN
12
RS MEMBANGUN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
&
GOOD CLINICAL GOVERNANCE
STANDAR
PELAYANAN
KESEHATAN
PMK 1438 TAHUN 2010
MEMBANGUN STANDAR PELAYANAN PADA TIAP LEVEL FASKES
 PRIMER, SEKUNDER DAN TERSIER
• Standar fasilitas medik
• Standar fas non medik
• Standar SDM
• Tarif
• MUTU (Akreditasi)
• PNPK
• PPK
• CP
Input Output
Proses
EFISIENSI COST
EFFECTIVENESS
INDIKATOR MUTU
PELAYANAN
HTA
MEMBANGUN STANDAR PELAYANAN
• Angka pasien jatuh
• Kepatuhan Clinical Pathway
• Kecepatan mengatasi
komplain, dll
13
Sistem Pelayanan Klinis
Asuhan Pasien / Patient Care
QUALITY & SAFETY
PASIEN
Good
Clinical
Governance
Good
Hospital
Governance
Good
Patient
Care
Sistem
Manajemen
Tata Kelola RS
yang Baik
Tata Kelola Klinis
yang Baik
Tata Kelola
Asuhan Pasien
yang Baik
R
U
M
A
H
S
A
K
I
T
TATA KELOLA KLINIK DAN MANAJEMEN
PARADIGMA BARU PELAYANAN KESEHATAN
14
Berhadapan dengan risiko keuangan
Sistem Rujukan Berjenjang
KEPUASAN
PASIEN DAN
MUTU
PELAYANAN
MENINGKAT
Kendali biaya Kendali Mutu
Pembiayaan Tarif Ina CBGs dengan
Prospective Payment
PNPK dan SPO ( Clinical Pathway )
sebagai Arah Pelayanan  PMK 1438
/ 2010
KENDALI BIAYA “TIDAK IDENTIK” DENGAN MUTU PELAYANAN SUBSTANDAR !!!!
15
Kementerian
Kesehatan
BPJS Kesehatan
Faskes
• Penilaian Teknologi Kesehatan
• Standar tarif
• Pertimbangan Klinis
• Monitoring Evaluasi
• Kredensial faskes
• Survei Kepuasan peserta
• Pemantauan & pengawasan pemanfaatan
• Pemenuhan Standar Mutu
• Memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar
• Pemantauan terhadap Luaran peserta
• Efisiensi biaya
Kendali Mutu Kendali Biaya dalam Program JKN
Perpres 82/2018
16
Apa yang harus dipersiapkan RS
dalam menghadapi PERUBAHAN ?
• Remunerasi
• Pemetaan Kompetensi dan Rasio
Tenaga
• RS menghitungUnit Cost
• Melakukan Analisa Utilisasi/Klaim
•Akreditasi Tidak Hanya di atas
Kertas
•Teamwork klinsi & manajemen
•Peningkatan Sistem Informasi
•Budaya Anti Fraud
• Clinical Pathway
• Manajemen Rujukan
• Penerapan Kendali Mutu dan
Kendali Biaya
ASPEK
MANAJEMEN
KLINIS
ASPEK
BUDAYA &
ORGANISASI
ASPEK
MANAJEMEN
SDM
ASPEK
MANAJEMEN
KEUANGAN
EFISIEN EFEKTIF
17
SISTEM RUJUKAN
02
SISTEM RUJUKAN YANG DIHARAPKAN
PRA
HOSPITAL Sistem Penanggulangan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)
INTRA
HOSPITAL Kompetensi
INTER
HOSPITAL Telemedicine
RUJUK
BALIK
mempermudah akses pelayanan
 menjadi lebih efektif
Memenuhi
dimensi
mutu
19
PENATAAN SISTEM RUJUKAN
BERJENJANG BERBASIS KOMPETENSI
KEWENANGAN
FASYANKES
RS
Kelas A
RS KELAS B, C, D
FKTP
RS di Wilayah Kab/Kota
Berjenjang sesuai
Ketersediaan Layanan
yang dimiliki
RS Khusus Ibu dan Anak
RS Rujukan Nasional
RS Rujukan Provinsi
RS Rujukan Regional
• Kewenangan
Pelayanan
(Severity Level)
• SDM
• Sarana Prasarana
dan Alat
Kesehatan
• Penunjang
Diagnosa
• Obat-Obat
PENTING :
• ASAS PORTABILITAS
• KOMPETENSI FASYANKES
• KOMUNIKASI RUJUKAN
RUJUKAN BERBASIS
KOMPETENSI
PENANGANAN
PENYAKIT
20
21
Kewenangan Klinis
PPK I
PPK II
PPK III
Bukan Hanya Ketersediaan
Dokter Spesialis
Rujukan Berbasis
Kompetensi
Penanganan
Penyakit
ORGANISASI
PROFESI
SISRUTE
FKTP
FKRTL
Permenkes 56
Tahun 2014
• SDM
• Sarana Prasarana dan
Alat Kesehatan
• Penunjang Diagnosa
• Obat-Obat
Keberhasilan Rujukan banyak
faktor yang dipertimbangkan dan
sangat tergantung pada :
a. Pemenuhan Kebutuhan
Medis pasien yang sangat
terkait dengan
b. Kemudahan Akses (Waktu,
Biaya dan Keterlambatan
Layanan Kesehatan)
c. Portabilitas (tidak dapat
dibatasi dengan jarak/
geografis/ wilayah)
d. Pengendalian Biaya
BERBASIS KOMPETENSI FASKES
ARAH PERUBAHAN
PSC Kab/Kota
Panggilan Darurat
Pusat Komando Nasional / NCC
PPK I
• Puskesmas
• KLINIK PRATAMA
• PRAKTIK MANDIRI
DOKTER
• RS Kelas D
Pratama
TATA HUBUNGAN DAN SISTEM RUJUKAN
119
Sistem Rujukan
Yankes
SISRUTE
• PPI
• PPRA
• Keselamatan
pasien
• Manajemen
Mutu
PPK II DAN PPK III
22
ARAH KEBIJAKAN REVISI
PERMENKES 001/2012
23
DEFINISI SISTEM RUJUKAN
Sistem rujukan Yankes terintegrasi
merupakan integrasi Yankes primer,
sekunder dan tersier melalui suatu
sistem rujukan
Sistem Rujukan Yankes perorangan
merupakan Pengaturan
pelimpahan keseluruhan atau
sebagian wewenang dan tanggung
jawab Yankes secara timbal balik.
Sistem rujukan Yankes perorangan
dilaksanakan secara berjenjang
sesuai dengan Kompetensi dan
kebutuhan medis pasien.
1. Fasilitas Yankes harus memperhatikan kemampuan Yankes
kepada pasien sesuai dengan Kompetensi.
2. Setiap Fasilitas Yankes memiliki Kompetensi sesuai dengan
kemampuan pelayanan, kewenangan dokter dan tenaga
kesehatan lain, bangunan, prasarana, dan perbekalan kesehatan
yang mendukung Yankes  Revisi Permenkes Nomor 56 tahun
2014.
3. Dalam hal Kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan medis
pasien, fasilitas Yankes harus melakukan rujukan ke fasilitas
Yankes yang sesuai.
KETENTUAN SISTEM RUJUKAN
24
Pengelolaan Rujukan Provinsi/Kabupaten/Kota
 Dalam menata sistem rujukan Yankes, pemerintah provinsi/kabupaten/kota
berwenang mengatur pengelolaan sistem rujukan provinsi/kabupaten/kota
berbasis regionalisasi kewilayahan.
 Pengaturan pengelolaan sistem rujukan harus:
1. menjamin efisiensi dan efektifitas Yankes;
2. kemudahan akses masyarakat terhadap upaya kesehatan; dan
3. terintegrasi dengan sistem rujukan regional.
 Pengaturan pengelolaan sistem rujukan dilakukan dengan memperhatikan:
1. Pemetaan fasilitas Yankes berdasar kewilayahan (regionalisasi)
2. Jenjang kompetensi fasilitas Yankes
3. Rujukan lintas batas
25
Pemetaan Sarana
Kesehatan rumah
sakit di Kab/Kota
Menetapkan
Regionalisasi
dengan PerGub/ SK
Gubernur
Pembagian Peran
- Peran Dinkes
- Peran RS
- Peran Pusat
Penguatan
fasyankes yang
terpilih
Penyusunan
Pedoman PPK yang
mengacu pada
PNPK
Penyusunan SPO
Melakukan uji coba
kewilayahan
Mengadakan
pembinaan bagi
SDM Fasyankes
Membangun Sistem
Informasi rujukan
(telemedicine,
sisrute)
Monitoring dan
Evaluasi
KONSEP REGIONALISASI
SISTEM RUJUKAN :
• Kab/Kota dibagi dalam
beberapa wilayah
rujukan/region berdasarkan
hasil mapping
• Tingkat Kab/Kota harus
mempunyai sistem rujukan, dan
tingkat provinsi harus
mempunyai regionalisasi sistem
rujukan
• Penetapan Pusat Rujukan
Regional ditetapkan dengan
Peraturan/ SK Gubernur, Bupati
dan Walikota
10 LANGKAH REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN
26
PENGELOLAAN RUJUKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Primer (GK)
Rujukan Sekunder
Rujukan Tersier (tidak berlaku pada
daerah dengan kondisi tertentu)
Keterangan:
RS Kabupaten/kota
Puskesmas Klinik
Dokter
Praktik Mandiri
14
20
RS RUJUKAN
REGIONAL
RS RUJUKAN
REGIONAL
RS RUJUKAN
REGIONAL
PUSAT
RUJUKAN
PROVINSI
RS RUJUKAN
REGIONAL
RS RUJUKAN
NASIONAL
110
RS RUJUKAN
REGIONAL
Penerapan & Penataan Sistem Rujukan
INTEGRASI PROGRAM
SISRUTE
27
Mengembangkan
Regionalisasi Sistem
Rujukan berjenjang Sesuai
Kompetensi Fasilitas
Kesehatan di Prov dan
Kab/Kota
Meningkatkan Jangkauan
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Meningkatkan Pemerataan
akses Pelayanan Kesehatan
Rujukan sampai ke DTPK
Mempertahankan dan
Meningkatkan Mutu dan
Keselamatan Pasien
Dimensi Mutu
Effective safe
People-
centered
Timely Equitable
Integrated
efficient
TUJUAN
REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN
28
NO KRITERIA RS NASIONAL RS PROVINSI RS REGIONAL
1
Penetapan
peraturan
Menteri Kesehatan Gubernur Gubernur
2
Akses
rujukan
Rujukan lintas provinsi
/mengampu sekurangnya 4
provinsi
Rujukan lintas provinsi
/mengampu sekurangnya 4
provinsi
Rujukan lintas
kabupaten
/mengampu
sekurangnya 4
kabupaten/ kota
3 Kelas RS A & RS Pendidikan A & RS Pendidikan
B & RS
PENDIDIKAN
4 Akreditasi Paripurna dan JCI Paripurna Miminal Utama
5
Transporta
si
Memiliki akses darat, udara
dan air min. dari 4 Provinsi
Memiliki akses darat, udara
dan air min. dari kabupaten
Akses dari 4
kabupaten
6
Sister
Hospital
Sister Hospital dengan RS top
di LN
Sister Hospital dg RS Rujukan
Nasional / ASEAN / Kelas A
lainnya
Sister Hospital dg
RS regional –
kab/kota
7 Unggulan 2 layanan subspesialistik
1 layanan subspesialistik
Layanan spesialistik
Spesialistik
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang
Pedoman Penetapan RS Rujukan Nasional
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang
Pedoman Penetapan RS Rujukan Regional
Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya
Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0363/2015
tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan
Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional
KRITERIA RUMAH SAKIT RUJUKAN
29
RS RUJUKAN NASIONAL RS RUJUKAN PROVINSI RS RUJUKAN REGIONAL
• Menjadi rumah sakit rujukan nasional sebagai
pengampu rujukan medik dari rumah sakit
regional sesuai ketentuan yang berlaku;
• Melakukan rujuk balik sesuai indikasi dan
ketentuan yang berlaku;
• Mengembangkan layanan unggulan subspesialistik
sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit;
• Menyusun standar prosedur operasional rumah
sakit dengan sistem rujukan dari rumah sakit
regional jejaringnya;
• Menyiapkan sumber daya manusia, sarana,
prasarana, alat, bahan, fasilitas dan sistem
informasi yang mendukung pelayanan sebagai
rumah sakit rujukan nasional sesuai standar;
• Mengembangkan Health Technology
Assesment/HTA khususnya penapisan teknologi
tepat guna secara aktif di wilayah sekitarnya
dengan mengutamakan produk dalam negeri
termasuk menggunakan riset berbasis pelayanan;
• Penguatanpenerapanhospital bylaws/peraturan
internal rumahsakit yang menjadi landasan
transparansi, akuntabilitas, etikadan hukum
kesehatan di rumah sakit
• Menjadi RS Rujukan sebagai pengampu rujukan
medik dan transfer knowledge dari rumah sakit
dibawahnya sesuai ketentuan yang berlaku
• Menjalin kerja sama dengan rumah sakit rujukan
nasional dan/atau antar rumah sakit rujukan
terutama dalam pemenuhan kebutuhan sumber
daya manusia untuk operasional pelayanan
unggulan sesuai kriteria yang ditetapkan
• Mengembangkan layanan unggulan minimal 1
subspesialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah
sakit serta analisa setempat untuk rumah sakit
rujukan provinsi
• Mengembangkan sarana , prasarana dan
peralatan penguatan sebagai rumah sakit rujukan
dengan prioritas penguatan IGD , IBS, ICU, ICCU,
NICU, PICU dan tempat tidur kelas III serta layanan
ambulans untuk penguatan SPGDT
• Menjadi rumah sakit rujukan regional sebagai
pengampu rujukan medik dari rumah sakit
kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku;
• Melakukan rujuk balik sesuai indikasi dan
ketentuan yang berlaku;
• Mengembangkan layanan unggulan spesialistik
sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit;
• Menyusun standar prosedur operasional rumah
sakit dengan sistem rujukan yang merupakan
kolaborasi dari jejaring fasilitas pelayanan
kesehatan di kabupaten/kota;
• Menyiapkan sumber daya manusia, sarana,
prasarana, alat, bahan, fasilitas dan sistem
informasi yang mendukung pelayanan sebagai
rumah sakit rujukan regional sesuai standar;
• Merupakan jejaring penerapan Health Technology
Assesment/HTA khususnya penapisan teknologi
tepat guna secara aktif di wilayah sekitarnya
dengan mengutamakan produk dalam negeri
termasuk menggunakan riset berbasis pelayanan;
• Penguatan penerapan hospital bylaws/peraturan
internal rumah sakit yang menjadi landasan
transparansi, akuntabilitas, etika dan hukum
kesehatan di rumah sakit
TUGAS RUMAH SAKIT RUJUKAN
30
Kompetensi Pelayanan
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PELAYANAN DI RS RUJUKAN
RUJUKAN NASIONAL
KOMPETENSI
TAMBAHAN /
UNGGULAN
(KATASTROPIK,
INFEKSI)
KOMPETENSI
TAMBAHAN /
UNGGULAN
(Perlu Kesepakatan dan
Regulasi)
RUJUKAN PROVINSI
RUJUKAN REGIONAL
No Kompetensi Pengampu
1 TRANSPLANTASI GINJAL RSCM
2 BEDAH JANTUNG TERBUKA RSJP HK
3
EMERGING/ RE-EMERGING
DISEASES
RSPI/Persahabatan
4 RADIOTERAPI / KED NUKLIR RSK Dharmais
5 TRAUMA RSWS/Fatmawati
31
32
RS RUJUKAN UNTUK MENGISI SURVEY ONLINE :
www.manajemenrumahsakit.net//monevrs
LAYANAN UNGGULAN
RUMAH SAKIT
32
EVALUASI RS RUJUKAN
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 390 dan 391 tahun 2014 dan Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya
Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0363/2015
• 14 RS Rujukan Nasional, 20 RS Rujukan Provinsi dan 110 RS Rujukan Regional
• Diberikan waktu 5 tahun (s/d Oktober 2019) untuk memenuhi kriteria dan tugas sebagai Rumah Sakit Rujukan
• Kementerian Kesehatan melakukan peninjauan terhadap pemenuhan kriteria tersebut melalui :
1. Pengisian instrument dapat dilakukan secara manual (untuk daerah tidak ada akses internet) atau online.
2. Survey online melalui link : manajemenrumahsakit.net/monevrs
3. Perlu Peran Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten dan Kota dalam melakukan monev terhadap instrument RS
Rujukan
4. Dead line 31 juli 2019
RS Rujukan di Prov Sulawesi Tenggara : 1 RS Rujukan Propinsi dan 2 RS Rujukan Regional
33
INFORMASI DALAM PROSES PENGISIAN
SURVEY ONLINE
• Dalam pengisian RS harus login dengan username dan password melalui link :
manajemenrumahsakit.net/monevrs
• Terdapat 7 instrumen (A s/d G) yang harus diisi
• Tujuan :
1. Monitoring dan evaluasi RS Rujukan
2. Pemetaan layanan unggulan RS Rujukan
3. Perbaikan template website RS Rujukan
4. Webinar RS rujukan dalam rangka transfer knowledge
 Sebagai Sistem informasi RS Rujukan yang dapat diakses masyarakat
• Dr. Sudi : 082328201695 dr. Ira Melati 081280850826
• Pak Atuk : 087738683304 dr. Ria Aprianti 087882354634
34
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DALAM SISTEM
RUJUKAN
03
Sumber: WHO Symposium FUTURE OF DIGITAL HEALTH SYSTEMS
SISTEM KESEHATAN DI ERA DIGITAL
PengobatanPencegahan
PeranTenagaMedisdalam
SistemKesehatanDigital Digitalisasimemungkinan
tenagaprofesionalpunya
lebihbanyakwaktuuntuk
meningkatkankompetensi
Sistem kesehatan digital
dapat membantu
mengurangi ketidaksetaraan
2
3
4
5
SistemKesehatanakan
responsif
Danberkelanjutan
1
36
v
RS ONLINE
Permenkes
Nomor 1171 tahun
2011 tentang
Sistem Informasi
Rumah Sakit
REGULASI DUKUNGAN PEMANFAATAN TI
ASPAK
Permenkes Nomor 31
tahun 2018 tentang
Aplikasi Sarana
Prasarana dan Alat
Kesehatan
REKAM MEDIK
ELEKTRONIK
Permenkes Nomor
269 tahun 2008
(sedang dalam
proses revisi di Biro
Hukor)
SISRUTE
Surat Dirjen Pelayanan
Kesehatan RI Kemenkes
tentang Implementasi
SISRUTE ;
Revisi Permenkes Nomor 001
tahun 2012 tentang Sistem
Rujukan Pelayanan Kesehatan
Perorangan
TELEMEDICINE
(Proses harmonisasi di
MENKUMHAM)
37
RS Online dan SIRS
SI PUSKESMAS
ASPAK
SI AKREDITASI
E-REPORTING
RUMAH SAKIT
PUSKESMAS
KLINIK
LABKES
PSC
FASYANKES AINNYA
E-REGISTRASI
SISRUTE
TELEMEDICINE
PENDAFTARAN ONLINE
SISTEM
INFORMASI
PELAYANAN
KESEHATAN
SIMRS
SIMPUS
SIM KLINIK
SILK
SISTEM
INFORMASI
FASYANKES
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
DALAM YANKES
ROBOTIC
E-LAB
E-RADIOLOGI
E-PATOLOGI
PBE
E-Renstra
E-PLANNING
PEMANFAATAN TI DI SEKTOR KESEHATAN
38
SEKARANG
KEDEPAN
 Konsultasi online dan telemedicine untuk
membantu penegakan diagnose
 Resume Medis sebagai lampiran rujukan
pasien dan bisa digunakan sebagai lampiran
klaim elektronik
MANFAAT PENGGUNAAN TI PADA RUJUKAN PASIEN
(SISRUTE)
• Informasi medis pasien secara cepat dan lengkap dapat
diketahui sebelum pasien datang
• Perujuk bisa mengetahui tujuan RS sesuai kebutuhan
pasien
• Perujuk bisa dapat kepastian terhadap pasien yang akan
dirujuk
• Perencanaan alat medis dan SDM
• Perencanaan pengembangan RS
• Tracking ambulance sebagai monitoring pasien yang akan
datang
• Tracking ambulance sebagai bahan monitoring posisi
ambulance
• History tracking ambulance sebagai data dasar klaim
ambulance
Integrasi
RS ONLINE
Tempat
Tidur
Layanan
SDMK
Alkes, Sarana
& Prasarana
Integrasi ASPAK
Profile RS
Integrasi
SIRANAP
PEMANFAATAN TI UNTUK RUJUKAN
SISRUTE
• Rujukan
• Telemedicine
• Resume Medis
• Monitoring Rujukan
• Monitoring Ambulance
• Sumber Daya Rumah
Sakit
• Kontak SISRUTE
• Laporan & Dashboard
• Info Update
Pcare & HFIS
MENU SISRUTE
KENDALA SISRUTE DAN TELEMEDICINE
SDM
01
03
02
Peralatan Pendukung
Infrastruktur
Infrastruktur jaringan Komunikasi/data (internet) di daerah
masih terbatas dan tidak stabil terutama DTPK
Kurangnya SDM bidang Informasi (IT) untuk operasional
Sisrute maupun Telemedicine di Fasyankes
Beberapa perangkat alat kesehatan belum/tidak
kompatibel dengan system yang ada di sisrute dan
telemedicine
04
Pembiayaan / tarif layanan
TANTANGAN SISRUTE DAN TELEMEDICINE
 Komitmen Pemerintah Daerah
menyediakan/ Sewa jaringan
internet di fasyankes masih
rendah, terutama di puskesmas
 Kurangnya komitmen RS
Pengampu dan RS/Puskesmas
Diampu untuk menjalankan
telemedicine
 Kurangnya awareness tenaga
kesehatan terhadap manfaat
telemedicine
 Aspek legal dan standar
keamanan sistem aplikasi
TANTANGAN
2
RSUD
Raja
Musa
17
Puskesmas
Hutumuri
5
Puskesmas
Galang
RSUD
Dabo
8
Puskesmas
Sausapor
TeleEKG
TeleRadiologi
PUSKESMAS DAN RS AKTIF
579
RSUD
Raja
Tombolotutu
68
RSUD
Tarutung
41
Puskesmas
Debut
35
Puskesmas
Pamenang
21
Puskesmas
Oransbari
19
Puskesmas
Tada
18
RSUD
Eko
maulana
14
Puskesmas
Moro
9
Puskesmas
Long
Bawan
8
RSUD
Trikora
3
Puskesmas
Calabai
2
Puskesmas
Lakansai
44
Puskesmas
Semanggang
1
RSUD
Supiori
68
MONEV TELEMEDICINE DI FASYANKES
LAPORAN BULANAN TELEMEDICINE INDONESIA
www.temenin.kemkes.go.id
Periode Januari 2018 – 20 Juni 2019
PENGEMBANGAN SISRUTE
04
Antrian Pasien BPJS di
Pelayanan Rawat Jalan RS
- Tidak Dipublikasikannya
informasi :
1. Jadwal Praktek Dokter
2. Jadwal Buka Poliklinik di RS
3. Kuota Pasien
Penolakan Pasien di RS 1. Kamar Rawat Inap Penuh
2. Ketersediaan Alat
Kesehatan di RS
PERMASALAHAN PENYEBAB
LATAR BELAKANG
RS menyediakan informasi melalui media komunikasi
online mengenai:
SOLUSI
SISRUTE (Sistem Rujukan Terintegrasi) adalah media komunikasi
dan informasi yang menghubungkan data pasien dari tingkat
layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat
(horizontal maupun vertikal) dengan tujuan untuk mempermudah
dan mempercepat proses rujukan pasien.
SISRUTE dapat di akses oleh setiap fasyankes yang telah memiliki
username dan password.
https://sisrute.kemkes.go.id/
SISRUTE
tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien
SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI
(SISRUTE)
SISRUTE (Sistem Rujukan Terintegrasi) merupakan teknologi informasi berbasis internet yang dapat menghubungkan data
pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat (horizontal maupun vertikal) dengan
 Rujukan
 Rujuk balik
 Monitoring RD
 Ambulan
 Sumber daya Rumah Sakit (dokter,
alat medis, darah, ketersediaan
tempat tidur)
 Konsultasi
MENU SISRUTE
KOMUNIKASI PROSES RUJUKAN
4 KOMPONEN UTAMA
MERUJUK SISRUTE
1. Informasi Identitas Pasien
2. Informasi Sumber Daya Rumah
Sakit
3. Informasi Resume Medis Pasien
4. Komunikasi Proses Rujukan
(Riwayat Rujukan)
RIWAYAT RUJUKAN
1. Informasi riwayat rujukan
2. Informasi balik dari perujuk
3. Update info rujukan
4. Pembatalan rujukan
Pengembangan SISRUTE
Terintegrasi :
•RS ONLINE dan ASPAK (versi terbaru)
•E - Medical Record / E- Resume Medis
•SIRULI Kontes (Sitem Rujuk Balik
Komprehensif dan Terpadu)
•Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu
(NCC 119, Rujukan Pra Hospital)
•SIRANAP, SIRAJAL dan SIRS Online
•Telemedicine
•Tracking Ambulans
•Komunikasi Rujukan
•Integrasi dengan Dukcapil melalui single
ID (NIK)
Membangun Standar
Pelayanan Fasyankes :
-PPK I (Puskesmas, Klinik Pratama
dan dokter praktek mandiri),
-PPK II (Klinik Utama, RS Kelas C
dan Kelas D)
-PPK III (RS Kelas A dan Kelas B)
Sistem Rujukan Berbasis
Kompetensi
1. MEMPERBAIKI SISTEM RUJUKAN BERDASARKAN BASIS KOMPETENSI;
2. MENGINTEGRASIKANNYA LANGSUNG DENGAN SISTEM IT RUJUKAN (SISRUTE)
3. MENYIAPKAN PAYUNG HUKUM YANG TEPAT  “DRAFT REVISI PERMENKES NO 1 TH 2012”
JUKNIS DAN
APLIKASI IT
SISRUTE
PENGEMBANGAN
1 KEWENANGAN KLINIS
PPK I  FKTP
PPK II
PPK III
2 SUMBER DAYA MANUSIA
3 SARANA PENUNJANG DAN ALKES
4 Penunjang Diagnosa
5 Obat-obat
KOMPETENSI FASKES
Rujukan berbasis
Kompetensi
Penanganan
Penyakit
SISRUTE
+
Berbasis Kompetensi
Draft SK Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Tentang Panduan Rujukan Dan Rujuk Balik Di
Fasilitas Kesehatan Beserta Lampiran Daftar Kompetensi Penanganan Penyakit (Kewenangan
Klinis Berdasarkan Klasifikasi Kelas Rumah Sakit Rs Kelas A, Rs Kelas B, Rs Kelas C Dan Rs Kelas D)
Sudah Terkumpul Panduan
Rujukan Penanganan
Penyakit 680 Kasus (Kode
ICD X dan IX CM)
RUJUKAN BERBASIS KOMPETENSI
RUJUKAN BERBASIS KOMPETENSI
 Komunikasi antara fasyankes
sebelum menerima rujukan.
 Feedback dari Rumah Sakit
penerima rujukan terkait kesediaan
untuk menerima rujukan.
 Informasi kelengkapan sarana,
prasarana dan SDM yang
menangani (ruang perawatan, tim
medis dll).
GARIS BESAR PROSES RUJUKAN SISRUTE
Halaman Login
Halaman Home
HALAMAN “Manajemen User”
Menu ini digunakan untuk mengubah/mengupdate password user dan
mengubah/mengupdate data Rumah Sakit (Kode RS/No tlp/Alamat/email).
Informasi
Sumber Daya
Rumah Sakit
(SDM, ASPAK)
Informasi
Ketersediaan
Darah
Informasi
Ketersediaan
Tempat Tidur Monitoring
Ambulance
SISRUTE SEBAGAI ALAT INFORMASI PELAYANAN
KESEHATAN
Untuk pasien baru tinggal memasukkan No Rm
dan identitas demografi pasien, jika ada NIK
cukup mencari berdasarkan NIK  sudah
bridging dengen DUKCAPIL.Jika Pasien lama
Cukup memasukkan No RM
HALAMAN “Proses Rujukan”
Setelah klik Pilih maka dilakukan
proses rujukan, dengan mengisi tujuan
rumah sakit,transportasi jenis rujukan
dan alasan rujukan.
Proses selanjutnya mengisi resume medis pasien,
yaitu informasi terkait Diagnosa pasien, kondisi
umum pasien, hasil lab, hasil radiologi, terapi dan
tindakan medis yang telah diberikan.Untuk
mengisi tinggal ketik pada form yang disediakan
dan klik Simpan.
FORM RESUME MEDIS TERINTEGRASI
PENGEMBANGAN BERBASIS KOMPETENSI
Kriteria Rujukan
Nama RS Sesuai
dengan kriteria
rujukan
Informasi
Ketersediaan
tenaga medis RS
berdasarkan
sesuai
kompetensi
Informasi
Ketersediaan alat
kesehatan RS
berdasarkan
sesuai
kompetensi
Informasi
Ketersediaan
pelayanan RS
berdasarkan
sesuai
kompetensi
TELEMEDICINE DI SISRUTE
 Tampilan Dokter dan
Dokter Spesialis
 Tele Konsultasi/ Tele
conference (chat/Video)
 Tele Radiologi
 Tele USG
 Tele EKG
Pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan
medis jarak-jauh. Aplikasi telemedicine, menggunakan teknologi satelit
untuk menyiarkan konsultasi antara fasilitas-fasilitas kesehatan
menggunakan peralatan ”video conference”
INTEROPERABILITAS DENGAN SISTEM LAIN
APLIKASI TERINTEGRASI SISRUTE
Aplikasi data kapasitas dan ketersediaan setiap jenis
tempat tidur RS. http://yankes.kemkes.go.id/app/siranap/
SIRANAP
Aplikasi yang memuat informasi data profile RS, Layanan
dan SDM Rumah sakit. http://sirs.yankes.kemkes.go.id/fo/
RS ONLINE
Aplikasi yang memuat informasi Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan. http://aspak.net/aplikasi/
ASPAK
Aplikasi yang memuat informasi data profile PUSKESMAS
dan SDM Puskesmas. http://www.komdat.kemkes.go.id/
KOMDAT
FASYANKES SISRUTE : Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dll. Sumber https://sisrute.kemkes.go.id 1 Januari – 20 Juni 2019
SEBARAN USER SISRUTE
REKAPITULASI PENGGUNA SISRUTE PER
KELOMPOK
RS Umum
1.212
RS Khusus
179
Puskesmas
667
Balai &
Klinik
20
Dinas
Kesehatan
94
8
187
74
52
4
129
214
2
86
22
80
165
235
81
36
87
180
6 5 5
21
29
5
25
111
228
4
15
2
REKAPITULASI PENGGUNA SISRUTE PER PROVINSI
• Tidak semua fasyankes memiliki akses internet yang memadai
• Belum optimalnya sosialisasi di pemerintah daerah (dinkes)
• Masih adanya kesimpang-siuran dalam hal pemakaian sIstem rujukan online BPJS atau
SISRUTE
KELOMPOK USER JUMLAH
RSU 1294
RSB 25
RSIA 111
Balai 8
Klinik 13
PKM 675
RSK 62
RSGM 9
DInas Kota/Kab 67
Dinas Propinsi 27
Total 2991
USER SISRUTE PER PROVINSI
1439
675
384 344 338 323 316 287 250 247 216 214 213 189 182 173 137 132 131 131 105 101 87 84 84 60 50 43 34 33 30 26 4 2
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
JAWA
TIMUR
JAWA
BARAT
NUSA
TENGGARA
TIMUR
LAMPUNG
SUMATERA
BARAT
SUMATERA
UTARA
JAWA
TENGAH
RIAU
BANTEN
SULAWESI
SELATAN
KALIMANTAN
SELATAN
KALIMANTAN
TENGAH
BENGKULU
BALI
DKI
JAKARTA
MALUKU
SULAWESI
TENGAH
SUMATERA
SELATAN
JAMBI
NUSA
TENGGARA
BARAT
GORONTALO
MALUKU
UTARA
KEPULAUAN
BANGKA
BELITUNG
DI
YOGYAKARTA
KALIMANTAN
TIMUR
ACEH
KALIMANTAN
BARAT
SULAWESI
UTARA
PAPUA
KEPULAUAN
RIAU
PAPUA
BARAT
SULAWESI
TENGGARA
SULAWESI
BARAT
KALIMANTAN
UTARA
7.064 USER
Sumber https://sisrute.kemkes.go.id – 20 Juni 2019
USER SISRUTE
Sumber https://sisrute.kemkes.go.id – 20 Juni 2019
-
-
4
147
158
160
164
196
237
267
271
286
333
379
396
468
469
487
716
817
1,012
1,080
1,488
1,754
1,777
1,851
2,232
2,944
3,925
5,019
9,485
9,924
43,304
83,382
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
KALIMANTAN UTARA
PAPUA BARAT
LAMPUNG
KEPULAUAN RIAU
PAPUA
KALIMANTAN BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
KALIMANTAN SELATAN
MALUKU
ACEH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BALI
DI YOGYAKARTA
DKI JAKARTA
SUMATERA SELATAN
JAWA TIMUR
JAWA TENGAH
PASIEN MASUK MENGGUNAKAN SISRUTE
-
67
163
164
174
208
271
272
278
338
374
417
453
475
653
660
685
762
872
878
1,014
1,069
1,142
1,424
1,694
2,061
2,085
2,479
3,955
4,833
9,757
11,261
44,075
80,115
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
KALIMANTAN UTARA
MALUKU UTARA
JAMBI
KALIMANTAN TIMUR
DKI JAKARTA
KALIMANTAN SELATAN
LAMPUNG
KALIMANTAN BARAT
DI YOGYAKARTA
KALIMANTAN TENGAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JAWA BARAT
SUMATERA UTARA
SULAWESI BARAT
SUMATERA SELATAN
JAWA TIMUR
JAWA TENGAH
PASIEN KELUAR MENGGUNAKAN SISRUTE
RENCANA INTEGRASI SISRUTE- RUJUKAN ONLINE
(BPJS)
SISRUTE DIGUNAKAN DALAM PROSES RUJUKAN UTAMA
1. Informasi HFIS DAN PCARE jika dibutuhkan di Sistem Rujukan akan dibuat di
SISRUTE atau dilakukan Interoperabilitas data di HFIS dan PCARE ke SISRUTE
2. Identifikasi hal-hal lain yang dibutuhkan dalam proses Interoperabilitas
3. Disepakati Metode Interoperabilitas yang digunakan
4. Timeline Proses Interoperabilitas sampai dengan Implementasi
TAHAPAN INTEGRASI SISRUTE DENGAN RUJUKAN ONLINE BPJS
Brainstroorming rencana
integrasi
Inventarisir sistem antara
Kemenkes dan BPJS Kesehatan
Mapping Data
Uji Coba (Telah Terintegrasi)
FASKES TK.I
• Dokter bertindak
Rujuk Horizontal
Pcare
FASKES TK.II
vclaim
FASKES TK.III
Di Rujuk
D C B A
RUJUKAN ONLINE
SISRUTE
Rujuk
SEP
RS ONLINE
SIRANAP
1. RS yang paling
banyak
menggunakan
SISRUTE
2. Diagnosa yang
banyak dirujuk
dengan SISRUTE
3. Alasan Rujukan
yang terbanyak
4. Masalah yang
Muncul dalam
Operasional SISRUTE
5. Solusi dari
permasalahan yang
muncul
EVALUASI TAHUNAN SISRUTE
SYARAT IMPLEMENTASI SISRUTE
Leadership dan komitmen pimpinan serta internal staf RS
SIRS RS harus sudah punya dan siap diintegrasikan
TIM RS yang selalu siap 24 jam dengan level kompetensi
Punya rasa “SENSE OF CRISIS & SENSE OF BELONGING”
KUNCI SUKSES SISRUTE
78
v
PENUTUP
Digitalisasi di era 4.0 meningkatkan dan mendukung pengembangan
sistem kesehatan
01
Sistem rujukan yang berhasil guna memerlukan sistem pelayanan Pra
Hospital, Intra Hospital dan Inter Hospital yang baik
Pemanfaatan TI untuk rujukan pasien akan meningkatkan mutu
pelayanan
Perlu dukungan infrastruktur yang memadai dan regulasi yang kuat
02
03
04
Diperlukan layanan informasi kompetensi faskes agar system rujukan
era 4.0 dapat memenuhi kebutuhan pasien dengan mutu yang baik
05
www.yankes.kemkes.go.id www.facebook.com/ditjen.yankes @ditjenyankes
@ditjenyankes
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4- Jakarta Selatan
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to KESIAPAN FASKES TERHADAP PELAKSANAAN RUJUKAN_2019.pptx

Indikator Mutu Nasional Triwulan I 2019
Indikator Mutu Nasional Triwulan I 2019Indikator Mutu Nasional Triwulan I 2019
Indikator Mutu Nasional Triwulan I 2019Muhammad Ridwan
 
Telaah PMK 43 Tahun 2019 ttg Puskesmas.pptx
Telaah PMK 43 Tahun 2019 ttg Puskesmas.pptxTelaah PMK 43 Tahun 2019 ttg Puskesmas.pptx
Telaah PMK 43 Tahun 2019 ttg Puskesmas.pptxkomi21
 
Kebijakan akreditasi puskesmas
Kebijakan akreditasi puskesmasKebijakan akreditasi puskesmas
Kebijakan akreditasi puskesmasTaufikkamba
 
Kebijakan Akreditasi FKTP
Kebijakan Akreditasi FKTPKebijakan Akreditasi FKTP
Kebijakan Akreditasi FKTPTaufikkamba
 
Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdf
Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdfStandar_Akreditasi_Puskesmas.pdf
Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdfSatrioPanindito
 
Aceh_Puskesmas_Akreditasi.pdf
Aceh_Puskesmas_Akreditasi.pdfAceh_Puskesmas_Akreditasi.pdf
Aceh_Puskesmas_Akreditasi.pdfArmandoBimo
 
Update-Kebijakan-Akreditasi-Klinik
Update-Kebijakan-Akreditasi-KlinikUpdate-Kebijakan-Akreditasi-Klinik
Update-Kebijakan-Akreditasi-KlinikBrianRizky4
 
Indikator Mutu Nasional Tahun 2019
Indikator Mutu Nasional Tahun  2019Indikator Mutu Nasional Tahun  2019
Indikator Mutu Nasional Tahun 2019Muhammad Ridwan
 
FAQ PMK43_Feb2020.pdf.pdf
FAQ PMK43_Feb2020.pdf.pdfFAQ PMK43_Feb2020.pdf.pdf
FAQ PMK43_Feb2020.pdf.pdflinamairita
 
3 standar akreditasi puskesmas tanpa lampiran
3 standar akreditasi puskesmas tanpa lampiran3 standar akreditasi puskesmas tanpa lampiran
3 standar akreditasi puskesmas tanpa lampiranSanto Prang
 
standar akreditasi puskesmas
 standar akreditasi puskesmas  standar akreditasi puskesmas
standar akreditasi puskesmas IraIrianti1
 
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RS
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RSArah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RS
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RSditjenyankes
 
Indikator Mutu Nasional Triwulan VI 2019
Indikator Mutu Nasional Triwulan VI 2019Indikator Mutu Nasional Triwulan VI 2019
Indikator Mutu Nasional Triwulan VI 2019Muhammad Ridwan
 
Manajemen SDM 2023 Universitas Mks .pptx
Manajemen SDM 2023 Universitas Mks .pptxManajemen SDM 2023 Universitas Mks .pptx
Manajemen SDM 2023 Universitas Mks .pptxArly41
 
ppt arah kebijakan layanan unggulan.ppt
ppt arah kebijakan layanan unggulan.pptppt arah kebijakan layanan unggulan.ppt
ppt arah kebijakan layanan unggulan.pptadysetyawan2
 
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)Yabniel Lit Jingga
 
Asuransi Kesehatan Konvensional dan Managed Care-Saafirina Aulia Rahmi
Asuransi Kesehatan Konvensional dan Managed Care-Saafirina Aulia RahmiAsuransi Kesehatan Konvensional dan Managed Care-Saafirina Aulia Rahmi
Asuransi Kesehatan Konvensional dan Managed Care-Saafirina Aulia Rahmisafirinaauliarahmi1
 

Similar to KESIAPAN FASKES TERHADAP PELAKSANAAN RUJUKAN_2019.pptx (20)

Indikator Mutu Nasional Triwulan I 2019
Indikator Mutu Nasional Triwulan I 2019Indikator Mutu Nasional Triwulan I 2019
Indikator Mutu Nasional Triwulan I 2019
 
Telaah PMK 43 Tahun 2019 ttg Puskesmas.pptx
Telaah PMK 43 Tahun 2019 ttg Puskesmas.pptxTelaah PMK 43 Tahun 2019 ttg Puskesmas.pptx
Telaah PMK 43 Tahun 2019 ttg Puskesmas.pptx
 
Kebijakan akreditasi puskesmas
Kebijakan akreditasi puskesmasKebijakan akreditasi puskesmas
Kebijakan akreditasi puskesmas
 
Kebijakan Akreditasi FKTP
Kebijakan Akreditasi FKTPKebijakan Akreditasi FKTP
Kebijakan Akreditasi FKTP
 
KLINIK 360º.pptx
KLINIK 360º.pptxKLINIK 360º.pptx
KLINIK 360º.pptx
 
Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdf
Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdfStandar_Akreditasi_Puskesmas.pdf
Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdf
 
Aceh_Puskesmas_Akreditasi.pdf
Aceh_Puskesmas_Akreditasi.pdfAceh_Puskesmas_Akreditasi.pdf
Aceh_Puskesmas_Akreditasi.pdf
 
Update-Kebijakan-Akreditasi-Klinik
Update-Kebijakan-Akreditasi-KlinikUpdate-Kebijakan-Akreditasi-Klinik
Update-Kebijakan-Akreditasi-Klinik
 
Indikator Mutu Nasional Tahun 2019
Indikator Mutu Nasional Tahun  2019Indikator Mutu Nasional Tahun  2019
Indikator Mutu Nasional Tahun 2019
 
FAQ PMK43_Feb2020.pdf.pdf
FAQ PMK43_Feb2020.pdf.pdfFAQ PMK43_Feb2020.pdf.pdf
FAQ PMK43_Feb2020.pdf.pdf
 
3 standar akreditasi puskesmas tanpa lampiran
3 standar akreditasi puskesmas tanpa lampiran3 standar akreditasi puskesmas tanpa lampiran
3 standar akreditasi puskesmas tanpa lampiran
 
standar akreditasi puskesmas
 standar akreditasi puskesmas  standar akreditasi puskesmas
standar akreditasi puskesmas
 
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RS
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RSArah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RS
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RS
 
Indikator Mutu Nasional Triwulan VI 2019
Indikator Mutu Nasional Triwulan VI 2019Indikator Mutu Nasional Triwulan VI 2019
Indikator Mutu Nasional Triwulan VI 2019
 
Manajemen SDM 2023 Universitas Mks .pptx
Manajemen SDM 2023 Universitas Mks .pptxManajemen SDM 2023 Universitas Mks .pptx
Manajemen SDM 2023 Universitas Mks .pptx
 
Paparan akreditasi rs kota bandung
Paparan akreditasi rs kota bandungPaparan akreditasi rs kota bandung
Paparan akreditasi rs kota bandung
 
ppt arah kebijakan layanan unggulan.ppt
ppt arah kebijakan layanan unggulan.pptppt arah kebijakan layanan unggulan.ppt
ppt arah kebijakan layanan unggulan.ppt
 
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
 
yankes di remote area
yankes di remote areayankes di remote area
yankes di remote area
 
Asuransi Kesehatan Konvensional dan Managed Care-Saafirina Aulia Rahmi
Asuransi Kesehatan Konvensional dan Managed Care-Saafirina Aulia RahmiAsuransi Kesehatan Konvensional dan Managed Care-Saafirina Aulia Rahmi
Asuransi Kesehatan Konvensional dan Managed Care-Saafirina Aulia Rahmi
 

KESIAPAN FASKES TERHADAP PELAKSANAAN RUJUKAN_2019.pptx

  • 1. DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN KESIAPAN FASKES TERHADAP PELAKSANAAN RUJUKAN MELALUI JARINGAN KOMUNIKASI SPGDT KENDARI, 30 JULI 2019
  • 3. PELAYANAN KESEHATAN : HAK DASAR MANUSIA  MERUPAKAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT • Akses • Adil & merata • Mutu Good Health Care System: Population needs Accessable Affordable PATIENTS NEEDS Wajib disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
  • 4. AKSES DAN MUTU Jangkauan Pelayanan Kesehatan belum merata terutama di daerah DTPK Mutu pelayanan rujukan pasien belum baik Kelas RS tidak menggambarkan kompetensi yang sebenarnya Mutu pelayanan belum merata TANTANGAN PELAYANAN KESEHATAN 4
  • 5. ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN Regulasi Bidang Kesehatan  Memperbaiki Disparitas Terhadap Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan PENINGKATAN MUTU • AKREDITASI FASYANKES • PENGUKURAN MUTU YANKES PENINGKATAN AKSES • SARANA • PRASARANA • ALAT KESEHATAN • SISTEM PELAYANAN • SUMBER DAYA MANUSIA • PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN 5
  • 6. v KONDISI RUMAH SAKIT Rumah Sakit RUMAH SAKIT DI INDONESIA (BERDASARKAN KELAS) 2.824 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D dan D Pratama Belum ditetapkan 61 421 1458 817 67 19 33 45 50 91 119 141 525 565 1224 KEMENTERIAN LAIN KEMENKES POLRI BUMN PEMDA KOTA TNI PEMDA PROVINSI PEMDA KABUPATEN SWASTA NON PROFIT SWASTA Sumber: RS Online 19 Juni 2019 Sumber: RS Online 19 Juni 2019 6
  • 7. v STATUS AKREDITASI Data : RS Online, Web KARS, 2 Juli 2019 PERDANA 886 DASAR 121 MADYA 256 UTAMA 269 PARIPURNA 830 JUMLAH RS TERAKREDITASI 2362 JUMLAH RUMAH SAKIT 2825 TERAKREDITASI 2368 BELUM TERAKREDITASI 457 JCI 30 KARS INTERNASIONAL 6 ACHSI 1 JUMLAH 37 7
  • 8. Sumber: RS Online, 2019 Kesenjangan Kemampuan Layanan • Pembangunan 3 RS Vertikal Di Ambon Maluku, NTT, Dan Papua • Pembangunan Puskesmas Perbatasan Dan Tertinggal • Pembangunan RS Pratama Untuk Wilayah DTPK UPAYA PEMERATAAN WILAYAH BARAT WILAYAH TIMUR 8
  • 9. Foto: Fasilitas di RSWS Makassar Sumber : ASPAK, 2015-2018 Pemenuhan Sarana Prasarana Alkes (SPA) di Rumah Sakit 9
  • 10. Kesesuaian SPA Berdasarkan Wilayah 51 321 16 956 431 5 6 62 14 256 111 8 2 24 37 178 151 4 6 32 58 68 12 A B Blm Ditetapkan C D D PRATAMA A B Blm Ditetapkan C D D PRATAMA Barat Timur ≥60% <60 Sumber : ASPAK, 27 Mei 2019 WILAYAH BARAT WILAYAH TIMUR 10
  • 11. KEWAJIBAN Memberikan pelayanan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat miskin Melaksanakan fungsi sosial Menjaga standar mutu pelayanan RUMAH SAKIT (UU 44/2009) : Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat HAK Menerima imbalan jasa pelayanan 11
  • 12. KOMPETENSI FASKES Sarana Prasarana Alat Kesehatan Farmasi Sumber Daya Kesehatan Sistem Pelayanan dan sistem rujukan Mutu melalui akreditasi KOMPETENSI PROFESIONAL KOMPETENSI MANAJERIAL KEPEMIMPINAN KLINIS KEMAMPUAN TEKNIS MEDIS DISTRIBUSI AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN KOMPETENSI INTERPROFESIONAL KEMAMPUAN TEKNIS PROMOSI DAN PREVENSI DIPERLUKAN PENGUATAN FASKES UHC KONDISI YANG DIHARAPKAN 12 RS MEMBANGUN GOOD CORPORATE GOVERNANCE & GOOD CLINICAL GOVERNANCE STANDAR PELAYANAN KESEHATAN PMK 1438 TAHUN 2010
  • 13. MEMBANGUN STANDAR PELAYANAN PADA TIAP LEVEL FASKES  PRIMER, SEKUNDER DAN TERSIER • Standar fasilitas medik • Standar fas non medik • Standar SDM • Tarif • MUTU (Akreditasi) • PNPK • PPK • CP Input Output Proses EFISIENSI COST EFFECTIVENESS INDIKATOR MUTU PELAYANAN HTA MEMBANGUN STANDAR PELAYANAN • Angka pasien jatuh • Kepatuhan Clinical Pathway • Kecepatan mengatasi komplain, dll 13
  • 14. Sistem Pelayanan Klinis Asuhan Pasien / Patient Care QUALITY & SAFETY PASIEN Good Clinical Governance Good Hospital Governance Good Patient Care Sistem Manajemen Tata Kelola RS yang Baik Tata Kelola Klinis yang Baik Tata Kelola Asuhan Pasien yang Baik R U M A H S A K I T TATA KELOLA KLINIK DAN MANAJEMEN PARADIGMA BARU PELAYANAN KESEHATAN 14
  • 15. Berhadapan dengan risiko keuangan Sistem Rujukan Berjenjang KEPUASAN PASIEN DAN MUTU PELAYANAN MENINGKAT Kendali biaya Kendali Mutu Pembiayaan Tarif Ina CBGs dengan Prospective Payment PNPK dan SPO ( Clinical Pathway ) sebagai Arah Pelayanan  PMK 1438 / 2010 KENDALI BIAYA “TIDAK IDENTIK” DENGAN MUTU PELAYANAN SUBSTANDAR !!!! 15
  • 16. Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan Faskes • Penilaian Teknologi Kesehatan • Standar tarif • Pertimbangan Klinis • Monitoring Evaluasi • Kredensial faskes • Survei Kepuasan peserta • Pemantauan & pengawasan pemanfaatan • Pemenuhan Standar Mutu • Memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar • Pemantauan terhadap Luaran peserta • Efisiensi biaya Kendali Mutu Kendali Biaya dalam Program JKN Perpres 82/2018 16
  • 17. Apa yang harus dipersiapkan RS dalam menghadapi PERUBAHAN ? • Remunerasi • Pemetaan Kompetensi dan Rasio Tenaga • RS menghitungUnit Cost • Melakukan Analisa Utilisasi/Klaim •Akreditasi Tidak Hanya di atas Kertas •Teamwork klinsi & manajemen •Peningkatan Sistem Informasi •Budaya Anti Fraud • Clinical Pathway • Manajemen Rujukan • Penerapan Kendali Mutu dan Kendali Biaya ASPEK MANAJEMEN KLINIS ASPEK BUDAYA & ORGANISASI ASPEK MANAJEMEN SDM ASPEK MANAJEMEN KEUANGAN EFISIEN EFEKTIF 17
  • 19. SISTEM RUJUKAN YANG DIHARAPKAN PRA HOSPITAL Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) INTRA HOSPITAL Kompetensi INTER HOSPITAL Telemedicine RUJUK BALIK mempermudah akses pelayanan  menjadi lebih efektif Memenuhi dimensi mutu 19
  • 20. PENATAAN SISTEM RUJUKAN BERJENJANG BERBASIS KOMPETENSI KEWENANGAN FASYANKES RS Kelas A RS KELAS B, C, D FKTP RS di Wilayah Kab/Kota Berjenjang sesuai Ketersediaan Layanan yang dimiliki RS Khusus Ibu dan Anak RS Rujukan Nasional RS Rujukan Provinsi RS Rujukan Regional • Kewenangan Pelayanan (Severity Level) • SDM • Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan • Penunjang Diagnosa • Obat-Obat PENTING : • ASAS PORTABILITAS • KOMPETENSI FASYANKES • KOMUNIKASI RUJUKAN RUJUKAN BERBASIS KOMPETENSI PENANGANAN PENYAKIT 20
  • 21. 21 Kewenangan Klinis PPK I PPK II PPK III Bukan Hanya Ketersediaan Dokter Spesialis Rujukan Berbasis Kompetensi Penanganan Penyakit ORGANISASI PROFESI SISRUTE FKTP FKRTL Permenkes 56 Tahun 2014 • SDM • Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan • Penunjang Diagnosa • Obat-Obat Keberhasilan Rujukan banyak faktor yang dipertimbangkan dan sangat tergantung pada : a. Pemenuhan Kebutuhan Medis pasien yang sangat terkait dengan b. Kemudahan Akses (Waktu, Biaya dan Keterlambatan Layanan Kesehatan) c. Portabilitas (tidak dapat dibatasi dengan jarak/ geografis/ wilayah) d. Pengendalian Biaya BERBASIS KOMPETENSI FASKES ARAH PERUBAHAN
  • 22. PSC Kab/Kota Panggilan Darurat Pusat Komando Nasional / NCC PPK I • Puskesmas • KLINIK PRATAMA • PRAKTIK MANDIRI DOKTER • RS Kelas D Pratama TATA HUBUNGAN DAN SISTEM RUJUKAN 119 Sistem Rujukan Yankes SISRUTE • PPI • PPRA • Keselamatan pasien • Manajemen Mutu PPK II DAN PPK III 22
  • 23. ARAH KEBIJAKAN REVISI PERMENKES 001/2012 23 DEFINISI SISTEM RUJUKAN Sistem rujukan Yankes terintegrasi merupakan integrasi Yankes primer, sekunder dan tersier melalui suatu sistem rujukan Sistem Rujukan Yankes perorangan merupakan Pengaturan pelimpahan keseluruhan atau sebagian wewenang dan tanggung jawab Yankes secara timbal balik. Sistem rujukan Yankes perorangan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Kompetensi dan kebutuhan medis pasien.
  • 24. 1. Fasilitas Yankes harus memperhatikan kemampuan Yankes kepada pasien sesuai dengan Kompetensi. 2. Setiap Fasilitas Yankes memiliki Kompetensi sesuai dengan kemampuan pelayanan, kewenangan dokter dan tenaga kesehatan lain, bangunan, prasarana, dan perbekalan kesehatan yang mendukung Yankes  Revisi Permenkes Nomor 56 tahun 2014. 3. Dalam hal Kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien, fasilitas Yankes harus melakukan rujukan ke fasilitas Yankes yang sesuai. KETENTUAN SISTEM RUJUKAN 24
  • 25. Pengelolaan Rujukan Provinsi/Kabupaten/Kota  Dalam menata sistem rujukan Yankes, pemerintah provinsi/kabupaten/kota berwenang mengatur pengelolaan sistem rujukan provinsi/kabupaten/kota berbasis regionalisasi kewilayahan.  Pengaturan pengelolaan sistem rujukan harus: 1. menjamin efisiensi dan efektifitas Yankes; 2. kemudahan akses masyarakat terhadap upaya kesehatan; dan 3. terintegrasi dengan sistem rujukan regional.  Pengaturan pengelolaan sistem rujukan dilakukan dengan memperhatikan: 1. Pemetaan fasilitas Yankes berdasar kewilayahan (regionalisasi) 2. Jenjang kompetensi fasilitas Yankes 3. Rujukan lintas batas 25
  • 26. Pemetaan Sarana Kesehatan rumah sakit di Kab/Kota Menetapkan Regionalisasi dengan PerGub/ SK Gubernur Pembagian Peran - Peran Dinkes - Peran RS - Peran Pusat Penguatan fasyankes yang terpilih Penyusunan Pedoman PPK yang mengacu pada PNPK Penyusunan SPO Melakukan uji coba kewilayahan Mengadakan pembinaan bagi SDM Fasyankes Membangun Sistem Informasi rujukan (telemedicine, sisrute) Monitoring dan Evaluasi KONSEP REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN : • Kab/Kota dibagi dalam beberapa wilayah rujukan/region berdasarkan hasil mapping • Tingkat Kab/Kota harus mempunyai sistem rujukan, dan tingkat provinsi harus mempunyai regionalisasi sistem rujukan • Penetapan Pusat Rujukan Regional ditetapkan dengan Peraturan/ SK Gubernur, Bupati dan Walikota 10 LANGKAH REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN 26 PENGELOLAAN RUJUKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
  • 27. Primer (GK) Rujukan Sekunder Rujukan Tersier (tidak berlaku pada daerah dengan kondisi tertentu) Keterangan: RS Kabupaten/kota Puskesmas Klinik Dokter Praktik Mandiri 14 20 RS RUJUKAN REGIONAL RS RUJUKAN REGIONAL RS RUJUKAN REGIONAL PUSAT RUJUKAN PROVINSI RS RUJUKAN REGIONAL RS RUJUKAN NASIONAL 110 RS RUJUKAN REGIONAL Penerapan & Penataan Sistem Rujukan INTEGRASI PROGRAM SISRUTE 27
  • 28. Mengembangkan Regionalisasi Sistem Rujukan berjenjang Sesuai Kompetensi Fasilitas Kesehatan di Prov dan Kab/Kota Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Rujukan Meningkatkan Pemerataan akses Pelayanan Kesehatan Rujukan sampai ke DTPK Mempertahankan dan Meningkatkan Mutu dan Keselamatan Pasien Dimensi Mutu Effective safe People- centered Timely Equitable Integrated efficient TUJUAN REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN 28
  • 29. NO KRITERIA RS NASIONAL RS PROVINSI RS REGIONAL 1 Penetapan peraturan Menteri Kesehatan Gubernur Gubernur 2 Akses rujukan Rujukan lintas provinsi /mengampu sekurangnya 4 provinsi Rujukan lintas provinsi /mengampu sekurangnya 4 provinsi Rujukan lintas kabupaten /mengampu sekurangnya 4 kabupaten/ kota 3 Kelas RS A & RS Pendidikan A & RS Pendidikan B & RS PENDIDIKAN 4 Akreditasi Paripurna dan JCI Paripurna Miminal Utama 5 Transporta si Memiliki akses darat, udara dan air min. dari 4 Provinsi Memiliki akses darat, udara dan air min. dari kabupaten Akses dari 4 kabupaten 6 Sister Hospital Sister Hospital dengan RS top di LN Sister Hospital dg RS Rujukan Nasional / ASEAN / Kelas A lainnya Sister Hospital dg RS regional – kab/kota 7 Unggulan 2 layanan subspesialistik 1 layanan subspesialistik Layanan spesialistik Spesialistik Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan RS Rujukan Nasional Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan RS Rujukan Regional Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional KRITERIA RUMAH SAKIT RUJUKAN 29
  • 30. RS RUJUKAN NASIONAL RS RUJUKAN PROVINSI RS RUJUKAN REGIONAL • Menjadi rumah sakit rujukan nasional sebagai pengampu rujukan medik dari rumah sakit regional sesuai ketentuan yang berlaku; • Melakukan rujuk balik sesuai indikasi dan ketentuan yang berlaku; • Mengembangkan layanan unggulan subspesialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit; • Menyusun standar prosedur operasional rumah sakit dengan sistem rujukan dari rumah sakit regional jejaringnya; • Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, prasarana, alat, bahan, fasilitas dan sistem informasi yang mendukung pelayanan sebagai rumah sakit rujukan nasional sesuai standar; • Mengembangkan Health Technology Assesment/HTA khususnya penapisan teknologi tepat guna secara aktif di wilayah sekitarnya dengan mengutamakan produk dalam negeri termasuk menggunakan riset berbasis pelayanan; • Penguatanpenerapanhospital bylaws/peraturan internal rumahsakit yang menjadi landasan transparansi, akuntabilitas, etikadan hukum kesehatan di rumah sakit • Menjadi RS Rujukan sebagai pengampu rujukan medik dan transfer knowledge dari rumah sakit dibawahnya sesuai ketentuan yang berlaku • Menjalin kerja sama dengan rumah sakit rujukan nasional dan/atau antar rumah sakit rujukan terutama dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasional pelayanan unggulan sesuai kriteria yang ditetapkan • Mengembangkan layanan unggulan minimal 1 subspesialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit serta analisa setempat untuk rumah sakit rujukan provinsi • Mengembangkan sarana , prasarana dan peralatan penguatan sebagai rumah sakit rujukan dengan prioritas penguatan IGD , IBS, ICU, ICCU, NICU, PICU dan tempat tidur kelas III serta layanan ambulans untuk penguatan SPGDT • Menjadi rumah sakit rujukan regional sebagai pengampu rujukan medik dari rumah sakit kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku; • Melakukan rujuk balik sesuai indikasi dan ketentuan yang berlaku; • Mengembangkan layanan unggulan spesialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit; • Menyusun standar prosedur operasional rumah sakit dengan sistem rujukan yang merupakan kolaborasi dari jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten/kota; • Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, prasarana, alat, bahan, fasilitas dan sistem informasi yang mendukung pelayanan sebagai rumah sakit rujukan regional sesuai standar; • Merupakan jejaring penerapan Health Technology Assesment/HTA khususnya penapisan teknologi tepat guna secara aktif di wilayah sekitarnya dengan mengutamakan produk dalam negeri termasuk menggunakan riset berbasis pelayanan; • Penguatan penerapan hospital bylaws/peraturan internal rumah sakit yang menjadi landasan transparansi, akuntabilitas, etika dan hukum kesehatan di rumah sakit TUGAS RUMAH SAKIT RUJUKAN 30
  • 31. Kompetensi Pelayanan PENGEMBANGAN KOMPETENSI PELAYANAN DI RS RUJUKAN RUJUKAN NASIONAL KOMPETENSI TAMBAHAN / UNGGULAN (KATASTROPIK, INFEKSI) KOMPETENSI TAMBAHAN / UNGGULAN (Perlu Kesepakatan dan Regulasi) RUJUKAN PROVINSI RUJUKAN REGIONAL No Kompetensi Pengampu 1 TRANSPLANTASI GINJAL RSCM 2 BEDAH JANTUNG TERBUKA RSJP HK 3 EMERGING/ RE-EMERGING DISEASES RSPI/Persahabatan 4 RADIOTERAPI / KED NUKLIR RSK Dharmais 5 TRAUMA RSWS/Fatmawati 31
  • 32. 32 RS RUJUKAN UNTUK MENGISI SURVEY ONLINE : www.manajemenrumahsakit.net//monevrs LAYANAN UNGGULAN RUMAH SAKIT 32
  • 33. EVALUASI RS RUJUKAN • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 390 dan 391 tahun 2014 dan Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0363/2015 • 14 RS Rujukan Nasional, 20 RS Rujukan Provinsi dan 110 RS Rujukan Regional • Diberikan waktu 5 tahun (s/d Oktober 2019) untuk memenuhi kriteria dan tugas sebagai Rumah Sakit Rujukan • Kementerian Kesehatan melakukan peninjauan terhadap pemenuhan kriteria tersebut melalui : 1. Pengisian instrument dapat dilakukan secara manual (untuk daerah tidak ada akses internet) atau online. 2. Survey online melalui link : manajemenrumahsakit.net/monevrs 3. Perlu Peran Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten dan Kota dalam melakukan monev terhadap instrument RS Rujukan 4. Dead line 31 juli 2019 RS Rujukan di Prov Sulawesi Tenggara : 1 RS Rujukan Propinsi dan 2 RS Rujukan Regional 33
  • 34. INFORMASI DALAM PROSES PENGISIAN SURVEY ONLINE • Dalam pengisian RS harus login dengan username dan password melalui link : manajemenrumahsakit.net/monevrs • Terdapat 7 instrumen (A s/d G) yang harus diisi • Tujuan : 1. Monitoring dan evaluasi RS Rujukan 2. Pemetaan layanan unggulan RS Rujukan 3. Perbaikan template website RS Rujukan 4. Webinar RS rujukan dalam rangka transfer knowledge  Sebagai Sistem informasi RS Rujukan yang dapat diakses masyarakat • Dr. Sudi : 082328201695 dr. Ira Melati 081280850826 • Pak Atuk : 087738683304 dr. Ria Aprianti 087882354634 34
  • 36. Sumber: WHO Symposium FUTURE OF DIGITAL HEALTH SYSTEMS SISTEM KESEHATAN DI ERA DIGITAL PengobatanPencegahan PeranTenagaMedisdalam SistemKesehatanDigital Digitalisasimemungkinan tenagaprofesionalpunya lebihbanyakwaktuuntuk meningkatkankompetensi Sistem kesehatan digital dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan 2 3 4 5 SistemKesehatanakan responsif Danberkelanjutan 1 36
  • 37. v RS ONLINE Permenkes Nomor 1171 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit REGULASI DUKUNGAN PEMANFAATAN TI ASPAK Permenkes Nomor 31 tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan REKAM MEDIK ELEKTRONIK Permenkes Nomor 269 tahun 2008 (sedang dalam proses revisi di Biro Hukor) SISRUTE Surat Dirjen Pelayanan Kesehatan RI Kemenkes tentang Implementasi SISRUTE ; Revisi Permenkes Nomor 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan TELEMEDICINE (Proses harmonisasi di MENKUMHAM) 37
  • 38. RS Online dan SIRS SI PUSKESMAS ASPAK SI AKREDITASI E-REPORTING RUMAH SAKIT PUSKESMAS KLINIK LABKES PSC FASYANKES AINNYA E-REGISTRASI SISRUTE TELEMEDICINE PENDAFTARAN ONLINE SISTEM INFORMASI PELAYANAN KESEHATAN SIMRS SIMPUS SIM KLINIK SILK SISTEM INFORMASI FASYANKES ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM YANKES ROBOTIC E-LAB E-RADIOLOGI E-PATOLOGI PBE E-Renstra E-PLANNING PEMANFAATAN TI DI SEKTOR KESEHATAN 38
  • 39. SEKARANG KEDEPAN  Konsultasi online dan telemedicine untuk membantu penegakan diagnose  Resume Medis sebagai lampiran rujukan pasien dan bisa digunakan sebagai lampiran klaim elektronik MANFAAT PENGGUNAAN TI PADA RUJUKAN PASIEN (SISRUTE) • Informasi medis pasien secara cepat dan lengkap dapat diketahui sebelum pasien datang • Perujuk bisa mengetahui tujuan RS sesuai kebutuhan pasien • Perujuk bisa dapat kepastian terhadap pasien yang akan dirujuk • Perencanaan alat medis dan SDM • Perencanaan pengembangan RS • Tracking ambulance sebagai monitoring pasien yang akan datang • Tracking ambulance sebagai bahan monitoring posisi ambulance • History tracking ambulance sebagai data dasar klaim ambulance
  • 40. Integrasi RS ONLINE Tempat Tidur Layanan SDMK Alkes, Sarana & Prasarana Integrasi ASPAK Profile RS Integrasi SIRANAP PEMANFAATAN TI UNTUK RUJUKAN SISRUTE • Rujukan • Telemedicine • Resume Medis • Monitoring Rujukan • Monitoring Ambulance • Sumber Daya Rumah Sakit • Kontak SISRUTE • Laporan & Dashboard • Info Update Pcare & HFIS MENU SISRUTE
  • 41. KENDALA SISRUTE DAN TELEMEDICINE SDM 01 03 02 Peralatan Pendukung Infrastruktur Infrastruktur jaringan Komunikasi/data (internet) di daerah masih terbatas dan tidak stabil terutama DTPK Kurangnya SDM bidang Informasi (IT) untuk operasional Sisrute maupun Telemedicine di Fasyankes Beberapa perangkat alat kesehatan belum/tidak kompatibel dengan system yang ada di sisrute dan telemedicine 04 Pembiayaan / tarif layanan
  • 42. TANTANGAN SISRUTE DAN TELEMEDICINE  Komitmen Pemerintah Daerah menyediakan/ Sewa jaringan internet di fasyankes masih rendah, terutama di puskesmas  Kurangnya komitmen RS Pengampu dan RS/Puskesmas Diampu untuk menjalankan telemedicine  Kurangnya awareness tenaga kesehatan terhadap manfaat telemedicine  Aspek legal dan standar keamanan sistem aplikasi TANTANGAN 2 RSUD Raja Musa 17 Puskesmas Hutumuri 5 Puskesmas Galang RSUD Dabo 8 Puskesmas Sausapor TeleEKG TeleRadiologi PUSKESMAS DAN RS AKTIF 579 RSUD Raja Tombolotutu 68 RSUD Tarutung 41 Puskesmas Debut 35 Puskesmas Pamenang 21 Puskesmas Oransbari 19 Puskesmas Tada 18 RSUD Eko maulana 14 Puskesmas Moro 9 Puskesmas Long Bawan 8 RSUD Trikora 3 Puskesmas Calabai 2 Puskesmas Lakansai 44 Puskesmas Semanggang 1 RSUD Supiori 68 MONEV TELEMEDICINE DI FASYANKES LAPORAN BULANAN TELEMEDICINE INDONESIA www.temenin.kemkes.go.id Periode Januari 2018 – 20 Juni 2019
  • 44. Antrian Pasien BPJS di Pelayanan Rawat Jalan RS - Tidak Dipublikasikannya informasi : 1. Jadwal Praktek Dokter 2. Jadwal Buka Poliklinik di RS 3. Kuota Pasien Penolakan Pasien di RS 1. Kamar Rawat Inap Penuh 2. Ketersediaan Alat Kesehatan di RS PERMASALAHAN PENYEBAB LATAR BELAKANG
  • 45. RS menyediakan informasi melalui media komunikasi online mengenai: SOLUSI
  • 46. SISRUTE (Sistem Rujukan Terintegrasi) adalah media komunikasi dan informasi yang menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat (horizontal maupun vertikal) dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien. SISRUTE dapat di akses oleh setiap fasyankes yang telah memiliki username dan password. https://sisrute.kemkes.go.id/ SISRUTE
  • 47. tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI (SISRUTE) SISRUTE (Sistem Rujukan Terintegrasi) merupakan teknologi informasi berbasis internet yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat (horizontal maupun vertikal) dengan
  • 48.  Rujukan  Rujuk balik  Monitoring RD  Ambulan  Sumber daya Rumah Sakit (dokter, alat medis, darah, ketersediaan tempat tidur)  Konsultasi MENU SISRUTE
  • 49. KOMUNIKASI PROSES RUJUKAN 4 KOMPONEN UTAMA MERUJUK SISRUTE 1. Informasi Identitas Pasien 2. Informasi Sumber Daya Rumah Sakit 3. Informasi Resume Medis Pasien 4. Komunikasi Proses Rujukan (Riwayat Rujukan) RIWAYAT RUJUKAN 1. Informasi riwayat rujukan 2. Informasi balik dari perujuk 3. Update info rujukan 4. Pembatalan rujukan
  • 50. Pengembangan SISRUTE Terintegrasi : •RS ONLINE dan ASPAK (versi terbaru) •E - Medical Record / E- Resume Medis •SIRULI Kontes (Sitem Rujuk Balik Komprehensif dan Terpadu) •Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (NCC 119, Rujukan Pra Hospital) •SIRANAP, SIRAJAL dan SIRS Online •Telemedicine •Tracking Ambulans •Komunikasi Rujukan •Integrasi dengan Dukcapil melalui single ID (NIK) Membangun Standar Pelayanan Fasyankes : -PPK I (Puskesmas, Klinik Pratama dan dokter praktek mandiri), -PPK II (Klinik Utama, RS Kelas C dan Kelas D) -PPK III (RS Kelas A dan Kelas B)
  • 51. Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi 1. MEMPERBAIKI SISTEM RUJUKAN BERDASARKAN BASIS KOMPETENSI; 2. MENGINTEGRASIKANNYA LANGSUNG DENGAN SISTEM IT RUJUKAN (SISRUTE) 3. MENYIAPKAN PAYUNG HUKUM YANG TEPAT  “DRAFT REVISI PERMENKES NO 1 TH 2012” JUKNIS DAN APLIKASI IT SISRUTE PENGEMBANGAN 1 KEWENANGAN KLINIS PPK I  FKTP PPK II PPK III 2 SUMBER DAYA MANUSIA 3 SARANA PENUNJANG DAN ALKES 4 Penunjang Diagnosa 5 Obat-obat KOMPETENSI FASKES Rujukan berbasis Kompetensi Penanganan Penyakit SISRUTE + Berbasis Kompetensi
  • 52. Draft SK Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Tentang Panduan Rujukan Dan Rujuk Balik Di Fasilitas Kesehatan Beserta Lampiran Daftar Kompetensi Penanganan Penyakit (Kewenangan Klinis Berdasarkan Klasifikasi Kelas Rumah Sakit Rs Kelas A, Rs Kelas B, Rs Kelas C Dan Rs Kelas D) Sudah Terkumpul Panduan Rujukan Penanganan Penyakit 680 Kasus (Kode ICD X dan IX CM)
  • 55.  Komunikasi antara fasyankes sebelum menerima rujukan.  Feedback dari Rumah Sakit penerima rujukan terkait kesediaan untuk menerima rujukan.  Informasi kelengkapan sarana, prasarana dan SDM yang menangani (ruang perawatan, tim medis dll). GARIS BESAR PROSES RUJUKAN SISRUTE
  • 56.
  • 57. Halaman Login Halaman Home HALAMAN “Manajemen User” Menu ini digunakan untuk mengubah/mengupdate password user dan mengubah/mengupdate data Rumah Sakit (Kode RS/No tlp/Alamat/email).
  • 58. Informasi Sumber Daya Rumah Sakit (SDM, ASPAK) Informasi Ketersediaan Darah Informasi Ketersediaan Tempat Tidur Monitoring Ambulance SISRUTE SEBAGAI ALAT INFORMASI PELAYANAN KESEHATAN
  • 59. Untuk pasien baru tinggal memasukkan No Rm dan identitas demografi pasien, jika ada NIK cukup mencari berdasarkan NIK  sudah bridging dengen DUKCAPIL.Jika Pasien lama Cukup memasukkan No RM HALAMAN “Proses Rujukan” Setelah klik Pilih maka dilakukan proses rujukan, dengan mengisi tujuan rumah sakit,transportasi jenis rujukan dan alasan rujukan. Proses selanjutnya mengisi resume medis pasien, yaitu informasi terkait Diagnosa pasien, kondisi umum pasien, hasil lab, hasil radiologi, terapi dan tindakan medis yang telah diberikan.Untuk mengisi tinggal ketik pada form yang disediakan dan klik Simpan.
  • 60. FORM RESUME MEDIS TERINTEGRASI
  • 61. PENGEMBANGAN BERBASIS KOMPETENSI Kriteria Rujukan Nama RS Sesuai dengan kriteria rujukan Informasi Ketersediaan tenaga medis RS berdasarkan sesuai kompetensi Informasi Ketersediaan alat kesehatan RS berdasarkan sesuai kompetensi Informasi Ketersediaan pelayanan RS berdasarkan sesuai kompetensi
  • 62. TELEMEDICINE DI SISRUTE  Tampilan Dokter dan Dokter Spesialis  Tele Konsultasi/ Tele conference (chat/Video)  Tele Radiologi  Tele USG  Tele EKG Pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak-jauh. Aplikasi telemedicine, menggunakan teknologi satelit untuk menyiarkan konsultasi antara fasilitas-fasilitas kesehatan menggunakan peralatan ”video conference”
  • 64. APLIKASI TERINTEGRASI SISRUTE Aplikasi data kapasitas dan ketersediaan setiap jenis tempat tidur RS. http://yankes.kemkes.go.id/app/siranap/ SIRANAP Aplikasi yang memuat informasi data profile RS, Layanan dan SDM Rumah sakit. http://sirs.yankes.kemkes.go.id/fo/ RS ONLINE Aplikasi yang memuat informasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan. http://aspak.net/aplikasi/ ASPAK Aplikasi yang memuat informasi data profile PUSKESMAS dan SDM Puskesmas. http://www.komdat.kemkes.go.id/ KOMDAT
  • 65. FASYANKES SISRUTE : Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dll. Sumber https://sisrute.kemkes.go.id 1 Januari – 20 Juni 2019 SEBARAN USER SISRUTE
  • 66. REKAPITULASI PENGGUNA SISRUTE PER KELOMPOK RS Umum 1.212 RS Khusus 179 Puskesmas 667 Balai & Klinik 20 Dinas Kesehatan 94 8 187 74 52 4 129 214 2 86 22 80 165 235 81 36 87 180 6 5 5 21 29 5 25 111 228 4 15 2 REKAPITULASI PENGGUNA SISRUTE PER PROVINSI • Tidak semua fasyankes memiliki akses internet yang memadai • Belum optimalnya sosialisasi di pemerintah daerah (dinkes) • Masih adanya kesimpang-siuran dalam hal pemakaian sIstem rujukan online BPJS atau SISRUTE KELOMPOK USER JUMLAH RSU 1294 RSB 25 RSIA 111 Balai 8 Klinik 13 PKM 675 RSK 62 RSGM 9 DInas Kota/Kab 67 Dinas Propinsi 27 Total 2991
  • 67. USER SISRUTE PER PROVINSI 1439 675 384 344 338 323 316 287 250 247 216 214 213 189 182 173 137 132 131 131 105 101 87 84 84 60 50 43 34 33 30 26 4 2 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 JAWA TIMUR JAWA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR LAMPUNG SUMATERA BARAT SUMATERA UTARA JAWA TENGAH RIAU BANTEN SULAWESI SELATAN KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH BENGKULU BALI DKI JAKARTA MALUKU SULAWESI TENGAH SUMATERA SELATAN JAMBI NUSA TENGGARA BARAT GORONTALO MALUKU UTARA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI YOGYAKARTA KALIMANTAN TIMUR ACEH KALIMANTAN BARAT SULAWESI UTARA PAPUA KEPULAUAN RIAU PAPUA BARAT SULAWESI TENGGARA SULAWESI BARAT KALIMANTAN UTARA 7.064 USER Sumber https://sisrute.kemkes.go.id – 20 Juni 2019
  • 68. USER SISRUTE Sumber https://sisrute.kemkes.go.id – 20 Juni 2019 - - 4 147 158 160 164 196 237 267 271 286 333 379 396 468 469 487 716 817 1,012 1,080 1,488 1,754 1,777 1,851 2,232 2,944 3,925 5,019 9,485 9,924 43,304 83,382 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 KALIMANTAN UTARA PAPUA BARAT LAMPUNG KEPULAUAN RIAU PAPUA KALIMANTAN BARAT NUSA TENGGARA BARAT KALIMANTAN SELATAN MALUKU ACEH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BALI DI YOGYAKARTA DKI JAKARTA SUMATERA SELATAN JAWA TIMUR JAWA TENGAH PASIEN MASUK MENGGUNAKAN SISRUTE - 67 163 164 174 208 271 272 278 338 374 417 453 475 653 660 685 762 872 878 1,014 1,069 1,142 1,424 1,694 2,061 2,085 2,479 3,955 4,833 9,757 11,261 44,075 80,115 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 KALIMANTAN UTARA MALUKU UTARA JAMBI KALIMANTAN TIMUR DKI JAKARTA KALIMANTAN SELATAN LAMPUNG KALIMANTAN BARAT DI YOGYAKARTA KALIMANTAN TENGAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG JAWA BARAT SUMATERA UTARA SULAWESI BARAT SUMATERA SELATAN JAWA TIMUR JAWA TENGAH PASIEN KELUAR MENGGUNAKAN SISRUTE
  • 69. RENCANA INTEGRASI SISRUTE- RUJUKAN ONLINE (BPJS) SISRUTE DIGUNAKAN DALAM PROSES RUJUKAN UTAMA 1. Informasi HFIS DAN PCARE jika dibutuhkan di Sistem Rujukan akan dibuat di SISRUTE atau dilakukan Interoperabilitas data di HFIS dan PCARE ke SISRUTE 2. Identifikasi hal-hal lain yang dibutuhkan dalam proses Interoperabilitas 3. Disepakati Metode Interoperabilitas yang digunakan 4. Timeline Proses Interoperabilitas sampai dengan Implementasi
  • 70. TAHAPAN INTEGRASI SISRUTE DENGAN RUJUKAN ONLINE BPJS Brainstroorming rencana integrasi Inventarisir sistem antara Kemenkes dan BPJS Kesehatan Mapping Data Uji Coba (Telah Terintegrasi)
  • 71. FASKES TK.I • Dokter bertindak Rujuk Horizontal Pcare FASKES TK.II vclaim FASKES TK.III Di Rujuk D C B A RUJUKAN ONLINE SISRUTE Rujuk SEP RS ONLINE SIRANAP
  • 72. 1. RS yang paling banyak menggunakan SISRUTE 2. Diagnosa yang banyak dirujuk dengan SISRUTE 3. Alasan Rujukan yang terbanyak 4. Masalah yang Muncul dalam Operasional SISRUTE 5. Solusi dari permasalahan yang muncul EVALUASI TAHUNAN SISRUTE
  • 73.
  • 74.
  • 75.
  • 76.
  • 77.
  • 78. SYARAT IMPLEMENTASI SISRUTE Leadership dan komitmen pimpinan serta internal staf RS SIRS RS harus sudah punya dan siap diintegrasikan TIM RS yang selalu siap 24 jam dengan level kompetensi Punya rasa “SENSE OF CRISIS & SENSE OF BELONGING” KUNCI SUKSES SISRUTE 78
  • 79. v PENUTUP Digitalisasi di era 4.0 meningkatkan dan mendukung pengembangan sistem kesehatan 01 Sistem rujukan yang berhasil guna memerlukan sistem pelayanan Pra Hospital, Intra Hospital dan Inter Hospital yang baik Pemanfaatan TI untuk rujukan pasien akan meningkatkan mutu pelayanan Perlu dukungan infrastruktur yang memadai dan regulasi yang kuat 02 03 04 Diperlukan layanan informasi kompetensi faskes agar system rujukan era 4.0 dapat memenuhi kebutuhan pasien dengan mutu yang baik 05
  • 80. www.yankes.kemkes.go.id www.facebook.com/ditjen.yankes @ditjenyankes @ditjenyankes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4- Jakarta Selatan TERIMA KASIH