Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat atau kurang: Beberapa kutipan penting dalam draf Sisdiknas tahun 2022 menyinggung soal penghapusan UU Guru dan Dosen serta tidak adanya pendidikan gratis. Nadiem Makarim juga dikritik karena dianggap kurang melibatkan para ahli dalam penyusunan kebijakan pendidikan dan RUU Sisdiknas. Gaji dan tunjangan PPPK menjadi permasalahan yang d

1. BEBERAPA KUTIPAN PENTING DALAM DRAF SISDISNAS
TAHUN 2022
1. RUU Sisdiknas telah melecehkan profesi Guru dan Dosen, krn UU Guru dan Dosen
dihapuskan dan Guru/Dosen negeri masuk dalam UU ASN dan Swasta masuk ke UU
Ketenagakerjaan. Dengan berlakunya UU sisdiknas yang baru Guru dan Dosen bukan lagi
profesi tapi sdh menjadi Karyawan untuk ASN dan Buruh /Pekerja untuk
Ketenagakerjaan. Artinya tidak perlu lagi ada BKD karena semua upah tergantung
hubungan kerja antara majikan dan buruh. Nadiem benar2 sebagai pengkhianat bagi Guru /
Dosen
2. Dalam RUU Sisdiknas yang akan disahkan, tidak ada lagi Pendidikan Gratis anak2 kita,
ini melawan konstitusi.
3. Nadiem tdk menghargai sama sekali peran swasta selama ini, penerimaan siswa dan
mahasiwa yang berjilid jilid, menutup ruang bagi swasta untuk terus melanjutkan kiprahnya
mengabdi untuk negeri.
KEMENTERIAN :
Adanya Tim Kerja Dalam Kementeriaan Yang Disebut 'Tim Bayangan'
Tim ini beranggotakan sekitar 400 orang dan terdiri atas tiga tim, yaitu :
a. Tim Product Manager
b. Tim software Engineer
c. Tim Data Scienties
Tim ini bekerja sebagai Vendor.

2. PIKIRAN RAKYAT - Pakar pendidikan Nasional, Ki Darmaningtyas
menyebut Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan terburuk yang pernah ada.
Bukan tanpa alasan, 'julukan' itu diberikan kepada sang Mendikbudristek karena apa
yang dilakukannya selama ini sebagai orang nomor satu di dunia pendidikan Tanah
Air.
"Tidak tahu pendidikan dan tidak mau mencari masukan dari orang-orang yang tahu
tentang pendidikan, sehingga dalam banyak kesempatan saya bilang saat ini kita
memiliki menteri pendidikan yang terburuk sepanjang masa," kata Ki
Darmaningtyas.
"Bukan hanya dari 15 orang yang pernah saya jumpai, tapi sepanjang masa sejak
kemerdekaan," ujarnya menambahkan.
Ki Darmaningtyas pun menegaskan bahwa apa yang disampaikannya itu adalah hal
yang serius.
"Serius, artinya ini akan direkam dan diviralkan. Pertama, kalau kita bandingkan
yang lain-lain, tata kelolanya tertutup. Contohlah, banyakkan melakukan klarifikasi
kebijakan," ucapnya.
"Dulu yang ramai-ramai soal organisasi penggerak, prosesnya itu bener, riil, dulu itu
Sampoerna sama Tanoto itu masuk tapi ketika diprotes rame-rame kemudian
diklarifikasi 'Oh mereka akan menggunakan dananya sendiri'," ujarnya.
"Lalu ada kebijakan misalnya dulu rencana mau menghapus pendidikan agama,
setelah diprotes rame-rame diklarifikasi 'Enggak ada wacana
itu', pendidikan sejarah, pendidikan Pancasila, kan gitu toh," tutur Ki
Darmaningtyas menambahkan.

3. Menurutnya, berbagai klarifikasi yang dilakukan Kemendikbudristek berakar dari
terlalu tertutupnya Nadiem Makarim cs terkait program yang tengah dibuat.
"Nah kenapa gitu? karena kebijakannya itu enggak pernah dicoba di-share kepada
orang-orang yang tahu, terus dimintai pendapat," kata Ki Darmaningtyas.
"Sejauh ini saya dan teman-teman saya enggak pernah (dimintai pendapat),"
ucapnya menambahkan.
Meski begitu, Ki Darmaningtyas mengaku tidak pernah mencoba berbicara
dengan Nadiem Makarim terkait polemik di Kementerian tersebut.
"Saya merasa gak perlu, untuk apa? Kalau mereka merasa perlu kan ada forum,
Balitbang Itu kan bisa menjadi forum," tuturnya.
"Kan sudah saya katakan, saya kan sudah mengalami 15 menteri selama 40 tahun,"
ucap Ki Darmaningtyas menambahkan.
Bahkan, dia mengatakan selain dirinya sudah ada banyak pakar hingga petinggi
Universitas yang memiliki keluhan serupa terkait Nadiem Makarim.
"Ya ada, banyak, jadi saya kira itu contohlah misalnya sekarang guru penggerak, apa
sih bedanya dengan guru inti zaman dulu? nggak ada bedanya," ucap Ki
Darmaningtyas.
"Dan justru, apa misalnya sekarang sekolah penggerak, apa sih bedanya dengan
RSBI (Rintisan sekolah bertaraf internasional) yang kami uji materi di MK? enggak
ada," tuturnya menambahkan.
Akan tetapi, bagi para pihak yang sudah berkecimpung puluhan tahun di
dunia pendidikan, apa yang dilakukan Nadiem Makarim justru dinilai menyedihkan.

4. "Jadi jargon-jargonnya bagus, bagi yang enggak intense
mendalami pendidikan pasti akan bilang begini (2 jempol) tapi bagi kita yang
katakanlah saya pribadi 40 tahun Intens di pendidikan, saya sedih karena misalnya
contoh ajalah di Kemendikbud itu kan punya Balai Diklat, dulu namanya P4TK,"
kata Ki Darmaningtyas.
"Sekarang diubah menjadi balai pelatihan guru penggerak, loh kalau P4TK itu untuk
semua tapi kalau dinamakan Balai Besar untuk pelatihan Guru Penggerak, kan
berarti hanya untuk guru penggerak," ujarnya.
"Nah ini kan bertentangan dengan pasal 4 undang-undang sisdiknas soal
prinsip pendidikan yang non-diskriminatif, gimana?," ucapnya menambahkan.
Selain berbagai program yang dijalankan, Nadiem Makarim juga disebut Menteri
Pendidikan terburuk karena adanya RUU Sisdiknas.
"Terus yang terakhir adalah RUU Sisdiknas, sudah disosialisasikan ke komunitas
tertentu, udah di-share, ketika kita protes rame-rame mereka menjelaskan 'Oh
tahapan penyusunan itu ada perencanaan, ada gini-gini' loh ini sudah disosialisasikan
kok mengeles ke kita-kita ini baru tahap perencanaan, jadi belum melibatkan
stakeholder," tutur Ki Darmaningtyas.
"Padahal kita tahu siapa yang diundang, dan di naskah RUU itu ditulisi 'rahasia,
tidak untuk publik' loh RUU kok ditulisi begitu?," ucapnya menambahkan,
dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, Rabu,
28 September 2022.***

5. Nadiem Makarim Diprotes Soal Gaji dan Tunjangan
PPPK, Anggota DPR: Anda Boleh Bangga, Tapi Kami
Tidak
Pikiran Rakyat7h
KABAR BESUKI – Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
(Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mendapat semprotan atau protes dari anggota
DPR.
Kritik pedas diterima Nadiem Makarim saat menghadiri rapat kerja sama Komisi X
DPR RI pada Senin, 26 September 2022.
Anggota DPR menyinggung mengenai gaji dan tunjangan PPPK yang dinilai masih
jauh dari kata baik-baik saja.
Berita ini tersebar setelah video rapat yang menunjukkan sejumlah politisi di komisi
pendidikan ramai-ramai menyerang Nadiem Makarim.
Video tersebut berawal dari unggahan Tiktok @lamuji pada Selasa, 27 September
2022.
Cuplikan tersebut menjadi viral dan disambut berbagai respon berbeda dari
warganet.
Dilansir dari rangkuman berita pikiran-rakyat.com, tak sedikit yang merasa
terwakili dengan ungkapan anggota Komisi X DPR Anita Jacoba Gah asal NTT.
“Pada prinsipnya, kami pun ingin memberikan tepuk tangan. Bukan hanya orang
PBB. Kalau orang luar saja bisa memberi tepuk tangan kenapa kita tidak,” ujar Anita
dari fraksi Partai Demokrat.

6. Ia menegaskan bahwa pihaknya tak dapat memberikan apresiasi kepada Nadiem
Makarim, karena dunia pendidikan di Indonesia sangat berbeda dengan apa yang
dipaparkan Nadiem Makarim pada pertemuan PBB.
Anita merasa miris dengan rencana, pernyataan, dan ekspektasi yang sama sekali
tidak sesuai dengan kenyataan.
“Orang luar negeri disana mungkin tepuk tangan karena merasa hebat, ya. Tapi tidak
bagi kami. Khususnya anggota DPR RI apalagi kami turun ke bawah. Kami lihat air
mata rakyat hari ini masih ada pak,” ujar Anita.
“Anda (Nadiem Makarim) boleh bangga tepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak.
Kami tidak bangga sama sekali, karena persoalan di bidang pendidikan saat ini
masih banyak,” ujar Anita lebih lanjut.
Kemarahan nampak di raut wajah Anita yang mempersoalkan mengenai
program PPPK yang belum diselesaikan oleh Mendikbud.
Permasalahan ini bermula setelah mengetahui banyaknya PPPK yang belum
menerima gaji.
“Memang kami akui, mungkin menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi kita juga tidak
bisa dibodoh-bodohi amat pak. Karena kalau kami bodoh pasti kami tidak mungkin
dipilih rakyat,” ujar Anita yang meluapkan amarahnya.
“Banyak sekali persoalan. Tadi sudah diangkat beberapa oleh teman saya mengenai
persoalan PPPK. Sampai hari ini masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan
kami terima gaji, kami makan apa ini, kami sudah lulus, passing grade sudah lulus
segala macam, tapi mana gaji kami, kami sudah tidak bekerja lagi, anak kami mau
makan apa, dengar itu dong pak Menteri. Itu yang harus anda lakukan kalau anda
mau tepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujar Anita.

7. Tak hanya itu, Anita juga menyinggung dampak positif dan keuntungan dari 400
orang dari tim bayangan yang disebutnya tengah dibangga-banggakan oleh Nadiem.
Persoalan ini kini menjadi bahasan hangat publik yang juga menunggu jalan keluar
dari permasalahan bidang pendidikan di Indonesia.***
BAB II
PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN JALUR PENERIMAAN
MAHASISWA BARU
Pasal 2
Penerimaan Mahasiswa baru pada PTN diselenggarakan dengan prinsip:
a. adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan
antargolongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara
ekonomi;
b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
c. fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon Mahasiswa untuk memilih jalur seleksi,
Program Studi, dan PTN yang dituju;
d. efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan sumber daya secara optimal;
PERMENDIKBUDRISTEK
NO. 48 TAHUN 2022

8. e. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan secara terbuka
dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah; dan
f. larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru PTN dilakukan
dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan
nepotisme.
Pasal 3
Ruang lingkup penerimaan Mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana pada PTN
terdiri atas program:
a. diploma tiga;
b. diploma empat atau sarjana terapan; dan
c. sarjana.
Pasal 4
Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui jalur:
a. seleksi nasional berdasarkan prestasi;
b. seleksi nasional berdasarkan tes; dan
c. seleksi secara mandiri oleh PTN.
Pasal 5
(1) Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
meliputi prestasi akademik dan/atau nonakademik.
(2) Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu:
a. komponen pertama, yang dihitung berdasarkan ratarata nilai rapor seluruh mata
pelajaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian; dan
b. komponen kedua, yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata
pelajaran pendukung Program Studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi paling
banyak 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian.
(3) Komposisi persentase komponen pertama dan komponen kedua sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing PTN dengan total 100% (seratus persen).
(4) Mata pelajaran pendukung Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
ditetapkan oleh Menteri.
(5) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh masing-masing
PTN.
(6) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikhususkan untuk Program
Studi seni dan Program Studi olahraga dan ditetapkan oleh masing-masing PTN.

9. (7) PTN dapat menambahkan persyaratan selain komponen sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk Program Studi tertentu yang membutuhkan keterampilan spesifik.
(8) Tambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh PTN kepada
Kementerian.
Pasal 6
(1) Seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan
dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer.
(2) Tes terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tes yang mengukur
potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi
dalam bahasa Inggris.
(3) Seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diselenggarakan beberapa kali dalam tahun berjalan dan setiap calon mahasiswa dapat
menempuh paling banyak 2 (dua) kali seleksi nasional berdasarkan tes.
Pasal 7
(1) Dalam pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6, PTN dapat menambahkan persyaratan portofolio untuk Program Studi seni dan
Program Studi olahraga.
(2) PTN dapat menambahkan persyaratan selain portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk Program Studi tertentu yang membutuhkan keterampilan spesifik.
(3) Tambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh PTN kepada
Kementerian.
Pasal 8
(1) Seleksi secara mandiri oleh PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan
berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.
(2) Sebelum pelaksanaan seleksi secara mandiri oleh PTN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PTN mengumumkan tata cara seleksi kepada masyarakat yang paling sedikit memuat
hal-hal sebagai berikut:
a. jumlah calon Mahasiswa yang akan diterima masingmasing Program
Studi/fakultas;
b. metode penilaian calon Mahasiswa, terdiri atas:
1. tes secara mandiri;
2. kerja sama tes melalui konsorsium perguruan tinggi;
3. memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional berdasarkan tes; dan/atau
4. metode penilaian calon Mahasiswa lainnya yang diperlukan
c. besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon
Mahasiswa yang lulus seleksi; dan

10. d. calon Mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan
whistleblowing system Inspektorat Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti
permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi