BUM Desa adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa untuk mengelola aset dan pelayanan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. BUM Desa didirikan melalui proses perencanaan dan persetujuan masyarakat desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
BUM Desa Pendirian
1. Serial: BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
Pendirian Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa)
2. Diolah dari:
Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Latar Belakang Pendirian BUM Desa
Menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
Permendes PDTT No. 4/2014, Bab I Ketentuan Umum poin 2 dan Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 2
3. BUM Desa
Tujuan BUM Desa Meningkatkan perekonomian Desa
Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk
kesejahteraan Desa
Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan
potensi ekonomi Desa
Mengembangkan rencana kerja sama usaha
antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang
mendukung kebutuhan layanan umum warga
Membuka lapangan kerja
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi Desa
Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa
dan Pendapatan Asli Desa.
Diolah dari:
Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa Pasal 3
4. Pendirian
BUM Desa
Pertimbangan Pendirian BUM Desa
a) Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa
b) Potensi usaha ekonomi Desa
c) Sumber daya alam di Desa
d) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM
Desa
e) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk
pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk
dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa
Diolah dari:
Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 4
5. Tata Cara Pendirian BUM Desa
Musyawarah
Desa
BUM
Desa
Menetapkan
peraturan
Desa tentang
Pendirian
BUM Desa
Merumuskan:
a) Pendirian BUM Desa
sesuai dengan kondisi
ekonomi dan sosial
budaya masyarakat
b) Organisasi pengelola
BUM Desa
c) Modal usaha BUM Desa
d) Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga
BUM Desa
Diolah dari:
Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 5
6. BUM
Desa
Bersama
Menetapkan
peraturan
bersama
Kepala Desa
tentang
Pendirian BUM
Desa Bersama
BUM Desa Bersama
Musyawarah Desa
(Dua Desa/lebih), unsurnya
terdiri dari:
a) Pemerintah Desa
b) Anggota Badan
Permusyawaratan Desa
c) Lembaga
kemasyarakatan Desa
d) Lembaga Desa lainnya
e) Tokoh masyarakat
dengan
mempertimbangkan
keadilan gender
Merumuskan:
a) Pendirian BUM Desa
sesuai dengan kondisi
ekonomi dan sosial
budaya masyarakat
b) Organisasi pengelola
BUM Desa
c) Modal usaha BUM
Desa
d) Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah
Tangga BUM Desa
Diolah dari:
Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 6