Dokumen tersebut membahas perbedaan istilah yang digunakan untuk bidang ilmu hukum administrasi negara, yaitu Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Tata Usaha Negara. Meskipun istilahnya berbeda, namun obyek studinya tetap sama, yaitu aktivitas pemerintah di luar pengundangan dan peradilan. Dokumen ini juga menjelaskan asal-usul istilah tersebut dalam bahasa asing dan
2. Di kalangan ahli hukum dan berbagai peraturan perundangan serta
kurikulum di Fakultas Hukum terdapat beberapa istilah yang berbeda
untuk bidang ilmu ini. Di antara istilah-istilah itu ialah Hukum Tata
Pemerintahan, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Usaha
Negara, perbedaan istilah tersebut tidaklah berarti ada perbedaan obyek
studi, sebab meskipun istilah yang dipakai berbeda namun obyeknya
tetap sama.
1. Dalam Peraturan Perundang-undangan
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.
0198/U/1972 tentang Pedoman Kurikulum Minimal secara resmi
menggunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan (pasal 5.c dan pasal
10 ayat 2). Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, bekas Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia menggunakan istilah Hukum
Tata Usaha Pemerintahan (Vide Peradilan Tata Usaha Pemerintahan).
3. 2. Pandangan Para Sarjana
Sedangkan istilah Hukum Administrasi Negara juga banyak
dijumpai di berbagai literatur. WF. Prins, misalnya, menulis buku
berjudul “Inleiding in het Administratief Recht van Indonesia”
yang diterjemahkan dengan “Pengantar Hukum Administrasi
Negara”
3. Dalam Kurikulum Perguruan Tinggi
Dalam Kurikulum Perguruan Tinggi juga digunakan istilah
yang berlainan. Universitas Padjajaran dan Universitas Sriwijaya
(pernah) menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara
sedangkan Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga dan
Universitas Islam Indonesia (sampai dengan tahun 1986)
menggunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan sesuai dengan
SK Mendikbud RI No. 0918/U/1972 pasal 5.c dan pasal 10 ayat
2.
4. 4. Istilah Asal
Adanya perbedaan tersebut boleh jadi disebabkan
karena perbedaan terjemahan atas istilah asal dari lapangan
studi ini atau juga disebabkan oleh perbedaan
kecenderungan untuk memilih salah satu dari istilah-istilah
yang berbeda-beda yang dipakai para Sarjana terdahulu.
Salah satu istilah lapangan studi ini adalah istilah Belanda
“Administratief Recht” dengan kata pokok ‘administrasi’.
Istilah administrasi (administration, administratie) yang
diadopsi menjadi bahasa Indonesia memang mempunyai
beberapa arti yaitu dengan arti administrasi, dengan arti
pemerintahan dan dengan arti tata usaha (administrasi
dalam arti sempit).
5. 1. Pengertian Administrasi, Tata Usaha dan Pemerintahan
a. Administrasi dalam arti sempit
Administrasi dalam arti sempit berarti segala kegiatan tulis
menulis, catat-mencatat, surat-menyurat, ketik-mengetik serta
penyimpanan dan pengurusan masalah-masalah yang hanya bersifat
teknis ketata-usahaan belaka.
b. Administrasi dalam arti luas
Kata administrasi berasal dari bahasa Inggris “Administration”
yang pada mulanya berasal dari bahasa Latin “Administrare” yang
berarti “to serve” atau melayani.
c. Pemerintah dalam arti sempit
Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan
negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan
Undang-undang. Dalam pengertian ini pemerintah hanya berfungsi
sebagai badan Eksekutif (Eksekutif atau Bestuur).
6. d. Pemerintah dalam arti luas
Dalam arti luas pemerintah adalah semua badan yang
menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara baik
kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan yudikatif.
2. Arti Hukum Administrasi Negara
Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa yang dimaksud
dengan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata
Pemerintahan itu meliputi segala sesuatu mengenai
pemerintahan, yakni seluruh aktivitas pemerintah yang tidak
termasuk pengundangan dan peradilan.
Di dalam bukunya yang telah disebut di atas E. Utrecht
mengemukakan bahwa Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata
Pemerintahan itu mempunyai obyek:
7. 1. Sebagia hukum mengenai hubungan hukum antara
alat perlengkapan negara yang satu dengan alat
perlengkapan negara yang lain.
2. Sebagian aturan hukum mengenai hubungan hukum,
antara perlengkapan negara dengan perseorangan
privat.
