Dokumen tersebut membahas perbedaan istilah yang digunakan untuk bidang ilmu hukum administrasi negara, yaitu Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Tata Usaha Negara. Meskipun istilahnya berbeda, namun obyek studinya tetap sama, yaitu aktivitas pemerintah di luar pengundangan dan peradilan. Dokumen ini juga menjelaskan asal-usul istilah tersebut dalam bahasa asing dan
Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Unda...Alorka 114114
“Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Kedudukan dan Peran Kejaksaan Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia di Kejaksaan Negeri Singkawang
Demokrasi sebagai suatu sistem yang sesuai dengan Konstitusi Indonesiaazzam zukhrofani iman
Tugas makalah PKN dengan judul Demokrasi sebagai suatu sistem yang sesuai dengan Konstitusi Indonesia, dengan dosen pembimbing Dr. Suharno. FMIPA UNY 2014
A. Negara Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan
Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Sebagai bentk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajian. Misalnya , ilmu politik, ilmu Negara, ilmu hukum kenegaraan, ilmu hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, dan ilmu administrasi pemerintahan (Public Administration).
Beberapa para ahli seperti O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold mengartikan Negara atau state sebagai : “An independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order“ dikatakan pula oleh Phillips, Jackson, dan Leopald: “No independent political society can be termed as state unless if professes to exercise both the function; but no modern state of any importance content itself with this narrow range of activity. As civililation becomes more complex, population increases and social conscience arises, the needs of the governed call for increased and social attention; taxes have to be livied to meet these needs; justice must be administered, commerce regulated, educational facilities and many other social services provided”
Selanjutnya dikemukan juga oleh ketiga para sarjana inggris tersebut: “A fully developed modern state is expected to deal with a vast mass of social problems, either by direct activity or by supervision, or regulation. In order to carry out these function, the state mustbhave agents or organs through which to aparate. The appointment or establishment of these agents or organs, the general nature of their function and power, their relation inter and between them and the privat citizen, form a large part of the constitution of a state”
Negara sebenarnya merupakan konstruksi lyang diciptakan oleh umat manusia (human creation) tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.
Negara sebagai body politic itu oleh ilmu Negara dan ilmu politik sama-sam dijadikan sebagai objek kajianya. Sementara itu, ilmu hukum tata Negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan dibentuk oleh organisasi Negara itu. Ilmu politik melihat Negara sebagai a political society dengan memusatkan perhatian pada dua bidang kajian, yaitu teori politik (political theory) dan ogarnisasi politik (political organization). Seperti dikatakan oleh M.G.Clark: “ilmu politik hanya dapat dimengerti melalui perilaku para partisipannya yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan social, ekonomi, kelompok-kelompok rasial, dan sebagainya. Sedangkan dalam study ilmu hukum tentunya sangat berbeda khususnya ilmu hukum tata Negara (constitutional law). Dalam ilmu hukum ta
Tugas Kewarganegaraan Universitas Sebelas Maret Program Studi Teknik Industri tahun ajaran 2021-2022. Makalah tersebut disarikan dari berbagai sumber yang menjadi rujukan yang nantinya akan dipaparkan di bagian daftar pustaka mengenai sumber referensi dari makalah tersebut.
1. Ian Mc Leod juga mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari teori hukum. Menurutnya, teori hukum merupakan sesuatu yang menjadi pengarah kepada analisis teoritik secara sistematis terhadap berbagai sifat dasar hukum, aturan hukum maupun institusi hukum secara umum
Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Unda...Alorka 114114
“Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Kedudukan dan Peran Kejaksaan Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia di Kejaksaan Negeri Singkawang
Demokrasi sebagai suatu sistem yang sesuai dengan Konstitusi Indonesiaazzam zukhrofani iman
Tugas makalah PKN dengan judul Demokrasi sebagai suatu sistem yang sesuai dengan Konstitusi Indonesia, dengan dosen pembimbing Dr. Suharno. FMIPA UNY 2014
A. Negara Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan
Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Sebagai bentk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajian. Misalnya , ilmu politik, ilmu Negara, ilmu hukum kenegaraan, ilmu hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, dan ilmu administrasi pemerintahan (Public Administration).
Beberapa para ahli seperti O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold mengartikan Negara atau state sebagai : “An independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order“ dikatakan pula oleh Phillips, Jackson, dan Leopald: “No independent political society can be termed as state unless if professes to exercise both the function; but no modern state of any importance content itself with this narrow range of activity. As civililation becomes more complex, population increases and social conscience arises, the needs of the governed call for increased and social attention; taxes have to be livied to meet these needs; justice must be administered, commerce regulated, educational facilities and many other social services provided”
Selanjutnya dikemukan juga oleh ketiga para sarjana inggris tersebut: “A fully developed modern state is expected to deal with a vast mass of social problems, either by direct activity or by supervision, or regulation. In order to carry out these function, the state mustbhave agents or organs through which to aparate. The appointment or establishment of these agents or organs, the general nature of their function and power, their relation inter and between them and the privat citizen, form a large part of the constitution of a state”
Negara sebenarnya merupakan konstruksi lyang diciptakan oleh umat manusia (human creation) tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.
Negara sebagai body politic itu oleh ilmu Negara dan ilmu politik sama-sam dijadikan sebagai objek kajianya. Sementara itu, ilmu hukum tata Negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan dibentuk oleh organisasi Negara itu. Ilmu politik melihat Negara sebagai a political society dengan memusatkan perhatian pada dua bidang kajian, yaitu teori politik (political theory) dan ogarnisasi politik (political organization). Seperti dikatakan oleh M.G.Clark: “ilmu politik hanya dapat dimengerti melalui perilaku para partisipannya yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan social, ekonomi, kelompok-kelompok rasial, dan sebagainya. Sedangkan dalam study ilmu hukum tentunya sangat berbeda khususnya ilmu hukum tata Negara (constitutional law). Dalam ilmu hukum ta
Tugas Kewarganegaraan Universitas Sebelas Maret Program Studi Teknik Industri tahun ajaran 2021-2022. Makalah tersebut disarikan dari berbagai sumber yang menjadi rujukan yang nantinya akan dipaparkan di bagian daftar pustaka mengenai sumber referensi dari makalah tersebut.
1. Ian Mc Leod juga mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari teori hukum. Menurutnya, teori hukum merupakan sesuatu yang menjadi pengarah kepada analisis teoritik secara sistematis terhadap berbagai sifat dasar hukum, aturan hukum maupun institusi hukum secara umum
Similar to Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. BAB 1.pptx (20)
2. Di kalangan ahli hukum dan berbagai peraturan perundangan serta
kurikulum di Fakultas Hukum terdapat beberapa istilah yang berbeda
untuk bidang ilmu ini. Di antara istilah-istilah itu ialah Hukum Tata
Pemerintahan, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Usaha
Negara, perbedaan istilah tersebut tidaklah berarti ada perbedaan obyek
studi, sebab meskipun istilah yang dipakai berbeda namun obyeknya
tetap sama.
1. Dalam Peraturan Perundang-undangan
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.
0198/U/1972 tentang Pedoman Kurikulum Minimal secara resmi
menggunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan (pasal 5.c dan pasal
10 ayat 2). Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, bekas Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia menggunakan istilah Hukum
Tata Usaha Pemerintahan (Vide Peradilan Tata Usaha Pemerintahan).
3. 2. Pandangan Para Sarjana
Sedangkan istilah Hukum Administrasi Negara juga banyak
dijumpai di berbagai literatur. WF. Prins, misalnya, menulis buku
berjudul “Inleiding in het Administratief Recht van Indonesia”
yang diterjemahkan dengan “Pengantar Hukum Administrasi
Negara”
3. Dalam Kurikulum Perguruan Tinggi
Dalam Kurikulum Perguruan Tinggi juga digunakan istilah
yang berlainan. Universitas Padjajaran dan Universitas Sriwijaya
(pernah) menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara
sedangkan Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga dan
Universitas Islam Indonesia (sampai dengan tahun 1986)
menggunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan sesuai dengan
SK Mendikbud RI No. 0918/U/1972 pasal 5.c dan pasal 10 ayat
2.
4. 4. Istilah Asal
Adanya perbedaan tersebut boleh jadi disebabkan
karena perbedaan terjemahan atas istilah asal dari lapangan
studi ini atau juga disebabkan oleh perbedaan
kecenderungan untuk memilih salah satu dari istilah-istilah
yang berbeda-beda yang dipakai para Sarjana terdahulu.
Salah satu istilah lapangan studi ini adalah istilah Belanda
“Administratief Recht” dengan kata pokok ‘administrasi’.
Istilah administrasi (administration, administratie) yang
diadopsi menjadi bahasa Indonesia memang mempunyai
beberapa arti yaitu dengan arti administrasi, dengan arti
pemerintahan dan dengan arti tata usaha (administrasi
dalam arti sempit).
5. 1. Pengertian Administrasi, Tata Usaha dan Pemerintahan
a. Administrasi dalam arti sempit
Administrasi dalam arti sempit berarti segala kegiatan tulis
menulis, catat-mencatat, surat-menyurat, ketik-mengetik serta
penyimpanan dan pengurusan masalah-masalah yang hanya bersifat
teknis ketata-usahaan belaka.
b. Administrasi dalam arti luas
Kata administrasi berasal dari bahasa Inggris “Administration”
yang pada mulanya berasal dari bahasa Latin “Administrare” yang
berarti “to serve” atau melayani.
c. Pemerintah dalam arti sempit
Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan
negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan
Undang-undang. Dalam pengertian ini pemerintah hanya berfungsi
sebagai badan Eksekutif (Eksekutif atau Bestuur).
6. d. Pemerintah dalam arti luas
Dalam arti luas pemerintah adalah semua badan yang
menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara baik
kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan yudikatif.
2. Arti Hukum Administrasi Negara
Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa yang dimaksud
dengan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata
Pemerintahan itu meliputi segala sesuatu mengenai
pemerintahan, yakni seluruh aktivitas pemerintah yang tidak
termasuk pengundangan dan peradilan.
Di dalam bukunya yang telah disebut di atas E. Utrecht
mengemukakan bahwa Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata
Pemerintahan itu mempunyai obyek:
7. 1. Sebagia hukum mengenai hubungan hukum antara
alat perlengkapan negara yang satu dengan alat
perlengkapan negara yang lain.
2. Sebagian aturan hukum mengenai hubungan hukum,
antara perlengkapan negara dengan perseorangan
privat.