Paparan Bappedalitbang Prov Riau - Potensi Risiko Bencana Provinsi Riau - 07022022.pptx

POTENSI RISIKO BENCANA ALAM DAN NON ALAM
DI PROVINSI RIAU
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Riau
oleh :
Purnama Irawansyah, S.Hut, MM
SEKRETARIS BAPPEDALITBANG PROVINSI RIAU
disampaikan pada :
KULIAH KERJA DALAM NEGERI PROGRAM STUDI MANAJEMEN BENCANA
UNIVERSITAS PERTAHANAN
7 FEBRUARI 2022

www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
GAMBARAN UMUM PROVINSI RIAU
ASPEK GEOGRAFI &
DEMOGRAFI
LUAS WILAYAH
109.512,04
km2
PEMERINTAHAN
10
Kabupaten
2
Kota
+
TERDIRI ATAS
169
Kecamatan
1.591desa
+ 282
kelurahan
=
SUNGAI SIAK
Panjang ± 345 Km
Kedalaman 8 – 12 Meter
SUNGAI KAMPAR
Panjang ± 580 Km
Kedalaman ± 6 Meter
SUNGAI ROKAN
Panjang ± 325 Km
SUNGAI INDRAGIRI
Panjang ± 645 Km
Provinsi Riau memiliki 15 Sungai, diantaranya 4 Sungai Besar
Utara
SUMUT &
MALAKA
Timur
KEPRI &
MALAKA
Selatan
JAMBI &
SUMBAR
Barat
SUMUT &
SUMBAR
Hutan Primer 2,4%
Hutan Sekunder 14,9%
Hutan Tanaman 10,4%
Non Hutan 72,3%
± 2.713 Km
Kawasan Hutan 5,4 juta ha
Wilayah Paling Luas
INDRAGIRI HILIR
1.346.589,47 Ha
atau 14,94%
Dari luas Provinsi Riau
Wilayah Paling Sempit
PEKANBARU
63.340,30 Ha
atau 0,70%
dari luas Provinsi Riau
PENDUDUK
6.394.087
Jiwa
3.276.658
laki-laki +
3.117.429
Perempuan
=
± 4,9 juta ha (KHG)
Minyak & Gas Bumi
Lifting 275 ribu
Barel Per Hari
Kelapa Sawit
3,3 juta ha
Serat Kayu
1,5 juta ha
Sagu
75 ribu ha
Komoditi SDA Unggulan
Kelapa
421 ribu ha
Karet
500 ribu ha
Kopi
5 ribu ha
KABUPATEN KAMPAR
KABUPATEN PELALAWAN
KABUPATEN SIAK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KABUPATEN BENGKALIS
KABUPATEN ROKAN HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KOTA DUMAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KOTA PEKANBARU
BERBATASAN DENGAN KONDISI GEOGRAFIS
Tutupan Lahan
Garis Pantai
Gambut

PERTUMBUHAN PDB NASIONAL DAN PDRB PROVINSI RIAU
PER TRIWULAN TAHUN 2019 - 2021
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
TRIWULAN III-2021
PERTUMBUHAN EKONOMI RIAU
TRIWULAN III-2021

KONDISI FISIK PROVINSI RIAU
TOPOGRAFI TUTAPAN LAHAN
IKLIM
Kondisi topografi daratan Provinsi Riau
terdiri dari wilayah bagian timur yang
didominasi oleh dataran rendah dengan
ketinggian antara (0 – 10 meter dpl), wilayah
bagian tengah merupakan dataran
bergelombang dan wilayah bagian barat yang
merupakan dataran berbukit yang dibentuk
oleh gugusan Bukit Barisan.
Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen,
Provinsi Riau mempunyai tipe iklim Af,
sedangkan menurut Schmidt dan Ferguson
tipe iklim berkisar antara A-B-C, daerah
Provinsi Riau beriklim tropis basah.
Secara geografis Provinsi Riau dilintasi oleh
garis khatulistiwa dan mempunyai dua
musim yaitu musim hujan dan musim
kemarau.
Tutupan lahan di Provinsi Riau diidentifikasi
berdasarkan data tutupan lahan tahun 2015,
Terdapat 22 jenis tutupan lahan yang terdiri
dari berbagai jenis kawasan hutan,
perkebunan, pertanian, rawa, semak
belukan, lahan kosong, padang rumput,
permukiman, pertambangan, bandara,
tambak, transmigrasi dan tubuh air. Tutupan
lahan dominan di Provinsi Riau berupa
lahan perkebunan yaitu sebesar 48.09%.

KONDISI FISIK PROVINSI RIAU
LAHAN GAMBUT MANGROVE
LAHAN KRITIS
Provinsi Riau memiliki lahan gambut yang
terbentuk oleh penimbunan bahan organik
pada lahan yang cenderung tergenang dengan
luas sekitar ± 4,9 juta Ha atau sekitar 54,44%
luas daratan Provinsi Riau, terdiri dari rawa
gambut air tawar dan rawa gambut pasang
surut, yang sebagian besar berada di kawasan
bagian timur. Wilayah dataran rendah ini
menjadi rentan terhadap bencana banjir dan
genangan sebagaimana yang selama ini
berlangsung secara berkala.
Keberadaan lahan terlantar telah
menciptakan lahan kritis di beberapa bagian
wilayah Provinsi Riau. Pembukaan hutan
sekunder untuk keperluan lahan pertanian
dan kebun penduduk telah menyebabkan
terbentuknya lahan-lahan kritis, karena lahan
garapan tersebut tidak dipelihara dengan
baik dan ditinggalkan. Lahan yang
ditinggalkan berubah menjadi semak belukar
dan alang-alang.
Provinsi Riau juga memiliki hutan mangrove
yang terdiri dari hutan mangrove primer
dan sekunder. Pesebaran kawasan hutan
mangrove terdapat di 7 kabupaten dan 1
kota yang berada di wilayah pesisir. Total
luas dari kawasan hutan mangrove adalah
1.914,11 Km2 dimana Kabupaten Indragiri
Hilir memiliki luasan terbesar dan
Kabupaten Siak dengan luasan terkecil.

POTENSI RISIKO BENCANA
DI PROVINSI RIAU

INDEKS RISIKO BENCANA
probalitas spasial,
frekuensi dan
kekuatan (magnitude)
dari fenomena alam
seperti gempa bumi,
banjir, kebakaran
hutan dan lahan, dan
lain-lain
parameter sosial
budaya, ekonomi,
fisik dan lingkungan
Pendekatan tingkat ketahanan
berdasarkan :
1.Perkuatan kebijakan dan
kelembagaan
2.Pengkajian resiko dan
perencanaan terpadu
3.Pengembangan sistem informasi,
diklat dan logistik
4.Penanganan tematik kawasan
resiko bencana
5.Peningkatan efektivitas
pencegahan dan mitigasi bencana
6.Perkuatan kesiapsiagaan dan
Penanganan Darurat Bencana
7.Pengembangan sistem
pemulihan bencana.
Faktor Kerentanan
(Vulnerability)
Faktor Bahaya
(Hazard)
Faktor Kapasitas
(Capacity)
Kapasitas
an
Keren
Ancaman
ana
RisikoBenc
tan


Kemungkinan terjadinya
kerugian yang ditimbulkan
akibat bencana pada suatu
wilayah dalam kurun
waktu tertentu yang dapat
berupa kematian, luka,
sakit, jiwa terancam,
hilangnya rasa aman,
mengungsi, kerusakan atau
kehilangan harta dan
gangguan kegiatan
masyarakat.
POTENSI RISIKO BENCANA

POTENSI BENCANA PROVINSI RIAU
 Potensi bencana alam di Provinsi Riau dapat
diketahui berdasarkan data sejarah kejadian bencana
dan data hasil kajian bencana serta kejadian bencana
yang sedang berlangsung dan tidak tercatat dalam
sejarah kejadian bencana sebelumnya.
 Catatan kejadian bencana bedasarkan DIBI (Data dan
Informasi Bencana Indonesia), diketahui bahwa
wilayah Provinsi Riau memiliki potensi terjadi 6
(enam) jenis bencana, yang tidak tertutup
kemungkinan untuk terjadi lagi. Sedangkan dari hasil
analisis menggunakan pendekatan sistem informasi
geografis (SIG) teridentifikasi adanya potensi jenis
bencana lainnya.
 Potensi bencana yang dapat terjadi di Provinsi Riau,
dan yang membutuhkan penanganan untuk
pengurangan risiko masing-masing bencana serta
menjadi subjek kajian dalam Dokumen Peta Bahaya
dan Kerentanan di Provinsi Riau ini meliputi 12 (dua
belas) jenis bencana.
Tahun Banjir Longsor Abrasi Karhutla Kekeringan
2020 19 5 - 21 -
2019 16 2 - 38 -
2018 15 5 1 27 -
2017 17 4 - 4 -
2016 10 3 1 2 -
2015 9 1 1 1 -
2014 12 3 - 3 -
2013 14 1 - 11 3
2012 2 - - 1 -
2011 7 - - 3 -
Jumlah 121 20 3 111 3
Sejarah Kejadian Bencana di Provinsi RiauTahun 2011 -2020
Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia (https://dibi.bnpb.go.id/xdibi)

POTENSI BENCANA PROVINSI RIAU
Peta Rawan Bencana Provinsi Riau
Sumber : RTRWP Riau Tahun 2018 -2038
NO JENIS BENCANA
1 Banjir
2 Banjir Bandang
3 Cuaca Ekstrim
4 Gelombang Ekstrem dan Abrasi
5 Gempa Bumi
6 Kebakaran Hutan dan Lahan
7 Kekeringan
8 Tanah Longsor
9 Kegagalan Teknologi
10 Epidemi dan Wabah Penyakit
11 Likuefaksi
12 Pendemi Covid 19
Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia (https://dibi.bnpb.go.id/xdibi)
Potensi Bencana di Provinsi Riau

TINGKAT ANCAMAN BAHAYA BENCANA
DI PROVINSI RIAU
Parameter – Parameter
 Kemiringan lereng
 Jarak dengan sungai
 Batas wilayah Administrasi
Potensi luas dan tingkat ancaman
bahaya banjir dengan menggunakan
parameter-parameter di atas,
memberikan output besaran potensi
luas dan kelas bahaya di setiap
kabupaten/kota di Provinsi Riau
Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana, BPBD Provinsi Riau Tahun 2021
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Bencana Banjir
1. BANJIR

DI PROVINSI RIAU
 Sungai Besar (DAS di Provinsi Riau)
 Topografi
 Potensi Longsor di Hulu Sungai
bahaya Banjir Bandang dengan
menggunakan parameter-parameter di
atas, memberikan output besaran
potensi luas dan kelas bahaya banjir
bandang di setiap kabupaten/kota di
Provinsi Riau
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Bencana Banjir Bandang
2. BANJIR BANDANG

DI PROVINSI RIAU
 Keterbukaan Lahan (Lahan terbuka)
 Kemiringan Lereng
 Curah Hujan
bahaya Cuaca Ekstrem dengan
potensi luas dan kelas bahaya di setiap
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Cuaca Ekstrem
3. CUACA EKSTREM

DI PROVINSI RIAU
 Tinggi Gelombang
 Arus
 Tipologi Pantai
 Penutup Lahan
 Garis Pantai
bahaya Gelombang Ekstrem / Abrasi
dengan menggunakan parameter-
parameter di atas, memberikan output
besaran potensi luas dan kelas bahayadi
setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Gelombang Ekstrem / Abrasi
4. GELOMBANG EKSTREM / ABRASI

DI PROVINSI RIAU
 Curah Hujan
bahaya Gempa Bumi dengan
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Gempa Bumi
5. GEMPA BUMI

DI PROVINSI RIAU
 Tutupan Lahan
 Hotspot (sebaran titik panas)
 Jenis Tanah
 Data Kawasan Hutan
 Izin Pemanfaatan Hutan
bahaya Kebakaran Hutan & Lahan
besaran potensi luas dan kelas bahayadi
setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Kebakaran Hutan & Lahan
6. KEBAKARAN HUTAN & LAHAN

DI PROVINSI RIAU
 Curah Hujan
 Suhu Udara
bahaya Kekeringan dengan
potensi luas dan kelas bahayadi setiap
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Kekeringan
7. KEKERINGAN

DI PROVINSI RIAU
 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah
bahaya Tanah Longsor dengan
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Tanah Longsor
8. TANAH LONGSOR

DI PROVINSI RIAU
 Batas Wilayah Administrasi
 Sebaran dan Jenis Industri
 Rencana Tata Ruang Wilayah
 Peta Bahaya Gempa Bumi
 Peta Bahaya Tsunami
bahaya Kegagalan Teknologi dengan
potensi luas dan kelas bahayadi setiap
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Kegagalan Teknologi
9. KEGAGALAN TEKNOLOGI

DI PROVINSI RIAU
 Batas Administrasi
 Jumlah dan Sebaran Penderita DBD
 Sebaran Permukiman
 Penutup Lahan
 Sebaran Kawasan Kumuh
 Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
bahaya Epidemi/Wabah Penyakit
besaran potensi luas dan kelas bahaya di
setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana, BPBD Provinsi Riau Tahun 2021
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Epidemi / Wabah Penyakit
10. EPIDEMI / WABAH PENYAKIT

DI PROVINSI RIAU
 Curah Hujan
bahaya Likuefaksi dengan
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Likuefaksi
11. LIKUEFAKSI

DI PROVINSI RIAU
 Batas Administrasi
 Sebaran Permukiman Berdasarkan
 Penutup Lahan
 Sebaran Kawasan Kumuh
 Data Kejadian COVID-19
 Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
bahaya Pandemi Covid-19 dengan
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Pandemi Covid-19
12. PANDEMI COVID-19

REKAPITULASI ANCAMAN BAHAYA BENCANA
DI PROVINSI RIAU
No.
Jenis Bencana Bahaya
Luas (Ha) Kelas
1 Banjir 7.142.004 Tinggi
2 Banjir Bandang 139.444 Tinggi
3 Cuaca Ekstrim 7.939.247 Tinggi
4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi 41.249 Tinggi
5 Gempa Bumi 8.994.361 Sedang
6 Kebakaran Hutan dan Lahan 8.976.085 Tinggi
7 Kekeringan 8.993.081 Sedang
8 Tanah Longsor 348.486 Sedang
9 Kegagalan Teknologi 15.784 Rendah
10 Epidemi dan Wabah Penyakit 8.940.075 Tinggi
11 Likuefaksi 1.537.212 Sedang
12 Pandemi Covid-19 8.936.782 Tinggi

HASIL KAJIAN KERENTANAN BENCANA
DI PROVINSI RIAU
No.
Jenis Bencana
Kelas Kerentanan
Potensi
Penduduk
Terpapar
Potensi
Kerugian
1 Banjir Tinggi Tinggi
2 Banjir Bandang Tinggi Tinggi
3 Cuaca Ekstrim Tinggi Sedang
4 Gelombang Ekstrim dan
Abrasi
Tinggi Tinggi
5 Gempa Bumi Tinggi Sedang
6 Kebakaran Hutan dan
Lahan
- Rendah
7 Kekeringan Tinggi Rendah
8 Tanah Longsor Tinggi Rendah
9 Kegagalan Teknologi Tinggi -
10 Epidemi dan Wabah
Penyakit
Tinggi -
11 Likuefaksi Tinggi Sedang
12 Pandemi Covid-19 Tinggi -
KERENTANAN SOSIAL
1. Kepadatan Penduduk
2. Kelompok Rentan
 Rasio Jenis Kelamin
 Rasio Kelompok Umur Rentan
 Rasio Penduduk Miskin
 Rasio Penduduk Cacat
KERENTANAN FISIK
1. Rumah
2. Fasilitas Umum
3. Fasilitas Kritis
KERENTANAN EKONOMI
1. Lahan Produktif
2. PDRB
KERENTANAN LINGKUNGAN
1. Hutan Lindung
2. Hutan Alam
3. Hutan Bakau/Mangrove
4. Semak Belukar

KEBIJAKAN PENANGANAN BENCANA
DI PROVINSI RIAU

Menjadikan kawasan
pesisir dan kelautan
sebagai sumber
perekonomian dengan
pengembangan sektor
perikanan, ekowisata, dan
konservasi secara
terintegrasi
b
Memperluas dan
meningkatkan akses
masyarakat tempatan dan
masyarakat adat terhadap
ruang kelola lahan yang
lebih merata dan
berkeadilan
c
Menerapkan sistem pertanian lestari
dan menjamin ketersediaan dan akses
terhadap sumber daya lahan dan air
secara berkelanjutan berdasarkan
kearifan lokal
d
Pengembangan industri
berbasis sumber daya lokal
dengan tetap memelihara
dan melestarikan adat dan
budaya
e
Menjadikan Provinsi sebagai pusat
perekonomian regional di Kawasan
Selat Malaka dengan pengembangan
konektivitas antar wilayah dengan
integrasi antar sektor, antar
pemangku kepentingan, dan antar
kesatuan ekosistem
a
KEBIJAKAN PENATAAN RUANG
Terwujudnya Ruang yang Produktif, Efisien, Nyaman dan Berkelanjutan untuk menjadikan
Provinsi sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu di Kawasan Selat Malaka
TUJUAN PENATAAN RUANG
Pengembalian fungsi
ekosistem sebagai
penyangga
kehidupan
f
RTRW PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

• Mengembangkan kegiatan pertanian dalam
kerangka ketahanan pangan dan peningkatan
ekonomi masyarakat serta ramah lingkungan;
• Meningkatkan produktifitas perkebunan melalui
intensifikasi lahan yang layak ekonomi, layak
sosial, dan ramah lingkungan secara
berkelanjutan;
• Mengembangkan pengusahaan kehutanan secara
lebih selektif, produktif dan berkelanjutan;
• Implementasi kebijakan yang adaptif dan
mitigatif dalam perencanaan tata kelola hutan
dan lahan.
Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat
tempatan dan masyarakat adat terhadap ruang kelola
lahan yang lebih merata dan berkeadilan
STRATEGI PENATAAN RUANG DALAM UPAYA UNTUK MENCEGAH RISIKO BENCANA ALAM
• Membangun kelembagaan yang kuat terhadap
perlindungan KHG
• Peningkatan partisipasi stakeholders dalam tata
kelola KHG;
• Pemberdayaan masyarakat di dalam KHG
• Penerapan tata air yang adaptif bagi kawasan
budidaya dan lindung.
Pengembalian fungsi ekosistem sebagai penyangga
kehidupan

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam kurun waktu RTRWP.
PERWUJUDAN POLA RUANG
1.Perwujudan KawasanLindung
Pemantapan Kawasanlindungdilakukanmelalui;
 Evaluasikebijakanpemanfaatan Kawasanlindung;
Evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung dilakukan
melalui:
 Evaluasi kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung;
 Penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan lahan
kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi lindung
Pengembangan partisipasimasyarakatdalampengelolaanKawasanlindung;
 Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan
bawahannya dilakukan melalui:
 Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi,
danmenjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung;
dan
 Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada
kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan
air tanah dan penanggulangan banjir.
2. Perwujudan KawasanBudidaya
Perwujudan kaawasan budidaya terdiri atas:
a. Program pengembangan Kawasan hutan produksi terdiri dari;
 Program pengembangan pemanfaatan Kawasan hutan;
 Program pengembangan penggunaan Kawasan hutan;
 Program pengembangan pada kawasan hutan produksi yang
dapat di konversi (HPK) untuk kegiatan non kehutanan dapat
dilakukan pada areal Outline.
b. Program pengembangan kawasan pertambangan terdiri dari:
 Rehabilitasi lahan pasca tambang; dan
 Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan
agar tidak menimbulkan dampak lingkungan.

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan pemberian
disentif dan insentif serta arahan sanksi.
Arahan Peraturan Zonasi
 Indikasi arahan peraturan zonasi
kawasan perkebunan besar
Negara/Swasta (PBN/PBS) meliputi:
• Kegiatan perkebunan swasta harus
diupayakan dapat mencegah dan
mengendalikan gangguan lingkungan
seperti bencana alam (banjir dan
longsor), kebakaran dan pencemaran
lingkungan. Pemilik perijinan
PBN/PBS bertanggungjawab
terhadap upaya-upaya untuk
mencegah dan mengendalika
kebakaran lahan dan pencemaran
lingkungan di area konsesinya.
Arahan Perizinan
 Setiap orang yang akan
memanfaatkan ruang wajib
memiliki Izin pemanfaatan
ruang;
Arahan Disentif
 Bentuk disinsentif untuk
wilayah Provinsi meliputi:
• Tidak menerbitkan
perizinan budidaya yang
akan dilakukan di dalam
kawasan yang tidak
sesuai dengan
pemanfaatan ruangnya.
Arahan Sanksi
 Pelanggaran
terhadap Rencana
Tata Ruang Wilayah
Provinsi, akan
dikenakan sanksi
berupa:
 sanksi
administratif;
 sanksi pidana;
dan
 sanksi perdata.
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BERTUJUAN SEBAGAI KONTROL AGAR
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG YANG DILAKUKAN SESUAI DENGAN PEMANFAATANNYA,
SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MENGURANGI DAMPAK BENCANA YANG TERJADI

Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
Masa Jabatan 2019-2024
3 5
4
2
1
MISI PROVINSI RIAU 2019-2024
Terwujudnya Riau yang BERDAYA SAING,
SEJAHTERA, BERMARTABAT
dan UNGGUL di Indonesia (RIAU BERSATU)
VISI PROVINSI RIAU 2019-2024
RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD PROVINSI RIAU
TAHUN 2019 - 2024
Mewujudkan Sumberdaya
Manusia yang Beriman,
Berkualitas dan Berdaya
Saing Global melalui
Pembangunan Manusia
Seutuhnya
Mewujudkan Pembangunan
Ekonomi yang Inklusif,
Mandiri dan Berdaya Saing
Mewujdukan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
dan Pelayanan Publik yang
prima Berbasis Teknologi
Informasi
Mewujudkan Budaya Melayu
sebagai Payung Negeri dan
Mengembangkan Pariwisata yang
Berdaya Saing
Mewujudkan Pembangunan
Infrastruktur Daerah yang
Merata, Berwawasan Lingkungan
dan Berkelanjutan

Misi 1
Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan
Berdaya Saing Global melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya
TAHUN 2019 - 2024
STRATEGI:
1. Peningkatan aksesibilitas dan mutu
layanan kesehatan.
2. Pengendalian laju pertumbuhan
penduduk.
3. Peningkatan budaya olahraga
masyarakat dan prestasi olahraga
ARAH KEBIJAKAN:
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan
penanganan krisis kesehatan akibat
bencana dan kejadian luar biasa.
2. Meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan keluarga berencana.
3. Meningkatkan pembinaan,
pengembangan dan pengelolaan
keolahragaan
TUJUAN 1.1:
Meningkatkan Kualitas SDM yang
Berdaya Saing
SASARAN 1.1.2:
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
PROGRAM:
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
6. Program Pengendalian Penduduk
7. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
1

Misi 2
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata,
Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
TAHUN 2019 - 2024
STRATEGI:
Peningkatan konservasi sumber daya alam
dan keanekaragaman hayati
ARAH KEBIJAKAN:
1. Meningkatkan pengendalian terhadap
pencemaran lingkungan.
2. Meningkatkan konservasi sumber daya
alam dan keanekaragaman hayati.
3. Meningkatkan pemeliharaan dan
pemanfaatan keanekaragaman hayati
(KEHATI) secara berkelanjutan
TUJUAN 2.2:
Mewujudkan pembangunan yang
berwawasan lingkungan
SASARAN 2.2.1:
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
PROGRAM:
1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan
Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA),
Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
6. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
7. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
11. Program Penanggulangan Bencana
STRATEGI:
Peningkatan mitigasi terhadap dampak
perubahan iklim
ARAH KEBIJAKAN:
1. Menurunkan emisi gas rumah kaca di
Provinsi Riau
2. Memulikhan kawasan yang sudah
dalam kondisi kritis
(terdegredasi/tercemar) yang
terlantar secara terkoordinasi
SASARAN 2.2.2:
Menurunnya emisi gas rumah kaca
PROGRAM:
1. Program Pengelolaan Hutan
2. Program Pengelolaan Persampahan
3. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil
4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
5. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Misi 3
Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan
Berdaya Saing
TAHUN 2019 - 2024
STRATEGI:
1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
miskin
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi
masyarakat desa
3. Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja
4. Peningkatan kewirausahaan pemuda
ARAH KEBIJAKAN:
1. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
miskin
2. Meningkatkan kapasitas kemampuan PSKS
3. Meningkatkan peran lembaga ekonomi pedesaan
4. Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan
produktivitas tenaga kerja
5. Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja dan
penempatan tenaga kerja
6. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja
7. Meningkatkan kompetensi wirausaha muda
TUJUAN 3.1:
Mewujudkan Perekonomian yang
Mandiri Dan Berdaya Saing
SASARAN 3.1.4:
Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran
PROGRAM:
1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
5. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
6. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
8. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
9. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
10. Program Pengembangan UMKM
11. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
12. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
13. Program Penempatan Tenaga Kerja
14. Program Hubungan Industrial
15. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
16. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
17. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
18. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
19. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

RIAU HIJAU
(Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2021, diintegrasikan dalam
Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024)
Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Riau Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah
Bidang Kehutanan, Lahan, Gambut dan Blue Carbon
PENDEKATAN
Bidang Pertanian
Bidang Pengelolaan Limbah
Bidang Energi, Transportasi dan Industri
Perguruan Tinggi
Swasta
CSO dan Filantropi
Media
KETERLIBATAN PARA PIHAK
RENCANA AKSI- RIAU HIJAU
MENINGKATKAN PENGENDALIAN
KERUSAKAN DAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP
 Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
 Pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah
 Pembangunan Kawasan Pengumpul Limbah B3
Terpadu
 Peningkatan pelayanan Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA) regional dengan sistem Sanitary Landfill
 Peningkatan Vegetasi Tutupan Lahan
 Penanganan Abrasi
 Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove
MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
 Integrasi Riau Hijau ke dalam peninjauan kembali RTRW Provinsi Riau
 Perubahan orientasi pemanfaatan kawasan hutan ke arah Restorasi Ekosistem
 Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bagi Pemegang Izin dan Pemilik Hutan Hak
 Penerapan sertifikasi ISPO pada perkebunan besar dan perkebunan rakyat
 Fasilitasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk masyarakat (PS, TORA dan kerjasama
kemitraan)
 Pemetaan Hutan Adat
 Gerakan peningkatan pemanfaatan Jerami
 Pengolahaan Limbah Ternak untuk Pupuk dan Biogas
 Peningkatan Produksi Beras Premium/Organik
 Peningkatan kesadaran ekologis pada usia sekolah
MENINGKATKAN BAURAN
ENERGI DARI SUMBER DAYA
ENERGI TERBARUKAN
 Mendorong pengembangan energi
terbarukan (EBT) baik lingkup
perkantoran Pemerintah Provinsi Riau
maupun industri

PEMBENTUKAN KPH
(Kesatuan Pengelolaan Hutan)
KABUPATEN KAMPAR
KABUPATEN PELALAWAN
KABUPATEN SIAK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KABUPATEN ROKAN HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KABUPATEN BENGKALIS
KOTA DUMAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KOTA PEKANBARU
KPH ROKAN
(Kab Rohul, Rohil dan Bengkalis)
KPH BAGAN SIAPI API
(Kab Rokan Hilir dan Kota Dumai)
KPH BENGKALIS PULAU
(Kab Bengkalis)
KPH SULIGI - BATU GAJAH
(Kab Rohul dan Kampar)
KPH SINGINGI
(Kab Kuansing)
KPH TEBING TINGGI
(Kab Kepulauan Meranti)
KPH INDRAGIRI
(Kab Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir)
KPH KAMPAR KIRI
(Kab Kampar)
KPH MANDAH
(Kab Indragiri Hilir)
KPH MANDAU
(Kab Bengkalis, Siak)
KPH MINAS – TAHURA
(Kab Siak)
KPH SOREK
(Kab Pelalawan dan Kuansing)
KPH TASIK BESAR SERKAP
(Kab Siak dan Pelalawan)
SEBARAN WILAYAH KERJA KPH
DALAM PENANGANAN DESA RAWAN KARHUTLA
Desa Rawan Kebakaran
 Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Gubernur Riau
Nomor 76 Tahun 2017
tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Provinsi Riau.
 Bertujuan juga sebagai
unit tingkat tapak dalam
pengelolaan hutan yang
juga dapat sebagai
penggerak masyarakat
untuk menjaga hutan
dari Karhutla.

PERDA NO. 9 TAHUN 2017
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
Pasal 43
Penyelenggaraan penanggulangan bencana
alam pada saat tanggap darurat dilakukan
melalui beberapa kegiatan, meliputi:
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap
lokasi, kerusakan, kerugian dan
sumberdaya;
b. penentuan status keadaan darurat bencana;
c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi
masyarakat yang terkena bencana;
d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban
bencana sesuai standar pelayanan minimal;
e. perlindungan terhadap korban yang
tergolong kelompok rentan; dan
f. pemulihan dini prasarana dan sarana vital.
Point
Penting

PENANGANAN BENCANA
ALAM DAN NON ALAM DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2021

PENANGANAN BENCANA PROVINSI RIAU
TAHUN 2021
Luas Areal Karhutla Tahun 2021  1.410,08 Ha
 Areal terbesar berada di Kabupaten Bengkalis (418,67 Ha), Kota Dumai (174,24 Ha), Kabupaten Indragiri Hilir (164,50 Ha), dan Kabupaten
Rokan Hilir (153,20 Ha);
 Kejadian Karhutla terutama di Bulan Februari – Maret dan Juli – Oktober;
 Terjadi penurunan luasan lahan terbakar sebanyak 9,19% (1.603,95 ha tahun 2020 menjadi 1.410,08 ha tahun 2021) dengan jumlah hotspot
sebanyak 2.775 titik dan indeks standar pencemaran udara (ispu) dalam kategori baik hingga sedang (tidak pernah kategori tidak sehat
hingga berbahaya) selama tahun 2021.
 Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2021 sesuai SK Gubri No. 212/II/2021 tanggal 15
Februari 2021, berlaku 15 Februari – 31 Oktober 2021.
 Gubernur Riau telah memberikan himbauan kepada Bupati/Walikota terkait Peningkatan Antisipasi Bencana melalui Surat Gubernur Riau
Nomor. 360/BPBD/331 Tanggal 08 Februari 2021.
Kejadian Banjir di tahun 2021 terjadi di 63 desa/kelurahan, yaitu:
 Kota Pekanbaru (28 kelurahan), Kota Dumai (7 kelurahan), Kabupaten Indragiri Hilir (15 desa), Kabupaten Indragiri Hulu (11 desa),
Kabupaten Pelalawan (1 desa), Kabupaten Kampar (11 desa), Kabupaten Siak (15 desa) dan Kabupaten Bengkalis (2 desa);
 Kejadian Banjir tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2020, yang terjadi di 100 desa/kelurahan (Kabupaten Bengkalis,
Pelalawan, Kampar, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir);
 Penetapan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Provinsi Riau Tahun 2021 sesuai SK Gubri No.
Kpts. 1275/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021, berlaku 31 hari mulai 1 – 31 Desember 2021.
Kejadian Longsor di tahun 2021 terjadi di 4 desa, yaitu:
 Kabupaten Indragiri Hilir (1 desa) dan Kabupaten Kampar (3 desa);
 Kejadian Longsor tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2020, yang terjadi di 11 desa (Kabupaten Kampar dan Indragiri
Hilir).
Kejadian Angin Puting Beliung di tahun 2021 terjadi di 16 desa, yaitu:
 Kabupaten Kampar (5 desa), Kabupaten Bengkalis (3 desa), dan Kabupaten Rokan Hulu (8 desa).
KARHUTLA
BANJIR
LONGSOR
ANGIN PUTING BELIUNG

PENANGANAN COVID-19
TAHUN 2021
KARHUTLA
Capaian Vaksinasi Covid-19 Provinsi Riau
Data per Tanggal 4 Februari 2022 Pukul 18.00
BIDANG KESEHATAN
• Dukungan Vaksinasi
• Insentif tenaga kesehatan daerah dalam
penanganan Covid-19
• Belanja Kesehatan Lainnya dan Kegiatan
Prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
PENANGANAN DAMPAK /
DUKUNGAN EKONOMI
• Pemberdayaan UMKM
• Subsidi Pertanian
• Dukungan Ekonomi
SOCIAL SAFETY NET / JARING
PENGAMAN SOSIAL
• Bantuan Sosial
• Tambahan Makanan
• Perlindungan Sosial Lainnya

TERIMAKASIH
Disusun Oleh:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU
Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru
http://bappeda.riau.go.id
www.bappeda.riau.go.id
Bappedalitbang Provinsi Riau
bappedalitbangprovinsiriau

Paparan Bappedalitbang Prov Riau - Potensi Risiko Bencana Provinsi Riau - 07022022.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Paparan Bappedalitbang Prov Riau - Potensi Risiko Bencana Provinsi Riau - 07022022.pptx

Similar to Paparan Bappedalitbang Prov Riau - Potensi Risiko Bencana Provinsi Riau - 07022022.pptx (20)

Paparan Bappedalitbang Prov Riau - Potensi Risiko Bencana Provinsi Riau - 07022022.pptx