Dokumen tersebut membahas potensi risiko bencana alam dan non-alam di Provinsi Riau. Provinsi Riau memiliki berbagai potensi risiko bencana seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, abrasi, dan gempa bumi karena kondisi geografis, iklim, dan tutupan lahannya. Dokumen ini menjelaskan karakteristik fisik Provinsi Riau dan sejarah kejadian bencana, serta menganalisis tingkat ancaman berbag
Dokumen tersebut membahas strategi dan langkah integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Termasuk di dalamnya adalah sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta target penurunan indeks risiko bencana.
Dokumen tersebut merangkum rencana pemetaan daerah rawan banjir di Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan tujuan mengidentifikasi daerah-daerah rawan banjir secara spasial dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan pihak terkait."
Dokumen tersebut membahas strategi dan langkah integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Termasuk di dalamnya adalah sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta target penurunan indeks risiko bencana.
Dokumen tersebut merangkum rencana pemetaan daerah rawan banjir di Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan tujuan mengidentifikasi daerah-daerah rawan banjir secara spasial dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan pihak terkait."
Dokumen tersebut merupakan rencana strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau untuk periode 2014-2019. Rencana strategis ini membahas visi, misi, tujuan, dan program yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan di bidang perumahan, air minum, pengelolaan sampah, dan penataan ruang di Provinsi Riau.
DIKPLHD Kabupaten Bangka Tengah 2023 Eksekutif SummaryDianora Didi
Upaya pembangunan di bangka tengah yang berkelanjutan, menerapkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur tentang pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan guna melindungi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. UU ini mengatur tentang asas, tujuan, proses, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan hak serta peran masyarakat d
Dokumen tersebut merupakan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2021. Dokumen tersebut membahas empat isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar yaitu kualitas air, risiko bencana, tata guna lahan, dan persampahan beserta analisis dan respon yang dilakukan. Dokumen tersebut juga membahas inovasi-inovasi yang dilakukan Pemda Karanganyar terkait pengelolaan lingkungan
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...CIFOR-ICRAF
"[Ringkuman] Dokumen tersebut membahas latar belakang dan upaya-upaya bidang tata ruang dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk pembahasan mengenai peraturan dan rencana tata ruang di tingkat nasional dan daerah."
Dokumen tersebut membahas proses penyusunan KLHS untuk Rencana Tata Ruang di Kabupaten Tanimbar dan sekitarnya. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan yaitu persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep RTR, dan penyusunan serta pembahasan Raperda. Dokumen ini juga menjelaskan pendekatan dan analisis yang dilakukan dalam KLHS, seperti identifikasi isu pembang
Dokumen tersebut membahas tentang mitigasi bencana pesisir dan laut di Kabupaten Jepara. Lokasi penelitiannya berada di pesisir Kabupaten Jepara yang rentan terhadap perubahan garis pantai akibat erosi dan sedimentasi. Tujuannya adalah mengetahui dampak erosi, bentuk mitigasi yang telah dilakukan, dan strategi adaptasi masyarakat. Dibahas pula kondisi umum daerah penelitian dan pengertian mengenai mitigasi bencana pesis
Ada tiga isu utama permasalahan perbatasan di Kalimantan Utara menurut dokumen tersebut, yaitu kurangnya sarana prasarana, susahnya akses menuju perbatasan, dan masuknya barang dan orang ilegal. Dokumen itu juga menjelaskan berbagai program prioritas pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota PasuruanBagus ardian
Dokumen ini memberikan ringkasan rencana tindak lanjut penanganan kawasan kumuh di Kota Pasuruan untuk periode 2015-2019. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh, pemenuhan sarana prasarana, pencegahan terbentuknya permukiman kumuh baru, serta mitigasi bencana di kawasan tersebut. Dokumen ini juga memaparkan profil delapan lokasi kawasan kumuh beserta ren
Kuliah umum Menteru Pembangunan Daerah Tertinggal di Fakultas Peternakan UGM, Jumat, 20 September 2013.
Judul : Strategi dan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...aisyrahadatul14
Pencemaran udara adalah pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer, seperti polusi industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah. Dampaknya terhadap lingkungan sangat serius. Udara yang tercemar dapat merusak lapisan ozon, memicu perubahan iklim, dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Bagi makhluk hidup, pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, iritasi mata, dan bahkan kematian. Lingkungan juga terdampak dengan terganggunya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
Dokumen tersebut merupakan rencana strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau untuk periode 2014-2019. Rencana strategis ini membahas visi, misi, tujuan, dan program yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan di bidang perumahan, air minum, pengelolaan sampah, dan penataan ruang di Provinsi Riau.
DIKPLHD Kabupaten Bangka Tengah 2023 Eksekutif SummaryDianora Didi
Upaya pembangunan di bangka tengah yang berkelanjutan, menerapkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur tentang pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan guna melindungi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. UU ini mengatur tentang asas, tujuan, proses, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan hak serta peran masyarakat d
Dokumen tersebut merupakan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2021. Dokumen tersebut membahas empat isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar yaitu kualitas air, risiko bencana, tata guna lahan, dan persampahan beserta analisis dan respon yang dilakukan. Dokumen tersebut juga membahas inovasi-inovasi yang dilakukan Pemda Karanganyar terkait pengelolaan lingkungan
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...CIFOR-ICRAF
"[Ringkuman] Dokumen tersebut membahas latar belakang dan upaya-upaya bidang tata ruang dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk pembahasan mengenai peraturan dan rencana tata ruang di tingkat nasional dan daerah."
Dokumen tersebut membahas proses penyusunan KLHS untuk Rencana Tata Ruang di Kabupaten Tanimbar dan sekitarnya. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan yaitu persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep RTR, dan penyusunan serta pembahasan Raperda. Dokumen ini juga menjelaskan pendekatan dan analisis yang dilakukan dalam KLHS, seperti identifikasi isu pembang
Dokumen tersebut membahas tentang mitigasi bencana pesisir dan laut di Kabupaten Jepara. Lokasi penelitiannya berada di pesisir Kabupaten Jepara yang rentan terhadap perubahan garis pantai akibat erosi dan sedimentasi. Tujuannya adalah mengetahui dampak erosi, bentuk mitigasi yang telah dilakukan, dan strategi adaptasi masyarakat. Dibahas pula kondisi umum daerah penelitian dan pengertian mengenai mitigasi bencana pesis
Ada tiga isu utama permasalahan perbatasan di Kalimantan Utara menurut dokumen tersebut, yaitu kurangnya sarana prasarana, susahnya akses menuju perbatasan, dan masuknya barang dan orang ilegal. Dokumen itu juga menjelaskan berbagai program prioritas pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota PasuruanBagus ardian
Dokumen ini memberikan ringkasan rencana tindak lanjut penanganan kawasan kumuh di Kota Pasuruan untuk periode 2015-2019. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh, pemenuhan sarana prasarana, pencegahan terbentuknya permukiman kumuh baru, serta mitigasi bencana di kawasan tersebut. Dokumen ini juga memaparkan profil delapan lokasi kawasan kumuh beserta ren
Kuliah umum Menteru Pembangunan Daerah Tertinggal di Fakultas Peternakan UGM, Jumat, 20 September 2013.
Judul : Strategi dan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Similar to Paparan Bappedalitbang Prov Riau - Potensi Risiko Bencana Provinsi Riau - 07022022.pptx (20)
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...aisyrahadatul14
Pencemaran udara adalah pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer, seperti polusi industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah. Dampaknya terhadap lingkungan sangat serius. Udara yang tercemar dapat merusak lapisan ozon, memicu perubahan iklim, dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Bagi makhluk hidup, pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, iritasi mata, dan bahkan kematian. Lingkungan juga terdampak dengan terganggunya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...d1051231079
Hujan asam merupakan kombinasi ringan dari asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam biasanya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduk dan banyaknya aktivitas manusia dalam kegiatan transportasi. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari kegiatan industri dan transportasi merupakan penyebab terjadinya peristiwa hujan asam apabila emisi gas tersebut bereaksi dengan air hujan, dimana senyawa yang bersifat asam terbentuk. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari aktivitas manusia dapat berubah menjadi nitrat (NO3 - ) dan sulfat (SO4 2-) melalui proses fisika dan kimia yang kompleks. Sulfat dan nitrat lebih banyak berbentuk asam yang terlarut dalam air hujan. Keasaman air hujan berhubungan erat dengan konsentrasi SO2 dan NO2 yang terlarut di dalam air hujan. Semakin tinggi konsentrasi SO2 dan NO2 , maka dapat mengakibatkan nilai keasaman air hujan semakin asam .Deposisi asam yang berasal dari emisi antropogenik SO2 dan NOx , memiliki pengaruh besar pada biogeokimia, dan menyebabkan pengasaman tanah dan air permukaan, eutrofikasi ekosistem darat dan air dan penurunan keanekaragaman hayati di banyak wilayah.
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdfd1051231031
Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan seperti pepohonan maupun semak-semak, kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (Ground fire), membakar bahan organicmelalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar ataupun pohon yang bagian atasnya terbakar. Selanjutnya api menjalar secara vertical dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (smoldering) sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang Nampak di atas permukaan, yang sering dikenal dengan kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan yang bersifat masiv. Oleh karena peristiwa kebakaran tersebut terjadi di bawah tanah dan tidak nampak di permukaanselain itu tanahnya merupakan tanah basah/gambut yang mengandung air maka proses kegiatan pemadamannya tentu akan menimbulkan kesulitan.
DAMPAK PIRIT ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdfd1051231033
Tanah merupakan bagian terpenting dalam bidang pertanian, peranan tanah juga sangat kompleks bagi media perakaran tanaman. Tanah mampu menopang dan menyediakan unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Tanah tersusun dari bahan mineral, bahan organik, udara dan air. Bahan mineral tersusun dari hasil aktivitas pelapukan bebatuan, sedangkan bahan organik berasal dari pelapukan serasah tumbuhan akibat adanya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Salah satu jenis tanah adalah tanah sulfat masam. Tanah sulfat masam ini keberadaannya di daerah rawa pasang surut. Sering kali tanah sulfat masam dijumpai pada lahan gambut terdegradasi yang mengakibatkan tanah mengandung pirit (FeS2) naik kepermukaan. Tanah sulfat masam yang mengandung pirit ini juga mengganggu pertumbuhan tanaman. Terganggunya pertumbuhan tanaman menyebabkan lahan ini nantinya akan ditinggalkan petani bila tidak dilakukan usaha perbaikan atau menjadi lahan bongkor.
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...d1051231053
Gambut merupakan tanah yang memiliki karakteristik unik. Lahan gambut yang begitu luas di beberapa pulau besar di Indonesia, menjadikan pengelolaan lahan gambut sering dilakukan, terutama dalam peralihan fungsi menjadi perkebunan, pertanian, hingga pemukiman. Pada studi kasus ini lebih berfokus pada degradasi lahan gambut menjadi media tanam, proses, dampak, serta upaya pemulihan dampak yang dihasilkan dari degradasi lahan gambut tersebut
1. POTENSI RISIKO BENCANA ALAM DAN NON ALAM
DI PROVINSI RIAU
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Riau
oleh :
Purnama Irawansyah, S.Hut, MM
SEKRETARIS BAPPEDALITBANG PROVINSI RIAU
disampaikan pada :
KULIAH KERJA DALAM NEGERI PROGRAM STUDI MANAJEMEN BENCANA
UNIVERSITAS PERTAHANAN
7 FEBRUARI 2022
2. www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
GAMBARAN UMUM PROVINSI RIAU
ASPEK GEOGRAFI &
DEMOGRAFI
LUAS WILAYAH
109.512,04
km2
PEMERINTAHAN
10
Kabupaten
2
Kota
+
TERDIRI ATAS
169
Kecamatan
1.591desa
+ 282
kelurahan
=
SUNGAI SIAK
Panjang ± 345 Km
Kedalaman 8 – 12 Meter
SUNGAI KAMPAR
Panjang ± 580 Km
Kedalaman ± 6 Meter
SUNGAI ROKAN
Panjang ± 325 Km
Kedalaman 6 – 8 Meter
SUNGAI INDRAGIRI
Panjang ± 645 Km
Kedalaman 6 – 8 Meter
Provinsi Riau memiliki 15 Sungai, diantaranya 4 Sungai Besar
Utara
SUMUT &
MALAKA
Timur
KEPRI &
MALAKA
Selatan
JAMBI &
SUMBAR
Barat
SUMUT &
SUMBAR
Hutan Primer 2,4%
Hutan Sekunder 14,9%
Hutan Tanaman 10,4%
Non Hutan 72,3%
± 2.713 Km
Kawasan Hutan 5,4 juta ha
Wilayah Paling Luas
INDRAGIRI HILIR
1.346.589,47 Ha
atau 14,94%
Dari luas Provinsi Riau
Wilayah Paling Sempit
PEKANBARU
63.340,30 Ha
atau 0,70%
dari luas Provinsi Riau
PENDUDUK
6.394.087
Jiwa
3.276.658
laki-laki +
3.117.429
Perempuan
=
± 4,9 juta ha (KHG)
Minyak & Gas Bumi
Lifting 275 ribu
Barel Per Hari
Kelapa Sawit
3,3 juta ha
Serat Kayu
1,5 juta ha
Sagu
75 ribu ha
Komoditi SDA Unggulan
Kelapa
421 ribu ha
Karet
500 ribu ha
Kopi
5 ribu ha
KABUPATEN KAMPAR
KABUPATEN PELALAWAN
KABUPATEN SIAK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KABUPATEN BENGKALIS
KABUPATEN ROKAN HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KOTA DUMAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KOTA PEKANBARU
BERBATASAN DENGAN KONDISI GEOGRAFIS
Tutupan Lahan
Garis Pantai
Gambut
3. www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
PERTUMBUHAN PDB NASIONAL DAN PDRB PROVINSI RIAU
PER TRIWULAN TAHUN 2019 - 2021
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
TRIWULAN III-2021
PERTUMBUHAN EKONOMI RIAU
TRIWULAN III-2021
4. KONDISI FISIK PROVINSI RIAU
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
TOPOGRAFI TUTAPAN LAHAN
IKLIM
Kondisi topografi daratan Provinsi Riau
terdiri dari wilayah bagian timur yang
didominasi oleh dataran rendah dengan
ketinggian antara (0 – 10 meter dpl), wilayah
bagian tengah merupakan dataran
bergelombang dan wilayah bagian barat yang
merupakan dataran berbukit yang dibentuk
oleh gugusan Bukit Barisan.
Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen,
Provinsi Riau mempunyai tipe iklim Af,
sedangkan menurut Schmidt dan Ferguson
tipe iklim berkisar antara A-B-C, daerah
Provinsi Riau beriklim tropis basah.
Secara geografis Provinsi Riau dilintasi oleh
garis khatulistiwa dan mempunyai dua
musim yaitu musim hujan dan musim
kemarau.
Tutupan lahan di Provinsi Riau diidentifikasi
berdasarkan data tutupan lahan tahun 2015,
Terdapat 22 jenis tutupan lahan yang terdiri
dari berbagai jenis kawasan hutan,
perkebunan, pertanian, rawa, semak
belukan, lahan kosong, padang rumput,
permukiman, pertambangan, bandara,
tambak, transmigrasi dan tubuh air. Tutupan
lahan dominan di Provinsi Riau berupa
lahan perkebunan yaitu sebesar 48.09%.
5. KONDISI FISIK PROVINSI RIAU
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
LAHAN GAMBUT MANGROVE
LAHAN KRITIS
Provinsi Riau memiliki lahan gambut yang
terbentuk oleh penimbunan bahan organik
pada lahan yang cenderung tergenang dengan
luas sekitar ± 4,9 juta Ha atau sekitar 54,44%
luas daratan Provinsi Riau, terdiri dari rawa
gambut air tawar dan rawa gambut pasang
surut, yang sebagian besar berada di kawasan
bagian timur. Wilayah dataran rendah ini
menjadi rentan terhadap bencana banjir dan
genangan sebagaimana yang selama ini
berlangsung secara berkala.
Keberadaan lahan terlantar telah
menciptakan lahan kritis di beberapa bagian
wilayah Provinsi Riau. Pembukaan hutan
sekunder untuk keperluan lahan pertanian
dan kebun penduduk telah menyebabkan
terbentuknya lahan-lahan kritis, karena lahan
garapan tersebut tidak dipelihara dengan
baik dan ditinggalkan. Lahan yang
ditinggalkan berubah menjadi semak belukar
dan alang-alang.
Provinsi Riau juga memiliki hutan mangrove
yang terdiri dari hutan mangrove primer
dan sekunder. Pesebaran kawasan hutan
mangrove terdapat di 7 kabupaten dan 1
kota yang berada di wilayah pesisir. Total
luas dari kawasan hutan mangrove adalah
1.914,11 Km2 dimana Kabupaten Indragiri
Hilir memiliki luasan terbesar dan
Kabupaten Siak dengan luasan terkecil.
7. INDEKS RISIKO BENCANA
probalitas spasial,
frekuensi dan
kekuatan (magnitude)
dari fenomena alam
seperti gempa bumi,
banjir, kebakaran
hutan dan lahan, dan
lain-lain
parameter sosial
budaya, ekonomi,
fisik dan lingkungan
Pendekatan tingkat ketahanan
berdasarkan :
1.Perkuatan kebijakan dan
kelembagaan
2.Pengkajian resiko dan
perencanaan terpadu
3.Pengembangan sistem informasi,
diklat dan logistik
4.Penanganan tematik kawasan
resiko bencana
5.Peningkatan efektivitas
pencegahan dan mitigasi bencana
6.Perkuatan kesiapsiagaan dan
Penanganan Darurat Bencana
7.Pengembangan sistem
pemulihan bencana.
Faktor Kerentanan
(Vulnerability)
Faktor Bahaya
(Hazard)
Faktor Kapasitas
(Capacity)
Kapasitas
an
Keren
Ancaman
ana
RisikoBenc
tan
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
Kemungkinan terjadinya
kerugian yang ditimbulkan
akibat bencana pada suatu
wilayah dalam kurun
waktu tertentu yang dapat
berupa kematian, luka,
sakit, jiwa terancam,
hilangnya rasa aman,
mengungsi, kerusakan atau
kehilangan harta dan
gangguan kegiatan
masyarakat.
POTENSI RISIKO BENCANA
8. POTENSI BENCANA PROVINSI RIAU
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
Potensi bencana alam di Provinsi Riau dapat
diketahui berdasarkan data sejarah kejadian bencana
dan data hasil kajian bencana serta kejadian bencana
yang sedang berlangsung dan tidak tercatat dalam
sejarah kejadian bencana sebelumnya.
Catatan kejadian bencana bedasarkan DIBI (Data dan
Informasi Bencana Indonesia), diketahui bahwa
wilayah Provinsi Riau memiliki potensi terjadi 6
(enam) jenis bencana, yang tidak tertutup
kemungkinan untuk terjadi lagi. Sedangkan dari hasil
analisis menggunakan pendekatan sistem informasi
geografis (SIG) teridentifikasi adanya potensi jenis
bencana lainnya.
Potensi bencana yang dapat terjadi di Provinsi Riau,
dan yang membutuhkan penanganan untuk
pengurangan risiko masing-masing bencana serta
menjadi subjek kajian dalam Dokumen Peta Bahaya
dan Kerentanan di Provinsi Riau ini meliputi 12 (dua
belas) jenis bencana.
Tahun Banjir Longsor Abrasi Karhutla Kekeringan
2020 19 5 - 21 -
2019 16 2 - 38 -
2018 15 5 1 27 -
2017 17 4 - 4 -
2016 10 3 1 2 -
2015 9 1 1 1 -
2014 12 3 - 3 -
2013 14 1 - 11 3
2012 2 - - 1 -
2011 7 - - 3 -
Jumlah 121 20 3 111 3
Sejarah Kejadian Bencana di Provinsi RiauTahun 2011 -2020
Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia (https://dibi.bnpb.go.id/xdibi)
9. POTENSI BENCANA PROVINSI RIAU
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
Peta Rawan Bencana Provinsi Riau
Sumber : RTRWP Riau Tahun 2018 -2038
NO JENIS BENCANA
1 Banjir
2 Banjir Bandang
3 Cuaca Ekstrim
4 Gelombang Ekstrem dan Abrasi
5 Gempa Bumi
6 Kebakaran Hutan dan Lahan
7 Kekeringan
8 Tanah Longsor
9 Kegagalan Teknologi
10 Epidemi dan Wabah Penyakit
11 Likuefaksi
12 Pendemi Covid 19
Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia (https://dibi.bnpb.go.id/xdibi)
Potensi Bencana di Provinsi Riau
10. TINGKAT ANCAMAN BAHAYA BENCANA
DI PROVINSI RIAU
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
Parameter – Parameter
Kemiringan lereng
Jarak dengan sungai
Batas wilayah Administrasi
Potensi luas dan tingkat ancaman
bahaya banjir dengan menggunakan
parameter-parameter di atas,
memberikan output besaran potensi
luas dan kelas bahaya di setiap
kabupaten/kota di Provinsi Riau
Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana, BPBD Provinsi Riau Tahun 2021
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Bencana Banjir
1. BANJIR
11. TINGKAT ANCAMAN BAHAYA BENCANA
DI PROVINSI RIAU
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
Parameter – Parameter
Sungai Besar (DAS di Provinsi Riau)
Topografi
Potensi Longsor di Hulu Sungai
Potensi luas dan tingkat ancaman
bahaya Banjir Bandang dengan
menggunakan parameter-parameter di
atas, memberikan output besaran
potensi luas dan kelas bahaya banjir
bandang di setiap kabupaten/kota di
Provinsi Riau
Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana, BPBD Provinsi Riau Tahun 2021
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Bencana Banjir Bandang
2. BANJIR BANDANG
12. TINGKAT ANCAMAN BAHAYA BENCANA
DI PROVINSI RIAU
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
Parameter – Parameter
Keterbukaan Lahan (Lahan terbuka)
Kemiringan Lereng
Curah Hujan
Potensi luas dan tingkat ancaman
bahaya Cuaca Ekstrem dengan
menggunakan parameter-parameter di
atas, memberikan output besaran
potensi luas dan kelas bahaya di setiap
kabupaten/kota di Provinsi Riau
Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana, BPBD Provinsi Riau Tahun 2021
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Cuaca Ekstrem
3. CUACA EKSTREM
13. TINGKAT ANCAMAN BAHAYA BENCANA
DI PROVINSI RIAU
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
Parameter – Parameter
Tinggi Gelombang
Arus
Tipologi Pantai
Penutup Lahan
Garis Pantai
Potensi luas dan tingkat ancaman
bahaya Gelombang Ekstrem / Abrasi
dengan menggunakan parameter-
parameter di atas, memberikan output
besaran potensi luas dan kelas bahayadi
setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau
Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana, BPBD Provinsi Riau Tahun 2021
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Gelombang Ekstrem / Abrasi
4. GELOMBANG EKSTREM / ABRASI
14. TINGKAT ANCAMAN BAHAYA BENCANA
DI PROVINSI RIAU
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
Parameter – Parameter
Keterbukaan Lahan (Lahan terbuka)
Kemiringan Lereng
Curah Hujan
Potensi luas dan tingkat ancaman
bahaya Gempa Bumi dengan
menggunakan parameter-parameter di
atas, memberikan output besaran
potensi luas dan kelas bahaya di setiap
kabupaten/kota di Provinsi Riau
Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana, BPBD Provinsi Riau Tahun 2021
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Gempa Bumi
5. GEMPA BUMI
15. TINGKAT ANCAMAN BAHAYA BENCANA
DI PROVINSI RIAU
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
Parameter – Parameter
Tutupan Lahan
Hotspot (sebaran titik panas)
Jenis Tanah
Data Kawasan Hutan
Izin Pemanfaatan Hutan
Potensi luas dan tingkat ancaman
bahaya Kebakaran Hutan & Lahan
dengan menggunakan parameter-
parameter di atas, memberikan output
besaran potensi luas dan kelas bahayadi
setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau
Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana, BPBD Provinsi Riau Tahun 2021
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Kebakaran Hutan & Lahan
6. KEBAKARAN HUTAN & LAHAN
16. TINGKAT ANCAMAN BAHAYA BENCANA
DI PROVINSI RIAU
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
Parameter – Parameter
Curah Hujan
Suhu Udara
Potensi luas dan tingkat ancaman
bahaya Kekeringan dengan
menggunakan parameter-parameter di
atas, memberikan output besaran
potensi luas dan kelas bahayadi setiap
kabupaten/kota di Provinsi Riau
Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana, BPBD Provinsi Riau Tahun 2021
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Kekeringan
7. KEKERINGAN
17. TINGKAT ANCAMAN BAHAYA BENCANA
DI PROVINSI RIAU
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
Parameter – Parameter
Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah
Potensi luas dan tingkat ancaman
bahaya Tanah Longsor dengan
menggunakan parameter-parameter di
atas, memberikan output besaran
potensi luas dan kelas bahaya di setiap
kabupaten/kota di Provinsi Riau
Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana, BPBD Provinsi Riau Tahun 2021
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Tanah Longsor
8. TANAH LONGSOR
18. TINGKAT ANCAMAN BAHAYA BENCANA
DI PROVINSI RIAU
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
Parameter – Parameter
Batas Wilayah Administrasi
Sebaran dan Jenis Industri
Rencana Tata Ruang Wilayah
Peta Bahaya Gempa Bumi
Peta Bahaya Tsunami
Potensi luas dan tingkat ancaman
bahaya Kegagalan Teknologi dengan
menggunakan parameter-parameter di
atas, memberikan output besaran
potensi luas dan kelas bahayadi setiap
kabupaten/kota di Provinsi Riau
Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana, BPBD Provinsi Riau Tahun 2021
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Kegagalan Teknologi
9. KEGAGALAN TEKNOLOGI
19. TINGKAT ANCAMAN BAHAYA BENCANA
DI PROVINSI RIAU
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
Parameter – Parameter
Batas Administrasi
Jumlah dan Sebaran Penderita DBD
Sebaran Permukiman
Penutup Lahan
Sebaran Kawasan Kumuh
Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
Potensi luas dan tingkat ancaman
bahaya Epidemi/Wabah Penyakit
dengan menggunakan parameter-
parameter di atas, memberikan output
besaran potensi luas dan kelas bahaya di
setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana, BPBD Provinsi Riau Tahun 2021
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Epidemi / Wabah Penyakit
10. EPIDEMI / WABAH PENYAKIT
20. TINGKAT ANCAMAN BAHAYA BENCANA
DI PROVINSI RIAU
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
Parameter – Parameter
Keterbukaan Lahan (Lahan terbuka)
Kemiringan Lereng
Curah Hujan
Potensi luas dan tingkat ancaman
bahaya Likuefaksi dengan
menggunakan parameter-parameter di
atas, memberikan output besaran
potensi luas dan kelas bahaya di setiap
kabupaten/kota di Provinsi Riau
Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana, BPBD Provinsi Riau Tahun 2021
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Likuefaksi
11. LIKUEFAKSI
21. TINGKAT ANCAMAN BAHAYA BENCANA
DI PROVINSI RIAU
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
Parameter – Parameter
Batas Administrasi
Sebaran Permukiman Berdasarkan
Penutup Lahan
Sebaran Kawasan Kumuh
Data Kejadian COVID-19
Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
Potensi luas dan tingkat ancaman
bahaya Pandemi Covid-19 dengan
menggunakan parameter-parameter di
atas, memberikan output besaran
potensi luas dan kelas bahaya di setiap
kabupaten/kota di Provinsi Riau
Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana, BPBD Provinsi Riau Tahun 2021
Tingkat Kelas Ancaman Bahaya Pandemi Covid-19
12. PANDEMI COVID-19
22. REKAPITULASI ANCAMAN BAHAYA BENCANA
DI PROVINSI RIAU
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
No.
Jenis Bencana Bahaya
Luas (Ha) Kelas
1 Banjir 7.142.004 Tinggi
2 Banjir Bandang 139.444 Tinggi
3 Cuaca Ekstrim 7.939.247 Tinggi
4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi 41.249 Tinggi
5 Gempa Bumi 8.994.361 Sedang
6 Kebakaran Hutan dan Lahan 8.976.085 Tinggi
7 Kekeringan 8.993.081 Sedang
8 Tanah Longsor 348.486 Sedang
9 Kegagalan Teknologi 15.784 Rendah
10 Epidemi dan Wabah Penyakit 8.940.075 Tinggi
11 Likuefaksi 1.537.212 Sedang
12 Pandemi Covid-19 8.936.782 Tinggi
Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana, BPBD Provinsi Riau Tahun 2021
23. HASIL KAJIAN KERENTANAN BENCANA
DI PROVINSI RIAU
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
No.
Jenis Bencana
Kelas Kerentanan
Potensi
Penduduk
Terpapar
Potensi
Kerugian
1 Banjir Tinggi Tinggi
2 Banjir Bandang Tinggi Tinggi
3 Cuaca Ekstrim Tinggi Sedang
4 Gelombang Ekstrim dan
Abrasi
Tinggi Tinggi
5 Gempa Bumi Tinggi Sedang
6 Kebakaran Hutan dan
Lahan
- Rendah
7 Kekeringan Tinggi Rendah
8 Tanah Longsor Tinggi Rendah
9 Kegagalan Teknologi Tinggi -
10 Epidemi dan Wabah
Penyakit
Tinggi -
11 Likuefaksi Tinggi Sedang
12 Pandemi Covid-19 Tinggi -
Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana, BPBD Provinsi Riau Tahun 2021
KERENTANAN SOSIAL
1. Kepadatan Penduduk
2. Kelompok Rentan
Rasio Jenis Kelamin
Rasio Kelompok Umur Rentan
Rasio Penduduk Miskin
Rasio Penduduk Cacat
KERENTANAN FISIK
1. Rumah
2. Fasilitas Umum
3. Fasilitas Kritis
KERENTANAN EKONOMI
1. Lahan Produktif
2. PDRB
KERENTANAN LINGKUNGAN
1. Hutan Lindung
2. Hutan Alam
3. Hutan Bakau/Mangrove
4. Semak Belukar
25. Menjadikan kawasan
pesisir dan kelautan
sebagai sumber
perekonomian dengan
pengembangan sektor
perikanan, ekowisata, dan
konservasi secara
terintegrasi
b
Memperluas dan
meningkatkan akses
masyarakat tempatan dan
masyarakat adat terhadap
ruang kelola lahan yang
lebih merata dan
berkeadilan
c
Menerapkan sistem pertanian lestari
dan menjamin ketersediaan dan akses
terhadap sumber daya lahan dan air
secara berkelanjutan berdasarkan
kearifan lokal
d
Pengembangan industri
berbasis sumber daya lokal
dengan tetap memelihara
dan melestarikan adat dan
budaya
e
Menjadikan Provinsi sebagai pusat
perekonomian regional di Kawasan
Selat Malaka dengan pengembangan
konektivitas antar wilayah dengan
integrasi antar sektor, antar
pemangku kepentingan, dan antar
kesatuan ekosistem
a
KEBIJAKAN PENATAAN RUANG
Terwujudnya Ruang yang Produktif, Efisien, Nyaman dan Berkelanjutan untuk menjadikan
Provinsi sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu di Kawasan Selat Malaka
TUJUAN PENATAAN RUANG
Pengembalian fungsi
ekosistem sebagai
penyangga
kehidupan
f
RTRW PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
26. RTRW PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
• Mengembangkan kegiatan pertanian dalam
kerangka ketahanan pangan dan peningkatan
ekonomi masyarakat serta ramah lingkungan;
• Meningkatkan produktifitas perkebunan melalui
intensifikasi lahan yang layak ekonomi, layak
sosial, dan ramah lingkungan secara
berkelanjutan;
• Mengembangkan pengusahaan kehutanan secara
lebih selektif, produktif dan berkelanjutan;
• Implementasi kebijakan yang adaptif dan
mitigatif dalam perencanaan tata kelola hutan
dan lahan.
Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat
tempatan dan masyarakat adat terhadap ruang kelola
lahan yang lebih merata dan berkeadilan
STRATEGI PENATAAN RUANG DALAM UPAYA UNTUK MENCEGAH RISIKO BENCANA ALAM
• Membangun kelembagaan yang kuat terhadap
perlindungan KHG
• Peningkatan partisipasi stakeholders dalam tata
kelola KHG;
• Pemberdayaan masyarakat di dalam KHG
• Penerapan tata air yang adaptif bagi kawasan
budidaya dan lindung.
Pengembalian fungsi ekosistem sebagai penyangga
kehidupan
27. RTRW PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam kurun waktu RTRWP.
PERWUJUDAN POLA RUANG
1.Perwujudan KawasanLindung
Pemantapan Kawasanlindungdilakukanmelalui;
Evaluasikebijakanpemanfaatan Kawasanlindung;
Evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung dilakukan
melalui:
Evaluasi kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung;
Penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan lahan
kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi lindung
Pengembangan partisipasimasyarakatdalampengelolaanKawasanlindung;
Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan
bawahannya dilakukan melalui:
Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi,
danmenjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung;
dan
Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada
kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan
air tanah dan penanggulangan banjir.
2. Perwujudan KawasanBudidaya
Perwujudan kaawasan budidaya terdiri atas:
a. Program pengembangan Kawasan hutan produksi terdiri dari;
Program pengembangan pemanfaatan Kawasan hutan;
Program pengembangan penggunaan Kawasan hutan;
Program pengembangan pada kawasan hutan produksi yang
dapat di konversi (HPK) untuk kegiatan non kehutanan dapat
dilakukan pada areal Outline.
b. Program pengembangan kawasan pertambangan terdiri dari:
Rehabilitasi lahan pasca tambang; dan
Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan
agar tidak menimbulkan dampak lingkungan.
28. RTRW PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan pemberian
disentif dan insentif serta arahan sanksi.
Arahan Peraturan Zonasi
Indikasi arahan peraturan zonasi
kawasan perkebunan besar
Negara/Swasta (PBN/PBS) meliputi:
• Kegiatan perkebunan swasta harus
diupayakan dapat mencegah dan
mengendalikan gangguan lingkungan
seperti bencana alam (banjir dan
longsor), kebakaran dan pencemaran
lingkungan. Pemilik perijinan
PBN/PBS bertanggungjawab
terhadap upaya-upaya untuk
mencegah dan mengendalika
kebakaran lahan dan pencemaran
lingkungan di area konsesinya.
Arahan Perizinan
Setiap orang yang akan
memanfaatkan ruang wajib
memiliki Izin pemanfaatan
ruang;
Arahan Disentif
Bentuk disinsentif untuk
wilayah Provinsi meliputi:
• Tidak menerbitkan
perizinan budidaya yang
akan dilakukan di dalam
kawasan yang tidak
sesuai dengan
pemanfaatan ruangnya.
Arahan Sanksi
Pelanggaran
terhadap Rencana
Tata Ruang Wilayah
Provinsi, akan
dikenakan sanksi
berupa:
sanksi
administratif;
sanksi pidana;
dan
sanksi perdata.
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BERTUJUAN SEBAGAI KONTROL AGAR
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG YANG DILAKUKAN SESUAI DENGAN PEMANFAATANNYA,
SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MENGURANGI DAMPAK BENCANA YANG TERJADI
29. Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
Masa Jabatan 2019-2024
3 5
4
2
1
MISI PROVINSI RIAU 2019-2024
Terwujudnya Riau yang BERDAYA SAING,
SEJAHTERA, BERMARTABAT
dan UNGGUL di Indonesia (RIAU BERSATU)
VISI PROVINSI RIAU 2019-2024
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD PROVINSI RIAU
TAHUN 2019 - 2024
Mewujudkan Sumberdaya
Manusia yang Beriman,
Berkualitas dan Berdaya
Saing Global melalui
Pembangunan Manusia
Seutuhnya
Mewujudkan Pembangunan
Ekonomi yang Inklusif,
Mandiri dan Berdaya Saing
Mewujdukan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
dan Pelayanan Publik yang
prima Berbasis Teknologi
Informasi
Mewujudkan Budaya Melayu
sebagai Payung Negeri dan
Mengembangkan Pariwisata yang
Berdaya Saing
Mewujudkan Pembangunan
Infrastruktur Daerah yang
Merata, Berwawasan Lingkungan
dan Berkelanjutan
30. Misi 1
Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan
Berdaya Saing Global melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD PROVINSI RIAU
TAHUN 2019 - 2024
STRATEGI:
1. Peningkatan aksesibilitas dan mutu
layanan kesehatan.
2. Pengendalian laju pertumbuhan
penduduk.
3. Peningkatan budaya olahraga
masyarakat dan prestasi olahraga
ARAH KEBIJAKAN:
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan
penanganan krisis kesehatan akibat
bencana dan kejadian luar biasa.
2. Meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan keluarga berencana.
3. Meningkatkan pembinaan,
pengembangan dan pengelolaan
keolahragaan
TUJUAN 1.1:
Meningkatkan Kualitas SDM yang
Berdaya Saing
SASARAN 1.1.2:
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
PROGRAM:
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
6. Program Pengendalian Penduduk
7. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
1
31. Misi 2
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata,
Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD PROVINSI RIAU
TAHUN 2019 - 2024
STRATEGI:
Peningkatan konservasi sumber daya alam
dan keanekaragaman hayati
ARAH KEBIJAKAN:
1. Meningkatkan pengendalian terhadap
pencemaran lingkungan.
2. Meningkatkan konservasi sumber daya
alam dan keanekaragaman hayati.
3. Meningkatkan pemeliharaan dan
pemanfaatan keanekaragaman hayati
(KEHATI) secara berkelanjutan
TUJUAN 2.2:
Mewujudkan pembangunan yang
berwawasan lingkungan
SASARAN 2.2.1:
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
PROGRAM:
1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan
Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA),
Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
6. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
7. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
11. Program Penanggulangan Bencana
STRATEGI:
Peningkatan mitigasi terhadap dampak
perubahan iklim
ARAH KEBIJAKAN:
1. Menurunkan emisi gas rumah kaca di
Provinsi Riau
2. Memulikhan kawasan yang sudah
dalam kondisi kritis
(terdegredasi/tercemar) yang
terlantar secara terkoordinasi
SASARAN 2.2.2:
Menurunnya emisi gas rumah kaca
PROGRAM:
1. Program Pengelolaan Hutan
2. Program Pengelolaan Persampahan
3. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil
4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
5. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
32. Misi 3
Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan
Berdaya Saing
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD PROVINSI RIAU
TAHUN 2019 - 2024
STRATEGI:
1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
miskin
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi
masyarakat desa
3. Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja
4. Peningkatan kewirausahaan pemuda
ARAH KEBIJAKAN:
1. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
miskin
2. Meningkatkan kapasitas kemampuan PSKS
3. Meningkatkan peran lembaga ekonomi pedesaan
4. Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan
produktivitas tenaga kerja
5. Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja dan
penempatan tenaga kerja
6. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja
7. Meningkatkan kompetensi wirausaha muda
TUJUAN 3.1:
Mewujudkan Perekonomian yang
Mandiri Dan Berdaya Saing
SASARAN 3.1.4:
Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran
PROGRAM:
1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
5. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
6. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
8. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
9. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
10. Program Pengembangan UMKM
11. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
12. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
13. Program Penempatan Tenaga Kerja
14. Program Hubungan Industrial
15. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
16. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
17. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
18. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
19. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
33. www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
RIAU HIJAU
(Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2021, diintegrasikan dalam
Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024)
Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Riau Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah
Bidang Kehutanan, Lahan, Gambut dan Blue Carbon
PENDEKATAN
Bidang Pertanian
Bidang Pengelolaan Limbah
Bidang Energi, Transportasi dan Industri
Perguruan Tinggi
Swasta
CSO dan Filantropi
Media
KETERLIBATAN PARA PIHAK
RENCANA AKSI- RIAU HIJAU
MENINGKATKAN PENGENDALIAN
KERUSAKAN DAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
Pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah
Pembangunan Kawasan Pengumpul Limbah B3
Terpadu
Peningkatan pelayanan Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA) regional dengan sistem Sanitary Landfill
Peningkatan Vegetasi Tutupan Lahan
Penanganan Abrasi
Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove
MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
Integrasi Riau Hijau ke dalam peninjauan kembali RTRW Provinsi Riau
Perubahan orientasi pemanfaatan kawasan hutan ke arah Restorasi Ekosistem
Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bagi Pemegang Izin dan Pemilik Hutan Hak
Penerapan sertifikasi ISPO pada perkebunan besar dan perkebunan rakyat
Fasilitasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk masyarakat (PS, TORA dan kerjasama
kemitraan)
Pemetaan Hutan Adat
Gerakan peningkatan pemanfaatan Jerami
Pengolahaan Limbah Ternak untuk Pupuk dan Biogas
Peningkatan Produksi Beras Premium/Organik
Peningkatan kesadaran ekologis pada usia sekolah
MENINGKATKAN BAURAN
ENERGI DARI SUMBER DAYA
ENERGI TERBARUKAN
Mendorong pengembangan energi
terbarukan (EBT) baik lingkup
perkantoran Pemerintah Provinsi Riau
maupun industri
34. www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
PEMBENTUKAN KPH
(Kesatuan Pengelolaan Hutan)
KABUPATEN KAMPAR
KABUPATEN PELALAWAN
KABUPATEN SIAK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KABUPATEN ROKAN HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KABUPATEN BENGKALIS
KOTA DUMAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KOTA PEKANBARU
KPH ROKAN
(Kab Rohul, Rohil dan Bengkalis)
KPH BAGAN SIAPI API
(Kab Rokan Hilir dan Kota Dumai)
KPH BENGKALIS PULAU
(Kab Bengkalis)
KPH SULIGI - BATU GAJAH
(Kab Rohul dan Kampar)
KPH SINGINGI
(Kab Kuansing)
KPH TEBING TINGGI
(Kab Kepulauan Meranti)
KPH INDRAGIRI
(Kab Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir)
KPH KAMPAR KIRI
(Kab Kampar)
KPH MANDAH
(Kab Indragiri Hilir)
KPH MANDAU
(Kab Bengkalis, Siak)
KPH MINAS – TAHURA
(Kab Siak)
KPH SOREK
(Kab Pelalawan dan Kuansing)
KPH TASIK BESAR SERKAP
(Kab Siak dan Pelalawan)
SEBARAN WILAYAH KERJA KPH
DALAM PENANGANAN DESA RAWAN KARHUTLA
Desa Rawan Kebakaran
Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Gubernur Riau
Nomor 76 Tahun 2017
tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Provinsi Riau.
Bertujuan juga sebagai
unit tingkat tapak dalam
pengelolaan hutan yang
juga dapat sebagai
penggerak masyarakat
untuk menjaga hutan
dari Karhutla.
35. www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
PERDA NO. 9 TAHUN 2017
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
Pasal 43
Penyelenggaraan penanggulangan bencana
alam pada saat tanggap darurat dilakukan
melalui beberapa kegiatan, meliputi:
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap
lokasi, kerusakan, kerugian dan
sumberdaya;
b. penentuan status keadaan darurat bencana;
c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi
masyarakat yang terkena bencana;
d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban
bencana sesuai standar pelayanan minimal;
e. perlindungan terhadap korban yang
tergolong kelompok rentan; dan
f. pemulihan dini prasarana dan sarana vital.
Point
Penting
37. PENANGANAN BENCANA PROVINSI RIAU
TAHUN 2021
Luas Areal Karhutla Tahun 2021 1.410,08 Ha
Areal terbesar berada di Kabupaten Bengkalis (418,67 Ha), Kota Dumai (174,24 Ha), Kabupaten Indragiri Hilir (164,50 Ha), dan Kabupaten
Rokan Hilir (153,20 Ha);
Kejadian Karhutla terutama di Bulan Februari – Maret dan Juli – Oktober;
Terjadi penurunan luasan lahan terbakar sebanyak 9,19% (1.603,95 ha tahun 2020 menjadi 1.410,08 ha tahun 2021) dengan jumlah hotspot
sebanyak 2.775 titik dan indeks standar pencemaran udara (ispu) dalam kategori baik hingga sedang (tidak pernah kategori tidak sehat
hingga berbahaya) selama tahun 2021.
Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2021 sesuai SK Gubri No. 212/II/2021 tanggal 15
Februari 2021, berlaku 15 Februari – 31 Oktober 2021.
Gubernur Riau telah memberikan himbauan kepada Bupati/Walikota terkait Peningkatan Antisipasi Bencana melalui Surat Gubernur Riau
Nomor. 360/BPBD/331 Tanggal 08 Februari 2021.
Kejadian Banjir di tahun 2021 terjadi di 63 desa/kelurahan, yaitu:
Kota Pekanbaru (28 kelurahan), Kota Dumai (7 kelurahan), Kabupaten Indragiri Hilir (15 desa), Kabupaten Indragiri Hulu (11 desa),
Kabupaten Pelalawan (1 desa), Kabupaten Kampar (11 desa), Kabupaten Siak (15 desa) dan Kabupaten Bengkalis (2 desa);
Kejadian Banjir tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2020, yang terjadi di 100 desa/kelurahan (Kabupaten Bengkalis,
Pelalawan, Kampar, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir);
Penetapan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Provinsi Riau Tahun 2021 sesuai SK Gubri No.
Kpts. 1275/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021, berlaku 31 hari mulai 1 – 31 Desember 2021.
Kejadian Longsor di tahun 2021 terjadi di 4 desa, yaitu:
Kabupaten Indragiri Hilir (1 desa) dan Kabupaten Kampar (3 desa);
Kejadian Longsor tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2020, yang terjadi di 11 desa (Kabupaten Kampar dan Indragiri
Hilir).
Kejadian Angin Puting Beliung di tahun 2021 terjadi di 16 desa, yaitu:
Kabupaten Kampar (5 desa), Kabupaten Bengkalis (3 desa), dan Kabupaten Rokan Hulu (8 desa).
KARHUTLA
BANJIR
LONGSOR
ANGIN PUTING BELIUNG
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
38. PENANGANAN COVID-19
TAHUN 2021
KARHUTLA
www.bappeda.riau.go.id Bappedalitbang Provinsi Riau bappedalitbangprovinsiriau
Capaian Vaksinasi Covid-19 Provinsi Riau
Data per Tanggal 4 Februari 2022 Pukul 18.00
BIDANG KESEHATAN
• Dukungan Vaksinasi
• Insentif tenaga kesehatan daerah dalam
penanganan Covid-19
• Belanja Kesehatan Lainnya dan Kegiatan
Prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
PENANGANAN DAMPAK /
DUKUNGAN EKONOMI
• Pemberdayaan UMKM
• Subsidi Pertanian
• Dukungan Ekonomi
SOCIAL SAFETY NET / JARING
PENGAMAN SOSIAL
• Bantuan Sosial
• Tambahan Makanan
• Perlindungan Sosial Lainnya
39. TERIMAKASIH
Disusun Oleh:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU
Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru
http://bappeda.riau.go.id
www.bappeda.riau.go.id
Bappedalitbang Provinsi Riau
bappedalitbangprovinsiriau