Prinsip Dasar Bank Syariah

1. Prinsip Dasar
Bank Syariah

2. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
menurut DSN adalah lembaga
keuangan yang mengeluarkan produk
keuangan syariah dan yang
mendapatkan izin operasional sebagai
lembaga keuangan syariah (DSN)-MUI,
2003).
Definisi

3. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
harus memenuhi dua unsur yaitu :
1. Unsur kesesuaian dengan syariah
Islam
2.Unsur legalitas operasi sebagai
lembaga keuangan.

4. Institusi Yang Memiliki Kewenangan
Mengeluarkan Izin Operasi (sejak OJK
berperan)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
adalah institusi yang berwenang
mengatur dan mengawasi
Lembaga Keuangan bank dan
non-bank seperti asuransi dan
pasar modal (efetif sejak 1
Januari 2013) dan Bank (efektif
sejak 1 Januari 2014)
Departemen
Koperasi
sebagai institusi
yang berwenang
mengatur dan
mengawasi
koperasi.

5. Fungsi Bank Syariah
a. Manajer investasi, (dengan
akad mudharabah dan
wadiah)
b. Agen investasi. (dengan akad
wakalah)
c. Investor.
d. Penyedia jasa keuangan.
e. Pengemban fungsi sosial.

6. Asas Transaksi Syariah
• Persaudaraan (ukhuwah),
• Keadilan (‘adalah),
• Kemaslahatan (maslahah),
• Keseimbangan (tawazun), dan
• Universalisme (syumuliyah).

7. Persaudaraan
• Persaudaraan (ukhuwah), yang berarti bahwa
transaksi syariah menjunjung tinggi nilai
kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga
seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di
atas kerugian orang lain.
• Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal
(ta’aruf), saling memahami (tafahum), saling
menolong (ta’awun), saling menjamin (takaful),
saling besinergi dan saling berafiliasi (tahaluf).

8. Keadilan
•Keadilan (‘adalah), yang berarti selalu
menempatkan sesuatu hanya pada
yang berhak dan sesuai dengan
realitas prinsip ini dalam bingkai
aturan muamalah yaitu melarang
adanya unsur yang dilarang dalam
islam.

9. Kemaslahatan
•Kemaslahatan (maslahah), yaitu segala
bentuk kebaikan dan manfaat yang
berdimensi duniawi dan ukhrawi, meterial
dan spiritual, serta individual dan kelektif.
•Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur
yaitu: halal (patuh terhadap ketentuan
syariah) dan thayib (membawa kebaikan
dan bermanfaat).

10. Keseimbangan(Tawazun)
• Keseimbangan (tawazun), yaitu keseimbangan
antara aspek material dan spiritual, antara aspek
privat dan publik, antara sektor keuangan dan
sektor rill, antara bisnis dan sosial serta antara
aspek pemanfaatan serta pelestarian.
• Transaksi syariah tidak hanya memperhatikan
kepentingan pemilik semata tetapi
memperhatikan kepentingan semua pihak
sehingga dapat merasakan manfaat adanya
suatu kegiatan ekonomi tersebut.

11. Universalisme (Sumuliah)
•Universalisme (syumuliah), dimana
esensinya dapat dilakukan oleh, dengan
dan untuk semua pihak yang
berkepentingan tanpa membedakan suku,
agama, ras, dan golongan, sesuai dengan
semangat kerahmatan semesta (rahmatan
li alamin).

12. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah
mubah (boleh), kecuali yang ditentukan lain oleh Al
Qur’an dan Sunnah Rasul.
Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa
mengandung unsur – unsur paksaan.
Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan
mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat.
Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai
keadilan dan menghindari unsur – unsur
penganiyaan, pengambilan kesempatan dalam
kesempitan.
Prinsip Hukum Muamalah

13. Transaksi
yang
dilarang
Tidak sah
akadnya
Haram
selain
zatnya
Haram
zatnya
Larangan
Terhadap Transaksi Syariah

14. Larangan terhadap transaksi yang haram zatnya
sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang
ketiga yaitu keharusan menghindari
kemudharatan.
Bagi industri perbankan syariah, pelarangan
terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut
diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan
pembiayaan yang terkait dengan aktivitas
produksi makanan, minuman dan tindakan yang
diharamkan dalam Islam.
1. Larangan Terhadap Transaksi yang
Haram Zatnya

15. Beberapa hal yang
masuk kategori haram
selain zatnya
Tadlis (ketidaktahuan satu
Tpihak)
Gharar (ketidaktahuan
kedua pihak)
Ikhtikar (rekayasa pasar
dalam supply)
Bai’ najasy (rekayasa pasar
dalam demand)
Maysir
Riba
2. Larangan
terhadap transaksi
haram selain zatnya

16. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak
diketahui oleh salah satu pihak yang berjual beli (unknow to one
party)
Tadlis dapat terjadi dari empat hal yaitu
1. Kuantitas
2. Kualitas
3. Harga
4. Waktu Penyerahan
TADLIS

17.  Gharar adalah ketiadaan informasi
terjadi pada kedua belah pihak yang
bertransaksi jual beli.
GHARAR

18. Bai’ Ikhtikar adalah mengupayakan
adanya kelangkaan barang dengan cara
menimbun.
BAI’ IKHTIKAR

19. Bai’ najasy adalah tindakan menciptakan
permintaan palsu, seolah – olah ada banyak
permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga
jual produknya akan naik.
Bai’ Najasy

20. Maysir (gambling/judi) adalah sebuah
permainan dimana satu pihak akan memperoleh
keuntungan sementara pihak lain akan
menderita kerugian.
MAYSIR

21. Riba adalah tambahan yang disyaratkan
dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan
(iwad) yang dibenarkan syariah atas
penambahan tersebut.
RIBA

22. Dalil larangan Riba:
• “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum
dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
• Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan
sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-
Nya akan memerangimu.
• Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba)
maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak
menganiaya dan tidak pula dianiaya.” Q.S. Al-
Baqarah 278-279
RIBA

23. Dalil kriteria Riba
Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit yang
terdapat dalamAbu Daud hadis 3343 dan dalamAtTirmidzi hadis 2819
dengan bunyi sebagai berikut:
• “Emas dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan
gandum, tepung gandum dengan tepung gandum dalam ukuran yang
sama, kurma dengan kurma dalam ukuran yang sama, garam dengan
garam dalam ukuran yang sama.Jika seseorang memberi lebih atau
meminta lebih, dia telah berhubungan dengan riba.
• Tetapi tidak diharamkan penjualan emas dengan perak dan perak
dengan emas dalam berat yang tidak sama. Pembayaran dilakukan
pada saat itu juga dan janganlah menjual jika dibayar belakangan.
• Dan tidak diharamkan menjual gandum dengan tepung gandum dan
tepung gandum (dengan gandum) dalam ukuran yang berbeda,
pembayaran dilakukan pada saat itu.Jika pembayaran dilakukan
kemudian, janganlah menjualnya.”
RIBA

24. Dalil kriteria Riba: - Lanjutan
Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim
“Jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar;
satu dirham dengan dua dirham; satu sha’ dengan dua sha
karena aku khawatir akan terjadinya riba. Seorang bertanya:
Wahai Rasul, bagaimana jika seseorang menjual seekor kuda
dengan beberapa ekor kuda dan seekor unta dengan
beberapa ekor unta?Jawab Nabi SAW:Tidak mengapa, asal
dilakukan dengan tangan ke tangan (langsung).”
(HR.Muslim)
RIBA

25. TERJADI RIBA
1.Tranksaksi hutang piutang
2.Transaksi jual beli barang
ribawi

26. Kelompok Barang Ribawi
1.Kelompok mata uang; dapat dibagi dalam beberapa
jenis yaitu emas dan perak secara khusus baik dalam
bentuk mata uang dan dalam bentuk lainnya.
2.Kelompok bahan makanan pokok: seperti beras,
gandum dan jagung serta bahan makanan seperti sayur
– sayuran dan buah – buahan.

27. Transaksi
Hutang Piutang
Riba qardh adalah kelebihan tertentu
yang disyaratkan pada yang berhutang.
Riba jahiliyyah adalah riba/tambahan
yang timbul karena peminjam tidak mampu
mengembalikan hutangnya pada
waktu yang ditetapkan.

28. Transaksi jual beli
Barang ribawi
Riba Fadhl adalah
riba yang timbul karena
pertukaran antar barang ribawi
yang sejenis dengan kadar dan
takaran yang berbeda.
Riba Nasi’ah adalah
riba yang timbul karena penangguhan
penyerahan atau penerimaan barang
yang dipertukarkan.

29.  Akad secara bahasa adalah ikatan
Larangan
Terhadap transaksi yang tidak sah
akadnya
 Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan
orang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang
disyariatkan.

30. Rukun Akad
1. Adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan
akad.
2. Adanya sesuatu/objek yang diikat dengan akad.
3. Adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terima
(ijab-kabul).

31. Larangan SatuTransaksi Dua Akad
Akad tidak boleh mengandung unsur dua akad dalam satu transaksi (two in
one transaction)
Misal: transaksi sewa modal atau capital lease yang mana pembayaran
sewanya diakui juga diakui sebagai peralihan kepemilikan.
Dalam Islam mekanisme yang dibolehkan adalah selama masa sewa
pembayaran hanya diakui sebagai pembayaran sewa, adapun peralihan
kepemilikan dilakukan setelah masa sewa. Ini memberi kepastian siapa
pemilik barang..

32. LaranganTa’alluq
Ta’alluq yaitu dua akad yang saling berkaitan
dimana berlakunya akad kedua bergantung
pada akad kesaatu.
Misal: transaksi dengan cara ‘inah, yaitu
seseorang ‘A’ menjual barang seharga tertentu
secara cicilan (misalkan Rp 11 juta) kepada
orang lain ‘B’ dengan syarat, orang lain ‘B’
tersebut kembali menjual barang tersebut
secara tunai kepada A (misalkan Rp 10 juta)

33. Selesai
Terima Kasih