4. L
ATAR
B
ELAKANG
P
ENELITIAN
01 – MASIH SEDIKIT STUDI TENTANG FILANTROPI ISLAM
Penguatan aktivitas filantropi sejalan dengan demokrasi di Indonesia,
dan praktik serta studi di berbagai belahan dunia. Belum banyak studi
terbaru yang komprehensif tentang praktik filantropi Muslim di
Indonesia.
02 – FILANTROPI DAN PROBLEM SOSIAL
Transformasi dari karitas, ke filantropi, ke filantropi berkeadilan sosial
(social justice philanthropy) akibat kegelisahan tangani problem sosial
yang tidak berujung, karena fokus pada akibat, bukan akar masalah.
03 – FILANTROPI BERKEADILAN SOSIAL SEBAGAI SOLUSI
Pendekatan filantropi berkeadilan sosial menjadi krusial sebagai
pendekatan effective giving, tapi juga pendekatan dalam konteks
keragaman kelompok, etnis dan agama.
04 – PEMETAAN AWAL UNTUK LANGKAH LANJUT
Apakah praktik filantropi berkeadilan sosial sudah berkembang di
Indonesia, dan apa faktor pendorong, peluang serta tantangannya?
6. Filantropi dalam Kerangka Keadilan Sosial
6
01
02
03
05
04
06
Berkontribusi mhilangkan
akar masalah kemiskinan,
ketidakadilan sosial
Menyasar Akar Masalah
Inklusif
berkontribusi dalam
penguatan demokrasi
Perkuat Demokrasi
memiliki program jangka
panjang, memberdayakan
dan berkelanjutan
Pembangungan Komunitas/
Jangka Panjang Memiliki managemen
yang transparan,
akuntabel & responsif
dalam grantmaking
Tata Kelola yang Baik
Mempengaruhi
kebijakan agar pro nilai-
nilai keadilan sosial
Berkontribusi ke Kebijakan
Courtesy: nonprofitquarterly.org
menggunakan pendekatan
kemanusiaan yang non-
diskriminatif, inklusif
7. September
2017
Oktober, November,
Desember 2017
Januari 2018
Februari
2018
Maret
2018
Lini Masa Penelitian
7
Studi literatur
Pengumpulan
data
Observasi
Wawancara
Analisa Data
Penulisan laporan
Seminar hasil riset
FGD, Observasi,
Wawancara, pengumpulan
data
Observasi
Wawancara
Pengumpulan data
Laporan
akhir
8. Sumber Data Penelitian
FGD melibatkan unsur pemerintah,
LAZ, BAZ, akademisi, organisasi
kemanusiaan, CSR, lembaga wakaf,
& aktivis filantropi.
Focused Group Discussion (FGD)
Undang-Undang, peraturan, laporan
lembaga, dokumen program & data
dari kementerian..
Studi Dokumen
Aceh
Jakarta
JaBar
Kalimantan
Timur
JaTim
Banten
NTT
Bali
Kantor organisasi filantropi, program,
penerima manfaat, wilayah
dampingan, pimpinan & Staf.
Observasi dan In-Depth Interview
8
NTB
10. Filantropi Muslim Melaju Pesat
10
Apa yang berubah?
Jumlah LAZ (data Forum Zakat)
Jumlah badan amil zakat
pemerintah
Jumlah obyek wakaf tanah
(data Kemenag)
Jumlah dana ZIS masyarakat
Muslim (riset UIN)
Jumlah dana ZIS disalurkan ke
Lembaga (data BAZNAS)
Penyaluran bantuan ke luar negeri
2000an
187
<10
349.296
19,3 Triliun Rupiah
68 Miliar Rupiah
Terbatas
>2015-2018
231
549
435.768
30 Triliun Rupiah
6 Triliun Rupiah
Menjamur
11. Pegiat Filantropi Islam
Banyaknya aktor filantropi Islam di Indonesia dapat dikerucutkan ke dalam tiga tipologi.
11
01
03
Lembaga berbadan hukum untuk
kelola derma
1) LAZ masyarakat (ormas,
komunitas, dan
korporasi);
2) BAZ;
3) Lembaga wakaf;
4) Lembaga non-zakat
(sosial kemanusiaan);
5) Lembaga filantropi Islam
internasional
Lembaga non filantropi
dan pegiat individu
Kegiatan derma berbasis
organisasi non filantropi, mis.
di masjid, sekolah, pesantren,
paguyuban, komunitas, grup,
dan individu, pada tataran
lokal.
Online Fundraising & Crowdsourcing
Pegiat atau aktivis dunia maya
01 02
03
12. Potensi Filantropi Islam Berkeadilan Sosial
12
Potensi
Tinggi
FBS
Semangat
Gerakan
Gerakan zakat,
wakaf, kemanusiaan
yang kuat sejak
masa kolonial
hingga kini.
Basis Teologi
Ajaran Islam yang
kuat mendorong
membantu sesama
dan giatkan institusi
kedermawanan
Kreativitas
Praktik
Beragam fundraising.
beragam program
Dukungan
Pemerintah
Sudah ada inisiatif,
misalnya mendukung
zakat untuk SDGs, wakaf
untuk pembangunan, &
sinergi bantuan
kemanusiaan
01
02
03
04
Pemenuhan Kriteria FBS
Sudah dilakukan di tingkat
individu, program, lembaga,
walau tidak semua indikator
13. Tantangan Menuju Filantropi Berkeadilan Sosial
13
FIKIH DAN TAFSIR FILANTROPI
Pemahaman doktrin /ajaran agama , misalnya
fikih konvensional
KONDISI SOSIAL DAN POLITIK
Kondisi sosial politik yang lemah, tidak inklusif
mempengaruhi masyarakat (donatur & pengelola)
03
02
01
REGULASI
Tidak mendorong pada prinsip keadilan sosial
Tidak terintegrasi dengan baik antar sektor
Melemahkan masyarakat sipil
14. Tentang tafsir & fikih (misalnya limitasi aturan zakat)
14
“…Lembaga kita adalah lembaga zakat yang menghimpun dana ziswaf
dan dana-dana lain, yang penting halal dan legal. Kalau konteksnya
adalah zakat tentu artinya akan terbatas. Prasyaratnya sudah ada
syarat khususnya misalnya dari 8 asnaf sudah pasti agamanya sudah
secara khusus clothingnya tidak bisa kita kotak-katik…” (FGD-1.4)
“Yang jelas untuk zakat itu harus 8 asnaf, maka kita buat best line survey…
ada 2 pendapat di kantor fudraising kami ... Karena dalam Islam tidak
disebutkan…kecuali dia fisabillah… [asnaf] miskin itu tidak disebutkan kalau
harus Islam… Lagi pula kita kan gak tahu perjalanan hidup dia… mungkin
akan menjadi penyembah Allah dan lebih soleh dibanding kita. Kami
hormati jika dari donor meminta. Tapi sejauh ini saya tidak menemukan
[permintaan] itu…” (Wawancara Feb.2)
15. 15
“…saya liat 0% [untuk keadilan
sosial] padahal disitulah peluang
tafsir. Untuk ulama… riqob ini yang
namanya budak tidak seperti di
zaman nabi,..apapun agamanya
mereka asnaf juga. ..padahal kan
Islam rahmatan lil alamin, bahkan
bukan manusia saja, hewan,
tumbuhan...Kami melakukan
penyedian air bor di km 23 di daerah
beruang madu, itu juga banyak
penduduk non-Muslim yang
menggunakan, dana yang
didapatkan dari bank konvensional”
(FGD 2.10)
“Menurut saya sangat menarik dalam
filantropi untuk kesejahteraan sosial tanpa
melihat batas batas. Nah untuk di Indonesia
sendiri yang saya lihat, dalam ras, suku dan
warna kulit itu tidak masalah, namun ketika
melintasi agama pasti ada suatu hal yang
mengganjal. Walaupun di beberapa seperti
Dompet Dhuafa itu telah terealisasikan,
namun di beberapa daerah yang agak tinggi
fanatismenya pasti ada pandangan berbeda
ketika membantu non-Muslim…karena
beranggapan zakat itu harus dikasihkan ke
Muslim lagi.” (FGD-2.8)
Tentang tafsir & fikih (misalnya limitasi aturan zakat)
16. Tentang tafsir ummat dan kemanusiaan
16
“…Kita memang pure kemanusiaan, hanya nilai
nilai agama itu yang menjadi [basis] kita, jadi kita
tidak menyebarkan agama, tidak membangun
mesjid karena kalau membangun mesjid kan kita
membangun gereja, vihara dan seterusnya
sehingga aktivitas kemanusiaan kita menjadi
terbengkalai… …spealisasi kita adalah itu dan
dimana manusia menderita apapun latar
belakangnya Islam, Kristen, Buddha, Hindu, kita
masuk...” (Lembaga filantropi Islam internasional,
wawancara)
“Bukankah ummat Muslim
itu juga bagian dari
kemanusiaan?” (FGD-3.5)
“Setiap lembaga [berbasis
agama] punya cita2 ideologi,
kalau kita ya Islam. Cuma
approach-nya itu yang beda-
beda. Susah juga kalau
approachnya tidak universal…
Rosul sendiri pun memberi
bantuan itu bukan karena
menyuruh masuk Islam. Tapi
menolong. Urusan nanti
hatinya tergerak itu, urusan
yang lain.” (A. Notowiguno,
Presiden PKPU Human
Initiative, Wawancara)
17. Potensi dalam Praktik Filantropi Islam
Praktik-praktik filantropi Islam yang berkeadilan sosial sudah dapat ditemukan di Indonesia
17
REINTERPRETASI ASNAF
Reinterpretasi fikih dan
konsep ashnaf, pada situasi
tertentu, nampaknya
menjadi jalan tengah bagi
lembaga filantropi Muslim
MENCARI RUANG ALTERNATIF
Ragam filantropi Islam selain
zakat (sedekah, wakaf, dll)
bisa digunakan sebagai
alternatif dalam
pengumpulan dana
INKLUSIF DI RUANG PUBLIK
Prinsip inklusivitas dan nilai-nilai
keadaban publik dapat
ditemukan pada praktik filantropi
Islam yang beraktivitas di daerah
minoritas Muslim
KEMAHIRAN MENGELOLA DANA
ZAKAT
Kemahiran dalam mengelola
dana-dana zakat dari
donatur jadi kunci untuk bisa
mempraktikkan filantropi
berkeadilan sosial
PENGARUSUTAMAAN ZAKAT
Upaya lembaga-lembaga
negara, seperti Bappenas,
Baznas, dalam
mainstreaming zakat untuk
tujuan-tujuan pembangunan
berkelanjutan (Sustainable
Development Goals, SDGs)
menjadi dukungan kuat bagi
pegiat filantropi
18. Jejak Praktik Filantropi Islam Berkeadilan Sosial
Individu
Program
Lembaga
Individu
Ide dan aksi dari
tokoh-tokoh,
beberapa
mendirikan/
support organisasi
Program, contoh
- Pemberdayaan Lingkungan (LAZ Harfa)
- Penguatan sinergi lintas agama (PKPU)
- Beasiswa perdamaian di Poso (STF UIN)
Lembaga
Seperti
Dompet
Dhuafa dan
Lazismu
Asosiasi
Asosiasi, contoh
- Aliansi Kemanusiaan untuk
Myanmar (AKIM)
20. Visi: Terwujudnya masyarakat
dunia yang berdaya melalui
pelayan, pembelaan dan
pemberdayaan yang berbasis
pada sistem yang berkeadilan
Keadilan Sosial dalam Organisasi Dompet Dhuafa
Pembuatan akta lahir
21. “Iya siapapun, tanpa melihat
agama, siapapun. Dan medisnya pun ada juga
yang non muslim… yang Muslim itu ada 10
sampai 15-an dan yang non-Muslim ada 8”
(Wawancara, Bp Andi Krisna, Direktur DSM)
Tantangannya sih di komunikasi, kalo di
Bali mengurangi konflik dengan cara
syiar Islam dengan jalan kerja bersama.
Di situ syiar Islamnya kelihatan. Mereka
merasakan bekerja sama dengan orang
Muslim, apalagi kita kan kadang ngaji,
yaa mereka biasa aja.
Fundraising dan bantuan untuk adik Ovani
22. Sinergi Lembaga Filantropi untuk krisis Kemanusiaan Myanmar
dengan program pembangunan komunitas yang inklusif
23. Filantropi untuk Demokrasi
Praktik filantropi indikator dari kuatnya masyarakat sipil dan memperkuat
demokrasi
23
Demokrasi
Filantropi
Saling
Menguatkan indikator
25. Corak praktik filantropi Muslim di Indonesia sangat beragam. Dari
aktivitas yang pernah ada dan berjalan sampai sekarang, penelitian
ini melihat bahwa terjadi sebaran ide dan praktik baik ditingkat
individu maupun kelembagaan yang sudah mengarah pada praktik
filantropi yang berkeadilan sosial, walau belum menjadi mainstream.
Hal ini dilakukan pada level individu, program, organisasi maupun
asosiasi. Semangat keagamaan yang rahmatan lil-alamin, semangat
berderma yang tinggi, kesadaran akan kebangsaan dan visi
keadilan sosial serta kreativitas organisasi telah mendorong gerakan
filantropi Islam untuk memiliki potensi besar bagi praktik filantropi
berkeadilan sosial.
Keterhubungan dan keterbukaan dengan keragaman di berbagai
lapisan, baik wacana, aktor, dan wilayah, merupakan basis penting
bagi percepatan dan penguatan filantropi berkeadilan sosial.
KESIMPULAN
27. REKOMENDASI
27
Perlu ada perbaikan di tataran regulasi agar praktik filantropi
Islam dapat menuju ke arah filantropi berkeadilan sosial.
Pihak-pihak berwenang seperti kementerian/lembaga negara dan
agensi internasional dapat melakukan program pengarusutamaan ke
lembaga-lembaga filantropi Islam untuk mengenalkan konsep-konsep
filantropi berkeadilan sosial
Para pemegang otoritas keagamaan perlu menguatkan narasi fikih
konstekstual, bisa berupa kitab fikih atau tafsir, tentang fikih filantropi
yang lebih inklusif sehingga praktik filantropi Islam bisa berkontribusi
bagi perubahan masyarakat secara efektif, yang menguatkan pilar-pilar
kebangsaan dan kemanusiaan