etika

1. PERANAN JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA (JAMSOSTEK) DALAM
PEMENUHAN KEBUTUHAN
KESEHATAN KERJA
Shabrina Nadhila (1206239440)

2. Pendahuluan
 Tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraanya
sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional
 Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal

3. Masalah
1) Apa saja program dan upaya Jamsostek dalam penanganan kecelakaan kerja serta pemenuhan
kebutuhan kesehatan kerja secara umum maupun pada proyek konstruksi?
2) Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan perlindungan yang dilakukan oleh Jamsostek?

4. Tinjauan Pustaka
 Undang – Undang tentang Keselamatan Kerja
 Kewajiban dan Hak Kerja (Bab VIII)
 Undang – Undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Bab III)

5. Pembahasan
1) Peran Jamsostek dalam Upaya Menurunkan Angka Kecelakaan Kerja dan Penyakit
Akibat Kerja
2) Peran Pemerintah dalam Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

6. Peran Jamsostek dalam Upaya Menurunkan Angka
Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
 Penyelenggaraan jaminan sosial diselenggarakan oleh badan penyelenggara berstatus badan usaha
milik negara (BUMN) yaitu PT. Jamsostek
 Fungsi dan tugas PT. Jamsostek yaitu memberikan perlindungan terhadap risiko saat bekerja
sekaligus memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya

7. Program-program Jamsostek
a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
b. Jaminan Kematian;
c. Jaminan Hari Tua;
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

8. Definisi Kecelakaan Kerja
“Kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena
hubungan kerja tersebut.”
Ahmad Ansyori (Direktur Operasi Jamsostek)

9. Fakta
Pada 2009, rata-rata terdapat :
 17 tenaga kerja mengalami cacat fungsi setiap harinya
 10 tenaga kerja mengalami cacat sebagian setiap harinya
 8 tenaga kerja meninggal setiap harinya
Terdapat 23.19% kecelakaan kerja dialami tenaga kerja berusia 26-30 tahun
(jamsostek.co.id)

10. Pencegahan
Memerhatikan dan menaati peraturan dan langkah-langkah K3
saat bekerja

11. Penanggulangan
UU No.3 Tahun 1992
Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 8
1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan
Kecelakaan Kerja.
2) Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakan Kerja ialah:
1. magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang
menerima upah maupun tidak;
2. mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong
adalah perusahaan;
3. narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

12. Pasal 9
Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :
a. biaya pengangkutan;
b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;
c. biaya rehabilitasi;
d. santunan berupa uang yang meliputi :
i. santunan sementara tidak mampu bekerja;
ii. santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya;
iii. santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
iv. santunan kematian.

13. Penanggulangan Penyakit Akibat Kerja
Insiden penyakit akibat kerja (PAK) maupun kematian yang
berhubungan dengan pekerjaan secara pasti belum dapat
diketahui karena kesulitan untuk menghubungkan suatu penyakit
dengan penyebab tertentu.

14. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja
 Pasal 19 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 1999, berbunyi bahwa
pengawasan terhadap ditaatinya keputusan menteri ini dilakukan oleh pegawai
pengawas ketenagakerjaan.
 Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas tersebut di atas yang dalam hal ini adalah
depnaker masih dapat dikatakan/terbilang belum efektif yang masih bersifat pasif

15.  Depnaker sebagai wakil pemerintah mempunyai tugas antara lain meliputi
hal-hal sebagai berikut :
a. Menyediakan dan penggunaan tenaga kerja
b. Pengembangan dan perluasan kerja
c. Pembinaan keahlian dan kejuruan tenaga kerja
d. Pembinaan hubungan ketenagakerjaan
e. Pengurusan syarat-syarat dan jaminan sosial
f. Pembinaan norma-norma perlindungan kerja
g. Pembinaan norma-norma keselamatan kerja

16. Masalah pada Pengawasan Pemerintah
 Pertumpangtindihan antara UU No. 3 Tahun 1992 dengan PP No. 14 Tahun 1993 pasal 2
ayat (4)
 Tidak adanya sikap yang tegas dari pemerintah dan dorongan untuk mencetak laba
sebanyak mungkin bagi BUMN menyebabkan lahirnya praktek penawaran paket asuransi
kesehatan oleh PT. Askes

17. Solusi
Menarik garis yang tegas antara paket jaminan kesehatan minimum yang
diselenggaraan oleh badan penyelenggara jamsostek yaitu PT (Persero)
Jamsostek dan paket asuransi kesehatan plus yang boleh ditawarkan oleh
swasta atau PT. Askes

18. Kesimpulan
Program Jamsostek dalam pemenuhan kesehatan kerja tenaga
kerja yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan
Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

19. Dalam pelaksanaan program tersebut, dibutuhkan peran pemerintah sebagai
pengawas kinerja Jamsostek yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian
Keuangan. Pengawasan tersebut dilakukan baik dari segi pelaksanaan program
perlindungan maupun dari proses perusahaan mengajukan tenaga kerjanya ke pihak
Jamsostek.

20. DAFTAR REFERENSI
 UU No.3 Tahun 1992 mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 http://academia.edu diakses pada tanggal 9 Agustus 2014 pukul 20.13
 http://usu.ac.id diakses pada tanggal 10 Agustus 2014 pukul 01.19
 http://depkes.go.id/downloads/JPKM.pdf diakses pada tanggal 11 Agustus 2014 pukul
21.53
 http://www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=1012 diakses pada tanggal 12 Agustus
2014 pukul 21.09
 http://fspmiptbi.org/ diakses pada tanggal 12 Agustus 2014 pukul 22.13

21. Thank you 