Rencana kerja inspektorat jenderal klhk tahun 2018

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Nomor : P.05/ITJEN/SETITJEN/SET/12/2017
TENTANG
RENCANA KERJA INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2018
INSPEKTUR JENDERAL
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.05/ITJEN-
SETITJEN/2015 ditetapkan Rencana Strategis Inspektorat
Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun
2015-2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, Inspektur Jenderal perlu menetapkan Rencana Kerja
Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahun 2018 dengan Peraturan Inspektur Jenderal.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
/5. Peraturan .........
INSPEKTORAT JENDERAL

5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1195 );
P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Strategis Lingkup Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1196);
P.72/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Rencana Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1313);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
10. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.05/ITJEN-SETITJEN/2015 tentang
Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG
RENCANA KERJA INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2018
Pasal 1
Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
/ Pasal 2 .........

Pasal 2
Tahun 2018 menjadi strategi dan kebijakan pengawasan dalam mendukung sasaran
strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019.
Pasal 3
Peraturan Inspektorat Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai
dengan 31 Desember 2018.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 29 Desember 2017
INSPEKTUR JENDERAL
IMAM HENDARGO ABU ISMOYO
NIP 19580305 198703 1 001

iRencana Kerja Tahun 2018
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan
Karunia Nya, telah disusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Jenderal Tahun
2018.
Rencana Kerja Tahun 2018 merupakan Rencana Kerja yang disusun sebagai instrumen
pengendali kinerja dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018.
Rencana Kerja ini selanjutnya menjadi acuan yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan
tahun 2018 yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
(RKA-K/L) Inspektorat Jenderal untuk mencapai target kinerja pada tahun 2018.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2018 diharapkan dapat menjadi acuan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal dan digunakan sebagai bahan
evaluasi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pada Inspektorat Jenderal untuk
penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.
Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan
pengawasan yang transparan dan akuntabel.
Inspektur Jenderal,
Imam Hendargo Abu Ismoyo
NIP 19580305198703 1 001

iiRencana Kerja Tahun 2018
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i
DAFTAR ISI .................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................... iv
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................................... v
BAB I. PENDAHULUAN................................................................................................ 1
A. Latar Belakang.............................................................................................. 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................ 3
C. Struktur Organisasi dan SDM........................................................................ 6
BAB II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2016 DAN PROGNOSIS
TAHUN 2017..................................................................................................... 9
A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2016 dan
Prognosis Tahun 2017 .................................................................................. 9
B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2016 dan
Prognosis Tahun 2017 .................................................................................. 14
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2018.......................................................................... 17
A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2018 .......................... 17
B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2018........ 19
BAB IV. PENUTUP.......................................................................................................... 25

iiiRencana Kerja Tahun 2018
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal Berdasarkan Jabatan .................................. 7
Tabel 2. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan ............. 8
Tabel 3. Pembobotan Komponen Indikator Kinerja Program......................................... 10
Tabel 4. Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2016........................ 10
Tabel 5. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2016....................................... 11
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Program .................................................................. 12
Tabel 7. Hasil Penilaian Kapabilitas APIP ....................................................................... 13
Tabel 8. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2016...................................................... 14
Tabel 9. Realisasi Anggaran Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja .............................. 15
Tabel 10. Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 Berdasarkan Pagu anggaran
setelah Self Blocking ........................................................................................ 15
Tabel 11. Rencana dan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Oktober dan
Prognosis Bulan Desember Tahun 2017.......................................................... 16
Tabel 12. Kegiatan pada Inspektorat Jenderal yang Masuk Dalam Prioritas Nasional,
Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan...................................................... 17
Tabel 13. Kebutuhan Anggaran Inspektorat Investigasi Per Tahun .................................. 18
Tabel 14. Matrik Tingkat Kematangan SPIP ..................................................................... 20
Tabel 15. Matrik Nilai Evaluasi SAKIP .............................................................................. 20
Tabel 16. Target Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018.............................................. 21
Tabel 17. Target Indikator Kinerja Program Tahun 2018.................................................. 23

ivRencana Kerja Tahun 2018
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Wilayah Kerja Pengawasan Intern APIP KLHK ................................................ 4
Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal ...................................................... 6
Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal...................................... 7
Gambar 4. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal Tahun 2017 ........................................... 8
Gambar 5. Komposisi PNS Itjen Berdasarkan Tingkat Pendidikan..................................... 8
Gambar 6. Matrik Kapabilitas APIP .................................................................................. 19

vRencana Kerja Tahun 2018
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Lampiran 2. Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Lampiran 3. Sistematika Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Tahun 2018

Rencana Kerja Tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap
instansi diwajibkan untuk membuat dokumen perjanjian kinerja. Salah satu hal yang perlu
diperhatikan dalam penyusunan dokumen perjanjian kinerja adalah dokumen rencana kerja
tahunan. Dokumen rencana kerja tahunan disusun untuk menentukan tujuan, sasaran dan
kegiatan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran dan digunakan juga dalam
penyusunan Laporan Kinerja sebagai alat bantu untuk mengukur dan mengevaluasi
keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan.
Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas pengawasan intern di
lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Inspektorat Jenderal sebagai
APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif dan akuntabel
dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan jalannya organisasi.
merupakan bagian dari Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, berupaya menjaga kesinambungan pembangunan
terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan memanfaatkan
sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran juga diupayakan sebagaimana amanat PP No.
17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan nasional, serta
pengendalian pencapaian sasaran Prioritas Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
sektor lingkungan hidup dan kehutanan terbagi dalam 6 isu utama yaitu :
1. Lokasi sumberdaya hutan untuk pemerataan ekonomi (tata perizinan, hutan sosial,
reforma agraria, pangan, energi, ketahanan air dan sumber penopang pusat
pertumbuhan wilayah);
2. Pengendalian deforestasi dan degradasi hutan/lahan (illegal logging, karhutla, peti, tata
perizinan, law enforcement, pemulihan lingkungan);
A. LATAR BELAKANG

3. Konservasi dan pemeliharaan biodiversity dan biosfer (peningkatan dan penanganan
tumbuhan dan satwa langka/TSL, serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas udara, air
dan tanah/bentang alam);
4. Peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan jasa lingkungan (peningkatan usaha
produksi kayu, hasil hutan non kayu, ekowisata/jasa lingkungan lainnya, daur ulang/ cir
cular economy , serta peningkatan manajemen usaha rakyat);
5. Pengendalian kejahatan lingkungan (penataan regulasi, penertiban pengawasan
perizinan dan penegakan hukum);
6. Kemitraan dan keterlibatan multistakeholders dalam rantai usaha sumberdaya hutan dan
sumberdaya sampah/limbah dan dalam pengawasan sosial perizinan dan pengendalian
lingkungan serta dalam mendorong law enforcement.
Pembangunan Nasional Tahun 2018 menetapkan 10 prioritas pembangunan nasional yang
merupakan fokus pembangunan secara nasional, dalam rangka meningkatkan efisiensi serta
memaksimalkan ketersediaan anggaran nasional.
1. Pendidikan (Prioritas Nasional)
a. Pendidikan Vokasi (Program Prioritas)
b. Peningkatan kualitas guru
2. Kesehatan
a. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
b. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
c. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
3. Perumahan dan Pemukiman
a. Penyediaan Perumahan Layak
b. Air Bersih dan Sanitasi
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
a. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
b. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
c. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
d. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
e. Pengembangan Ekspor Barang Jasa Bernilai Tambah Tinggi
5. Ketahanan Energi
a. EBT dan Konservasi Energi
b. Pemenuhan Kebutuhan Energi
6. Ketahanan Pangan
a. Peningkatan Produksi pangan
b. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
7. Penanggulangan Kemiskinan
a. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
b. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
8. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-
moda)
b. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
9. Pembangunan wilayah
a. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
b. Pembangunan Pedesaan
c. Reforma Agraria
d. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
e. Percepatan Pembangunan Papua
10. Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan
a. Penguatan Pertahanan
b. Stabilitas Politik dan Keamanan
c. Kepastian Hukum
d. Reformasi Birokrasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-
II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
tugas Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut
Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi,
sebagai berikut.
1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Jenderal terdiri atas
Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah
IV, Inspektorat Investigasi dan Sekretariat Inspektorat Jenderal, ditunjukkan pada Gambar 1,
dengan tugas pokok sebagai berikut :
WILAYAH KERJA APIP - KLHK
INSPEKTORAT I
Inspektorat Jenderal
Ditjen Konservasi SDA
dan ekosistem
Ditjen Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan lingkungan
UPT di wilayah
Sumatra
INSPEKTORAT II
Ditjen Pengendalian
DAS dan HL
Ditjen Perhutanan
Sosial dan kemitraan
lingkungan
Badan PPSDM
UPT di wilayah Jawa,
Bali, NTB dan NTT
INSPEKTORAT III
Ditjen Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari
Badan Litbang dan
inovasi
Ditjen Pengelolaan
sampah, limbah & B3
Dirjen Penegakan
hukum LHK
UPT di Wilayah
Kalimantan dan Papua
INSPEKTORAT IV
Ditjen Planologi
kehutanan dan tata
lingkungan
Setjen
Ditjen Pengendalian
Perubahan iklim
UPT di Wilayah
Sulawesi dan Maluku
INSPEKTORAT
INVESTIGASI
(seluruh unit eselon I
dan UPT di Seluruh
Wilayah Indonesia)
Gambar 1. Wilayah Kerja Pengawasan Intern APIP KLHK
1. Inspektorat Wilayah I melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan,
dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas
pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus
pada unit-unit kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera serta instansi
lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi
Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera
Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi
Lampung.
2. Inspektorat Wilayah II melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan,

pada unit-unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung,
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Badan Penyuluhan
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengendalian Pembangunan
Ekoregion Jawa dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara
serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta,
Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Jogjakarta, Provinsi Jawa Timur,
Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Inspektorat Wilayah III melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan,
pada pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat
Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan,
Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, serta instansi lingkungan hidup dan
kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi
Papua, dan Provinsi Papua Barat.
4. Inspektorat Wilayah IV melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan,
pada pada pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, instansi di
lingkungan Kementerian LHK yang menerapkan Badan Layanan Umum, Pusat
Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta instansi lingkungan
hidup dan kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi
Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara;
5. Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan
bahan meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang
berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi,
menindak lanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan
instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal;
6. Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas pokok :
a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan,
serta pelaporan;
b. Pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan;

c. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
d. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana; dan
e. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.
Struktur organisasi Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan disajikan sebagaimana Gambar 2 dan Gambar 3.
Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
INSPEKTORAT
INVESTIGASI
INSPEKTORAT
WILAYAH I
INSPEKTORAT
WILAYAH IV
INSPEKTORAT WILAYAH
II
INSPEKTORAT
WILAYAH III
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal
Pada tahun 2017, jumlah PNS Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan sebanyak 240 orang, dengan komposisi sebagai berikut.
1. Komposisi PNS berdasarkan Jabatan
Tabel 1. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal berdasarkan Jabatan
JABATAN JUMLAH
 Pejabat Struktural Eselon I s.d IV 24
 Jabatan Fungsional Umum 82
 Jabatan Fungsional Arsiparis 1
 Jabatan Fungsional Pranata Komputer 3
 Jabatan Fungsional Auditor :
 Auditor Utama 2
 Auditor Madya 28
 Auditor Muda 54
 Auditor Pertama 27
 Auditor Penyelia 8
 Auditor Pelaksana Lanjutan 9
 Auditor Pelaksana 2
JUMLAH 240
*Sumber Data : SIMPEG Itjen sampai dengan Bulan Oktober 2017
SEKRETARIAT
BAGIAN PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT
SUBAG
PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT
II
SUBAG
RUMAH
TANGGA &
KEPEGAWAIA
N
SUBAG
ANALISIS LAP.
HASIL
PENGAWASAN I
SUBAG ANALISIS
LAP. HASIL
PENGAWASAN II
SUBAG
PROGRAM
SUBAG DATA &
PELAPORAN
BAGIAN PROGRAM
& PELAPORAN
BAGIAN ANALISIS
LAPORAN HASIL
PENGAWASAN
BAGIAN UMUM
SUBAG TATA
PERSURATAN
& KEUANGAN
SUBAG
PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT I
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Gambar 4. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal Tahun 2017
2. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal berdasarkan Tingkat Pendidikan
Komposisi PNS Inspektorat Jenderal berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada
tabel berikut
Tabel 2. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal berdasarkan Tingkat Pendidikan
PENDIDIKAN JUMLAH PEGAWAI
S3 1
S2 69
S1 / D4 106
D3 25
SLTA 33
SLTP 1
SD 5
JUMLAH 240
*Sumber Data : SIMPEG Itjen sampai dengan Bulan Oktober 2017
S3, 1
S2, 69
S1 / D4, 106
D3, 25
SLTA, 33
SLTP, 1 SD, 5
KOMPOSISI PNS ITJEN BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN
Gambar 5. Komposisi PNS Itjen Berdasarkan Tingkat Pendidikan
24
82
1 3
130
Pejabat
Struktural
Eselon I s.d IV
Jabatan
Fungsional
Umum
Jabatan
Fungsional
Arsiparis
Jabatan
Fungsional
Pranata
Komputer
Jabatan
Fungsional
Auditor
KOMPOSISI PNS ITJEN KLHK BERDASARKAN JABATAN

Realisasi
Capaian Kinerja (%) = ------------- x 100%
Rencana
[Rencana-(Realisasi-Rencana)]
Capaian Kinerja (%) = -------------------------------------------- x 100%
Rencana
BAB II
CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2016 DAN PROGNOSIS TAHUN 2017
1. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2016
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program pada hakikatnya dilakukan untuk menilai
apakah kinerja instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target
yang direncanakannya.
Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan
persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka
disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian Indikator
Kinerja serta perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.
Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan
pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan adalah
persentase capaian dengan cara perhitungan :
Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya
pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:
Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja,
maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan maksimum 150%. Untuk target-target
yang tidak dapat diukur capaian kinerjanya per triwulan, maka yang diukur adalah
kemajuan/proges dengan melihat pembobotan dari komponen kegiatan dan tahapan
kegiatan.
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2016
DAN PROGNOSIS TAHUN 2017

Tabel 3. Pembobotan Komponen Indikator Kinerja Program
No
Indikator Kinerja
Program (IKP)
Target Komponen
Bobot
Komponen
(%)
1 Tingkat Kapabilitas APIP
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Level
1
Penilaian secara mandiri (self
assessment)
25
Peningkatan secara mandiri
berdasarkan self assessment
25
Peningkatan kompetensi APIP 25
Penilaian oleh BPKP 25
2 Tingkat Kematangan
Implementasi SPIP
Level 1 Pembinaan/pemantauan
pelaksanaan SPIP Satker lingkup
KLHK
40
Penilaian maturitas SPIP KLHK 40
Satgas SPIP 10
Design SPIP Itjen KLHK 10
3 Nilai SAKIP Kementerian B Evaluasi SAKIP Eselon I 50
Penilaian Evaluasi SAKIP oleh
Kemenpan RB
50
Tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2016 berdasarkan hasil pengukuran
dapat diilustrasikan dalam Tabel 4 sebagai berikut :
Tabel 4. Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2016
Sasaran Program
Pengawasan yang Berkualitas dan
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK
Indikator Kinerja Program Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
Tingkat kapabilitas APIP KLHK Level 1 2 150%
Kematangan Implementasi SPIP Level 1 2 150%
Nilai Implementasi SAKIP KLHK
Mencapai
Nilai B
B* 100%
Catatan :
* Nilai Implementasi SAKIP KLHK masih menggunakan hasil evaluasi SAKIP KLHK oleh
Menpan tahun 2015 karena sampai disusunnya Rencana Kerja Tahun 2018 Nilai
Evaluasi SAKIP KLHK Tahun 2016 belum diterbitkan secara resmi oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut
1) Tingkat kapabilitas APIP
Untuk mengetahui pencapaian kapabilitas APIP dan memberikan arahan untuk
peningkatan kapabilitas APIP Kementerian LHK, sejak tiga tahun terakhir
Inspektorat Jenderal melakukan penilaian secara mandiri peningkatan
kapabilitas APIP yang divalidasi oleh BPKP. Perkembangan nilai kapabilitas APIP
yaitu Level 1 (initial) pada tahun 2015 dan mencapai Level 2 berdasarkan hasil
penilaian mandiri dan hasil validasi BPKP pada tahun 2016. Karakteristik Level 2
(infrastructure) meliputi APIP membangun dan memelihara proses secara
berulang-ulang dengan demikian kemampuan akan meningkat. APIP telah
memiliki aturan tertulis mengenai pelaporan kegiatan pengawasan intern,
infrastruktur manajemen dan administrasi, serta praktik profesional dan proses
yang sedang dibangun. Perencanaan audit ditentukan berdasarkan prioritas
manajemen, dan masih ketergantungan pada keterampilan dan kompetensi dari
orang-orang tertentu serta penerapan standar masih parsial.
Rincian hasil penilaian mandiri sebagaimana Tabel 5 berikut.
Tabel 5. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2016
No Elemen
Jumlah Jawaban
Level
Ya Sebagian Tidak
1. Peran dan Layanan APIP 9 - - 2
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia APIP 12 - - 2
3. Praktik Profesional APIP 13 - - 2
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP 10 - - 2
5. Budaya dan Hubungan Kerja APIP 6 - - 2
6. Struktur Tata Kelola APIP 8 - - 2
Hasil Akhir 58 - - 2
2) Kematangan Implementasi SPIP
Berdasarkan hasil pengujian bukti pada pelaksanaan penilaian mandiri maturitas
SPIP tahun 2016, Kementerian LHK memperoleh skor 3,03 yang berarti berada
pada tingkatan “Terdefinisi” atau Level 3. Hal ini berarti Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan
terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern
dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
Pada tahun 2016, proses validasi oleh BPKP selaku pembina SPIP dilakukan atas
hasil skor akhir penilaian mandiri maturitas. Setelah proses validasi, skor
mengalami penurunan sebesar 0.23 dari hasil penilaian mandiri. Sehingga
diperoleh skor 2,80 atau berada pada Level 2 kategori Berkembang. Hal ini

sesuai surat Deputi BPIPBPK Nomor SP-76/D1/02/2016 tanggal 28 Desember
2016 dan Laporan Hasil Reviu Direktorat Pengawasan Produksi dan SDA Nomor :
LHE-205/D/D102/2/2016 tgl 28 Desember 2016 perihal laporan hasil validasi
atas penilaian tingkat maturitas SPIP pada Kementerian LHK Tahun 2016.
Maturitas SPIP level 2 (kategori Berkembang) artinya KLHK telah melaksanakan
praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan
pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua
unit organisasi. Efektivitas pengendalian intern belum dievaluasi sehingga
banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
3) Nilai Implementasi SAKIP KLHK
Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : B/3965/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 kepada
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diketahui bahwa hasil evaluasi SAKIP
pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperoleh nilai 65,08
atau predikat B. Penilaian SAKIP KLHK masih mengacu hasil evaluasi SAKIP KLHK
tahun 2015, mengingat nilai evaluasi SAKIP KLHK 2016 sampai saat ini belum
diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi
Birokrasi.
2. Prognosis Indikator Kinerja Program Tahun 2017
Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan yang tercantum pada Rencana Kerja ini merupakan hasil kinerja kegiatan
Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan
Bulan Oktober Tahun 2017. Tingkat capaian Indikator Kinerja Program tersebut dapat
dilihat dalam tabel 6 berikut :
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Program Target IKP Capaian
Kinerja (%)
Progres Prognosis Desember 2017
Realiasasi %
Tingkat kapabilitas APIP
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
Level 2 - 75 %
Level 3
(dengan
perbaikan)
100%
Kematangan Implementasi SPIP Level 2*) - 86 % Level 2 100%
Nilai Implementasi SAKIP KLHK B**) - 80% B 100%

Pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Tingkat Kapabilitas APIP
Pada semester I tahun 2017 telah dilakukan penilaian mandiri dengan hasil
kapabilitas APIP Kementerian LHK berada pada level 3 (Integrated) dengan
perbaikan. Hasil penilaian mandiri ini masih menunggu hasil validasi oleh BPKP untuk
mendapat level kapabilitas yang final. Perkembangan kapabilitas APIP KLHK dari
tahun 2015 s/d 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini.
Tabel 7. Hasil Penilaian Kapabilitas APIP KLHK
PENILAIAN TINGKAT KAPABILITAS
Penilaian Mandiri (Semester I 2015) level 1
Penilaian Mandiri (Semester II 2015) level 2 dengan perbaikan
Penilaian Mandiri (Semester I 2016) level 2
Penilaian Mandiri (Semester II 2016) level 2
Validasi BPKP Tahun 2016 level 2
Penilaian Mandiri (Semester I 2017) level 3 dengan perbaikan
2) Kematangan Implementasi SPIP
Pada tahun 2017, penilaian mandiri dilakukan dengan tahapan survei persepsi awal
secara online melalui website spip.inostra.com. Survei persepsi awal melibatkan
seluruh Pejabat Eselon I, II, III dan IV serta 3 (tiga) orang staf pada masing-masing
Unit/Eselon III yang berkedudukan di pusat dengan jumlah responden sebanyak
1.946 pegawai. Skor penilaian survei persepsi maturitas SPIP Kementerian LHK adalah
4.11 atau berada pada level 4 ‘Terkelola dan Terukur’, artinya Kementerian LHK
sudah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel
pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan
kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/P. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
Selanjutnya tahapan pengujian bukti sebagai proses validasi atas hasil skor survei
persepsi yang telah didapat, akan dilaksanakan pada tahun 2018. Sehingga skor akhir
maturitas akan didapatkan pada tahun 2018.
3) Nilai Implementasi SAKIP
Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : B/3965/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 kepada
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diketahui bahwa hasil evaluasi SAKIP
pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperoleh nilai 65,08 atau
predikat B. Penilaian SAKIP Kementerian LHK tahun 2017 masih dalam proses
penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.

1. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2016
Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-029.02.1.426860/2016 tanggal 07 Desember 2015, pada
tahun 2016 Inspektorat Jenderal mendapatkan anggaran sebesar Rp71.171.368.000,00
dengan Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
Pada revisi DIPA II, Inspektorat Jenderal melakukan revisi APBNP (pemotongan
Anggaran) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang langkah-langkah
penghematan dan pemotongan anggaran belanja K/L dalam rangka pengamanan
pelaksanaan APBN Tahun 2016 dan surat Menteri Keuangan Nomor : S-522/MK.02/2016
tanggal 23 Juni 2016 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun
2016. Sehingga anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian LHK menjadi
Rp65.795.221.000,00.
Rencana penyerapan anggaran sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2016 sesuai
dengan Halaman III DIPA BA 029 Inspektorat Jenderal sebesar Rp65.795.221.000,00 atau
100%. Realisasi bruto pada tahun 2016 sebesar Rp62.238.982.148,00 atau 94,59% dari
total anggaran. Sedangkan realisasi neto tahun 2016 sebesar Rp.61.739.659.627 atau
93,84%.
Rincian realisasi anggaran tahun 2016 secara rinci tersaji pada Tabel 8 dibawah ini.
Tabel 8. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2016.
PROGRAM/
KEGIATAN
POKOK
PAGU
RENCANA REALISASI
Rp % Rp %
Inspektorat
Jenderal
65.795.221.000 65.795.221.000 100,00 61.739.659.627 93,84
Inspektorat
Wilayah I
3.929.305.000 3.929.305.000 100,00 3.780.837.026 96,22
Inspektorat
Wilayah II
4.211.000.000 4.211.000.000 100,00 3.996.561.192 94,91
Inspektorat
Wilayah III
4.378.258.000 4.378.258.000 100,00 4.226.524.489 96,53
Inspektorat
Wilayah IV
4.211.001.000 4.211.001.000 100,00 4.078.384.675 96,85
Inspektorat
Investigasi
3.300.000.000 3.300.000.000 100,00 2.599.990.520 78,79
Sekretariat
Inspektorat
Jenderal
45.765.657.000 45.765.657.000 100,00 43.057.361.725 94,08
B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2016 DAN PROGNOSIS
TAHUN 2017

Realisasi anggaran tahun 2016 berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel 9 berikut
ini.
Tabel 9. Realisasi Anggaran Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja
JENIS BELANJA PAGU REALISASI %
Belanja Pegawai 28.754.037.000 28.553.840.516 99,30
Belanja Barang 33.851.184.000 31.455.572.211 92,92
a. Operasional 3.169.694.000 3.150.172.315 99,38
b. Non Operasional 30.681.490.000 28.305.399.896 92,26
Belanja Modal 3.190.000.000 1.730.246.900 54,24
Jumlah 65.795.221.000 61.739.659.627 93,84
Berdasarkan Tabel 8 dan 9 di atas, diketahui bahwa nilai realisasi anggaran tahun 2016
masih di bawah target yang ditetapkan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya
kebijakan selfblocking pada APBNP tahap II sebesar Rp2.790.879.000,00 sehingga
anggaran yang dapat dicairkan sebesar Rp63.004.342.000,00. Anggaran yang dilakukan
selfblocking tersebut terdiri dari :
1. Belanja Modal sebesar Rp1.454.600.000,00;
2. Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp1.336.279.000,00.
Sehingga jika dibandingkan dengan total pagu anggaran setelah dikurangi selfblocking,
realisasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2016 adalah sebesar 98,79% dengan
rincian sebagaimana tersaji pada Tabel 10 di bawah ini.
Tabel 10. Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 Berdasarkan Pagu Anggaran
Setelah Selfblocking
Unit Kerja Pagu
Rencana Realisasi
Rp % Rp %
Inspektorat
Jenderal
63.004.342.000 63.004.342.000 100 61.739.659.627 97,99
Inspektorat
Wilayah I
3.829.305.000 3.829.305.000 100 3.780.837.026 98,73
Inspektorat
Wilayah II
4.111.000.000 4.111.000.000 100 3.996.561.192 97,22
Inspektorat
Wilayah III
4.278.258.000 4.278.258.000 100 4.226.524.489 98,79

Unit Kerja Pagu
Rencana Realisasi
Rp % Rp %
Inspektorat
Wilayah IV
4.111.001.000 4.111.001.000 100 4.078.384.675 99,21
Inspektorat
Investigasi
3.155.706.000 3.155.706.000 100 2.599.990.520 82,39
Sekretariat
Inspektorat
Jenderal
43.519.072.000 43.519.072.000 100 43.057.361.725 98,94
2. Prognosis Serapan Anggaran Program Tahun 2017
Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-029.02.1.426860/2017 tanggal 7 Desember 2016,
Inspektorat Jenderal pada tahun 2017 mendapatkan alokasi anggaran sebesar
Rp61.401.402.000,00. Pada tanggal 18 Agustus 2017 dilakukan revisi ke- 3 DIPA
Inspektorat Jenderal terkait pergeseran pagu antar output.
Rencana penyerapan anggaran sampai dengan akhir bulan Oktober tahun 2017 sesuai
dengan Halaman III DIPA Inspektorat Jenderal tahun 2017 revisi ke 4 sebesar
Rp48.809.921.000,00 atau 79,49%, sedangkan realisasinya mencapai
Rp48.336.389.817,00 atau 78,72% dari total anggaran. Target dan realisasi anggaran
sampai dengan bulan Oktober tahun 2017 dan Prognosis bulan Desember 2017 secara
rinci tersaji pada Tabel 11 di bawah ini.
Tabel 11. Rencana dan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Oktober dan Prognosis
Bulan Desember Tahun 2017
Unit Kerja
Pagu
Realisasi
s.d. Bulan Oktober 2017
Prognosis Realisasi Bulan
Desember 2017
Rp % Rp %
Inspektorat
Jenderal
61.401.402.000 48.336.389.817 78,72 61.302.607.301 99,84
Inspektorat
Wilayah I
3.783.832.000 2.803.411.300 74,09 3.774.337.400 99,75
Inspektorat
Wilayah II
4.178.814.000 3.145.017.403 75,26 4.176.868.200 99,95
Inspektorat
Wilayah III
4.167.235.000 3.091.693.265 74,19 4.166.551.945 99,98
Inspektorat
Wilayah IV
4.299.048.000 2.938.359.100 68,35 4.298.299.400 99,98
Inspektorat
Investigasi
3.496.896.000 2.785.083.538 79,64 3.401.214.396 99,90
Sekretariat
Inspektorat
Jenderal
41.475.577.000 33.572.825.211 80,95 41.485.335.960 99,80

BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2018
Pada Tahun 2018 Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat Investigasi masuk dalam
Prioritas Nasional Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan dengan Kegiatan Prioritas
Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum pada tabel 12.
Tabel 12. Kegiatan pada Inspektorat Jenderal yang masuk dalam Prioritas Nasional Politik,
Hukum, dan Pertahanan Keamanan
Kegiatan
Prioritas
Proyek Prioritas
Nasional
Proyek
Rincian K/L
Target Program LH
dan
Kehutanan
Lokus
2017 2018
Penguatan
Implementasi
Standar
Pelayanan
Publik dan
Kapasitas SDM
Penyelesaian
laporan
pengaduan
masyarakat
Penanganan
pengaduan
masyarakat
20
Dumas
20
Dumas
Itjen Pusat
Inspektorat Investigasi melaksanakan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat,
mengumpulkan bahan, meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi kasus pelanggaran yang
berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dan pelanggaran administrasi,
menindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan
instruksi khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan cakupan yang ditetapkan
oleh Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Jenis pengaduan masyarakat yang masuk ke Kementerian LHK dibedakan menjadi 4 (empat)
kategori, yaitu penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin, dan
tipikor.
Sumber pengaduan dapat berasal dari pegawai lingkup Kementerian LHK, instansi
pemerintah pusat dan/atau daerah, badan hukum, ormas, media massa, dan perorangan
yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Setiap pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Investigasi dan pengadu dijamin
kerahasiaannya. Dalam setiap pengaduan paling sedikit memuat tempat kejadian, waktu
kejadian, pihak yang terlibat, dan kronologis kejadian.
A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2018

Pengaduan masyarakat kemudian dilakukan verifikasi dan telaah oleh auditor investigatif
untuk dilakukan tindak lanjutnya berupa diarsipkan, dilakukan pulbaket, dilimpahkan ke
instansi pusat/daerah, dilimpahkan ke Inspektorat Wilayah I/II/III/IV atau dilakukan
identifikasi khusus.
Waktu pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat bersifat fleksibel berdasarkan
analisis kebutuhan dan kompleksitas data yang dibutuhkan. Telaah oleh auditor investigasi
dilaksanakan selama 3 s.d. 7 hari, termasuk untuk pengumpulan data awal dan baket pada
instansi terkait.
Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan penanganan pengaduan masyarakat tahun 2018
sebesar Rp2.000.000.000 (Dua milyar rupiah). Anggaran tersebut untuk pelaksanaan
identifikasi khusus yang hari pelaksanaannya berubah dari 7 hari menjadi minimal 14 hari.
Perubahan ini dalam rangka untuk mendapatkan hasil identifikasi khusus yang objektif,
mendalam, komprehensif, dan keterangan dari banyak pihak.
Tabel 13. Kebutuhan Anggaran Inspektorat Investigasi Per Tahun
Tahun Anggaran (Rp) Target Keterangan
2015 1.592.006.000,00  20 kasus tertangani
 Lamanya hari
identifikasi khusus 7
hari, audit investigatif
14 hari
 Per tim 3-4 orang
 Biaya Intelijen dalam rangka mendapatkan
informasi yang akurat dari berbagai sumber
sebesar Rp2 juta per kasus.
 Lamanya hari
14 hari
sebesar Rp2,5 juta per kasus.
 Lamanya hari
7 hari
 Per tim 3 orang
sebesar Rp2,5 juta per kasus.
 Ada biaya khusus operasional intelijen di luar
kegiatan identifikasi khusus dan audit
investigative sebesar Rp651.480.000,00
2018 Rp2.000.000.000  20 kasus tertangani
 Lamanya hari
identifikasi khusus
minimal 14 hari
 Biaya uji petik ke lapangan untuk menjamin
kualitas hasil pengawasan investigatif
sebesar Rp5 juta per kasus
 Rapat/pembahasan/ekspose hasil
penanganan pengaduan masyarakat sebagai
pertanggungjawaban penugasan dan
pengambilan keputusan pimpinan.

Fungsi Inspektorat Jenderal untuk mengawal pencapaian Indikator Kinerja Strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan menetapkan Program
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Dalam rangka mendukung program yang hendak dicapai, ditetapkan Sasaran
Program Pengawasan yang Berkualitas dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut.
1. Tingkat kapabilitas APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Tingkat Kapabilitas APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditargetkan
mencapai level 2 pada Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun
2015 tentang RPJMN Tahun 2015 -2019. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016 dilaksanakan dengan berpedoman
pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 30
Tahun 2015 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
secara Mandiri. Upaya peningkatan kapabilitas APIP mengacu pada Peraturan Kepala
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor Per-1633/K/JF/2011
tanggal 27 Desember 2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Level Kapabilitas APIP sebagaimana disajikan
pada Gambar 6 dibawah ini :
Gambar 6. Matrik Kapabilitas APIP
B. PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TAHUN 2018

2. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
ditargetkan mencapai level 2 pada Tahun 2018. Penilaian tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016
tentang pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP. Tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP sebagaimana disajikan pada tabel 14.
Tabel 14. Matrik Tingkat Kematangan SPIP
Karakteristik Tingkat Kematangan/Maturitas Implementasi
SPIP
Tingkat Karakteristik SPIP
0
(Belum Ada)
K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk
melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
1
(Rintisan)
K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan
pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa
komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
2
(Berkembang)
K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan
baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit
organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang
belum ditangani secara memadai.
3
Terdefinisi
K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik.
Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
4
Terkelola dan
Terukur
K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel
pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu
sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
5
Optimum
K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam
pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer
3. Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akuntabel dengan skor
LAKIP mendapatkan nilai BB pada Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tanggal
22 Juni 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 15 di bawah ini :
Tabel 15. Matrik Nilai Evaluasi SAKIP
NILAI EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP
No Kategori Nilai Angka Interpretasi
1 AA >90 -100 Sangat Memuaskan
2 A >80 – 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi,
dan sangat akuntabel

NILAI EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP
No Kategori Nilai Angka Interpretasi
3 BB >70 – 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem
manajemen kinerja yang andal.
4 B >60 – 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem
yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan
perlu sedikit perbaikan.
5 CC >50 – 60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik,
taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan
untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung
jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6 C >30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan,
memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu
banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7 D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat
diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu
banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat
mendasar.
Sesuai dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015-2019, Sasaran
Program dan Sasaran Kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahun 2018 dipastikan pencapaiannya dengan mengurai langkah-langkah
pencapaiannya di setiap kegiatan sedemikian rupa sehingga seluruh kegiatan memiliki
kontribusi yang relevan terhadap pencapaian sasaran program dan sasaran kegiatan
seperti pada tabel 16 berikut.
Tabel 16. Target Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018
SASARAN
PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
2018
Pengawasan yang
berkualitas dan
peningkatan
Akuntabilitas
Aparatur
Bidang LHK
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu
Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I
Pengawasan internal
yang berkualitas
Jumlah Satker yang
berkurang temuan
berulangnya
3 satker
Mempertahankan opini
WTP
Nilai maksimum temuan
Kerugian Negara (APBN) hasil
pemeriksaan BPK-RI (rata-
rata lima tahun terakhir)
3,1 Milyar
Peningkatan nilai
implementasi SAKIP
Nilai akuntabilitas kinerja
Eselon I dengan kategori A
76 Poin

SASARAN
PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
2018
Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II
(K2)
Pengawasan internal
yang berkualitas
Jumlah Satker yang
berkurang temuan
berulangnya
3 satker
WTP
3,1 Milyar
Peningkatan nilai
implementasi SAKIP
76 Poin
Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III
Pengawasan internal
yang berkualitas
Jumlah Satker yang
berkurang temuan
berulangnya
3 satker
WTP
3,1 Milyar
Peningkatan nilai
implementasi SAKIP
76 Poin
Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV
(K4)
Pengawasan internal
yang berkualitas
(S3.P12.K4.1)
Jumlah Satker yang
berkurang temuan
berulangnya
(S3.P12.K4.1.IKK.a)
3 satker
WTP (S3.P12.K4.2)
(S3.P12.K4.2.IKK.a)
3,1 Milyar
Peningkatan nilai
implementasi SAKIP
(S3.P12.K4.3)
(S3.P12.K4.3.IKK.a)
76 poin
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang
Berindikasi KKN (K5)
Pengawasan kasus yang
berindikasi KKN
Jumlah kasus yang
diselesaikan melalui
20 Kasus

SASARAN
PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
2018
(S3.P12.K5.1) pengawasan investigatif
(S3.P12.K5.1.IKK.a)
Penanganan pengaduan
masyarakat (Dumas)
(S3.P12.K5.2)
Jumlah pengaduan
masyarakat (Dumas) yang
diselesaikan
(S3.P12.K5.2.IKK.a)
20 Dumas
Pengembangan unit
kerja menuju wilayah
bebas korupsi (WBK)
(S3.P12.K5.3)
Jumlah rekomendasi unit
kerja berpredikat WBK (3
satker/tahun)
(S3.P12.K5.3.IKK.a)
3
Rekomen
dasi
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Itjen Kementerian LHK (K6)
Penyelesaian tindak
lanjut hasil audit
internal (S3.P12.K6.1)
Jumlah Rekomendasi hasil
audit internal yang
ditindaklanjuti secara tuntas
(S3.P12.K6.1.IKK.a)
2000
Saran
Terselenggaranya
sistem pengandalian
intern di satker lingkup
KLHK (S3.P12.K6.2)
Nilai Tingkat kematangan
implementasi SPIP
(S3.P12.K6.2.IKK.a)
Level 2
Mendukung kegiatan
tugas teknis
Itjen(S3.P12.K6.3)
Nilai implementasi SAKIP Itjen
(S3.P12.K6.3.IKK.a)
76 poin
Tingkat kapabilitas APIP
(S3.P12.K6.3.IKK.b)
Level 2
Target Pencapaian Kinerja Program Tahun 2018 terhadap Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan diuraikan pada tabel 17 di bawah
ini
Tabel 17. Target Indikator Kinerja Program Tahun 2018
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
TARGET
TAHUN 2018
1 Pengawasan yang
berkualitas dan
peningkatan
Akuntabilitas Aparatur
Bidang LHK
Tingkat Kapabilitas APIP KLHK 2
Tingkat Kematangan
Implementasi SPIP
2
Instansi KLHK yang Akuntabel
(Skor LAKIP)
BB

Anggaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 adalah sebesar Rp.66.990.220.000,00
(enam puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh ribu
rupiah).
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
(PUG) dalam Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
perlu mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan
lingkungan hidup dan kehutanan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi. Berkenaan dengan hal tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dalam pelaksanaan audit akan melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan PUG di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB IV
PENUTUP
Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Jenderal Tahun 2018, maka
seluruh kegiatan pada Inspektorat Jenderal mengacu pada Renja yang telah ditetapkan dan
disepakati bersama.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini,
maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan
pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit
kinerja serta Laporan Kinerja (LKj).
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja tahun 2018
yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2015 - 2019 sangat
ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu Renja Inspektorat Jenderal
diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh anggota organisasi Inspektorat Jenderal dan
Unit Kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar seluruh
kegiatan dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik dan harmonis.

LAMPIRAN

27Rencana Kerja Tahun 2018
Lampiran 1. Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No Program/Kegiatan/ Output Target Satuan
Alokasi
(Juta/Rupiah)
Lokasi
Kegiatan
Prioritas
Program
Prioritas
Prioritas
Nasional
Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
66.990,22
1. Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin
Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja
Inspektorat Wilayah I
Layanan Audit Internal 74 Layanan 3.813,440 Pusat
Inspektorat Wilayah II
Inspektorat Wilayah III
Inspektorat Wilayah IV
5. Kegiatan
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang
Berindikasi KKN
Penanganan Pengaduan Masyarakat 20 Dumas 2.000,000 Pusat Penguatan
Implementasi
Standar
Pelayanan
Publik dan
Kapasitas SDM

No Program/Kegiatan/ Output Target Satuan
Alokasi
(Juta/Rupiah)
Lokasi
Kegiatan
Prioritas
Program
Prioritas
Prioritas
Nasional
Rekomendasi Unit Kerja yang WBK (3 Satker/Tahun) 3 Rekome
ndasi
820,010 Pusat
6. Kegiatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis La
innya Itjen Kementerian Kehutanan
Rekomendasi Hasil Audit Internal yang ditindaklanjuti
secara tunta
2.000 Saran 1.374,000 Pusat
Tingkat Kematangan Implementasi SPIP 2 Level 1.393,000 Pusat
Tingkat Implementasi SAKIP Itjen 76 Poin 2.276,000 Pusat
Tingkat Kapabilitas APIP 2 Level 1.332,300 Pusat
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 94 Layanan 3.977,224 Pusat
Layanan Internal 4 Layanan 302,000 Pusat
Layanan Perkantoran 12 Bulan
Layanan
34.731,293 Pusat

Lampiran 2. Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
No
Kegiatan/IKK/Output/Sub
Output/Komponen
Sasaran
Kegiatan
Target Satuan
Alokasi
(juta/
Rupiah)
Lokasi
Kegiatan
Prioritas
Program
Prioritas
Prioritas
Nasional Nawacita
100 janji
Presiden
Dukungan
Tematik
Kerangka
Regulasi
1. Kegiatan Pengawasan yang
Profesional Guna Menjamin Mutu
Kinerja Kementerian LHK pada
Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I
3.813,440 Pusat
- - - - - - -
Berkurangnya jumlah Satker dengan
temuan berulang
Pengawasan
internal yang
berkualitas
3 Satker
- - - - - - -
Maksimum temuan Kerugian Negara
(APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI
(rata-rata lima tahun terakhir)
Mempertahank
an opini WTP
3,1 Milyar
- - - - - - -
Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja
Peningkatan
nilai
implementasi
SAKIP.
76 Poin
- - - - - - -
Layanan Audit Internal 74 Layanan 3.813,440 Pusat - - - - - - -
Pelaksanaan Audit Internal 3.194,000 Pusat - - - - - - -
Pelaksanaan Reviu 480,295 Pusat - - - - - - -
Pelaksanaan Evaluasi 139,145 Pusat - - - - - - -
Wilayah Kerja Kerja Inspektorat
Wilayah II
3.679,228 Pusat
- - - - - - -
temuan berulang
Pengawasan
internal yang
berkualitas
3 Satker
- - - - - - -
Mempertahank
an opini WTP
3,1 Milyar
- - - - - - -
Peningkatan
nilai
implementasi
SAKIP.
76 Poin
- - - - - - -

No
Output/Komponen
Sasaran
Kegiatan
Target Satuan
Alokasi
(juta/
Rupiah)
Lokasi
Kegiatan
Prioritas
Program
Prioritas
Prioritas
Nasional Nawacita
100 janji
Presiden
Dukungan
Tematik
Kerangka
Regulasi
Wilayah III
5.004,075 Pusat
- - - - - - -
temuan berulang
Pengawasan
internal yang
berkualitas
3 Satker
- - - - - - -
Mempertahank
an opini WTP
3,1 Milyar
- - - - - - -
Peningkatan
nilai
implementasi
SAKIP.
76 Poin
- - - - - - -
Wilayah IV
4.102,160 Pusat
- - - - - - -
temuan berulang
Pengawasan
internal yang
berkualitas
3 Satker
- - - - - - -
Mempertahank
an opini WTP
3,1 Milyar
- - - - - - -

No
Output/Komponen
Sasaran
Kegiatan
Target Satuan
Alokasi
(juta/
Rupiah)
Lokasi
Kegiatan
Prioritas
Program
Prioritas
Prioritas
Nasional Nawacita
100 janji
Presiden
Dukungan
Tematik
Kerangka
Regulasi
Peningkatan
nilai
implementasi
SAKIP.
76 Poin
- - - - - - -
- - - - - - -
5. Kegiatan
Pengawasan Terhadap Kasus Pelang
garan yang Berindikasi KKN
5.005,500 Pusat
- - - - - - -
Terlaksananya pengawasan
investigatif
Pengawasan
kasus yang
berindikasi KKN
20 Kasus
- - - - - - -
Tertanganinya pengaduan
masyarakat (Dumas)
Penanganan
pengaduan
masyarakat
(Dumas)
20 Dumas Pusat
- - - - - - -
Jumlah rekomendasi unit kerja yang
WBK (3 satker/tahun)
Pengembangan
unit kerja
menuju wilayah
bebas korupsi
(WBK)
20 Rekome
ndasi
- - - - - - -
Penanganan Pengaduan Masyarakat 20 Dumas 2.000,000 Pusat Penguatan
Implementasi
Standar
Pelayanan Publik
dan Kapasitas
SDM
Reformasi
Birokrasi
Politik,
Hukum,
dan
Pertahanan
Keamanan
- - - -
Persiapan (Pengumpulan Data Awal,
Verifikasi Lapangan, Pembuatan
Telaahan)
173,900 Pusat
- - - - - - -
Pelaksanaan Penanganan Dumas 1.745,940 Pusat - - - - - - -
Pelaporan Penanganan Dumas 67,200 Pusat - - - - - - -
Monev Penanganan Dumas 12,960 Pusat - - - - - - -

No
Output/Komponen
Sasaran
Kegiatan
Target Satuan
Alokasi
(juta/
Rupiah)
Lokasi
Kegiatan
Prioritas
Program
Prioritas
Prioritas
Nasional Nawacita
100 janji
Presiden
Dukungan
Tematik
Kerangka
Regulasi
Rekomendasi Unit Kerja yang WBK
(3 Satker/Tahun)
3 Rekome
ndasi
820,010 Pusat
- - - - - - -
Penyeleksian Satker Berpredikat WBK 358,050 Pusat - - - - - - -
Sosialisasi Anti Korupsi/ Gratifikasi/
WBK
461,960 Pusat
- - - - - - -
Layanan Audit Internal 2.185,490 Pusat - - - - - - -
Pelaksanaan Identifikasi Khusus 1.102,420 Pusat - - - - - - -
Pelaksanaan Audit Investigasi 964,920 Pusat - - - - - - -
Pelaksanaan Intelijen 118,150 Pusat - - - - - - -
6. Kegiatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksan
aan Tugas Teknis Lainnya Itjen Keme
nterian Kehutanan
45.385,817 Pusat
- - - - - - -
Meningkatnya penyelesaian tindak
lanjut yang tuntas hasil audit internal.
Penyelesaian
tindak lanjut
hasil audit
internal.
2000 Saran
- - - - - - -
Tingkat kematangan implementasi
SPIP
Terselenggarany
a sistem
pengendalian
intern di satker
lingkup KLHK
2 Level
- - - - - - -
Nilai Implementasi SAKIP Itjen Mendukung
kegiatan tugas
teknis Itjen
76 Poin - - - - - - -
Tingkat kapabilitas APIP 2 Level
- - - - - - -
Rekomendasi Hasil Audit Internal
yang ditindaklanjuti secara tuntas
2.000 Saran 1.374,000 Pusat
- - - - - - -
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen
1.205,300 Pusat
- - - - - - -
Pemutakhiran Data Tindak Lanjut
Hasil Audit Kinerja dengan Eselon I
51,500 Pusat
- - - - - - -
Pemutakhiran Data Tindak Lanjut
Hasil Audit Investigasi
30,285 Pusat
- - - - - - -
Koordinasi Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Audit BPK-RI
17,025 Pusat
- - - - - - -

No
Output/Komponen
Sasaran
Kegiatan
Target Satuan
Alokasi
(juta/
Rupiah)
Lokasi
Kegiatan
Prioritas
Program
Prioritas
Prioritas
Nasional Nawacita
100 janji
Presiden
Dukungan
Tematik
Kerangka
Regulasi
Pemutakhiran Data Hasil Audit BPKP
untuk dasar Pemantauan
15,190 Pusat
- - - - - - -
Pembahasan Sanksi 15,810 Pusat - - - - - - -
Pemutakhiran Database Pemantauan
Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan
27,250 Pusat
- - - - - - -
Temuan Sulit ditindaklanjuti 11,640 Pusat - - - - - - -
- - - - - - -
Tingkat Kematangan Implementasi
SPIP
2 Level 1.393,000 Pusat
- - - - - - -
Pembinaan/ Pemantauan
Pelaksanaan SPIP Satker Lingkup
Kementerian LHK
797,540 Pusat
- - - - - - -
Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
Kementerian LHK
139,600 Pusat
- - - - - - -
Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB)
399,970 Pusat
- - - - - - -
Analisis dan Evaluasi LHP 55,890 Pusat - - - - - - -
- - - - - - -
Tingkat Implementasi SAKIP Itjen 76 Poin 2.276,000 Pusat - - - - - - -
Penyusunan Rencana Program dan
Anggaran
588,000 Pusat
- - - - - - -
Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi
dan Pelaporan
326,000 Pusat
- - - - - - -
Pengelolaan Data dan Informasi 159,000 Pusat - - - - - - -
Implementasi Pengarus Utamaan
Gender (PUG) Lingkup Itjen
89,000
- - - - - - -
Satgas SPIP Itjen 75,000 Pusat - - - - - - -
Desain SPIP Itjen 115,000 Pusat - - - - - - -
Survey Pendahuluan Audit Kinerja 924,000 Pusat - - - - - - -
Tingkat Kapabilitas APIP 2 Level 1.332,300 Pusat - - - - - - -
Penilaian secara Mandiri (Self
Assesment) Peningkatan Kapabilitas
APIP
101,000 Pusat
- - - - - - -
Peningkatan Kompetensi APIP 1.231,300 Pusat - - - - - - -

No
Output/Komponen
Sasaran
Kegiatan
Target Satuan
Alokasi
(juta/
Rupiah)
Lokasi
Kegiatan
Prioritas
Program
Prioritas
Prioritas
Nasional Nawacita
100 janji
Presiden
Dukungan
Tematik
Kerangka
Regulasi
Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I
94 Layanan 3.977,224 Pusat
- - - - - - -
Pengelolaan Keuangan 153,000 Pusat - - - - - - -
Pengelolaan Perbendaharaan 6,000 Pusat - - - - - - -
Pengelolaan Kepegawaian 67,000 Pusat - - - - - - -
Pelayanan Umum dan Perlengkapan 129,000 Pusat - - - - - - -
Pelayanan Organisasi dan Tata
Laksana
23,200 Pusat
- - - - - - -
Pengawasan Lainnya 1.051,000 Pusat - - - - - - -
Monitoring, Asistensi dan Verifikasi
LHKASN Lingkup KLHK
424,800 Pusat
- - - - - - -
Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan
(NSPK)
208,000 Pusat
- - - - - - -
Layanan Internal Organisasi 1.915,224 Pusat - - - - - - -
Layanan Internal (Overhead) 4 Layanan 302,000 Pusat - - - - - - -
Peralatan dan Mesin 204,500 Pusat - - - - - - -
Gedung dan Bangunan Pusat - - - - - - -
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
97,500 Pusat
- - - - - - -
Layanan Perkantoran 12 Bulan
Layanan
34.731,293 Pusat
- - - - - - -
Gaji dan Tunjangan 31.285,330 Pusat - - - - - - -
Operasional dan Pemeliharaan
Kantor
3.445,963 Pusat
- - - - - - -

Lampiran 3.Sistematika Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018
Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, dengan outline sebagai berikut :
Halaman Judul
Peraturan Dirjen/Irjen/Kabadan
Daftar Isi/Gambar/Tabel
Pengantar Dirjen/Irjen/Kabadan
I. Pendahuluan :
A. Latar Belakang
B. Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi
C. Struktur Organisasi dan SDM
II. Capaian Sasaran Program Tahun T-1 dan Prognosis Tahun T
A. Capaian Indikator Kinerja Porgram Tahun T-1 dan Prognosis Tahun T
B. Capaian Serapan Anggaran ProgramTahun T-1 dan Prognosis Tahun T
III. Rencana Kerja Tahun T+1
A. Strategi dalam mendukung Prioritas Nasional Tahun T+1
B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun T+1
IV.Penutup
V. Lampiran: Matriks rencana program dan kegiatan tahun T+1 yang memuat kegiatan, sasaran kegiatan,
indikator kegiatan, komponen, target, lokus, prioritas nasional yang didukung, tematik (al. perubahan Iklim
dan kerangka regulasi) dan pagu alokasi
Pustaka

Rencana kerja inspektorat jenderal klhk tahun 2018

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Rencana kerja inspektorat jenderal klhk tahun 2018

Similar to Rencana kerja inspektorat jenderal klhk tahun 2018 (20)

Rencana kerja inspektorat jenderal klhk tahun 2018