Negara bukan hanya sekedar penjamin utama kesejahteraan selama periode paska perang saja, tetapi juga merupakan pemain kunci dalam perekonomian makro dan pasar.
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Neoliberalisme Welfare Pluralism oleh Prof. Sunyoto Usman
1. NEOLIBERALISME :
WELFARE PLURALISME
Pada Akhir Abad XIX AS dan Eropa sadar akan
tanggung jawab kapitalisme atas ketidakadilan melalui
intervensi sosial.
Ide tersebut Mengental ketika terjadi keruntuhan pasar
saham Wall Street dan Depresi Besar disusul PD II,
yang berakibat banyaknya pengangguran, kemiskinan,
penderitaan umat manusia yang makin meluas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut disamping untuk
meredam komunisme maka sejumlah negara
membangun sendiri sistem jaminan dan kesejahteraan
sosial.
2. •Negara bukan hanya sekedar penjamin utama
kesejahteraan selama periode paska perang
saja, tetapi juga merupakan pemain kunci
dalam perekonomian makro dan pasar.
•Kesepakakatan Bretton Woods yang
ditandatangani oleh negara-negara maju 1944,
menerapkan regulasi ketat terhadap pasar
uang, dan dimulailah penerapan ekonomi
Keynesian.
3. John Meynard Keynes
“pemerintah harus melakukan intervensi dalam
perekonomian & membangun sebuah model baru dari
arah money and finance.
Ekonomi tidak mempunyai kecenderungan alamiah
untuk menciptakan full employment.
Pada saat self regulation gagal menciptakan
kesempatan kerja, pemerintah harus intervensi untuk
menyediakannya.
Pemerintah mempertahankan pengelolaan permintaan
dan full employment dalam sistem ekonomi campuran
dan welfare state.
4. Adam Smith
“Bila dalam transaksi ekonomi dengan orang lain, tiap
individu bebas mengejar kepentingannya sendiri yang
untung tidak hanya ia tapi juga masyarakat. Jika
pemerintah terlalu mengatur maka kesejahteraan tiap
orang akan berkurang. Namun pertukaran harus dalam
pasar terbuka dan tidak ada monopoli.
5. Untuk itu :
1. Pemerintah harus melindungi masyarakat dari
kekerasan & serbuan negara lain
2. Pemerintah harus melindungi masyarakat dari
pemaksaan yang dilakukan oleh warga lain (tata
keadilan)
3. Pemerintah mempertahankan prasarana publik dan
lembaga publik dari kepentingan orang atau kelompok-
kelompok tertentu
Judul bukunya ..the Wealth of Nations tujuan
kesejahteraan bersama suatu bangsa bukan …the
Wealth of Individuals tujuan akumulasi kekayaan
pribadi
6. Doktrin Keynesian – inflasi tidak akan pernah muncul bersamaan
dengan pengangguran- yang berjaya selama 30th runtuh akibat
resesi ekonomi.
Pada akhir th. 1973 ketika negara Arab membentuk sebuah kartel,
OPEC, yang meneyebabkan harga minyak melambung tinggi.
Resesi ekonomi, pengangguran dan inflasi > 20% yang diiringi
dengan ketidakmampuan negara-negara Dunia Ketiga untuk
membayar hutangnya.
PM Inggris, James Callaghan : “Selama ini, kita berpikiran bahwa
anda dapat mengatasi krisis dan meningkatkan kesempatan kerja
dengan menaikkan pengeluaran pemerintah. Sekarang hal tersebut
tidak brlaku lagi.”
Di AS, Pres. Carter juga berkesimpulan sama, memangkas
pengeluaran publik sebagai bagian dari usaha untuk menstimulasi
ekonomi.
7. Terpilihnya Margaret Thactcher dan Ronald Reagen
(aliran kanan baru) yang menganut pemikiran
ekonom Milton Friedman dan Friedrich Hayek
semakin mengukuhkan ekonomi Neoliberalisme.
Bagi mereka “Peran negara adalah mengatur
kontrak, menyediakan mata uang yang stabil,
memastikan bahwa pelaku pasar tidak mengalami
distorsi menyediakan lingkungan baik bagi
tumbuh dan berkembangnya dunia bisnis.
Menolak semua pilar dari konsensus Keynesian
Untuk menggantikan tujuan-tujuan full emplyiment
dan welfare state menurunkan tingkat inflasi dan
memangkas pengeluaran publik
8. John Moore (Sek. Pelayanan Sosial Thacher,1987) ; “Lebih
dari seperempat abad setelah perang terakhir, akibat
dorongan dari politisi, opini publik di Inggris telah memilih
jalan yang keliru ke arah ketergantungan lebih besar pada
negara. Dengan dalih rasa belas kasihan, rakyat telah
didorong untuk melihat diri mereka sebagai “korban dari
keaadaan”
Thacher (1985) : “Anda tidak bersalah kepada orang miskin
ketika Anda setuju bahwa orang-orang kalangan atas
mendapatkan upah yang baik. Dan, negara tidak lagi memikul
tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada orang
yang tidak produktif apapun alasannya.
9. Sejak itu pemerintah Tatcher, meniadakan kebijakan full
employment, mementingkan pelayanan swasta daripada
publik, serta berencana untuk mengurangi beban
pengeluaran sosial (mengikis insentif ekonomi) yang
memungkinkan pertumbuhan ekonomi. Sektor Swasta
harus diberi kebebasan dan negara harus dipinggirkan.
Sejumlah langkah ditempuh untuk menciptakan budaya
ekonomi yang menghargai perusahaan dan inovasi
Saham Go Public, Tarif pajak diturunkan, pengawasan
harga, dividen & kontrol kurs mata uang asing
dihapskan, pembatasan kredit dihapus, pengawasan
atas penyiaran, telekomunikasi, transportasi dan
periklanan ditiadakan, serikat buruh dibabat dengan
dalih penyebab rendahnya kinerja industri Inggris.
10. Homo Economicus
Kodrat manusia adalah Manusia Ekonomi,
gagasan tersebut mau mencapai;
1. Hubungan-hubungan antarpribadi dan sosial
kita mesti dipahami dengan menggunakan
konsep dan tolak ukur ekonomi.
2. Prinsip ekonomi juga merupakan tolak ukur
untuk mengevaluasi berbagai tindakan dan
kebijakan pemerintah suatu negara.
11. Dalam gagasan neoliberal masyarakat merupakan
kerumunan para wirausahawan/otononom, masalah-
masalah seperti pengangguran , kurang gizi,
kemiskinan, bukan lagi masalah megara tapi masalah
individual. Semula yang dianggap sebagai masalah
sosial menjadi masalah individual solusinya bukan
program sosial (welfare state) tetapi self-care
(perawatan pribadi)
Oleh karena itu wirausahawan/ti, entrepreneurial bodies)
dituntut ramping (lean), bugar (fit) dan lentur (flexible)
12. “Sebuah masyarakat yang ditandai kesenjangan besar
dalam income, pertumbuhan yang lebih cepat (Efisien)
dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah adalah sebuah
masyarakat yang lebih dikehendaki daripada sebuah
masyarakat yang ditandai oleh distribusi income yang
lebih rata namun dengan tingkat kemiskinan yang tinggi”
Program-program welfare sebagai mekanisme yang
sering melahirkan kultur ketergantungan. Contoh; Bila
kita tahu kalau kita “jatuh sakit” negara selalau siap
memberi jaminan maka etos kerja dan “wirausaha”
dalam masyarakat perlahan menjadi hancur.
13. ‘Privatisasi’ ( “privatization at all costs”) tidak bisa
lepas dari kebijakan kaum neoliberalisme sperti
privatisasi BUMN, pendidikan, kesehatan dll.
Efisien Swasta atau Efisien Negara ?
Apakah kepentingan umum bisa lebih di jaga lewat
privatisasi usaha-usaha yang selama ini dikuasai
negara, ataukah lebih bisa dijamin jika usaha-usaha itu
tetap dikuasai negara ?
14. Dalam konteks neoliberalisme
tanggungjawab sosial tidak lagi hanya
menjadi beban negara tetapi juga beban
swasta dan masyarakat itu sendiri