1. Dokumen ini merupakan perjanjian sewa antara RSUD Mohammad Natsir dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk untuk penyewaan ruangan ATM selama satu tahun dengan harga sewa Rp20 juta per tahun. 2. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu sewa beserta perpanjangannya, dan ketentuan pengakhiran perjanjian. 3. Ruangan yang disewakan terletak di RSUD Mohammad Natsir dan digunak

1. 1
PERJANJIAN SEWA MENYEWA LOKASI
UNTUK RUANGAN ATM
ANTARA
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK BO SOLOK
DENGAN
RSUD MOHAMMAD NATSIR
Nomor : SLK/02/1371/R
Pada hari Jumat tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01/09/2023),
yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Elvi Fitraneti pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1372015405710001 tanggal 13
Desember 2011, bertempat tinggal di Komp. Puskesmas RT003 RW003 Kelurahan VI Suku
Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya sebagai Pimpinan BLU RSUD M. Natsir, untuk selanjutnya dalam
perjanjian ini disebut ---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- PIHAK PERTAMA ----------------------------------------------
2. Yudi Varla Yosa, Pemimpin Cabang Solok PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank
Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13, yang dibuat dihadapan
Koesbiono Sarmanhadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta dan Akta
Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 nomor 63, yang dibuat
dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum notaris di Jakarta,
dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-
perubahannya yang terakhir termaktub dalam Akta Nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 yang
dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-
AH.01.03-0215738 tanggal 25 Juni 2018 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-
0012962.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak
untuk dan atas nama PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jendral Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya
dalam perjanjian ini disebut : ----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- PIHAK KEDUA -------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih
dahulu menerangkan sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------
1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pemilik Lahan dan Ruangan yang terletak di RSUD
Mohammad Natsir dengan alamat Simpang Rumbio, Kelurahan Simpang Rumbio,
Kecamatan Lubuk Sikarah - Kota Solok dan karenanya secara sah mempunyai hak dan
kewenangan untuk membebankan sewa atas Lahan yang dimaksud.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan dan dalam
menjalankan usahanya memerlukan lahan dan ruangan untuk dipergunakan sebagai
Ruang ATM.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA telah setuju dan sepakat untuk menyewakan Lahan pada poin 1
kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menyewa dari
PIHAK PERTAMA berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian
ini.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat mengadakan “Perjanjian
Sewa Ruangan atau Lahan” yang selanjutnya disebut dengan “Perjanjian”, dengan
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

2. 2
PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN
PIHAK KEDUA akan menggunakan Ruangan yang disewakan tersebut untuk keperluan
ruangan ATM PIHAK KEDUA serta untuk keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan
kegiatan PIHAK KEDUA.
PASAL 2
OBJEK YANG DISEWAKAN
PIHAK PERTAMA menyetujui penyewaan kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya PIHAK
KEDUA setuju untuk menyewa Ruangan atau Lahan yang dipergunakan untuk ruangan ATM
PIHAK KEDUA, yang terletak di di RSUD Mohammad Natsir dengan alamat Simpang Rumbio,
Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah - Kota Solok, Sumatera Barat
termasuk juga fasilitas-fasilitas, sebagai berikut:
a. Ruangan ATM
b. Lahan untuk pemasangan parabola dan polesign ATM BNI
Yang secara keseluruhan adalah satu kesatuan dan tak terpisahkan, untuk selanjutnya dalam
Perjanjian ini disebut “Obyek Sewa”.
PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima pembayaran biaya sewa atas Obyek Sewa.
(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Obyek Sewa bagi PIHAK KEDUA untuk
digunakan sebagai ruangan ATM PIHAK KEDUA berikut seluruh perlengkapannya dan
memanfaatkan secara penuh fungsi Obyek Sewa selama masa sewa.
(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan Obyek Sewa kepada PIHAK KEDUA dalam
keadaan kosong dari penghuni dan barang-barang milik PIHAK PERTAMA.
(4) Dalam hal dikemudian hari ternyata dilakukan penyitaan (beslag) Pengadilan sebagai
akibat sengketa dengan pihak lain atau gangguan-gangguan lainnya apapun juga yang
timbul karena baik yang berkaitan dengan adanya pembebanan dan/atau penyitaan
(beslag) Pengadilan atau sengketa dengan pihak lain tersebut sehingga menyebabkan
PIHAK KEDUA tidak dapat menggunakan Obyek Sewa tersebut, maka PIHAK PERTAMA
wajib mengembalikan seluruh uang sewa untuk masa sewa yang belum dinikmati dan
menanggung biaya bongkar yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat
dari tidak dapat digunakannya Obyek Sewa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
(5) PIHAK PERTAMA wajib membantu PIHAK KEDUA atau pihak lain yang ditunjuk oleh
PIHAK KEDUA untuk memperoleh izin-izin yang diperlukan sesuai perundang-undangan
yang berlaku dan atau kebiasaan setempat antara lain ijin/persetujuan dari warga di
lingkungan Obyek Sewa yang berhubungan dengan pemanfaatan Obyek Sewa.
PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan Obyek Sewa untuk digunakan
sebagai ruangan ATM PIHAK KEDUA berikut seluruh perlengkapannya dan
memanfaatkan secara penuh fungsi Obyek Sewa selama masa sewa.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan akses jalan memasuki dan keluar
menuju dan dari lokasi Obyek Sewa .
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk tidak mengganggu akses jalan keluar dan masuk area
SPBU pada saat melakukan tugas di lokasi obyek sewa
(4) PIHAK KEDUA pada saat berakhirnya Perjanjian ini berkewajiban menyerahkan kembali
Obyek Sewa dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA.
(5) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sewa Obyek Sewa dengan harga sebagaimana
tersebut dalam Pasal 12 Perjanjian ini,

3. 3
(6) PIHAK KEDUA tidak berhak mengalihkan hak sewa kepada Pihak Lain baik sebagian
maupun seluruhnya.
(7) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga kebersihan, keindahan, perawatan dan
pemeliharaan Obyek Sewa serta berkewajiban menyerahkan kembali Obyek Sewa dalam
keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA.
(8) PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan perubahan pada Obyek Sewa baik fungsi maupun
peruntukkan, atas tanggungan sendiri melakukan perubahan dengan tidak mengubah
konstruksi dan NJOP dan tambahan tersebut adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan
menjadi milik PIHAK PERTAMA.
PASAL 5
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN
(1) Perjanjian sewa menyewa ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Satu Bulan
November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01/11/2023) sampai dengan tanggal Tiga
Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31/10/2024) dan dapat
diperpanjang dengan persetujuan para pihak, untuk selanjutnya disebut Jangka Waktu
Sewa.
(2) Apabila salah satu pihak bermaksud akan memperpanjang jangka waktu sewa maka pihak
tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum masa sewa berakhir.
(3) PIHAK PERTAMA memberikan hak terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA daripada pihak
lain untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa dan PIHAK PERTAMA tidak akan
menawarkan Obyek Sewa untuk digunakan atau disewa oleh pihak lain sebelum masa 3
(tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa atau diterimanya pemberitahuan
dari PIHAK KEDUA untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa, mana yang lebih dahulu.
PASAL 6
KEJADIAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)
(1) Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-
kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:
a) Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang disebut dalam perjanjian
ini.
b) Pernyataan Jaminan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada pasal 10 tidak
dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
c) PARA PIHAK melakukan penyimpangan atas tujuan perjanjian sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini.
d) Salah satu PIHAK mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini baik
sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa memperoleh persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
(2) PARA PIHAK menyetujui bahwa apabila terjadi keadaan cidera janji sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 perjanjian ini.
PASAL 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
(1) Pengakhiran perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan secara tertulis dari
PARA PIHAK.
(2) Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Habisnya jangka waktu sewa sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini tanpa ada
perpanjangan dari para pihak;
b. Atas persetujuan PARA PIHAK sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir;

4. 4
c. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 4 dan 5 Perjanjian ini.
(3) Apabila salah satu dari PARA PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum
berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
karena alasan apapun, maka pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian tersebut wajib
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai pengakhiran Perjanjian tersebut
kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal
pengakhiran Perjanjian yang diinginkan.
(4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan
1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pengakhiran
Perjanjian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah cukup
dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak.
(5) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya
Perjanjian masih ada kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing
pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai
diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing PARA PIHAK.
(6) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini, maka segala hak dan kewajiban dari
masing-masing pihak yang masih harus dilaksanakan pada saat Perjanjian berakhir tetap
mengikat dan wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini.
PASAL 8
JAMINAN
PIHAK PERTAMA menjamin bahwa :
(1) Obyek Sewa adalah benar milik PIHAK PERTAMA dengan alas hak yang sah dan tidak
dalam sengketa atau tidak dalam gugatan dari pihak manapun juga.
(2) Apabila terjadi perubahan kepemilikan terhadap Obyek Sewa, PIHAK KEDUA tetap dapat
menikmati hak Sewa sampai berakhirnya Perjanjian ini.
PASAL 9
LARANGAN PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN
PARA PIHAK tidak akan mengalihkan hak dan kewajiban baik sebagian maupun seluruhnya
berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari salah satu PARA PIHAK.
PASAL 10
HARGA SEWA, BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN
(1) Harga sewa Obyek Sewa yang dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini adalah sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun atau sebesar Rp.22.222.222,- (dua puluh
dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) include PPh
Pasal 4 ayat 2 selama masa sewa 1 (satu) tahun.
(2) Harga sewa dan biaya tersebut pada Ayat (1) Pasal ini dibayarkan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA dengan cara pemindahbukuan ke rekening PIHAK PERTAMA :
Nama Rekening : Bendahara Penerima BLUD RSUD M Natsir
Nomor Rekening : 0600.0101.01697-5
Bank : Bank Nagari Cabang Solok
(3) Pembayaran tersebut dilengkapi dengan :
Kwitansi dalam rangkap bermaterai cukup, Faktur standar bayar pajak apabila ada dan
Surat Perjanjian ini berlaku juga sebagai tanda penerimaan.

5. 5
PASAL 11
P A J A K
(1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak-pajak lain maupun pungutan tagihan lainnya
dari Pemerintah sehubungan dengan Obyek Sewa sepenuhnya menjadi tanggungan
PIHAK PERTAMA.
(2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) final ditanggung oleh PIHAK
KEDUA.
(3) Pelaksanaan pembayaran/penyetoran pajak-pajak yang ada dalam perjanjian ini akan
dipungut langsung oleh PIHAK KEDUA selaku Wajib Pungut (WAPU) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
PASAL 12
FORCE MAJEURE
(1) Apabila objek sewa-menyewa rusak atau hancur seluruhnya karena bencana alam
banjir,gempa, angin topan, kebakaran, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara atau
keadaan memaksa (Force Majeure) lainnya, PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab
terhadap kerugian atau kerusakan atas barang-barang PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan kembali objek sewa untuk dipergunakan demi
kepentingan PIHAK KEDUA selama jangka waktu sewa.
PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Dalam hal terjadi perselisihan tentang pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak akan
menyelesaikannya secara musyawarah dan apabila musyawarah tidak tercapai maka akan
diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Kota Solok
PASAL 14
KORESPONDENSI
Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menetapkan
sistem dan cara korespondensi yang tetap dengan ketentuan sebagaimana berikut :
PIHAK PERTAMA
RSUD MOHAMMAD NATSIR
Simpang Rumbio, Kelurahan Simpang Rumbio
Kecamatan Lubuk Sikarah - Kota Solok
Propinsi Sumatera Barat
Phone : 0755 - 20003
PIHAK KEDUA
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.
Branch Office Solok
Jln. K.H Ahmad Dahlan No. 99
Kota Solok
Propinsi Sumatera Barat
Phone : 0755-22815
Fax. : 0755-324847

6. 6
PASAL 15
A D D E N D U M
Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur
dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak
serta akan dituangkan dalam Perjanjian Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
PASAL 16
KETERPISAHAN
(1) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan
pemerintah atau keputusan badan peradilan atau arbitase atau karena alasan apapun,
salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak
sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-
ketentuan lain dalam Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak dan
dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian
Kredit ini tidak akan dipengaruhi atau dihalangi dengan cara apapun.
(2) Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan tidak sah, tidak
berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang
sah, mengikat dan dapat dilaksanakan.
PASAL 17
DOMISILI HUKUM
Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang
tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Solok
Demikianlah Perjanjian ini disetujui dan ditandatangani di Solok oleh kedua belah pihak serta
dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan
pembuktian yang sama.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
dr. Elvi Fitraneti, Sp. PD, FINASIM Yudi Varla Yosa
Pimpinan RSUD Moh. Natsir Branch Manager