Dokumen tersebut membahas tentang teori sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia. Terdapat empat teori pembuktian yang dijelaskan yaitu conviction in time, conviction reasonee, positief wettelijk stelsel, dan negatief wettelijk stelsel. Selain itu, dibahas pula mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
2. Teori Sistem Pembuktian
Conviction in Time
Pembuktian yang menentukan salah tidaknya terdakwa hanya
berdasarkan penilaian “Keyakinan” Hakim
Pembuktian yang menentukan salah tidaknya terdakwa
berdasarkan penilaian “Keyakinan” Hakim yang didukung
alasan yang jelas
Conviction Reasonee
Positief Wettelijk Stelsel
Pembuktian yang menentukan salah tidaknya terdakwa hanya
berdasarkan pada alat bukti yang ditentukan dalam UU
Negatief Wettelijk Stelsel
Pembuktian yang menentukan salah tidaknya terdakwa berdasarkan pada
alat bukti yang ditentukan dalam UU dan Keyakinan Hakim
PS. 183 KUHAP
3. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana
Keterangan Saksi
Keterangan Ahli
Surat
Petunjuk
Keterangan Terdakwa
4. Pemeriksaan Saksi
• Menjadi saksi merupakan kewajiban hukum (Pasal
159 KUHAP)
• Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji
kecuali:
anak belum berumur 15 tahun dan belum pernah
kawin
orang yang sakit ingatan / jiwa
• Saksi yang menolak disumpah tanpa alasan sah
dapat dikenai sandera di RUTAN maks 14 hari
• Hakim ketua sidang wajib mendengarkan
keterangan saksi (Pasal 160 ayat (1) huruf c)
termasuk saksi tambahan
5. Pemeriksaan Keterangan Saksi yang
Tidak Hadir Secara Sah di Pengadilan
• Karena saksi meninggal dunia, Karena pindah
tempat tinggalnya, sedang tugas negara
dibacakan oleh Penuntut Umum
• Nilai pembuktian kesaksian yang dibacakan
bernilai sebagai alat bukti jika pada saat pemeriksaan
penyidikan diberikan di bawah sumpah
• Jika pada saat penyidikan tidak disumpah hanya
merupakan keterangan biasa, tetapi dapat
memperkuat keyakinan hakim
7. Keterangan yang Harus Diberikan
Saksi
• Memberikan keterangan yang sebenarnya yang
berhubungan dengan :
apa-apa yang dilihat sendiri
apa-apa yang didengarnya sendiri bukan
testimonium de auditu, bukan rekaan hasil pemikiran
saksi
apa-apa yang dialaminya sendiri
• Harus sejalan dengan BAP
• Terdakwa dapat membantah keterangan saksi
• Saksi yang sudah memberikan keterangan tetap
hadir di sidang
8. Yang Dikecualikan dari Kewajiban
Menjadi Saksi
• Orang yang dapat mengundurkan diri :
ada hubungan sedarah / semenda antara saksi
dan terdakwa
suami atau isteri terdakwa meskipun sudah
bercerai
kecuali saksi sendiri menghendakinya dengan
persetujuan PU dan terdakwa
• Mereka yang dapat meminta dibebaskan dengan
alasan karena pekerjaan, harkat martabat dan
karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia
• Mereka yang dilarang menjadi saksi tetapi dapat
didengar keterangan tanpa sumpah anak belum
berumur 15 tahun dan belum pernah kawin, orang
yang sakit ingatan atau sakit jiwa
9. Saksi Palsu
• Berdasarkan persangkaan hakim
• Tindakan hukum yang dapat diambil hakim
hakim ketua memperingatkan saksi
dapat ditahan dan dituntut dengan dakwaan
sumpah palsu oleh hakim ketua sidang karena
jabatannya atau atas permintaan PU / terdakwa
Panitera segera membuat BAP sidang yang
memuat keterangan saksi yang disangka palsu
tersebut dengan menyebut alasan-alasannya dan
ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan
panitera
Berita Acara tersebut segera diserahkan kepada
Penuntut Umum
10. Juru Bahasa dan Penterjemah
• Juru bahasa terdakwa/ saksi tidak faham Bahasa
Indonesia
• Ditunjuk oleh hakim ketua didasarkan kecakapan,
kejujuran dan tidak memihak
• Harus bersumpah sama dengan terhadap saksi/ahli
“akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus
diterjemahkan”
• Orang yang tidak boleh jadi juru bahasa :
Dapat mengundurkan diri ada pertalian darah,
semenda, perkawinan dengan saksi dan terdakwa
dengan pengecualian yang bersangkutan menghendaki dan
saksi & terdakwa tidak keberatan
Mutlak tidak dapat ditunjuk belum 15 tahun/belum
kawin & orang gila
• Hak terdakwa atau saksi menolak juru bahasa yang ditunjuk
UU tidak mengatur
11. Penterjemah
• Terdakwa/saksi bisu atau tuli & tidak dapat menulis
• Ditunjuk oleh hakim ketua
• Syaratnya orang yang pandai bergaul dengan
terdakwa atau saksi yang bisu atau tuli
• Harus mengucapkan sumpah “akan
menerjemahkan dengan benar semua yang harus
diterjemahkan”
• Pemeriksaan terhadap terdakwa atau saksi yang
dapat menulis tidak perlu menunjuk penterjemah
pemeriksaan dilakukan secara tertulis semua
pertanyaan dan jawaban harus dibacakan oleh
hakim ketua sidang
12. Pemeriksaan Ahli
• Ahli Kedokteran Kehakiman dan Ahli lainnya
• Semua ketentuan terhadap saksi berlaku juga terhadap ahli
• Harus bersumpah “akan memberikan keterangan yang
sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan
dalam bidang keahlian yang dimilikinya”
• Yang dapat mengajukan pemeriksaan ahli Penuntut
Umum, terdakwa, hakim
• Alasan & tata cara pemeriksaan keterangan ahli
Untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di
sidang
Apabila diperlukan bahan baru
• Hak Penuntut Umum, terdakwa atau penasihat hukum untuk
mengajukan keberatan terhadap keterangan ahli yang
diberikan di persidangan dengan alasan yang kuat
14. Ruang Lingkup Pemeriksaan
Terdakwa
• Pemeriksaan identitas terdakwa
• Memperingatkan terdakwa
• Pembacaan surat dakwaan
• Terdakwa berhak mengajukan bantahan
• Pemeriksaan terdakwa sesudah pemeriksaan saksi
• Anjuran untuk menjawab KUHAP tidak menganut
asas the rights to remain silent
• Larangan mengajukan pertanyaan yang menjerat
• Pengeluaran terdakwa dari ruang sidang
• Larangan menyatakan sikap keyakinan salah
tidaknya terdakwa
• Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dapat
mengajukan pertanyaan kepada terdakwa
