Dokumen ini membahas perencanaan teknis untuk penataan kawasan Gelanggang Olahraga dan sekitarnya di Kota Madiun tahun 2012. Mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, tenaga ahli, dan output perencanaan untuk pengembangan sarana olahraga di kawasan tersebut.

1. KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PERENCANAAN TEKNIS (DED)
PENATAAN KAWASAN GOR DAN SEKITARNYA.
KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2012
1. LATAR BELAKANG :
Kawasan Stadion Willis dan Gelanggang Olah Raga Kota Madiun serta
lingkungannya merupakan satu kesatuan kawasan yang tidak dapat
dipisahkan yang menurut fungsi dan manfaatnya adalah untuk
meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang Olah Raga, yang
mengarah dan membentuk manusia menjadi sehat baik jasmani
maupun dan rohani.
Dilihat dari lingkungan kawasan Stadion dan GOR dengan kondisi
yang ada saat ini perlu adanya penataan kawasan sehingga dapat
tertata dengan baik, dengan menambah/membangun sarana dan
prasana yang dapat menjadikan lingkungan yang sehat, nyaman,
aman, kondusif.
Oleh karena itu upaya-upaya menciptakan hal di atas, dalam
penataannya diperlukan Perencanaan Teknis (DED) pada kawasan
GOR di Kota Madiun menyesuaikan dengan anggaran yang ada pada
alokasi tahun 2012.
2. MAKSUD DAN TUJUAN :
Maksudnya agar kawasan Stadion dan GOR serta lingkungannya
tertata dengan baik dengan fasilitas tempat Olah Raga disamping
Sepak Bola dan fasilitas olah raga yang lain serta ada tempat belanja
disekitarnya. Dengan mendasar kerangka acuan ini Konsultan
Perencana membuat suatu dokumen perencanaan teknis yang
lengkap sehingga ada satu dokumen Kegiatan Perencanaan Teknis
(DED) Penataan Kawasan GOR dan sekitarnya.
Adapun tujuan pembuatan dokumen tersebut adalah sebagai acuan
dalam melaksanakan kegiatan fisik di lapangan sehingga diperoleh
efisiensi dan efektifitas dan bangunan yang handal.
3. SASARAN KEGIATAN
Sasaran Perencanaan Teknis (DED) Penatan Kawasan GOR dan
sekitarnya adalah terwujudnya suatu perencanaan yang komprehensif
baik ditinjau dari aspek arsitektural dan struktural, maupun dari aspek
ekonomis serta tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan
Ruko dan bisa menerjemahkan secara fisik berdasarkan aturan teknis
yang yang berlaku.
4. LOKASI KEGIATAN
Lingkungan Kawasan GOR Jl. Setiaki Kota Madiun.

2. 5. SUMBER PENDANAAN
Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan anggaran dengan pagu
dana Rp.195.000.000,00. yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran
2012.
6. NAMA DAN PROYEK /SATUAN KERJA PENGGUNA ANGGARAN.
Nama PA. : PURWANTO AR, ST.
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun
Nama Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Nama Pekerjaan : Kegiatan Perencanaan Teknis (DED) Penataan
Kawasan GOR dan Sekitarnya..
Tahun anggaran : 2012.
Sumber Anggaran : APBD Kota Madiun .
7. DATA PENUNJANG :
DATA DASAR
Untuk penyusunan Kegiatan Perencanaan Teknis (DED)Penataan
Kawasan GOR dan sekitarnya di Jl. Setiaki Kota Madiun adalah
dilokasi tersebut diperlukan data tentang batas-batas tanahnya yang
syah serta mengikuti persyaratan-persyaratan yang berlaku pada
bangunan sipil maupun arsitektur antara lain :
 Persyaratan peruntukan dan intensitas :
 Persyaratan arsitektur dan lingkungan
 Persayaratan struktur bangunan
 Persyaratan ketahanan terhadap kebakaran
 Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah keluar dan sistem
peringatan bahaya
 Persyaratan instalassi listrik, penangkal petir dan komunikasi
 Persyaratan sanitasi dalam banguna
 Persyaratan ventilasi dan pengkondisian udara
 Persyaratan pencahayaan
 Persyaratan kebisingan dan getaran.
 Persyaratan keamdalan bangunan gedung.
 Persyaratan kemudahan/aksebilitas.
 Persyaratan kenyamanan/keamanan dalam bangunan gedung.
DATA TEKNIS :
Dalam penyusunan Kegiatan Perencanaan Teknis (DED) Penataan
Kawasan GOR dan sekitarnya di Jl. Setiaki tersebut mengacu pada
standar teknis antara lain :
 Peraturan beton bertulang Indonesia ( PBI 1991 ), SKNI T-15.1919.03.
 Tata cara pengedukan dan pengecoran beton SNI 03-3976-1995
 Peraturan muatan Indonesia NI.8 dan Indonesia loading code 1987 (
SKB-1.2.53.1987 )

3.  Standar Nasional Indonesia Nomor 2837 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Plesteran untuk Konstruksi
Bangunan Gedung dan Perumahan ;
 Ubin lantai keramik, mutu dan cara uji SNI 03-3976-1995
 Peraturan konstruksi kayu di Indonesia (PKKI) NI.5
 Mutu Kayu bangunan SNI 03-3527-1984
 Peraturan umum instalasi listrik (PUIL) SNI 04-0225-1987
 Peraturan Porland Cement Indonesia 1972/NI-8
 Peraturan bata merah sebagai bahan bangunan NI 10
 Peraturan plumbing Indonesia
 Standar Nasional Indonesia Nomor 6897 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding untuk Konstruksi Bangunan
Gedung dan Perumahan ;
 Standar Nasional Indonesia Nomor 2835 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Tanah untuk Konstruksi Bangunan
Gedung dan Perumahan ;
 Standar Nasional Indonesia Nomor 2836 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pondasi untuk Konstruksi
Bangunan Gedung dan Perumahan ;
 Standar Nasional Indonesia Nomor 2839 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Langit-langit untuk Konstruksi
Bangunan Gedung dan Perumahan ;
 Standar Nasional Indonesia Nomor 7393 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Besi dan Alumunium untuk
Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
 Standar Nasional Indonesia Nomor 7394 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Beton untuk Konstruksi Bangunan
Gedung dan Perumahan ;
 Standar Nasional Indonesia Nomor 7395 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Penutup Lantai untuk Konstruksi
Bangunan Gedung dan Perumahan ;
 Permen PU No. 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan
Bangunan Gedung ;
 Permendagri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau
Kawasan Perkotaan ;
 Permen PU No. 24/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan dan
Perawatan Bangunan/Gedung ;Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung
;
 Permen PU No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan
Eksebilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan ;
 Tata cara pengecatan kayu untuk rumah dan gedung SNI 03-2407-1991
 Tata cara pengecatan dinding tembok dengan cat emulsi SNI 03-2410-
1991

4.  Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat
yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan
 Peraturan yang lain yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan
pekerjaan bangunan yang direncanakan ;
8. STUDI TERDAHULU :
Pengalaman kerja suatu perusahaan dalam bidang yang sama akan
berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan dalam
mengembangkan suatu karya perencanaan, sehingga menghasilkan
karya perencanaan yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan
secara teknis profesional ;
9. REFERENSI HUKUM :
Dalam melaksanakan pekerjaan, penyedia jasa berdasar pada
referensi hukum :
Pedoman, kriteria, referensi hukum dan standart yang digunakan
dalam menyelesaikan pekerjaan ini adalah yang berlaku di Indonesia
secara umum dan khusus ;
10. RUANG LINGKUP :
LINGKUP KEGIATAN.
Lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan penyedia jasa antara lain
adalah :
 Perencanaan arsitektur ;
 Perencanaan kios pada bawah tribun Stadio ;
 Perencanaan lapangan bulu tangkis ;
 Prencanaan lapangan tenis ;
 Perencanaan lapangan lompat jauh ;
 Perencanaan mekankal elektrikal ;
 Perencanaan tempat parkir dan landscape ;
 Perencanaan joging tracke.dan lain-lain yang terkait dengan penataan
kawasan GOR dsn sekirtarnya ;
11. PENGUMPULAN DATA LAPANGAN
Lingkup data yang harus dilaksanakan penyedia jasa antara lain
adalah :
 Analisa data lapangan;
 Desain,gambar dan penysunan RAB dan jenis-jenis pekerjaan yang
merupakan rangkaian penataan kawasan tersebut ) ;
 Setiap tahapan perencanaan melaksanakan rapat koordinasi
 Selama melaksanakan kegiatan perencanaan selalu berkoordinasi
dengan dinas instansi terkait bilamana diperlukan;
12. KELUARAN :
Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :
1. Dokumen RAB, Gambar Rencana Teknis, Daftar Harga Satuan Upah
Bahan, Analisa Harga Satuan swejumlah 5 (Lima) buku, 1 (satu) asli,
4 (empat ) copy ;
2. Dokumen pengadaan barang dan jasa yang disertai :
 Instruksi kepada peserta lelang ;

5.  Syarat-syatrat umum dan syarat-syarat khusus kontrak ;
 Spesifikasi teknis ;
 Gambar rencana teknis;
 Perhitungan rencana kegiatan dan volume pekerjaan (BQ) ;
Ukuran kertas F4 dan untuk gambar A3 hasil karya perencanaan
dimasukkan ke dalam Cakram Padat (CD) ;
13. PERALATAN MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI
PENGGUNA ANGGARAN
Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna anggaran yang
dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa :
1. Laporan dan data ;
2. Staf pendamping perencanaan ;
3. Konsultasi unsur teknis .
14. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA
Peralatan yang disediakan penyedia jasa anatara lain :
1. Kendaraan survey milik sendiri/sewa ;
2. Peralatan survey dan perencanaan milik sendiri/sewa ;
3. Kantor milik sendiri/sewa ;
4. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang ;
5. Materi dan penggadaan laporan ;
6. Biaya-biaya rapat ;
7. Biaya perjalanan ;
8. Jasa dan overhead perencanaan ;
9. Pajak-pajak ;
15. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA
Penyedia jasa mempunyai hak dan kewenangan yang meliputi :
 Membuat suatu design perencanaan yang sesuai dengan standart
nasional Indonesia dan aturan teknis yang ada sebagai bentuk
pengembangan sumber daya manusia ;
 Mendapat informasi dan konsultasi teknis dari pengguna jasa ;
 Mendapatkan suatu kontrak yang jelas sesuai dedengan aturan
konsultansi Indonesia ;
16. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN
Pekerjaan perencanaan ini harus diselesaikan dalam waktu paling
lama 60 (enam puluh ) hari kalender terhitung sejak dilakukankannya
SPMK dikeluarkan ;

6. 17. TENAGA AHLI
Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan ini adalah:
a. Ketua Tim (Team Leader)
Ketua Tim disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1)
Jurusan Teknik sipil / arsitektur lulusan universitas negeri atau yang
telah disamakan, berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut
di atas, sekurang-kurangnya 5 ( lima) tahun sebanyak 1 (satu) orang.
Memiliki sertifikat keahlian perencanaan bidang sipil/struktur dengan
kompetensi madya Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah:
- Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim
kerja/ tenaga perencana dalam pelaksanaan pekerjaan selama
waktu pelaksanaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan
selesai.
- Memimpin rapat koordinasi dengan pihak pelaksana dan dinas
yang dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, atau koordinasi
lapangan.
- Menetapkan metode kerja untuk menyesuaikan waktu
konstruksi.
- Menyelaraskan desain arsitektural dengan perhitungan struktur
- Memastikan progres perencanaan sesuai dengan jadwal
b. Tenaga Ahli Struktur
Tenaga Ahli Struktur disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu
(S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas negeri atau yang telah
disamakan, berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut di
atas, sekurang-kurangnya 5 ( lima) tahun sebanyak 1 (satu) orang.
Memiliki sertifikat keahlian perencanaan struktur dengan kompetensi
madya. Sebagai Tenaga Ahli Struktur, tugas utamanya adalah:
- Merencanakan seluruh pekerjaan struktur beton dan struktur
baja berdasarkan standart dan acuan yang berlaku.
- Merekomendasikan metode pekerjaan pembetonan dan
pembesian serta struktur baja yang telah lolos uji kepada team
leader.
- Membuat barchart skedul pelaksanaan pekerjaan struktur

7. c. Tenaga Ahli Arsitektur
Tenaga Ahli Arsitektur disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu
(S1) Jurusan Teknik arsitektur lulusan universitas negeri atau yang telah
disamakan, berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut di atas,
sekurang-kurangnya 5 ( lima) tahun sebanyak 2 (dua) orang. Memiliki
sertifikat keahlian perencanaan arsitektur dengan kompetensi muda.
Sebagai Tenaga Ahli Arsitektur, tugas utamanya adalah :
- Merencanakan pekerjaan yang berkaitan dengan arsitektural
berdasarkan acuan yang berlaku dan relevan.
- Merekomendasikan metode pekerjaan arsitektural dan
landscape yang telah lolos uji kepada team leader.
- Membuat barchart skedul pelaksanaan pekerjaan arsitektur
d. Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal
Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal disyaratkan seorang Sarjana Teknik
Strata Satu (S1) Jurusan Teknik elektro/ Sipil lulusan universitas
negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman sesuai bidang
pekerjaannya tersebut di atas, sekurang-kurangnya 5 ( lima) tahun
sebanyak 1 (satu) orang. Memiliki sertifikat keahlian perencanaan
Mekanikal Elektrikal dengan kompetensi muda. Sebagai Tenaga
Mekanikal Elektrikal, tugas utamanya adalah :
- Merencanakan pekerjaan yang berkaitan dengan mekanikal dan
elektrikal pada bangunan berdasarkan acuan yang berlaku dan
relevan.
- Merekomendasikan metode pekerjaan mekanikal dan elektrikal
yang telah lolos uji kepada team leader.
- Merekomendasikan model lampu dan bahan pekerjaan
mekanikal dan elektrikal yang telah lolos uji kepada team leader.
- Membuat barchart skedul pelaksanaan pekerjaan Mekanikal
Elektrikal

8. e. Tenaga Pengukuran Lapangan (Surveyor) Bidang sipil/ gedung
Tenaga yang disyaratkan adalah minimal STM Teknik Sipil lulusan
negeri atau yang disamakan yang berpengalaman sesuai bidang
pekerjaan tersebut di atas yaitu pengukuran dan perencanaan bidang
konstruksi bangunan gedung sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun tugas
dari Tenaga Ahli Perencanaan adalah mengawasi, mengarahkan serta
membantu dalam pengendalian kualitas, kuantitas, waktu serta
administrasi kegiatan. Agar pelaksanaan pekerjaan dapat Tepat Mutu
– Tepat Waktu – Tepat Biaya dan tidak terjadi masalah
18. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN
Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan perencana adalah
berpedoman pada ketentuan yang berlaku yaitu standar nasional
Indonesia (SNI) Konstruksi dan Bangunan Sipil yang terdiri :
a. Tahap Konsep rencana dan pra rencana teknis :
1. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi,
jumlah dan kwalitas tim perencana, metode pelaksnaan, dan
tanggung jawab waktu perencanaan ;
2. Laporan data dan informasi lapangan ;
3. Gambar-gambar pra rencana bangunan/konstruksi ;
4. Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat .
b. Tahap pengembangan rencana teknis :
1. Uaraian konsep rencana teknis ;
2. Draft rencana anggaran biaya ;
3. Draft rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) ;
c. Tahap Rencana Detail :
1. Gambar rencana teknis bangunan lengkap ;
2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat ;
3. Rencana kerja volume pekerjaa (BQ) ;
4. Rencana Anggaran Biaya ( RAB) ;
5. Laporan Perencanaan ;
d. Tahap Pelelangan :
1. Dokumen tambahan hasil penjelasan pekerjaan ;
2. Laporan bantuan teknis dan adminstrasi pada waktu pelelangan .
19. LAPORAN :
LAPORAN PENDAHULUAN :
Laporan pendahuluan minimal memuat antara lain :
1. Pendahuluan ;
2. Maksud dan tujuan ;

9. 3. Gambaran umum ;
4. Draft/Konsep Rencana sesuai dengan study yang ada ;
5. Permasalahan-permasalahan lapangan ;
6. Lain-lain;
7. Penutup.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh )
kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 5 (lima) buku laporan,
dengan surat pengantar kepada Dinas PU Kota Madiun.
19. LAPORAN DRAFT FINAL :
1. Kondisi Eksisting dan analisa ;
2. Draft final dipresentasikan ;
20. LAPORAN AKHIR :
Laporan akhir minimal memuat :
1. Gambar rencana teknis bangunan lengkap dengan detailnya ;
2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat ;
3. Rencana kerja dan volume pekerjaan 9 BQ) ;
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
5. Jenis konstruksi masing-masing bangunan ;
6. Penentuan jenis bangunan penunjang ;
7. Biaya konstruksi fisik + PPn ;
8. Jadwal kegiatan (time schedule) perencanaan sampai pekerjaan 100% ;
9. Tahapan pelakssanaan ;
10. Kesimpulan ;
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
kalender sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 10 (sepuluh ) buku laporan.
21. PRODUKSI DALAM NEGERI
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarakan KAK ini harus dilakukan di
wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditetapkan lain dalam KAK
dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri, hal ini
dilakukan sebagai pemberdayaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Selaku Pengguna Anggaran
Kota Madiun
Ir. PURWANTO AR. ST.
Pembina Tk. I
NIP. 19570906 198203 1 014