Finland (8)

“FINLANDIA”
Paper Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas UTS Mata Kuliah
Teori dan Hukum Konstitusi
Dosen Pengampu: Halili,S.P.d,.M.A
Disusun Oleh:
1. Ryan Hutomo : 15401241045
2. Nurhalimah : 15401241051
3. Dian Aprilyanti Rahayu : 15401241053
4. Devita Lili Oktaviana : 15401244004
5. Ika Fitriyani : 15401244007
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017

Konstitusi, Sistem Pemerintahan, Pemisahan Kekuasaan, Pendidikan, Kewarganegaraan,
Impeachment, Filosofi, Hak Asasi Manusia
1
FINLANDIA
Ryan Hutomo, Dian Aprilyanti, Devita Lili, Nurhalimah, Ika Fitriyani
Pembimbing: Halili, S.Pd,.M.A
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
ABSTRACT
Talking about the countries in the world, Finland is one country that is interesting to
be discussed. Speaking of the state Constitution is something very important in a
country. The Constitution is an overall view of the goals and ideals of the nation. In
the Finnish constitution states that they use the constitution June 11, 1999 (731/1999,
amendments up to 1112/2011). The world community knows that Finland has
successfully implemented a system of progressive and constructive education to its
citizens, in addition to Finland is the best country in the world that has been named by
Newsweek in 20101
. First place in the World Human index in May 20152
. The system
of government adopted by Finland is the Parliament of the Republic, which affect the
governance of power in his country. In addition there is a court in Finland
Impeachment, who takes care of the crimes committed by holders of high government
offices. Philosophical aspects of Finland lies on the state emblem, flag and ideologies
held in Finland. Human Rights also a concentration of Finland, where human rights
are protected and upheld.
Keyword: Constitution, Goverment System, Separation of Powers, Education,
Citizens, Impeachment, Philosophical, Human Rights.
Berbicara mengenai negara di dunia, Finlandia merupakan salah satu negara yang
menarik untuk diperbincangkan. Berbicara mengenai negara Konstitusi merupakan
sesuatu yang sangat penting dalam sebuah negara. Konstitusi adalah pandangan
keseluruhan dari tujuan dan cita-cita bangsa. Dalam konstitusi Finlandia menyatakan
bahwa mereka menggunakan konstitusi 11 Juni 1999 (731/1999, amandemen hingga
1112/2011). Masyarakat dunia tau bahwa Finlandia telah berhasil menerapkan sistem
1
"The World's Best Countries. A Newsweek study of health, education, economy, and politics ranks the globe's
top nations, Newsweek, August 2010". Newsweek.com. Diakses tanggal 29 Maret 2017
2
"Human Capital Report 2015". World Economic Forum. Diakses tanggal 29 Maret 2017

2
pendidikan yang progresif dan konstruktif kepada warga negaranya, selain itu
Finlandia merupakan negara terbaik di dunia yang dinobatkan oleh Newsweek pada
tahun 2010. Menempati posisi pertama dalam indeks Manusia Dunia pada bulan mei
2015. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Finlandia adalah Parlemen Republik,
yang berpengaruh kepada tata kelola kekuasaan dinegaranya. Selain itu di Finlandia
terdapat pengadilan negeri Impeachment, yang mengurus kejahatan yang dilakukan
oleh pemegang tinggi dari kantor-kantor pemerintah. Aspek-aspek filosofis negara
Finlandia terletak pada lambang negara, bendera serta ideologi yang dimiliki
Finlandia. Hak Asasi Manusia juga menjadi konsentrasi Finlandia, dimana Hak Asasi
Manusia dilindungi dan dijunjung tinggi.
Kata Kunci: Konstitusi, Sistem Pemerintahan, Pemisahan Kekuasaan, Pendidikan,
Kewarganegaraan, Impeachment, Filosofi, Hak Asasi Manusia.
Finlandia adalah negara republik (Republik Finlandia) yang terletak di Eropa Utara
dan termasuk dalam anggota Uni Eropa. Finlandia adalah negara republik parlementer
dengan pemerintah pusatnya di ibukota Helsinki, pemerintah lokal di 317
munisipalitas3
. Dari akhir abad ke-12 hingga 1809, Finlandia adalah bagian dari
Sweden, yang pengaruhnya masih dirasakan hingga saat ini dengan bahasa Swedia
yang digunakan luas dan merupakan salah satu bahasa resmi. Kemudian, wilayah ini
masuk dalam Kekaisaran Rusia sebagai Kadipaten Agung Finlandia sampai Revolusi
Rusia 1917 menghasilkan Deklarasi Kemerdekaan Finlandia. Hal ini diikuti dengan
Perang Saudara Finlandia di mana Republik Pekerja Sosialis Finlandia yang pro-
Bolshevik dikalahkan oleh Golongan Putih yang pro-konservatif dengan bantuan dari
Kekaisaran Jerman. Setelah beberapa saat mencoba membentuk kerajaan, negara ini
menjadi republik. Di Perang Dunia II, angkatan bersenjata Finlandia berperang
melawan 3 konflik sekaligus Perang Musim Dingin (1939–1940) dan Perang
Berkelanjutan (1941–1944) melawan Uni Soviet, serta Perang Lapland melawan Nazi
Jerman. Finlandia bergabung dengan PBB tahun 1955 dan menetapkan diri sebagai
negara yang netral. Finlandia bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan
3
"Kotisivu - Kuntaliiton Kunnat.net" (dalam Finnish). Suomen Kuntaliitto. Diakses tanggal 25 Maret 2017

3
Pembangunan Ekonomi (OECD) tahun 1969, Uni Eropa tahun 1995, dan Zona Euro
tahun1999.4
Konstitusi Finlandia
Finlandia adalah sebuah republik yang berdaulat. Konstitusi Finlandia didirikan
pada tindakan konstitusional ini (Konstitusi Finlandia Tahun 1999, diamandemen
2011). Konstitusi harus menjamin dapat diganggu gugat martabat manusia dan
kebebasan dan hak-hak individu dan mempromosikan keadilan dalam masyarakat.
Harga diri manusia ; Finlandia berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk
perlindungan perdamaian dan hak asasi manusia dan untuk pengembangan
masyarakat. Finlandia adalah Negara Anggota dari Uni Eropa (1112/2011, berlakunya
2012/03/01)5
.
Konstitusi saat ini ditulis ulang pada tanggal 1 Maret 2000, yang pertama diadopsi
pada tanggal 17 Juli 1919. Konstitusi asli terdiri dari empat hukum konstitusional dan
beberapa amandemen, yang menggantikan kedua. Sistem hukum perdata didasarkan
pada hukum Swedia. Mahkamah Agung (Finlandia : korkein oikeus (KKO), Swedia:
högsta domstolen) dapat meminta undang-undang yang menafsirkan atau
memodifikasi hukum yang ada . Hakim diangkat oleh Presiden6
. Konstitusi Finlandia
dan tempatnya dalam sistem peradilan yang tidak biasa dalam bahwa tidak ada
mahkamah konstitusi dan mahkamah agung tidak memiliki hak yang tegas untuk
menyatakan hukum konstitusional. Pada prinsipnya, konstitusionalitas undang-undang
di Finlandia diverifikasi oleh suara sederhana di parlemen (lihat kedaulatan Parlemen).
Namun, Komite Hukum Konstitusi (Finlandia: perustuslakivaliokunta, Swedia:
grundlagsutskottet) dari parlemen ulasan tagihan-tagihan ragu dan merekomendasikan
perubahan, jika diperlukan. Dalam prakteknya, Komite Hukum Konstitusi memenuhi
tugas peradilan konstitusi. Sebuah keganjilan Finlandia adalah kemungkinan untuk
membuat pengecualian terhadap konstitusi dalam hukum biasa yang diberlakukan
pada prosedur yang sama seperti amandemen konstitusi. Contoh hukum yang
4
https://id.wikipedia.org/wiki/Finlandia. Diakses tanggal 25 Maret 2017
5
Finland's Constitution of 1999 with Amendments through 2011, Section 1
6
http://finlandia.laboratorium.web.id/en4/277-985/Finlandia_12862_unkris_finlandia-laboratorium.html.
Diakses pada 31 Maret 2017

4
demikian adalah Negara UU Kesiapsiagaan yang memberikan Pemerintah kekuasaan
luar biasa tertentu dalam keadaan darurat nasional. Sebagai kekuatan ini , yang sesuai
dengan perintah eksekutif AS, mempengaruhi hak-hak dasar konstitusional , hukum
diberlakukan dengan cara yang sama sebagai amandemen konstitusi . Namun, dapat
dicabut dengan cara yang sama sebagai hukum biasa. Selain preview oleh Komite
Hukum Konstitusi, semua pengadilan Finlandia hukum memiliki kewajiban untuk
mendahulukan konstitusi ketika ada konflik yang jelas antara konstitusi dan undang-
undang biasa. Artinya, bagaimanapun , sangat langka.
Sistem Pemerintahan di Finlandia
Pemerintah dan sistem hukum di Finlandia adalah demokrasi parlementer diatur
oleh seorang perdana menteri, kepala negara dan konstitusi dilaksanakan pada tahun
2000, Finlandia memungkinkan warganya untuk memilih dalam semua pemilihan
negara dalam pemilu sebagai warga Eropa. Otoritas legislatif tertinggi dilaksanakan
oleh Unikameral Parlemen Finlandia yang terdiri dari 200 orang yang diberi kuasa
untuk mengubah konstitusi, menimpa veto oleh Perdana Menteri dan memberhentikan
kabinet. Sistem peradilan Finlandia didasarkan pada hukum perdata dan dibagi antara
pengadilan administratif dan/pengadilan sipil kriminal.
Hukum Finlandia didasarkan terutama pada hukum Swedia, tetapi juga sangat
dipengaruhi oleh hukum Romawi. Banding pengadilan (regional) dan pengadilan
setempat memutuskan kasus dibawa ke hakim dalam berbagai yurisdiksi diseluruh
Finlandia7
. Administrasi Negara Finlandia ini didasarkan pada empat faktor:
1. Finlandia adalah sebuah republik yang berdaulat konstitusional. Kekuasaan negara
yang berada di tangan rakyat. Warga memilih anggota DPR. Parlemen, kekuasaan
legislatif, mengarahkan Pemerintah, yang memegang kekuasaan eksekutif
tertinggi. Sebuah sistem peradilan, independen dari kekuasaan negara dan
pemerintah lainnya, memastikan bahwa semua warga negara adalah sama di depan
hukum
2. Sistem ekonomi Finlandia didasarkan pada ekonomi pasar
3. Tanggung jawab Administrasi Negara yang paling penting adalah menjaga
perdamaian umum dan keamanan di masyarakat Finlandia, dan mengorganisir
Administrasi Tengah.
7
https://www.lawstudies.co.id/Finlandia/. Diakses tanggal 26 Maret 2017. 21.00 WIB

5
4. Di Finlandia, seperti di negara-negara Nordik lainnya, tugas utama administrasi
publik adalah untuk mengurus bagian utama dari pelayanan kesejahteraan bagi
warga negara, seperti pendidikan, kesehatan dan sosial8
.
Struktur administrasi Finlandia terdiri dari badan-badan negara tertinggi (DPR,
Presiden, Pemerintah), lapangan independen hukum, administrasi pusat Negara dan
administrasi publik lainnya. Administrasi Negara terdiri dari Negara administrasi pusat,
pemerintah daerah dan Negara pemkot. Administrasi publik lainnya meliputi
pemerintah daerah, gerejawi pemerintahan sendiri dan administrasi publik tidak
langsung. Kota memiliki pemerintahan sendiri. Mereka oleh hukum berhak untuk
memutuskan hal-hal di bawah yurisdiksi mereka. The Åland Islands pemerintahan
sendiri didasarkan pada hukum tertentu. Pihak berwenang tingkat lokal dan regional
Negara bekerja sama dengan pemerintah daerah. Administrasi publik tidak langsung
mengacu baik untuk independen, organisasi yang diakui secara hukum tertentu
(misalnya, Kela, Bank of Finland, The Institute of Occupational Health, Kehutanan
Pusat dan universitas) dan lembaga, LSM, dana perwalian dan perorangan yang
memiliki mandat hukum untuk melaksanakan tugas-tugas publik, misalnya, Perikanan
dan Inspektur Perlindungan Hewan.
Finlandia didirikan pemerintahan sendiri pada tahun 1809 sehubungan dengan
transfer dari pemerintahan Swedia untuk Kekaisaran Rusia sebagai otonom Grand
Duchy. Ketika Finlandia merdeka pada tahun 1917, negara ini telah memiliki
pengalaman seratus tahun menjalankan administrasi dan jangka panjang sendiri
hubungannya dengan budaya administrasi Nordic. Dari tahun 1960-an, administrasi
publik berkembang dengan cepat, sebagian besar disebabkan kewajiban untuk
mengelola meningkatnya jumlah tugas administratif dalam negara kesejahteraan.
Sampai tahun 1980-an, administrasi publik Finlandia mengikuti model di mana
kementerian yang bertanggung jawab untuk mengelola tugas-tugas umum bersama-
sama dengan apa yang disebut papan administrasi pusat. Di pemerintah daerah, tugas
masyarakat adalah tanggung jawab kantor provinsi negara dan pemerintah daerah di
berbagai sektor.
8
https://www.suomi.fi/suomifi/english/state_and_municipalities/state_administration_and_central_government/i
ndex.html. Diakses tanggal 28 Maret 2017. 09.32 WIB

6
Pada awal 1990-an, struktur administrasi publik yang direformasi, sebagian karena
resesi ekonomi yang parah. Sistem papan administrasi pusat ditinggalkan dan jumlah
kantor provinsi negara berkurang, sementara banyak lembaga digantikan dengan
BUMN tak berhubungan dan perusahaan milik negara. Reformasi ini diperluas
kemandirian operasional dan ekonomi kota, yang telah membuat mereka mencari
efisiensi ekonomi. Pemerintah daerah baru mulai beroperasi pada awal 2010, dengan
tujuan memperjelas peran, tugas, kemudi dan divisi regional dari otoritas pemerintah
daerah. Universitas telah lembaga di bawah hukum publik sejak 1 Januari 2010. Saat
ini, ada 14 universitas di Kementerian sektor Pendidikan dan Kebudayaan tentang
administrasi. 12 di antaranya adalah lembaga di bawah hukum publik, sementara dua
dijalankan oleh yayasan dan tunduk pada hukum yayasan9
.
Diagram ini menunjukkan di puncak posisi administrasi Negara dalam struktur
administrasi publik.
Pemisahan Kekuasaan dan Parlementerism
Kekuasaan legislatif yang dilakukan oleh DPR, yang juga akan memutuskan keuangan
negara. Kekuasaan pemerintah itu dilakukan oleh Presiden Republik dan pemerintah,
para anggota yang akan memiliki kepercayaan diri dari Parlemen. Nama / struktur
eksekutif (s) Kekuasaan peradilan itu dilakukan oleh pengadilan independen hukum,
dengan Agung. Pengadilan dan Administrasi Mahkamah Agung sebagai contoh
tertinggi10
. Secara konstitusional, 200 anggota unicameral parelemen Finlandia disebut
dengan Eduskunta (Finnish) atau Riksdag (Swedish) adalah pemegang otoritas tertinggi
di Finlandia. Parlemen boleh mengubah konstitusi Finlandia (Constitution of Finland),
9
https://www.suomi.fi/suomifi/english/state_and_municipalities/state_administration_and_central_government/i
ndex.html. Diakses tanggal 28 Maret 2017. 09.32 WIB
10

7
memerintahkan pembuaran kabinet dan menghapuskan hak veto presiden. Tindakan ini
bukan berdasarkan Judicial Review. Pembuatan Undang-Undang bisa diusulkan oleh
Council of State atau oleh anggota Eduskunta yang dipilih untuk masa 4 tahun
berdasarkan representasi proporsiona melalui open list dari beberapa anggota distrik.
Semua orang yang telah berumur 18 tahun, kecuali personil militer yang masih aktif
bertugas dan beberapa hakim tinggi, berhak mengikuti Pemilu. Masa tugas parlemen
adalah 4 tahun, meskipun demikian presiden bisa membubarkan Eduskunta dan
memerintahkan pemilu baru berdasarkan permintaan perdana menteri dan sesudah
berkonsultasi denga juru bicara Parlemen11
.
Presiden
Presiden dipilih untuk masa jabatan 6 tahun, bersama-sama dengan kabinet, presiden
bertanggung jawab terhadap kebijakan luar negeri. Kecuali untuk perjanjian
internasional/ dan keputusan damai atau perang harus meminta persetujuan Parlemen.
Presiden adalah komandan Angkatan Bersenjata, ia bisa membuat dekrit, menolak UU
dengan menggunakan hak veto dan meminta sidang istimewa Parlemen, serta
menominasikan dan secara formal menunjuk perdana menteri, dan sebagian anggota
kabinet12
.
Kabinet (Council of State)
Council of State atau kabinet dibentuk oleh Perdana Menteri dan Menteri-menteri
berbagai departemen untuk memerintah pusat sekaligus sebagai anggota ex-officio dari
The Chancellor of Justice, para menteri tidak wajib menjadi anggota Eduskunta dan tidak
memerlukan identitas dari partai tertentu. Setelah melakukan hearing dengan Parlemen
Presiden menominasikan calon Perdana Menteri untuk disetujui oleh Parlemen secara
Voting. Perdana Menteri memilih anggota kabinet yang secara formal ditunjuk
presiden13
.
Sistem pemerintahan proporsional mendorong munculnya banyak partai, sehingga
tidak ada satu partai yang memenangkan kekuasaan sendirian, oleh karenanya mereka
harus melakukan kabinet koalisi dalam membentuk pemerintahan. Pada pemilihan
parlemen 16 Maret 2003 ada 2 partai dominan : Center Party (KESK) mendapatkan 55
kursi dan Social Democratic Party (SDP) mendapatkan 53 kursi dari 200 kursi yanga ada.
11
Sophiana Widiastutie .Negara-negara Nordic ( The Nordic Countries).Hlm. 177. Universitas Indonesia. Jurnal
Kajian Wilayah Eropa. Vol. II. No.3. 2006
12
Ibid. Hlm. 178
13
Ibid. Hlm. 178

8
Kabinet yang baru dibentuk dari koalisi antara Center, Social Democrats dan Swedish
People`s Party. Partai-partai yang ada di Finlandia antara lain :
1.Centre Party of Finland (Suomen Keskusta KESK)
2.Christian Democrats (Kristillis- demokraatit KD)
3.Green League (Vihreä Litto, VIHR)
4.Left Alliance (Vasemmistollito, VAS)
5.Liberals (Liberaalit, LIB)
6.National Coalition Party / National Coalition (Kansallinen Kokomuus, KOK)
7.Social Democratic Party of Finland (Suomen Sosialidemokraatinen Puoue, SDP)
8.Swedish People`s Party (Svenska Flokpartiet, SFP)
9.True Finns (Perussuomalaiset, PS)
Pendidikan
Setiap orang berhak untuk bebas pendidikan dasar biaya. Ketentuan mengenai
kewajiban untuk menerima pendidikan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
▪ Pendidikan gratis
Penguasa yang berwenang harus, sebagaimana secara lebih rinci oleh Undang-
undang, menjamin untuk setiap orang kesempatan yang sama untuk menerima
layanan pendidikan lainnya sesuai dengan kemampuan mereka dan kebutuhan
khusus, serta kesempatan untuk mengembangkan diri tanpa dicegah oleh
kesulitan ekonomi.
▪ Akses ke pendidikan yang lebih tinggi
▪ Hak untuk kebebasan akademik Kebebasan ilmu pengetahuan, seni dan
pendidikan tinggi dijamin14
.
Hampir semua pendidikan tingkat dasar dan menengah diatur pada tingkat
munisipal. Meski hampir semua sekolah awalnya adalah swasta, saat ini hanya sekitar
3% siswa di sekolah swasta (terutama spesialis bahasa dan sekolah internasional), jauh
lebih rendah daripada di Swedia dan negara maju lainnya15
. Pendidikan bersifat wajib
untuk anak usia 7 hingga 16 tahun. Setelah sekolah menengah pertama, lulusannya bisa
langsung bekerja atau mendaftar ke sekolah dagang atau gymnasium (sekolah
14
15
"Summary sheets on education systems in Europe" (PDF). Eurydice.org.Diakses pada. 16.12 WIB. 2 April
2017

9
menengah atas). Sekolah dagang menawarkan pendidikan vokasi dan sekitar 40% siswa
memilih jalur ini setelah lulus dari sekolah menengah pertama16
.
Finlandia adalah salah satu negara yang menerapkan sistem pendidikan yang
demokratis dan humanis. Hasil survey internasional PISA pada tahun 2007 yang
menempatkan prestasi peserta didik asal Finlandia dengan peringkat terbaik sedunia.
Banyak kalangan begitu ingin tahu mengapa negara yang cenderung sangat ‘longgar’
perlakuannya terhadap peserta didik ini dapat meraih peringkat lebih tinggi dalam PISA
daripada Korea Selatan yang beban belajar bagi masing-masing peserta didiknya adalah
50 jam per minggu, sangat padat bila dibandingkan dengan Finlandia yang hanya 30
jam per minggu. Terlebih lagi, sistem pendidikan Finlandia tidaklah mengenal Ujian
Nasional (UN). Finlandia juga tidak mengenal adanya sistem rangking, maupun peserta
didik yang tinggal kelas, apalagi tidak lulus sekolah17
.
Kementrian Pendidikan Finlandia (Opetusministeriö) secara tegas menyebut dalam
visinya bahwa pendidikan merupakan faktor kunci bagi ekonomi dan peradaban modern
di negaranya. “Finland is a Nordic welfare society, where education and training,
culture and science are the key factors for citizens' well-being, as well as for the
Finnish economy and modern civilisation.” Masyarakat Finlandia sendiri memiliki
keyakinan atas nilai-nilai keadilan (equity) dan menolak nilai-nilai kompetisi. Studi
yang dilakukan di Finlandia menunjukkan bahwa para orang tua di Finlandia memiliki
perasaan kuat terhadap kesetaraan (equality) dan keadilan (equity) dan tidak
mendukung ajaran-ajaran pengelolaan sekolah berorientasi pasar terlebih ideologi
tentang kompetisi. Sebaliknya, mereka memiliki perasaan cemas terhadap ketimpangan
kesempatan atas pendidikan. Kesempatan pendidikan yang sama telah menjadi nilai
utama dan prinsip petunjuk dari kebijakan pendidikan Finlandia sejak 1960an18
.
Kewarganegaraan
Seorang anak memperoleh kewarganegaraan Finlandia saat lahir dan melalui
kewarganegaraan orang tuanya, sebagaimana secara lebih rinci dengan sebuah aksi.
Kewarganegaraan juga dapat diberikan setelah pemberitahuan atau aplikasi, tunduk
pada kriteria yang ditentukan oleh Undang-Undang. Tidak ada yang dapat divestasi atau
dilepaskan dari kewarganegaraan Finlandia nya kecuali dengan alasan yang ditentukan
16
UNESCO-UNEVOC (18 November 2013). "Vocational Education in Finland". Diakses pada 30 Maret 2017
.14.34 WIB
17
Sinaga, Bornok. Jurnal Generasi Campus. Pendidikan Dan Pembelajaran Yang Demokratis Dan Humanistis.
Universitas Negeri Medan. Hlm. 2. Vol 5. No. 2. Th. 2012.
18
Ibid,.Hlm. 5

10
oleh Undang-undang dan hanya jika ia adalah dalam kepemilikan atau akan diberikan
kewarganegaraan dari Negara lain19
. Identitas nasional Finlandia di abad kesembilan
belas dan awal abad kedua puluh adalah peran minoritas berbahasa Swedia numerik
kecil tapi ekonomis kuat, yang berjumlah 13 persen dari populasi pada tahun 1900 dan
yang sekarang account untuk sekitar 6 persen. Bangkitnya nasionalisme Finlandia pasti
membawa Finlandia dan Swedia menjadi konflik. Ini harus menjadi sisi dari awal
bahwa Finlandia-Swedia tidak Swedia dalam arti selain itu bahasa. Mereka adalah
warga Finlandia dan loyalitas mereka sepenuhnya terlibat sebagai Finlandia. Mereka
tahu dan merasa tidak ada kewajiban ke Swedia. Hal ini juga harus dipahami bahwa
proporsi yang tinggi dari speaker Swedia selalu petani20
.
Pengaturan Kewarganegaraan menurut peraturan baru yang berlaku pada tanggal 1
Juni 2003 (Finlex 359/2003). Perubahan yang terdapat didalamnya adalah tentang
pengakuan kewarganegaraan ganda (dalam arti banyak). Undang-undang tersebut
menegaskan bahwa apabila seseorang telah mendapatkan kewarganegaraan Finlandia
maka ia akan tetap menjadi warga negara Finlandia seumur hidup, dimanapun ia
tinggal. Hal tersebut juga berlaku pada warga negara asing, ia tidak harus melepaskan
kewarganegaraan ketika menjadi warga negara Finlandia. Cara memperoleh
kewarganegaraan Finlandia melalui beberapa mekanisme, antara lain: Perolehan
kewarganegaraan anak berdasarkan keturunan, perolehan kewarganegaraan berdasarkan
proses adopsi, perolehan kewarganegaraan oleh anak berdasarkan pernikahan orang tua,
perolehan kewarganegaraan oleh anak atau bayi terlantar, perolehan kewarganegaraan
melalui proses kewarganegaraan (naturalisasi), dan perolehan kewarganegaraan
berdasarkan proses deklarasi.
1) Perolehan Kewarganegaraan berdasarkan keturunan, dijelaskan pada Pasal 2
ayat 9 Undang-Undang Kewarganegaraan Finlandia memuat peraturan mengenai
kewarganegaraan anak, dengan definisi anak adalah seseorang yang berumur dibawah
18 tahun dan belum menikah. Prinsip ini menekankan kewargaegaraan ditentukan oleh
kewarganegraan dari ayah atau ibu, atau keduanya. 2) Perolehan kewarganegaraan
oleh anak berdasarkan proses adopsi, dijelaskan pada Pasal 2 ayat 10 Undang-undang
19
20
https://www.suomi.fi/suomifi/english/state_and_municipalities/state_administration_and_central_government/
index.html. Diakses Pada 30 Maret 2017. 14.34 WIB.

11
Kewarganegaraan Firandia memuat peraturan perundangan mengenai pengadopsian
anak. anak angkat dibawah umur 18 tahun akan mendapatkan kewarganegaraan
Finlandia dengan cara deklarasi. 3) Perolehan Kewarganegaraan oleh anak
berdasarkan pernikahan orang tua, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 11 Undang-undang
Kewarganegaraan Finlandia terkait pernikahan orang tua. Ketika ibu dari si anak
merupakan seorang warga negara Finlandia, maka anak secara otomatis akan menjadi
warga negara Finlandia terlepas dari negara kelahiran. Satu-satunya persyaratan adalah
ibu dari anak tersebut tidak kehilangan kewarganegaraan Finlandia sebelum si anak
lahir. Jika ayah dari si anak adalah warga negara Finlandia ketika anak lahir, dan si
ayah menikah dengan ibu dari si anak maka secara otomatis anak tersebut akan menjadi
warga negara Finlandia. Jika ayah si anak telah meninggal sebelum kelahiran anak
tetapi ia adalah seorang warga negara Finlandia dan menikah dengan ibu dari anak
tersebut, maka anak akan menjadi warga negara Finlandia. Jika ayah dari anak tersebut
tidak menikah dengan ibu si anak pada saat kelahiran, anak akan memperoleh
kewarganegaraan Finlandia dengan deklarasi. 4) Perolehan Kewarganegaraan melalui
proses pewarganegaraan (naturalisasi) Pasal 3 ayat 13 Undang-Undang
Kewarganegaraan Finlandia memuat peraturan perundangan mengenai naturalisasi.
Seseorang akan diberikan kewarganegaraan Finlandia jika pada saat pengajuan
permohonan ybs. memenuhi persyaratan berikut:
1. Berusia 18 tahun atau telah menikah.
2. Secara permanen tinggal dan berdomisili di Finlandia (periode tinggal):
▪ selama enam tahun terakhir tanpa putus (periode terus menerus tinggal), atau
▪ selama delapan tahun setelah mencapai usia 15 tahun, dengan dua tahun
terakhir tanpa putus (akumulasi periode tinggal).
3. Tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum atau memperoleh perintah
penahanan terhadap dirinya (persyaratan integritas).
4. Tidak pernah gagal secara material untuk memenuhi kewajibannya di bawah hukum
publik.
5. Dapat memberikan rekening yang dapat diandalkan sebagai mata pencaharian.
6. Memiliki keterampilan yang memuaskan, baik lisan maupun tertulis dalam bahasa
Finlandia atau Swedia (persyaratan kemampuan bahasa).
Pasal 3 ayat 23 undang-undang kewarganegaraan Finlandia memuat peraturan
perundangan naturalisasi untuk anak-anak yang berusia dibawah 15 tahun. Seorang

12
anak dapat diberikan kewarganegaraan Finlandia melalui permohonan yang dibuat oleh
orang tuanya atau wali jika orang yang telah membuat permohonan adalah warga
negara Finlandia dan si anak tinggal bersama orang ini. 5) Perolehan
Kewarganegaraan melalui proses deklarasi. Pasal 3 ayat 29 Undang-Undang
Kewarganegaraan Finlandia memuat peraturan perundangan mengenai hak
kewarganegaraan bagi mantan warga negara Finlandia, maka dapat memperoleh
kembali kewarganegaraan Finlandia dengan deklarasi.
Hilangnya Kewarganegraan Finlandia
Seorang warga negara Finlandia, baik dewasa maupun anak-anak dapat kehilangan
kewarganegaraan Finlandianya jika:
1. Status seoang laki-laki sebagai ayah dibatalkan sebelum seorang anak mencapai usia
5 tahun, atau dalam 5 tahun sejak laki-laki itu ditetapkan sebagai ayahnya, status
ayah tersebut dibatalkan, sementara dasar pemberian kewarganegaraan Finlandia
kepada anak tersebut adalah kewargaannegara ayahnya itu.
2. Kewarganegaraan Finlandia yang bersangkutan diperoleh melalui informasi palsu.
3. Yang bersangkutan melepaskan kewarganegaraan Finlandianya secara resmi melalui
proses deklarasi, dikarenakan telah memiliki kewarganegaraan lain. Pemerintah
Finlandia tidak akan meluluskan permohonan yang bersangkutan jika ia berdomisili
di Finlandia dan tujuan melepaskan kewarganegaraan Finlandianya itu adalah untuk
menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban sebagai warga negara Finlandia
Mempertahankan Kewarganegaraan Finlandia
Seorang warga negara Finlandia yang juga memiliki kewarganegaraan asing dapat
mempertahankan kewarganegaraan Finlandianya pada usia 22 tahun jika yang
bersangkutan memiliki keterikatan yang cukup dengan Finlandia. Keterikatan dengan
Finlandia dikatakan cukup apabila: Yang bersangkutan lahir di Finlandia dan pada
saat berusia 22 tahun bertempat tinggal di Finlandia, atau yang bersangkutan
merupakan penduduk tetap Islandia, Norwegia atau Denmark selama sekurang-
kurangnya 7 tahun sebelum ia berusia 22 tahun, atau yang bersangkutan ketika berusia
antara 18 dan 22 tahun:
▪ Menyatakan secara resmi ke Konsulat/Kedutaan Finlandia di tempat yang
bersangkutan tinggal, bahwa ia ingin mempertahankan kewarganegaraan
Finlandianya, atau
▪ Telah memperoleh paspor Finlandia, atau

13
▪ Telah melaksanakan Wajib Militer di Finlandia
Hak dan Kewajiban Warga Negara Finlandia
Seorang warga negara Finlandia tidak dapat dilarang memasuki wilayah Finlandia,
di deportasi dari Finlandia, atau di ekstradisi atau di kirim ke negara lain yang memiliki
masalah dengan orang tersebut. Ketika di luar negeri, warga negara Finlandia dapat
meminta bantuan dari kedutaan Finlandia setempat. Finlandia adalah negara anggota
Uni Eropa. Seorang warga Finlandia oleh karena itu juga merupakan warga negara Uni
Eropa, dengan hak dan kewajiban yang relevan. Ini termasuk hak untuk bergerak bebas
dan bekerja dalam Uni Eropa. Warga negara Finlandia memiliki tugas umum untuk
membela negara mereka. Setiap warga negara Finlandia harus berpartisipasi atau
berkontribusi dalam pertahanan negaranya. Wajib Militer adalah hukum yang harus
dipenuhi oleh setiap warga negara Finlandia ketika ia mencapai usia 18 tahun.
Impeachment
Pengadilan Tinggi Impeachment (valtakunnanoikeus, lebih harfiah "Pengadilan
Alam") dapat diselenggarakan untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan tuntutan
pidana (untuk pelanggaran di kantor) terhadap Presiden Republik, keadilan Mahkamah
Agung, anggota dari Pemerintah (menteri), Kanselir Kehakiman atau Ombudsman
Parlemen. Pengadilan telah diselenggarakan empat kali sejak pembentukannya pada
tahun 1922. Lima anggota melayani ex officio: Kepala Hakim dari dua pengadilan
tertinggi dan tiga Kepala Hakim paling senior dari Pengadilan Banding. Lima dari
anggotanya dipilih oleh Parlemen pada awal setiap istilah parlemen. Istilah anggota
parlemen adalah sama dengan istilah Parlemen. Pengadilan Tinggi Impeachment berikut
acara pidana dan dapat menggunakan segala cara yang tersedia untuk Pengadilan Negeri.
Putusan Mahkamah final. Presiden Finlandia mungkin tidak mengampuni orang yang
dihukum oleh Pengadilan Tinggi Impeachment. Hanya Pengadilan itu sendiri dapat
membalikkan atau mengosongkan salah satu dari putusan sebelumnya21
.
Jika Kanselir Kehakiman, Parlemen Ombudsman atau Dewan Negara anggap bahwa
Presiden Republik bersalah karena pengkhianatan atau pengkhianatan tinggi, atau
kejahatan terhadap kemanusiaan, masalah ini harus dikomunikasikan kepada parlemen.
Jika parlemen, oleh tiga-perempat dari orang cor, memutuskan bahwa biaya yang harus
21
Laki työtuomioistuimesta. (744/1974) 2 §. Retrieved 31 Maret 2017. (Finnish)

14
dibawa, jaksa-umum menuntut presiden di Pengadilan Tinggi Impeachment dan presiden
berpantang dari kantor selama proses22
.
Filosofi Negara Finlandia
Negara Finlandia merupakan negara Eropa Utara yang terletak paling Timur.
Bendera Finlandia menampilkan latar belakang putih dengan motif salib biru horizontal.
Motif salib jelas menggambarkan agama kristen, agama mayoritas penduduk Finlandia.
Warna putih menyimbolkan salju, sedangkan warna biru menyimbokan danau,
mengingatkan Finlandia memang memiliki banyak danau kecil. Bendera Finlandia
dengan motif demikian pertama kali diadopsi pada tahun 1918 tahun diamana Finlandia
berhasil memerdekakan diri dari kekaisaran Rusia yang sudah menguasai Finlandia
selama berabad-abad.
Hak Asasi Manusia
Hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki manunusia semata-mata karena ia manusia.
Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat
berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai
manusia23
. Hak Asasi Manusia menjadi perhatian dari Finlandia, terlihat pada letak
konstitusinya, Hak Asasi Manusia diberikan ruang dalam isi materi Konstitusi. Pada
Konstitusi Finlandia 11 Juni 1999 (731/1999, amandemen hingga 1112/2011), terletak
pada Bab 2 yaitu:
1) Kebebasan, Setiap orang memiliki kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Tidak ada seorang pun tanpa alasan yang dapat diterima, diperlakukan berbeda
dari orang lain atas dasar jenis kelamin, usia, asal, bahasa, agama, keyakinan,
pendapat, kesehatan, cacat atau alasan lain yang menyangkutnya oranglain. Anak-
anak harus diperlakukan sama dan sebagau individu dan mereka akan diizinkan
untuk mempengaruhi hal yang berkaitan dengan diri mereka sendiri untuk tingkat
yang sesuai dengan pembangunan. Kesetaraan gender di promosikan dalam
kegiatan terutama dalam penentuan gaji dan persyaratan kerja lainnya
sebagaimana diatur lebih rinci oleh Undang-Undang24
.
2) Hak untuk hidup, kebebasan pribadi dan integritas, Setiap orang memiliki hak
untuk hidup, kebebasan pribadi, integritas dan keamanan. Tidak seorangpun dapat
22
An Act on the Presidential Salary (in Finnish). Diakses pada 15.03 WIB. 30 Maret 2017
23
Jack Donnely. Universal Human Rights in Therory and Practice. Cornel University Press. Ithaca and London,
2003. Hlm. 7-21. Dalam Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM) UII
Yogyakarta
24
Finland's Constitution of 1999 with Amendments through 2011, Chapter 2. Section 6

15
di jatuhi hukuman mati, disiksa atau diperlakukan dengan cara melanggar
martabat manusia. Integritas pribadi individu tidak akan dilanggar dan tidak akan
ada orang yang dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang atau tanpa
alasan apapun yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hukuman melibatkan
perampasan kemerdekaan dapat diadili oleh pengadilan. Keabsahan kasus lain
dari perampasan kemerdekaan dapat diajukan dan ditinjau oleh Pengadilan
Hukum. Hak-hak individu yang dirampas kebebasannya harus dijamin oleh
sebuah perlakuan dari hukum yang nyata25
.
3) Asas legalitas dalam kasus pidana. Tidak akan ada orang yang dapat dinyatakan
bersalah karena tindak pidana atau dihukum hukuman pada dasar suatu perbuatan
yang belum ditentukan oleh hukum Undang-Undang pada saat itu dalam suatu
komisinya. Hukuman yang dijatuhkan untuk tindak pidana disesuaikan dengan
yang ada dalam Undang-Undang sesuai tindak dari suatu pelanggaran yang
dilakukan26
.
4) Kebebasan Bertindak. Warga Finlandia dan warga asing yang secara resmi
dianggap penduduk di Finlandia memiliki hak untuk bebas bergerak dalam negeri
dan untuk memilih tempat tinggal mereka. Setiap orang berhak untuk
meninggalkan negara. Peraturan di sisi kanan ini mungkin disediakan oleh
Undang-Undang dalam rangka melaksanakan tujuan menjaga hukum.Warga
Finlandia dan warga asing secara hukum penduduk di Finlandia memilki hak
dalam proses penegakan hukuman atau pemenuhan tugas pertahanan nasional.
Warga Finlandia tidak akan dicegah memasuki Finlandia atau dideportasi atau di
ekstradisi atau ditransfer dari Finlandia ke negara lain yang bertentangan dengan
keinginan warga negara. Namun mungkin akan ditetapkan oleh Undang-Undang
karena tindak pidana untuk tujuan proses hukum atau untuk menegakkan
keputusan mengenai hak asuh atau perawatan anak. Seorang warga Finlandia
dapat di ekstradisi atau di transfer ke sebuah negara dimana dalam hal ini ada
jaminan hak asasi manusia dan perlindungan hukum yang terjamin.Hak orang
asing untuk masuk ke negara Finlandia dan tetap di negara itu diatur secara
nyata. Orang asing tidak akan di deportasi, diekstradisi atau dikembalikan ke
25
Ibid,. Section 7
26
Ibid,. Section 8

16
negara lainyang berakibat ia berada dalam bahaya dari hukuman mati, penyiksaan
atau lainnya yang melanggar martabat manusia27
.
5) Hak Privasi, Setiap orang memiliki kehidupan yang bersifat pribadi, kehormatan
dan jaminan aman dirumah. Ketentuan yang lebih rinci mengenai perlindungan
data pribadi yang ditetapkan oleh Undang-Undang, kerahasiaan korespondensi,
telepon dan rahasia komunikasi lainnya yang tidak dapat diganggu gugat.Hal-hal
yang melanggar batas-batas kerahasiaan dalam rumah dan hal yang diperlukan
untuk tujuan menjamin hak-hak dasar dan kebebasan untuk penyelidikan
kejahatan dapat ditetapkan oleh Undang-Undang. Selainitu, ketentuan mengenai
keterbatasan kerahasiaan komunikasi yang diperlukan dalam penyelidikan
kejahatan yang membahayakan keamanan individu atau masyarakat atau
kerahasiaaan rumah, percobaan dan pemeriksaan keamanan serta selama
perampasan kemerdekaan dapat di proses sesuai Undang-Undang28
.
6) Kebebasan beragama dan hati nurani, Setiap orang memiliki kebebasan beragan
dan hati nurani. Kebebasan beragama dan hati nurani yang memerlukan hak untuk
menganut dan menjalankan kehidupan beragama, hak untuk mengekspresikan
keyakinan sesorang dan hak untuk menjadi anggota dari komunitas agama. Tidak
ada yang mewajibkan, sesuai dengan hati nurani untuk berpartisipasi dalam
praktek agama29
.
7) Kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi setiap orang bebas
berekspresi, Kebebasan berekspresi merupakan hak untuk mengungkapkan,
menyebarkan dan menerima informasi, pendapat dan komunikasi lainnya tanpa
dicegah oleh siapapun. Ketentuan yang lebih rinci tentang pelaksanaan kebebasan
berekspresi yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Ketentuan tenatng pembatasan
yang berkaitan dengan program tergambar untuk perlindungan anak-anak
terda;pat dalam Undang-Undang. Dokumen dan rekaman yang dimiliki otoritas
publik kecuali publikasi yang dilakukan untuk alasan kuat secara khusus dibatasi
oleh Undang-Undang. Setiap orang memiliki hak untuk mengakses dokumen
publik dan rekaman tersebut30
.
8) Kebebasan berkumpul dan kebebasan berasosiasi, Setiap orang memiliki hak
untuk mengatur pertemuan dan demonstrasi tanpa izin seperti hak berpartisipasi
27
Ibid,. Section 9
28
Ibid,. Section 10
29
Ibid,. Section 11
30
Ibid,. Section 12

17
di dalamnya. Setiap orang memiliki kebebasan berserikat. Kebebasan berserikat
merupakan hak untuk membentuk sebuah asosiasi tanpa izin dan untuk menjado
anggota atau tidak menjadi anggota dari sebuah perserikatan dan untuk
berpartisipasi dalam kegiatan asosiasi. Kebebasan untuk membentuk serikat buruh
dan jaminan untuk mengatur untuk menjaga kepentingan lain.Ketentuan yang
lebih rinsi mengenai pelaksanaan kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat
diatur dalam Undang-Undang31
.
9) Hak Elektoral dan partisipatif, Setiap warga negara Finlandia yang telah
mencapai usia delapan belas tahun memiliki hak untuk memilih di pemilihan
naisonal. Ketentuan khusus dalam konstitusi ini akan mengatur kelayakan untuk
memimpin dalam kantor di pemilihan nasional. Setiap warga Finlandia dan setiap
warga negara lain dari penduduk Uni Eropa yang telah mencapai delapan belas
tahun memiliki hhak untuk memilih di Eropa dalam pemilihan Parlemen seperti
yang diatur oleh Undang-Undang. Ketentuan tentang hak untuk berpartisipasi
dalam pemerintah kota yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Penguasa yang
berwenang harus mempromosikan peluang bagi individu untuk berpartisipasi
dalam kegiatan sosial dam untuk memberikan pengaruh keputusan32
.
10) Perlindungan hak milik Adanya perlindungan terhadap hak milik semua orang
atau perseorangan. Ketentuan mengenai pengambilalihan properti, untuk
kebutuhan publik dan melawan penuh kompensasi yang ditetapkan oleh Undang-
Undang33
.
11) Kebebasan pendidikan. Setiap orang berhak untuk bebas biaya pendidikan dasar,
Ketentuan mengenai kewajiban untuk menerima pendidikan ditetapkan oleh
Undnag-Undang. Penguasa yang berwenang harus menjamin setiap orang
mempunyai kesempatan yang sama untuk menerima layanan pendidikan lainnya
sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan khusus serta kesempatan untuk
mengembangkan diri tanpa terkendala oleh kesulitan ekonomi. Kebebasan ilmu
pengetahuan, seni dan jaminan pendidikan tinggi34
.
12) Kebebasan untuk berbahasa dan berbudaya Bahasa nasional dari Finlandia
adalah Finlandia dan Swedia. Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan
bahasanya sendiri baik Finlandia maupun Swedia.Pengadilan Hukum telah
31
Ibid,. Section 13
32
Ibid,. Section 14
33
Ibid,. Section 15
34
Ibid,. Section 16

18
menerima dokumen resmi dalam bahasa dan dijamin oleh Undang-Undang.
Penguasa yang berwenang harus memberikan fasilitas dalam kebutuhan sosial dan
budaya dari Finlandia dan Swedia dalam berbicara dan berbahasa atas dasar yang
sama35
.
13) Hak untuk bekerja dan kebebasan untuk terlibat dalamkegiatan komersial, Setiap
orang memiliki hak seperti yang disediakan oleh Undang-Undang untuk
mendapatkan nya penghidupan oleh pekerjaan, pekerjaan atau kegiatan komersial
sesuai dengan pilihannya.Penguasa yang berwenang harus mempromosikan
pekerjaan dan bekerja menuju penjaminan untuk semua orang hak untuk bekerja.
Ketentuan tentang hak untuk menerima pelatihan yang mempromosikan kerja
yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tidak ada satu diberhentikan dari
pekerjaan tanpa alasan yang sah36
.
14) Hak atas jaminan sosial, Setiap orang yang tidak dapat memperoleh sarana yang
diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat memilki hak untuk menerima
subsisten serta jaminan umum dan jaminan sosial37
.
15) Tanggungjawab untuk lingkungan, Otoritas publik harus berusaha untuk
menjamin bagi setiap orang berhak untuk lingkungan yang sehat dan untuk semua
orang kemungkinan untuk mempengaruhi keputusan yang menyangkut
lingkungan hidup mereka sendiri38
.
16) Perlindungan di bawah hukum, Setiap orang berhak untuk memiliki kasusnya
ditangani dengan tepat dan tanpa penundaan yang tidak semestinya oleh
pengadilan yang berwenang secara hukum hukum atau otoritas lainnya, serta
memiliki keputusan yang berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban nya ditinjau
oleh pengadilan hukum atau organ independen lain untuk administrasi
peradilan39
.
17) Perlindungan atas hak-hak dasar dan kebebasan, Penguasa yang berwenang
harus menjamin ketaatan hak-hak dasar dan kebebasan dan hak asasi manusia40
.
18) Hak-hak dasar dan kebebasan dalam situasi keadaan darurat, Hak-hak dasar dan
kebebasan yang kompatibel dengan kewajiban HAM internasional Finlandia dan
35
Ibid,. Section 17
36
Ibid,. Section 18
37
Ibid,. Section 19
38
Ibid,. Section 20
39
Ibid,. Section 21
40
Ibid,. Section 22

19
dipandang perlu dalam kasus serangan bersenjata melawan Finlandia atau dalam
hal situasi lain dari darurat, seperti yang diatur oleh Undang-undang yang
menimbulkan ancaman serius bagi bangsa mungkin disediakan oleh Undang-
undang atau Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan atas dasar otorisasi
diberikan dalam UU untuk alasan khusus dan dikenakan tepat lingkup terbatas
dari aplikasi. Alasan pengecualian sementara harus ditetapkan oleh Undang-
undang. Namun keputusan Pemerintah tentang pengecualian sementara harus
tanpa penundaan menjadi diserahkan kepada DPR untuk dipertimbangkan.
Parlemen dapat menentukan keabsahan Keputusan41
.
41
Ibid,. Section 23

DAFTAR PUSTAKA
An Act on the Presidential Salary (in Finnish).
Finland's Constitution of 1999 with Amendments through 2011.
finlandia.laboratorium.web.id
"Human Capital Report 2015". World Economic Forum.
Jack Donnely. Universal Human Rights in Therory and Practice. Cornel University
Press. Ithaca and London, 2003. Dalam Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam
Indonesia (PUSHAM) UII Yogyakarta.
Laki työtuomioistuimesta. (744/1974) 2 §. (Finnish).
Lawstudies.co.id/Finlandia/.
Sinaga, Bornok.Jurnal Generasi Campus. Pendidikan dan Pembelajaran yang
Demokratis dan Humanistis. Universitas Negeri Medan. Vol 5. No. 2. Th. 2012.
Sophiana Widiastutie .Negara-negara Nordic ( The Nordic Countries). Universitas
Indonesia. Jurnal Kajian Wilayah Eropa. Vol. II. No.3. 2006.
Suomen Kuntaliitto."Kotisivu - Kuntaliiton Kunnat.net" (dalam Finnish).
Suomi.fi.one adress for citizens services.
"Summary sheets on education systems in Europe" (PDF). Eurydice.org.
"The World's Best Countries. A Newsweek study of health, education, economy, and
politics ranks the globe's top nations, Newsweek, August 2010". Newsweek.com.
UNESCO-UNEVOC (18 November 2013). "Vocational Education in Finland".
Wikipedia.org/wiki/Finlandia.

22

23

Finland (8)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Finland (8)

Similar to Finland (8) (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Finland (8)