pengelolaan keuangan desa

1. Pengelolaan Keuangan Desa
TIM LKPMAKD
Batam, 6-9 juni 2023

2. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa
1)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

4. Definisi Keuangan Desa
 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa. (Permendagri No. 20/2018)

5. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

6. SIKLUS KEUANGAN DESA
• RKP Desa
Perencanaa
n
• APB Desa
Penganggara
n
• PB/J, Pajak
Pelaksanaa
n
• BKU, SPJ dll
Penatausahaan
• Lap Sem
& Tahunan
Pelaporan
• LKPJ ke
BPD
Pertanggun
g jawaban

7. 1 Januari – 31 Desember

9. Pengelola Keuangan Desa
Berdasarkan Permendagri No.20/2018

10. KEPALA DESA
Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili
Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan
milik Desa yang dipisahkan.
Dalam melaksanakan Kekuasaan PKD, Kepala
Desa menguasakan sebagian kekuasaanya
kepada perangkat Desa selaku PPKD.
Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD Kepada
PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
PPKD terdiri atas Sekretaris Desa; Kaur dan Kasi;
dan Kaur keuangan

11. Sekretaris
Desa
Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD.
Sekretaris Desa mempunyai tugas:
1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan
APB Desa;
2. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan
rancangan perubahan APB Desa;
3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan
Penjabaran APB Desa;
5. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang
menjalankan tugas PPKD; dan
6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa.
• Sekretaris Desa juga mempunyai tugas:
1. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
2. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
3. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APB Desa.

12.  Kaur keuangan melaksanakan fungsi
kebendaharaan. Dalam melaksanakan
fungsi tersebut kaur keuangan memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah
Desa.
 Kaur keuangan mempunyai tugas yakni
menyusun RAK Desa; dan melakukan
penatausahaan yang meliputi
menerima/menyimpan,
menyetorkan/membayarkan,dan
mempertanggungjawabkan penerimaan
pendapatan Desa dan pengeluaran dalam
rangka pelaksanaan APB Desa.
Bendahara
Desa

13. Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan
anggaran
Kaur dan Kasi mempunyai tugas:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang
tugasnya;
3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang
tugasnya;
5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia
atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada
dalam bidang tugasnya; dan
6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa.
• Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-
masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
Pelaksana Kegiatan
Anggaran

14. PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA
DI DESA :
 Transparan,
berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang
jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan
penyedia barang jasa yang berminat.
 Pemberdayaan masyarakat,
berarti pengadaan barang jasa harus dijadikan sebagai wahana
pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan
desanya.
 Gotong-royong,
berarti penyediaan tenaga kerja secara Cuma-Cuma oleh masyarakat
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 Akuntabel,
berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan
pengadaan barang jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

15. ORGANISASI PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA MELIPUTI :
 Pelaksana kegiatan baik melalui swakelola
maupun penyedia adalah Tim Pengelola
Kegiatan (TPK).
 TPK ditetapkan oleh Kepala Desa dengan
Keputusan Kepala Desa.
 TPK terdiri dari:
Unsur Pemerintah Desa
Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa

16. PERAN/KETERLIBATAN MASYARAKAT
TAHAP KEGIATAN PERAN DAN KETERLIBATAN TERKAIT DENGAN ASAS
Perencanaan
Memberikan masukan tentang
rancangan APB Desa kepada
Kepala Desa dan/atau BPD
Partisipatif
Pelaksanaan
 Bersama dengan Kasi,
menyusun RAB, memfasilitasi
proses pengadaan barang dan
jasa, mengelola atau
melaksanakan pekerjaan terkait
kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Perdes tentang APB
Desa.
 Memberikan masukan terkait
perubahan APB Desa
Partisipatif
Transparan
Penatausahaan
Meminta informasi, memberikan
masukan, melakukan audit
partisipatif
Transparansi
Akutabel
Tertib dan disiplin anggaran