Peraturan ini menetapkan penataan peraturan internal dan organ di lingkungan Universitas Sebelas Maret. Peraturan ini mencabut beberapa peraturan Majelis Wali Amanat yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan membekukan Majelis Wali Amanat sampai adanya Keputusan Menteri baru. Peraturan ini juga membatalkan hasil pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret untuk 2023-2028.

1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman diktiristek.kemdikbud.go.id
Nomor : 0248/E.E1/OT.00.01/2023 31 Maret 2023
Lampiran : satu set berkas
Hal : Penyampaian Peraturan Menteri
Yth.
1. Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret
2. Rektor Universitas Sebelas Maret
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di lingkungan
Universitas Sebelas Maret, bersama ini kami sampaikan dengan hormat peraturan tersebut untuk
dapat dilaksanakan dan dijadikan pedoman oleh seluruh civitas akademika di lingkungan
Universitas Sebelas Maret.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.
Plt. Direktur Jenderal,
Nizam
Tembusan: NIP 196107061987101001
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Inspektur Jenderal Kemdikbudristek

2. SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PENATAAN PERATURAN INTERNAL DAN ORGAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi bertanggung jawab atas penyelenggaraan
pendidikan tinggi mencakup pengaturan, perencanaan,
pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan
dan koordinasi;
b. bahwa Peraturan Majelis Wali Amanat sebagai peraturan
internal di lingkungan Universitas Sebelas Maret tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
c.
undangan;
bahwa Majelis Wali Amanat sebagai salah satu organ di
lingkungan Universitas Sebelas Maret dalam menjalankan
tugas dan wewenangnya, termasuk dalam membentuk
Peraturan Majelis Wali Amanat telah bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan
penataan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ
di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
2.
Republik Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas
Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6562);

3. - 2 -
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 963);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI TENTANG PENATAAN PERATURAN
INTERNAL DAN ORGAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.
Pasal 1
Setiap organ di lingkungan Universitas Sebelas Maret wajib
menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam
penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan
tinggi.
Pasal 2
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas
Maret Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendelegasian
Wewenang Ketua Kepada Wakil Ketua untuk
Menandatangani Naskah Dinas;
b. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas
Maret Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pemberhentian Rektor, Pengangkatan Wakil Rektor
menjadi Rektor, dan Penugasan Wakil Rektor menjadi
Pelaksana Tugas Rektor;
c. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas
Maret Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas
Maret Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pemberhentian Rektor, Pengangkatan Wakil Rektor
menjadi Rektor, dan Penugasan Wakil Rektor menjadi
Pelaksana Tugas Rektor; dan
d. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas
Maret Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Tertib
Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa
Bakti 2023-2028,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Pencabutan Peraturan Majelis Wali Amanat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. - 3 -
Pasal 3
Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun
2020-2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
108833/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota
Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun
2020-2025 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 38187/MPK.A/KP.06.06/2022
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali
Amanat Universitas Sebelas Maret Pengganti Antarwaktu
Periode Tahun 2020-2025 dibekukan sampai dengan adanya
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi.
Pasal 4
Tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas
Maret selama dibekukan, dilaksanakan oleh Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Pasal 5
(1) Hasil pemilihan dan penetapan Rektor Universitas Sebelas
Maret untuk masa bakti 2023-2028 dibatalkan.
(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan pertimbangan:
a. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas
Maret Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pemberhentian Rektor, Pengangkatan Wakil Rektor
menjadi Rektor, dan Penugasan Wakil Rektor menjadi
Pelaksana Tugas Rektor sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas
Sebelas Maret Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret Nomor 3 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pemberhentian Rektor,
Pengangkatan Wakil Rektor menjadi Rektor, dan
Penugasan Wakil Rektor menjadi Pelaksana Tugas
Rektor; dan
b. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas
Maret Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Tertib
Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa
Bakti 2023-2028,
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Dalam hal dilakukan proses pelantikan Rektor Universitas
Sebelas Maret, dinyatakan tidak sah karena telah
dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2).
Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

5. - 4 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NADIEM ANWAR MAKARIM
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 298
Salinan sesuai dengan aslinya.
Plt. Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001