Peraturan ini mengatur tentang pemberian gelar Doktor Kehormatan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Gelar ini diberikan kepada individu yang memiliki prestasi luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan, atau kemasyarakatan. Proses pemberian gelar melalui penilaian senat perguruan tinggi, persetujuan menteri pendidikan, dan penganugerahan dalam sidang terbuka.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini menetapkan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi standar minimal pada tingkat satuan pendidikan, kelompok mata pelajaran, dan mata pelajaran. Standar kompetensi ini digunakan sebagai pedoman penilaian kelulusan peserta didik.
Peraturan ini menetapkan kriteria dan perangkat akreditasi untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang terdiri dari instrumen akreditasi, pedoman pengisian, alat pengumpulan data pendukung, teknik penilaian dan peringkat hasil akreditasi. Kriteria dan perangkat ini digunakan untuk menilai kelayakan sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang diakreditasi. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 menetapkan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Standar isi tersebut tercantum dalam lampiran peraturan ini, dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini menetapkan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi standar minimal pada tingkat satuan pendidikan, kelompok mata pelajaran, dan mata pelajaran. Standar kompetensi ini digunakan sebagai pedoman penilaian kelulusan peserta didik.
Peraturan ini menetapkan kriteria dan perangkat akreditasi untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang terdiri dari instrumen akreditasi, pedoman pengisian, alat pengumpulan data pendukung, teknik penilaian dan peringkat hasil akreditasi. Kriteria dan perangkat ini digunakan untuk menilai kelayakan sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang diakreditasi. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 menetapkan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Standar isi tersebut tercantum dalam lampiran peraturan ini, dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Peraturan Menteri ini menetapkan Statuta Universitas Nusa Cendana yang mengatur tentang ketentuan umum, identitas, dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Nusa Cendana.
Peraturan ini mengatur tentang pemberian tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi dosen yang menduduki jabatan akademik profesor. Tunjangan profesi diberikan kepada profesor yang memenuhi syarat melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan tidak terikat pada lembaga lain, sedangkan tunjangan kehormatan memberikan penghargaan kepada profesor yang telah menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor. Tunjangan profesi diberikan kepada dosen dengan jabatan akademik tertentu yang memenuhi syarat melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kinerja penelitian. Sedangkan tunjangan kehormatan diberikan kepada profesor yang memenuhi syarat kinerja penelitian dan pembimbingan lebih tinggi. Tunjangan dapat dihentikan
Permen no. 049 2014 standar nasional pendidikan tinggiDenny Helard
Peraturan Menteri ini menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendidikan mencakup delapan aspek antara lain kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pembelajaran, serta pembiayaan pembelajaran. Standar ini bertuju
Peraturan ini menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar nasional pendidikan terdiri atas delapan standar untuk menjamin mutu pendidikan tinggi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Standar ini wajib dipenuhi perguruan tinggi dan dijadikan acuan penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pp no 4 th 2014 penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan t...Winarto Winartoap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Menteri bertanggung jawab atas pengaturan, perencanaan, pengawasan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendidikan tinggi. Menteri memiliki wewenang untuk menetapkan standar nasional pendidikan tinggi, memberikan izin pendirian perguruan tinggi dan program studi, serta meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi. Peraturan
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi dan implementasi beban kerja dosen dalam tridharma perguruan tinggi. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum, definisi, kualifikasi, status, tugas dan kewajiban dosen serta beban kerja dosen dalam tridharma perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi dan implementasi beban kerja dosen dalam tridharma perguruan tinggi. Secara ringkas, dokumen menjelaskan tentang dasar hukum, definisi, kualifikasi, status, tugas dan kewajiban dosen serta implementasi beban kerja dosen melalui jabatan fungsional/akademik dan tunjangan profesional dan kehormatan.
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaWinarto Winartoap
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi khusus untuk ahli cagar budaya yang terdiri atas 14 unit kompetensi mulai dari memimpin riset hingga menyiapkan nominasi warisan budaya dunia. Standar ini bertujuan untuk mengukur kemampuan minimal ahli cagar budaya dalam melaksanakan tugasnya.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Menteri pendidikan memiliki peran penting dalam pengaturan, perencanaan, pengawasan, pembinaan, dan koordinasi pendidikan tinggi. Peraturan ini juga mengatur tentang pendirian perguruan tinggi negeri dan swasta serta program studi yang dapat ditawarkan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Menteri pendidikan memiliki peran penting dalam pengaturan, perencanaan, pengawasan, pembinaan, dan koordinasi pendidikan tinggi. Peraturan ini juga mengatur tentang pendirian perguruan tinggi negeri dan swasta serta program studi yang dapat ditawarkan.
Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang pemberian tunjangan profesi dan kehormatan bagi dosen profesor. Perubahan ini memberikan tunjangan profesi dan kehormatan kepada dosen senior yang menjabat sebagai Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Pemerintah ini mengatur kenaikan gaji pokok PNS sebesar rata-rata 10%. PP ini merupakan perubahan ketujuh belas atas PP 7/1977 tentang gaji PNS. Kenaikan gaji ini berlaku sejak 1 Januari 2015.
Peraturan Pemerintah ini menaikkan gaji pokok anggota TNI sejak 1 Januari 2015 untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dokumen ini mengubah lampiran PP 28/2001 tentang peraturan gaji TNI dengan menetapkan kenaikan gaji pokok di setiap pangkat.
More Related Content
Similar to Permen tahun2013 nomor21_pemberian gelar doktor kehormatan
Peraturan Menteri ini menetapkan Statuta Universitas Nusa Cendana yang mengatur tentang ketentuan umum, identitas, dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Nusa Cendana.
Peraturan ini mengatur tentang pemberian tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi dosen yang menduduki jabatan akademik profesor. Tunjangan profesi diberikan kepada profesor yang memenuhi syarat melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan tidak terikat pada lembaga lain, sedangkan tunjangan kehormatan memberikan penghargaan kepada profesor yang telah menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor. Tunjangan profesi diberikan kepada dosen dengan jabatan akademik tertentu yang memenuhi syarat melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kinerja penelitian. Sedangkan tunjangan kehormatan diberikan kepada profesor yang memenuhi syarat kinerja penelitian dan pembimbingan lebih tinggi. Tunjangan dapat dihentikan
Permen no. 049 2014 standar nasional pendidikan tinggiDenny Helard
Peraturan Menteri ini menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendidikan mencakup delapan aspek antara lain kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pembelajaran, serta pembiayaan pembelajaran. Standar ini bertuju
Peraturan ini menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar nasional pendidikan terdiri atas delapan standar untuk menjamin mutu pendidikan tinggi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Standar ini wajib dipenuhi perguruan tinggi dan dijadikan acuan penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pp no 4 th 2014 penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan t...Winarto Winartoap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Menteri bertanggung jawab atas pengaturan, perencanaan, pengawasan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendidikan tinggi. Menteri memiliki wewenang untuk menetapkan standar nasional pendidikan tinggi, memberikan izin pendirian perguruan tinggi dan program studi, serta meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi. Peraturan
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi dan implementasi beban kerja dosen dalam tridharma perguruan tinggi. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum, definisi, kualifikasi, status, tugas dan kewajiban dosen serta beban kerja dosen dalam tridharma perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi dan implementasi beban kerja dosen dalam tridharma perguruan tinggi. Secara ringkas, dokumen menjelaskan tentang dasar hukum, definisi, kualifikasi, status, tugas dan kewajiban dosen serta implementasi beban kerja dosen melalui jabatan fungsional/akademik dan tunjangan profesional dan kehormatan.
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaWinarto Winartoap
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi khusus untuk ahli cagar budaya yang terdiri atas 14 unit kompetensi mulai dari memimpin riset hingga menyiapkan nominasi warisan budaya dunia. Standar ini bertujuan untuk mengukur kemampuan minimal ahli cagar budaya dalam melaksanakan tugasnya.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Menteri pendidikan memiliki peran penting dalam pengaturan, perencanaan, pengawasan, pembinaan, dan koordinasi pendidikan tinggi. Peraturan ini juga mengatur tentang pendirian perguruan tinggi negeri dan swasta serta program studi yang dapat ditawarkan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Menteri pendidikan memiliki peran penting dalam pengaturan, perencanaan, pengawasan, pembinaan, dan koordinasi pendidikan tinggi. Peraturan ini juga mengatur tentang pendirian perguruan tinggi negeri dan swasta serta program studi yang dapat ditawarkan.
Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang pemberian tunjangan profesi dan kehormatan bagi dosen profesor. Perubahan ini memberikan tunjangan profesi dan kehormatan kepada dosen senior yang menjabat sebagai Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Pemerintah ini mengatur kenaikan gaji pokok PNS sebesar rata-rata 10%. PP ini merupakan perubahan ketujuh belas atas PP 7/1977 tentang gaji PNS. Kenaikan gaji ini berlaku sejak 1 Januari 2015.
Peraturan Pemerintah ini menaikkan gaji pokok anggota TNI sejak 1 Januari 2015 untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dokumen ini mengubah lampiran PP 28/2001 tentang peraturan gaji TNI dengan menetapkan kenaikan gaji pokok di setiap pangkat.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan kenaikan pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya sejalan dengan kenaikan gaji pokok PNS. Pensiun pokok disesuaikan dan ditingkatkan 4% bagi yang pensiun sebelum 2001.
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Pemerintah tentang penetapan pensiun pokok untuk purnawirawan, janda/duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan tunjangan orang tua anggota TNI. Peraturan ini menetapkan kenaikan pensiun pokok dan tunjangan sejak 1 Januari 2015 sesuai dengan kenaikan gaji pokok anggota TNI.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan penyesuaian pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak 1 Januari 2015 seiring dengan kenaikan gaji pokok anggota Kepolisian. Peraturan ini juga mengatur tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang mengalami penurunan penghasilan akibat
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas tahun 2015 kepada PNS, TNI, Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan prestasi mereka. Peraturan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2015.
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerWinarto Winartoap
Keputusan Kepala Balitbang Kemendikbud Nomor 017/H/EP/2015 menetapkan satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional berbasis komputer tahun 2015, dengan lampiran keputusan tersebut. Keputusan ini mengatur pelaksanaan Ujian Nasional berbasis komputer untuk tahun 2015.
Peraturan ini menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) untuk penyelenggaraan ujian sekolah pada SD, MI, SDLB, dan program Paket A/ULA tahun pelajaran 2014/2015. POS ini mencakup tahapan-tahapan penyelenggaraan ujian mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil ujian. Tujuannya adalah untuk memastikan proses penyelenggaraan ujian berjalan sesuai standar dan kaidah yang berlaku.
Dokumen tersebut berisi kisi-kisi soal untuk ujian pendidikan kesetaraan pada program Paket B/Wustha setara jenjang SMP/MTs dan program Paket C setara jenjang SMA/MA tahun pelajaran 2014/2015. Kisi-kisi tersebut mencakup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam beserta indikator-indikator untuk mengukur kompetensi peserta didik.
Kisi-kisi soal teori kejuruan untuk kompetensi keahlian Perbankan Syariah meliputi 16 standar kompetensi yang mencakup kemampuan-kemampuan seperti menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah, mengelola proses pembiayaan, mengelola transaksi dana syariah, mengelola administrasi zakat dan infaq, menyusun laporan keuangan bank, dan lain-lain. Soal-soal akan menguji pemahaman siswa terhad
Dokumen tersebut berisi kisi-kisi soal teori untuk ujian nasional sekolah menengah kejuruan kompetensi keahlian administrasi perkantoran. Terdapat 36 standar kompetensi lulusan yang akan diuji meliputi pengetahuan tentang prinsip administrasi perkantoran, fungsi pekerjaan kantor, komunikasi, pelayanan pelanggan, penampilan, lingkungan kerja, pengadaan peralatan kantor, penggandaan dokumen, surat menyurat
Dokumen tersebut berisi kisi-kisi soal teori untuk ujian nasional akuntansi kejuruan tahun pelajaran 2014/2015. Terdapat 40 nomor standar kompetensi dengan kemampuan yang akan diuji, meliputi menerapkan pedoman dan prosedur akuntansi, mengidentifikasi dokumen dan mutasi transaksi, menghitung piutang dan persediaan, serta membuat laporan keuangan. Waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal adalah 120
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Permen tahun2013 nomor21_pemberian gelar doktor kehormatan
1. SALINAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Gelar Doktor Kehormatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 24);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun
2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
2. - 2 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi.
2. Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) adalah gelar kehormatan
yang diberikan oleh suatu Perguruan Tinggi kepada seseorang yang
dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau berjasa dalam
bidang kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan.
3. Senat Perguruan Tinggi adalah organ perguruan tinggi yang menjalankan
fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap
pemimpin perguruan tinggi dalam pelaksanaan otonomi perguruan tingggi
bidang akademik.
4. Menteri adalah Menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
Pasal 2
(1) Perguruan Tinggi dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada
warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing.
(2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a. memiliki fakultas atau jurusan yang menyelenggarakan bidang ilmu
pengetahuan yang sama dengan bidang ilmu pengetahuan yang
menjadi ruang lingkup jasa dan/atau karya bagi calon penerima gelar
Doktor Kehormatan;
b. menyelenggarakan program doktor sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
c. memiliki Profesor tetap dalam bidang sebagaimana dimaksud pada
huruf b.
Pasal 3
Gelar Doktor Kehormatan diberikan kepada perseorangan yang memiliki jasa
dan/atau karya yang:
a. luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya,
kemanusiaan dan/atau bidang kemasyarakatan;
b. sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu
atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya,
kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan;
c. sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan
bangsa dan negara Indonesia atau umat manusia; atau
d. luar biasa mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara Indonesia
dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan.
3. - 3 -
Pasal 4
Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon penerima gelar
Doktor Kehormatan harus:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memiliki gelar akademik paling rendah sarjana (S1) atau setara dengan
level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
c. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik; dan
d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
Pasal 5
(1) Pemberian Gelar Doktor Kehormatan dilakukan dengan tata cara
sebagai berikut:
a. Senat perguruan tinggi menilai karya atau jasa serta kepatutan dan
kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan dan
menyampaikan kepada pemimpin perguruan tinggi;
b. Pemimpin perguruan tinggi menyampaikan hasil penilaian terhadap
karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima
Doktor Kehormatan kepada Menteri untuk memperoleh
persetujuan.
c. Menteri menugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk
memeriksa dan meneliti karya atau jasa serta kepatutan dan
kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
d. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri
mengeluarkan persetujuan atau penolakan pemberian gelar Doktor
Kehormatan.
(2) Perguruan tinggi menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan dalam
sidang senat terbuka.
Pasal 6
(1) Gelar Doktor Kehormatan, disingkat Dr. (H.C.), ditempatkan di depan
nama penerima yang berhak menggunakan gelar.
(2) Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
digunakan pada kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik.
Pasal 7
Pemberian dan penggunaan gelar Doktor Kehormatan yang tidak sesuai
dengan Peraturan Menteri ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 8
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi
yang terkait dengan gelar Doktor Kohormatan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
4. - 4 -
Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya ke dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2013
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 410
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Muslikh., S.H
NIP 195809151985031001