2. PENGERTIAN DAN FUNGSI PAJAK
Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam
menjalankan pemerintahan.
Pemungutan pajak sudah lama ada, dari adanya upeti wajib kepada
penguasa berupa hasil tanam pada masa kerajaan, masa penjajahan hingga
sekarang dengan polanya masing – masing.
Pemungutan pajak yang semula berdasarkan aturan penguasa/raja tanpa
melibatkan pembayar pajak, kini berubah dengan melibatkan pembayar
pajak melalui aturan yang dibuat antara penyelenggara pemerintah dengan
rakyat melalui perwakilannya.
Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H., dalam bukunya
“ Dasar – dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan “ (1990:5):
“ Pajak Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang –
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum “
3. Unsur – unsur yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :
Pajak dipungut berdasarkan UU serta aturan
pelaksanaannya.
Sifatnya dipaksakan. Jika dilanggar berakibat adanya
sanksi.
Tidak dapat menunjukkan adanya kontra prestasi secara
langsung oleh pemerintah.
Pajak dipungut oleh negara baik itu pemerintah pusat
ataupun daerah.
Diperuntukkan untuk pengeluaran – pengeluaran negara.
4. PENGERTIAN
RETRIBUSI DAN SUMBANGAN
Retribusi Pembayaran yang ditujukan semata – mata
untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah.
Sumbangan Jika dalam retribusi, seseorang yang
menikmati kontraprestasi secara langsung adalah pembayar
retribusi, akan tetapi dalam sumbangan yang mendapatkan
atau merasakan imbalan / manfaat secara langsung adalah
penerima sumbangan.
5. FUNGSI PAJAK
Pajak memiliki dua macam fungsi utama, yaitu :
a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi
pengeluaran pemerintah.
b. Fungsi Mengatur (Reguleren)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan
melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.
6. Dalam perkembangannya kedua fungsi utama tersebut
berkembang menjadi lebih luas dengan adanya 2 fungsi
berikut :
a. Fungsi Redistribusi
Fungsi yang lebih menekankan unsur pemerataan dan
keadilan dalam masyarakat. Dalam fungsi ini terlihat
dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak.
b. Fungsi Demokrasi
Suatu wujud sistem gotong royong termasuk kegiatan
pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini lebih
dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah
kepada masyarakat khususnya pembayar pajak.
7. ASAS DAN DASAR PEMUNGUTAN PAJAK
Pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam bukunya yang
berjudul “ An Inquiry into the Nature and the Causes of the
Wealth Of Nations “ hendaknya didasarkan pada asas :
1. Equality Harus bersifat final adil dan merata.
2. Certainty Tidak ditentukan sewenang – wenang.
3. Convenience Bayar ketika mendapatkan penghasilan.
4. Economy Biaya pemungutan dan pemenuhan
kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal
mungkin.
8. Teori yang menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak, antara lain :
a. Teori Asuransi Teori ini menyamakan pembayaran asuransi sama
dengan pembayaran pajak. Dalam perjanjian ini diasumsikan bahwa
masyarakat harus membayar premi karena masyarakat seakan
mempertanggungkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada
negara.
b. Teori Kepentingan Diasumsikan bahwa negara yang melindungi
kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban
yang harus dipungut dari masyarakat sesuai kepentingan masing –
masing masyarakat.
c. Teori Gaya Pikul Teori ini berpendapat bahwa tiap orang dikenakan
pajak dengan bobot yang sama tanpa membeda – bedakan antara
penghasilan dan pengeluaran seseorang.
d. Teori Bakti Teori ini berasumsi bahwa negara mempunyai hak
mutlak untuk memungut pajak. Teori ini disebut juga teori kewajiban
pajak mutlak.
e. Teori Gaya Beli Teori ini berdasar pada penyelenggaraan
kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan
pemungutan pajak, bukan kepentingan individu atau negara, sehingga
pajak lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur.
9. TINJAUAN ASPEK HUKUM
KEDUDUKAN HUKUM PAJAK
• Keseluruhan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah
untuk mengambil kekayaan seseorang dan mengembalikan
kepada masyarakat melalui kas negara termasuk dalam ruang
lingkup hukum pajak. Mengingat peraturan ini menyangkut
hubungan hukum antara negara dengan orang pribadi atau
badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, maka
hukum pajak merupakan bagian hukum publik.
• Hubungan hukum pajak berkaitan dengan 2 hukum, yaitu
hukum pidana dan hukum perdata.
10. HUKUM PIDANA
Dilihat dengan adanya sanksi pidana atas kealpaan dan
kesengajaan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan
perpajakan.
HUKUM PERDATA
Hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya
atas kejadian – kejadian, keadaan – keadaan, dan perbuatan –
perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata,
seperti penghasilan, kekayaan, dan perjanjian penyerahan hak,
dsb.
11. HUKUM PAJAK MATERIIL
Dan
HUKUM PAJAK FORMAL
Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah
(fiskus) selaku pemungut pajak dengan Wajib Pajak.
Hukum Pajak dibedakan menjadi 2, yaitu :
Hukum Pajak Materiil
Hukum Pajak Formal
12. HUKUM PAJAK MATERIIL
Memuat norma – norma yang menerangkan keadaan, perbuatan,
peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang
dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan,
segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan
hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
Hukum Pajak Materiil meliputi :
• UU Pajak Penghasilan
• UU Pajak Pertambahan Nilai
• UU Pajak Bumi dan Bangunan
• UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan
• UU Bea Materai
13. HUKUM PAJAK FORMAL
Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi
kenyataan.
Hukum Pajak Formal ini memuat, antara lain :
I. Tata cara penetapan utang pajak
II. Hak – hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan,
perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.
III. Kewajiban Wajib Pajak, misalnya penyelenggara pembukuan /
pencatatan, dan hak – hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan
banding.
Hukum Pajak Formal meliputi :
a. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
b. UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
c. UU Pengadilan Pajak
14. PENAFSIRAN DALAM HUKUM PAJAK
Berikut beberapa penafsiran yang sering digunakan dalam lapangan
hukum pajak, yaitu :
• Penafsiran Historis Penafsiran undang – undang dengan melihat
sejarah dibuatnya undang – undang tersebut. Penafsiran ini dapat
diketahui dari dokumen pada waktu proses dibuatnya undang – undang.
•Penafsiran Sosiologis Penafsiran atas ketentuan undang – undang
yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat yang selalu
berkembang. Karena itu perlu penyesuaian antara undang – undang
dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
•Penafsiran Sistematik Penafsiran ketentuan dengan mengaitkan
dengan ketentuan (pasal – pasal ) lain dalam undang – undang tersebut
atau dari undang – undang lainnya.
15. • Penafsiran Otentik Penafsiran ketentuan dalam undang –
undang dengan melihat hal-hal yang telah dijelaskan dalam undang-
undang tersebut. Terminologi merupakan penafsiran otentik.
• Penafsiran Tata Bahasa Penafsiran ketentuan dalam undang –
undang berdasarkan bunyi kata – kata secara keseluruhan dalam
kalimat yang disusun.
• Penafsiran Analogis Penafsiran ketentuan dengan cara memberi
kiasan pada kata – kata yang tercantum dalam undang – undang,
sehingga suatu peristiwa yang sesungguhnya tidak termasuk dalam
ketentuan menjadi termasuk berdasarkan analog yang dibuat.
• Penafsiran A Contrario Penafsiran ketentuan undang – undang
didasarkan pada perlawanan pengertian antara masalah yang
dihadapi dan masalah yang diatur dalam undang – undang.
Penafsiran ini dalam hukum pajak juga tidak diperbolehkan karena
akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
16. PERLAWANAN TERHADAP PAJAK
Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawan aktif dan
perlawan pasif.
• Perlawanan Pasif Hambatan yang mempersulit pemungutan pajak
dan mempunyai hubungan dengan struktur ekonomi suatu negara,
dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan
teknik pemungutan pajak itu sendiri.
• Perlawanan Aktif Secara nyata terlihat pada semua usaha dan
perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus)
dengan tujuan menghindari pajak.
17. Perlawanan aktif dapat dibedakan cara – cara sebagai berikut :
a. Penghindaran Diri dari Pajak (Tax Avoidance)
Dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk
dikenakan pajak. Penghindaran yang dilakukan Wajib Pajak masih dalam
kerangka peraturan perpajakan.
Misal : Rokok putih diganti dengan rokok tingwe supaya tidak kena pajak
rokok.
b. Pengelakan Diri dari Pajak (Tax Evasion)
Dilakukan dengan cara – cara yang melanggar undang – undang dengan
maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar pengenaannya.
Misal : Wajib Pajak melakukan manipulasi pajak dengan melakukan
pembukuan ganda.
c. Melalaikan Pajak
Dilakukan dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan
dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi.
Misal : Menghalangi penyitaan dengan menyembunyikan barang – barang
yang akan disita.
18. SISTEM, JENIS & TARIF PAJAK
PEMBAGIAN JENIS PAJAK
Secara umum pajak yang diberlakukan di
Indonesia dapat dibedakan dengan klasifikasi
berikut :
A. Menurut Sifatnya
B. Menurut Sasaran / Objeknya
C. Menurut Pemungutnya
19. Pembagian Pajak Menurut Sifatnya
Pajak Langsung Pajak yang
pembebanannya tidak dapat dilimpahkan
kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban
langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh : Pajak Penghasilan
Pajak Tidak Langsung Pajak yang
pembebanannya dapat dilimpahkan kepada
pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
20. Pembagian Pajak Menurut Sasaran / Objeknya
Pembagian pajak menurut sasaran / objeknya
dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya
berdasarkan prinsip–prinsip :
Pajak Subjektif Pajak yang berpangkal
atau berdasarkan pada subjeknya yang
selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam
arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan
Pajak Objektif Pajak yang berpangkal atau
berdasarkan pada objeknya, tanpa
21. Pembagian Pajak Menurut Pemungutnya
Pajak Pusat Pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai
rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan,
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea
Materai.
Pajak Tidak Langsung Pajak yang dipungut oleh
pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai
rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame, Pajak
Hiburan, dan lain-lain.
22. CARA PEMUNGUTAN PAJAK
A. Stelsel Pajak
Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel :
1. Stelsel Nyata (rill stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada
objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru
dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan
yang sesungguhnya telah dapat diketahui.
2. Stelsel Fiktif (fictive stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada
suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya,
penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya
sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya
pajak terutang untuk tahun pajak berjalan.
3. Stelsel Campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara
stelsel nyata dan stelsel anggapan.
23. B. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi :
1. Official Assesment System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
Ciri – ciri Official Assesment System :
i. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada di fiskus;
ii. Wajib Pajak bersifar pasif ;
iii. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Self Assesment System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan,
tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Withholding System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak.
24. YURIDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK
Tiga hal sebagai dasar untuk memungut pajak, ialah :
a) Tempat tinggal Negara mempunyai hak untuk memungut
pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan
tempat tinggal Wajib Pajak tanpa memperhatikan apakah ia
sebagai warga negaranya atau warga negara asing.
b) Kebangsaan Pengenaan pajaknya dihubungkan dengan
kebangsaan suatu negara. Suatu negara memungut pajak atas
orang yang mempunyai kebangsaan negara tersebut tanpa
memperhatikan dimana ia tinggal.
c) Sumber Penghasilan Negara mempunyai hak untuk
memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu
negara.
25. TARIF PAJAK
• Tarif Pajak ialah tarif untuk menghitung besarnya pajak
terutang ( Pajak yang masih harus dibayar ).
• Besarnya tarif pajak dinyatakan dalam presentase.
• Dalam Pajak Penghasilan presentase tarifnya dibedakan :
a. Tarif Marginal Berlaku untuk suatu kenaikan dasar
pengenaan pajak.
b. Tarif Efektif Presentase tarif pajak yang efektif berlaku
atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.
• Struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif
pajak dikenai 4 macam tarif, yaitu :
26. Tarif Proposional / Sebanding
Tarif berupa presentase tetap terhadap jumlah berapapun
yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Sering disebut tarif tunggal karena hanya menggunakan
satu tarif dengan dasar pengenaan pajak.
Contoh : Tarif PPN 10%, PBB 0,5%, BPHTB 5%.
Tarif Progresif
Tarif pajak yang presentasenya menjadi lebih besar
apabila yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.
Misalnya, Tarif Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu :
27. TARIF PAJAK
*0 - 50 50 - 100 50 - 250 > 100 250 - 500 >500
Wajib Pajak Orang Pribadi 5% - 15% - 25% 35%
Wajib Pajak Badan & BUT 10% 15% - 30% - -
* Nominal tarif pajak dalam jutaan
TABEL TARIF PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA
Untuk tahun pajak 2009 dikenakan tarif tunggal yaitu 28%.
28. Memperhatikan kenaikan presentase tarifnya , tarif progresif dapat
dibagi menjadi :
a. Tarif Progresif Progresif Kenaikan presentase semakin besar.
b. Tarif Progresif Tetap Kenaikan presentase tetap.
c. Tarif Progresif Degresif Kenaikan presentase semakin kecil.
Tarif Degresif
Presentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang
menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.
Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun
jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu besarnya
pajak terutang tetap.
Tarif Pajak Advolerem
Tarif dengan presentase tertentu atas harga barang atau nilai suatu barang.
Tarif Spesifik
Tarif dengan jumlah tertentu atas suatu jenis atau satuan jenis barang
tertentu.
29. UTANG PAJAK
• Utang pajak timbul karena surat ketetapan pajak (ajaran formal), ajaran ini
diterapkan pada official assesment system.
• Utang pajak timbul karena undang – undang, ajaran ini diterapkan pada self
assesment system.
• Hapusnya utang pajak disebabkan oleh :
1. Pembayaran Utang pajak hilang karena pembayaran yang dilakukan ke Kas
Negara.
2. Kompensasi Hal ini dapat terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan
berupa kelebihan pembayaran pajak.
3. Daluwarsa Diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan
penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun
pajak yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum
kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi.
4. Pembebasan Utang pajak tidak berakhir karena semestinya tetapi ditiadakan.
Biasanya pembebasan utang pajak tidak pada pokok pajaknya tetapi pada beban
administrasinya.
5. Penghapusan Penghapusan ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi
diberikannya karena keuangan Wajib Pajak.
