Dokumen tersebut membahas struktur kepemilikan perusahaan dan organ-organ tata kelola perusahaan seperti Dewan Komisaris, Komite Penunjang Dewan Komisaris, Direksi, serta tanggung jawab dan komposisi masing-masing organ tersebut.

1. Struktur Kepemilikan di
Perusahaan
Habi Bullah

2. • Institusional (Lembaga, bank, perusahaan
investasi, blockholder (perorangan tapi lebih
dari 5%) dll)
• Manajerial (Direksi, Manajerm Dewan
Komisaris)
• Publik (Masyarakat)

3. Struktur kepemilikan atau insiders ownership
adalah komposisi, porsi, perbandingan atau
persentase antara modal, ekuitas termasuk
saham yang dimiliki oleh orang di dalam
perusahaan (insider shareholders) dan investor
(outsite shareholders).

4. • Secara spesifik kategori struktur kepemilikan
meliputi kepemilikan oleh institusi domestik,
institusi asing, pemerintah, karyawan dan
individual domestik.

9. Komite Penunjang Dewan Komisaris
• Komite Audit
1. laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (
2. Struktur pengendalian internal perusahaan
dilaksanakan dengan baik,
3. pelaksanaan audit internal maupun eksternal
dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang
berlaku, dan
4. tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan
oleh manajemen

10. • Komite Nominasi dan Remunerasi
• Komite Kebijakan Risiko
• Komite Kebijakan Corporate Governance

11. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris
Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai
pengawas, menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengawasan atas
pengelolaan perusahaan oleh Direksi.
Laporan pengawasan Dewan Komisaris
merupakan bagian dari laporan
tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk
memperoleh persetujuan

12. Direksi
Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan
bertanggung jawab secara kolegial dalam
mengelola perusahaan.
Masing-masing anggota Direksi dapat
melaksanakan tugas dan mengambil keputusan
sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.
Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing
anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab
bersama.

13. Efektifitas Direksi
• Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga
memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif,
tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
• Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki
pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk
menjalankan tugasnya.
• Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan
perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan
(profitability) dan memastikan kesinambungan usaha
perusahaan.
• Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam
RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

14. Komposisi Direksi
• Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh
RUPS melalui proses yang transparan.
• Pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh
RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah
kepada yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri.
• Seluruh anggota Direksi harus berdomisili di
Indonesia, di tempat yang memungkinkan
pelaksanaan tugas pengelolaan perusahaan
sehari-hari.

15. Kemampuan dan Integritas Anggota
Direksi
1. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan
perusahaan untuk kepentingan pribadi,
keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak
lain.
2. Anggota Direksi harus memahami dan
mematuhi anggaran dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan
tugasnya.
3. Anggota Direksi harus memahami dan
melaksanakan Pedoman GCG.