Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) adalah proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan para Stakeholders
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) adalah proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan para Stakeholders
BE & GG, Ivan Setiawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Corporate Culture (infact a...vanset98
this paper explains about corporate culture, also there is a meaning of board of director, board power, board composition and board committee, apart of them, it tells about implementation of good corporate governance in Indonesia along with the constraints in applying good corporate governance there. there are conclusions and advices about it. this paper also tells the points why Indonesia still can not apply good corporate governance well and how to make it right and make it happen in Indonesia.
BE & GG, Ivan Setiawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Corporate Culture (infact a...vanset98
this paper explains about corporate culture, also there is a meaning of board of director, board power, board composition and board committee, apart of them, it tells about implementation of good corporate governance in Indonesia along with the constraints in applying good corporate governance there. there are conclusions and advices about it. this paper also tells the points why Indonesia still can not apply good corporate governance well and how to make it right and make it happen in Indonesia.
3, be & gg, aulia syaflinursyah, hapzi ali, penerapan gg, universitas mercubuana, 2019
1. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait Corporate Governance dan penerapannya di
perusahaan tempat saya bekerja yakni PT Bank BRI (Persero) Tbk
Good Corporate Governance adalah tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip
TARIF yaitu, Transparency (Keterbukaan), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility
(Pertanggungjawaban), Independency (Independensi), dan Fairness (Kewajaran).
Sebagai lembaga Intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan usahanya BRI
telah berkomitmen untuk menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan
berkelanjutan yang diwujudkan dalam:
1. Visi dan Misi
2. Nilai Perusahaan
3. Kode Etik
4. Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi
5. Perjanjian Kerja Bersama
6. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Penerapan Good Corporate Governance di BRI meliputi 3 aspek utama yaitu:
1. Aspek Governance Structure, meliputi struktur organisasi Perusahaan utama dan pendukung
serta kebijakan internal Perusahaan sebagai berikut:
a. Struktur Organisasi Utama
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS adalah organ tertinggi Bank dan merupakan forum pengambilan keputusan penting
yang berkaitan dengan kepentingan usaha BRI dan memperhatikan anggaran dasar dan
peraturan perundang-undangan. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
b. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk memastikan
terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank. Dewan Komisaris
terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Komisaris Independen ditetapkan
paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Dewan
Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali
untuk:
- Penyediaan kepada Pihak Terkait (Related Party).
- Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
c. Direksi
Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial, masing-masing anggota Direksi
dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan
wewenangnya, tetapi pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota Direksi akhirnya
tetap merupakan tanggung jawab bersama.
Direktur Utama wajib berasal dari pihak terhadap Pemegang Saham Pengendali Direksi
wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh
tingkatan atau jenjang organisasi.
b. Struktur Organisasi Pendukung
Komite-Komite yang ada dibawah Dewan Komisaris dan dibawah Direksi
2. Komite dibawah Dewan Komisaris
- Komite Audit
- Komite Nominasi dan Remunerasi
- Komite Pengawasan Manajemen Risiko
- Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Komite dibawah Direksi
- Komite ALCO
- Komite Kebijakan Perkreditan
- Komite Kredit
- Komite Manajemen Resiko
- Komite Teknologi Informasi
- Komite Kebijakan SDM
- Komite Evaluasi Jabatan
- PMO Steering Committee
- Komite Capital & Investment
- Komite Produk
- Komite Pengadaan Barang dan Jasa
b. Sekretaris Dewan Komisaris
Merupakan organ Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris yang bertugas
membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Ketentuan lebih rinci
terkait tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris tertuang dalam Panduan
Kerja Sekretaris Dewan Komisaris Bank.
c. Sekretaris Perusahaan
Bank menunjuk Sekretaris Perusahaan untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing- masing terkait dengan pelaksanaan
GCG serta untuk mengelola komunikasi kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders)
baik pihak intern maupun pihak ekstern. Keterangan lebih rinci terkait tugas dan tanggung
jawab Sekretariat Perusahaan tertuang dalam Panduan Sekretaris Perusahaan.
d. Satuan Kerja Manajemen Risiko
- Penerapan Manajemen Risiko meliputi:
- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko
- Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi
- Sistem Pengendalian Intern
e. Satuan Kerja Kepatuhan
Satuan Keria Kepatuhan merupakan Unit Keria independen yang bertanggungjawab dalam
melaksanakan Fungsi Kepatuhan di BRI. Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung
jawab Direktur Kepatuhan dan jajarannya tertuang dalam Piagam Kepatuhan (Compliance
Charter).
f. Satuan Kerja Audit Intern
Audit Intern merupakan unit kerja/Satuan Kerja yang secara struktural berada dibawah
pengawasan langsung Direktur Utama bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
dan memiliki garis komunikasi dengan Komite Audit.
3. Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Audit Intern Bank tertuang dalam
Piagam Audit Intern (Audit Charter).
g. Audit Ekstern
Pemeriksaan terhadap Bank dilakukan pula oleh eksternal Auditor yaitu Bank Indonesia,
Badan Pemeriksa Keuangan, pemeriksa lain sesuai regulasi dan Kantor Akuntan Publik.
2. Aspek Governance Process, merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ
perusahaan dan jajaran dibawahnya dalam melakukan fungsi dan tugasnya untuk
mewujudkan komitmen dan struktur governance, sehingga dapat dicapai governance
outcome yang sesuai dengan prinsip- prinsip GCG. Proses governance terdiri dari:
- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
- Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan
- Tata kelola teknologi informasi
- Pengelolaan Anak Perusahaa
- Sosialisasi Kebijakan Bank
- Dokumentasi proses governance
3. Aspek Governance Outcome, merupakan manifestasi dari pelaksanaan governance BRI yang
dimulai dari komitmen governance dan dilaksanakan melalui governance structure
governance process secara terintegrasi. Manifestasi pelaksanaan Good Corporate
Governance di BRI dapat dilihat antara lain dari hal-hal sebagai berikut:
- Kesinambungan usaha
- Perlindungan terhadap nasabah
- Tanggung jawab sosial dan lingkungan
- Kemanfaatan BRI bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Pengukuran efektifitas pelaksanaan GCG di Bank dilakukan melalui metode assessment,
meliputi:
1. Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Self Assessment GCG dilakukan secara internal oleh BRI dengan menggunakan faktor
dan indikator penilaian sesuai ketentuan regulator. Pengukuran efektifitas pelaksanaan
GCG menggunakan metode self assessment juga dilakukan secara konsolidasi terhadap
pengukuran efektifitas pelaksanaan GCG perusahaan anak mengacu pada ketentuan
regulator yang ditetapkan dengan memperhatikan skala karakteristik dan kompleksitas
usaha perusahaan anak serta didukung oleh data dan informasi yarrg memadai.
2. Penilaian GCG oleh pihak ketiga (third party)
Bank selain melakukan penilaian GCG menggunakan metode self assessment dapat juga
melakukan penilaian GCG oleh pihak lain atau disebut third party assessment yang
dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai kompetensi di bidang corporate
governance dan bersifat independen.
Demikianlah penjelasan dari saya terkait untuk pemenuhan Quiz BE&GG menjelang UAS
Semester II tahun 2019
Terima Kasih