Hubungan antara dokter dan pasien didasarkan pada kontrak terapeutik yang bersifat unik dan berdasarkan kepercayaan. Kontrak ini memberikan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam proses diagnosis dan pengobatan. Sistem rujukan dan organisasi profesi seperti PDGI turut memainkan peran penting dalam menjaga hubungan ini serta memberikan perlindungan hukum bagi para anggotanya.
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Hubungan Dokter-Pasien, Tugas Prof. Iwa (Eva_IPM).pdf
1. Hubungan Dokter-Pasien,
Teman Sejawat dan Organisasi Profesi
dan Sistem Rujukan
Andy Fairuz Zuraida Eva
Dibimbing Oleh :
Prof.Dr. Iwa Sutardjo, drg.,SU.,Sp.KGA.,K-KKA
BIOETIK; HUKUM; KOMUNIKASI & MANAJEMEN RUMAH SAKIT
3. O Pelayanan kesehatan akan melibatkan banyak pihak, yaitu
rumah sakit, tenaga kesehatan dan pasien.
O Hubungan langsung yang akan terjadi adalah antara dokter
dan pasien.
O Prinsip atau hubungan pasien-dokter (tenaga kesehatan
lainnya)- rumah sakit, dikenal hubungan terapeutik atau
transaksi terapeutik.
O Dimana terjadi suatu ikatan antara pasien dan dokter
dalam hal pengobatan atau perawatan penyakitnya serta
antara pasien dengan rumah sakit dalam hal pelayanan
kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasaranan
kesehatan yang terstandar.
5. Hubungan Dokter-Pasien
O Menurut Bahder Johan Nasution : Hubungan dokter dengan pasien
merupakan transaksi terapeutik yaitu hubungan hukum yang
melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
O Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa bahwa
seseorang berjanji kepada seseorang lain atau antara dua orang itu
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
Transaksi terapeutik adalah suatu transaksi untuk menentukan atau
upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh
dokter.
Menurut hukum, objek dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan
pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.
Sebagaimana umumnya suatu perikatan, dalam transaksi terapeutik juga
terdapat para pihak yang mengingatkan diri, yaitu dokter sebagai pihak
yang melaksanakan atau memberikan pelayanan medis dan pasien
sebagai pihak yang menerima pelayana medis.9
6. HUBUNGAN DOKTER –
PASIEN
O KONTRAK TERAPEUTIK
O UNIK
O DASAR KEPERCAYAAN
O EKSPLISIT : LISAN / TERTULIS
O IMPLISIT
7. PERJANJIAN
O Suatu peristiwa hukum
O Dimana satu orang berjanji atau keduanya
saling berjanji
O Untuk melaksanakan suatu hal :
memberikan / menyerahkan barang,
berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu
8. Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi
syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320
KUHPerdata yang unsur-unsurnya sebagai berikut
a. Adanya kesepakatan dari mereka yang
saling mengingatkan dirinya
b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu
perikatan
c. Mengenai suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang diperbolehkan
9. PERMENKES Republik Indonesia Nomor
290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan
Tindakan Kedokteran, Pasal 2 dan 3
O ditegaskan bahwa semua tindakan
kedokteran yang akan dilakukan terhadap
pasien harus mendapat persetujuan,
dimana persetujuan ini dapat diberikan
secara tertulis maupun lisan.
O Setiap tindakan kedokteran yang
mengandung risiko tinggi harus memperoleh
persetujuan tertulis yang ditandatangani
oleh yang berhak memberikan persetujuan.
10. O Jika terjadi keadaan gawat darurat maka
untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau
mencegah kecacatan tidak diperlukan
persetujuan tindakan kedokteran.
O Pembatalan persetujuan tindakan
kedokteran ini harus dilakukan secara
tertulis oleh yang memberi persetujuan.
11. PERMENKES Republik Indonesia Nomor
290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan
Tindakan Kedokteran, Pasal 7
disebutkan bahwa penjelasan tentang tindakan
kedokteran yang disampaikan pada pasien atau
keluarganya harus mencakup;
O diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran,
O tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan,
O altematif tindakan lain dan risikonya,
O risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi,
O prognosis terhadap tindakan yang dilakukan,
dan
O perkiraan pembiayaan.
13. Pola Hubungan Dokter-Pasien
O Priestly Model (paternalistik) : Dokter
dominan
O Collegial Model : Dokter dan Pasien adalah
MITRA
O Engineering Model : Pasien dominan
14. Hak Pasien
O Hak atas informasi medis
O Hak memberikan persetujuan TM
O Hak memilih dokter dan RS
O Hak atas rahasia kedokteran
O Hak menolak pengobatan / TM
O Hak memutus HDP
O Hak atas second opinion
O Hak menuntut ganti rugi
O Hak atas bantuan yuridis
O Hak mengetahui isi rekam medis
15. Kewajiban Pasien
O Memberikan informasi yang sebenarnya
O Mentaati petunjuk dan nasehat dokter
O Mematuhi peraturan RS / Klinik
O Memberikan inbalan jasa kepada dokter
O Memberitahu keluhan pertama kali ke
pasien
O Menyimpan rahasian dokter
16. Hak-Hak Dokter (1)
O Hak bekerja sesuai dengan standar profesi
O Hak menolak TM yang unprofesional
O Hak menolak TM yang dianggap tidak baik
O Hak memilih pasien, kecuali gawat darurat
O Hak mengakhiri HDP
O Hak atas rahasia dokter
17. Hak – Hak Dokter (2)
O Hak atas itikad baik dari pasien
O Hak atas fairplay : informasi keluhan pasien
O Hak atas imbalan jasa
O Hak untuk membela diri
O Hak untuk menolak membuka rahasia
kedokteran
18. Kewajiban Dokter
O Bekerja sesuai standar profesi
O Memberikan pelayanan yang terbaik,
termasuk merujuk pasien
O Memberikan informasi medis kepada pasien
O Meminta informed consent
O Menyimpan rahasia kedokteran
O Menolong pasien gawat darurat
20. Hubungan dengan Organisasi
Profesi
O PDGI : PDGI (Persatuan Dokter Gigi
Indonesia) yang merupakan satu-satunya
organisasi profesi dokter gigi di indonesia,
didirikan di Bandung pada tanggal 22
Januari 1950. Pengurus Besar PDGI
berkedudukan di Ibukota Negara Republik
Indonesia.
21. VISI
O Menjadi satu-satunya organisasi profesi dokter gigi yang
profesional dan berwibawa.
MISI
O Menjalin kerjasama yang harmonis dengan pemangku
kepentingan dalam upaya untuk meningkatkan derajat
kesehatan gigi dan mulut.
O Memperkuat tata kelola organisasi dengan memberdayakan
struktur yang ada.
O Memajukan ilmu kedokteran gigi melalui penyempurnaan
sistem pendidikan kedokteran gigi, P3KGB, dan penelitian.
O Membina profesionalisme, memberikan perlindungan
hukum, dan meningkatkan kesejahteraan anggota.
22. SISTEM RUJUKAN
O Sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang
mengatur pelimpahan tugas dan tanggung
jawab pelayanan kesehatan secara timbal
balik baik vertikal maupun horisontal yang
wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan
kesehatan atau asuransi kesehatan sosial,
dan seluruh fasilitas kesehatan.
23. O SISRUTE merupakan teknologi informasi
berbasis internet yang dapat menhubungkan
data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke
tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat
(horisontal maupun vertikal) dengan tujuan
untuk mempermudah dan mempercepat proses
rujukan pasien.
O Pelaksanaan sistem rujukan di Indonesia telah
diatur dalam pedoman tentang sistem rujukan
berdasarkan Permenkes RI No. 001 tahun 2012
tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
perorangan.
24. O Pada proses rujukan menggunakan
SISRUTE diharapkan adanya komunikasi
dan informasi awal sebelum pasien dirujuk
melalui media komunikasi (SMS, aplikasi
android dan WEB), sehingga pelayanan di
RS tempat rujukan dapat memberikan
pelayanan yang cepat dan tepat serta
berdampak pada keselamatan pasien dan
kepuasan keluarga/pasien.
25. Contoh Kasus :
O Hasil Pemeriksaan drg.T :
Gigi 13,12,11,21,22,23 posisi labioversi
perawatan yang tepat untuk kasus ini adalah
dengan perawatan ortodonsi, namun
kendalanya adalah dibutuhkan kontrol 1 atau
2 kali perminggu sedangkan domisili pasien di
luar negeri sehingga tidak memungkinkan
untuk dilakukan perawatan ortodonti.
26. Tindakan drg. T : Karena pertimbangan waktu dan
ketidaksanggupan pasien untuk kontrol rutin, maka drg “T”
tidak dapat melakukan perawatan ortodonti, tetapi
melakukan tindakan sebagai berikut :
O Meratakan gigi depan sesuai dengan estetik
yang diinginkan dengan cara membuat gigi
tiruan cekat/ crown pada 6 gigi anterior
dengan terlebih dahulu mematikan akar-
akar giginya dan melakukan perawatan
saraf gigi pada masing-masing gigi.
27. O Tuan A tidak dapat menerima hasil
perawatan drg “T: karena tidak ada
informasi terlebih dahulu kepada orang tua
sebagai wali pasien, sehingga melaporkan
kasus ke PDGI setempat dan akan
melanjutkan ke tingkat pengadilan.
O Tuntutannya adalah perawatan yang dirasa
tidak sesuai juga biaya pembuatan 6 crown
bridge dirasakan sangat mahal.