Materi Kuliah Pendidikan Pancasila Fakultas Pertanian UGM

1. Bab II
Landasan & Tujuan Pendidikan
Pancasila
Oleh
Dra. Hj. Kartini Parmono, M. Hum

2. Mata kuliah Pendidikan Pancasila
• membahas secara ilmiah dan memberikan bekal
teoritik kepada mahasiswa dalam membangun
kesadaran berbangsa dan bernegara akan perlunya
Pancasila sebagai dasar negara serta pandangan
hidup bangsa dan ideologi negara dalam menjawab
tantangan masa depan yang dihadapi bangsa
Indonesia

3. Persoalan-Persoalan yang dihadapi oleh
bangsa Indonesia diantaranya:
Sila Kelima : keadilan sosial (norma paling dasar) Contoh, ketidakadilan : kemiskinan, diskriminasi
(ras, suku budaya, perempuan)
Sila keempat : Demokrasi (prinsip kedaulatan rakyat) + (Prinsip perwakilan, prinsip mayoritas tidak
menjadi diktator)
Sila Ketiga : Solidaritas bangsa, jiwa nasionalisme (bersatu, senasip sepenanggungan)
Sila ke dua : Hak asasi manusia (manusia diperlakukan sesuai dengan martabatnya.
Sila Pertama : Pluralisme kesediaan untuk menerima pluralitas (agama, budaya, adat dan
pandangan hidup)

4. Pendekatan Studi Pancasila secara Ilmiah :
 Ciri-ciri pengetahuan Ilmiah
1.Tersusun secara sistematis
2.Mempunyai pokok soal (subject matter)
3.Mempunyai titik pusat perhatian ( Focus of interest)
4.Empiris
5.Mempunyai metodologi
6.Bersifat rasional dan objektif
7.Dapat diverifikasi/dilacak kembali kebenarannya
8.Bersifat universal

5. 1. Jenis Pengetahuan Ilmiah :
No Jenis Pertanyaan Hasil/jawaban
1 Deskriptif Bagaimana
Objektif/apa adanya
Sejarah
2 Kausal Mengapa
Asal mula,
Teori kausalitas
3 Normatif Kemana Tujuan, norma/ukuran
4 Esensi Apa
Inti/hakekat, Tuhan,
manusia, satu, rakyat
dan adil

6. Landasan Historis
SK Dirjen Dikti 1985 : MKU (Agama dan Pancasila )
SK Dirjen Dikti 1999 : MKDU (Agama, Pancasila, Alamiah Dasar
dan Budaya Dasar)
SK Dirjen Dikti 2000 : MKPK (agama, pancasila dan pendidikan
Kewiraan)
SK Dirjen Dikti No 38 thn 2002 : MPK (Pendidikan Agama, Pendidikan
Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan)
UU Sisdiknas Tahun 2003 : MPK (Pendidikan Agama, Pendidikan
Kewarganegaraan dan Bahasa)

7. Landasan Kultural
• Pancasila sebagai budaya bangsa
• Pancasila sebagai kepribadian bangsa

8. Landasan Yuridis
a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4
(Mencerdaskan kehidupan bangsa)
b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (2)
(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan
dan memilih pendidikan dan pengajaran
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem mengajaran nasional yang diatur
dengan undang-undang.

9. Landasan Filosofis
• Pendekatan etika/ filsafat moral
• Pendekatan epistemologi/filsafat ilmu
• Pendekatan aksiologis/ filsafat nilai
• Pendekatan ontologis
• Pendekatan antropologis

10. Tujuan dan Kompetensi yang
diharapkan dari Kuliah Pancasila :
Dalam Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang sistem
pendidikan nasional dan termuat dalam SK Dirjen Dikti No
467/Dikti/Kep/1999, dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan
Pancasila adalah untuk membentuk moralitas yang diharapkan
terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang
memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama,
kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang
mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan
bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga
perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan diatasi
melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang
mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

11. Melalui Pendidikan Pancasila, warga
negara Republik Indonesia
diharapkan mampu memahami,
menganalisis dan menjawab masalah-
masalah yang dihadapi oleh
masyarakat bansanya secara
berkesinambungan dan konsisten
dengan cita-cita dan tujuan nasional
dalam Pembukaan UUD 1945

12. Sifat keseimbangan Pancasila
1. Keseimbangan konsensus Pancasila
2. Keseimbangan sistem Kemasyarakatan
3. Keseimbangan sistem kenegaraan

13. Ad. Keseimbangan Konsensus Nasional
Konsensus antara golongan Islam
dan golongan Nasional
Golongan Islam :
Pembentukan negara Islam
Golongan Nasionalis : negara
sekuler, yaitu negara yang tidak
berurusan dengan agama

14. Lanjutan … (ad.1)
• Pancasila merupakan komsensus bersama dan
merupakan perjanjian luhur yang
mempersatukan antar golongan untuk
menegakkan negara Pancasila yang disebut
negara Theis Demokratis yang dapat
menyatukan seluruh rakyat Indonesia

15. Lanjutan … (ad.1)
Pancasila
Negara Theis
Demokratis
Ideologi Golongan
Islam
Negara Islam
Ide Golongan
Nasionalis
Negara Sekuler

16. Ad. 2. Keseimbangan sistem kemasyarakatan
• Pancasila menyeimbangan sifat individu dan
sifat sosial dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, sehingga Pancasila
dapat mempertemukan antara aliran
individualisme dan aliran kolektivisme yang
menempuh jalan tengah dengan aliran
monodualis atau disebut dengan Negara
Monodualis/Integralistik

17. Lanjutan … (ad.2)
Individu : sistem masyarakat individualis
Liberalis : hak individu yang dapat menguasai
hajat hidup orang banyak.
Sosial : sistem masyarakat kolektif/komunis
yang tidak mengakui hak milik individu.

18. Lanjutan … (ad.2)
Pancasila
Negara Monodualis
Negara Integralistik
Sifat Kodrat Individu
Aliran
Individualisme
Sifat Kodrat Sosial
Aliran Kolektivisme

19. Ad.3. Keseimbangan Sistem
Kenegaraan
• Pancasila merupakan sintesis antara dasar-dasar
kenegaraan modern tentang sistem demokrasi
dengan tradisi lama yaitu sistem musyawarah
mufakat atau sintesis antara ide-ide besar dunia
dengan ide-ide asli Indonesia.
• Negara Demokrasi di Indonesia tidak ada oposisi
karena yang dicari adalah bagaimana sebaiknya,
yaitu mencari kesepakatan bersama. Hal ini
berbeda dengan di Barat.

20. Lanjutan … (ad.3)
Pancasila
Negara
Dialektik
Ide Besar
Dunia
Sistem
Demokrasi
Ide Asli
Indonesia
Musyawarah
Mufakat

21. SKEMA PENGKAJIAN PANCASILA :
(Pendekatan Etis, Yuridis dan Politis )
Pancasila
Pendekatan Etis
Pandangan Hidup
Landasan moral
Tunsikting lakmanInd
Pendekatan
Yuridis
Dasar Negara
Landasan Hukum
UUD 1945
Tuntaneg
Pembangunan
Masyarakat Adil Makmur
Berdasar Pancasila
Pendekatan Politis
Ideologi Negara
Landasan kebijakan
Nasional
GBHN
Tuntapemb

22. ETIKET ETIKA
1. Sopan Santun
2. Cara suatu perbuatan yang
tepat dan baik.
Misal : memberi dengan tangan
kanan
3. Hanya berlaku dalam pergaulan
dan ada saksi mata
Misal : Etiket makan
4. Yang Nampak dari segi lahiriah
Misal : Musang berbulu ayam,
lembut tetapi munafik
5. Etiket bersifat relatif
Contoh : makan dengan tangan
dan bersendawa
1. Moral
2. Norma suatu perbuatan itu sendiri.
Misalnya : Jangan mencuri (baik
dengan tangan kanan/kiri)
3. Etika berlaku tanpa hadirnya saksi
Misalnya: Larangan mencuri
4. Manusia dari segi dalamnya
Misal : Manusia yang sungguh-
sungguh baik, tidak munafik
5. Etika bersifat Absolud.
Misalnya : jangan membunuh,
jangan berdusta

23. Pancasila dan Pembangunan Bangsa (1)
PANCASIL
A
Religi Politik
Kepribadian
Bangsa
Ideoogi
Negara
Nasionalisme
Budaya
Etos
Bangsa

24. Pancasila dan Pembangunan Bangsa (2)
Pembangunan
Religi
Manusia
Ideologi
Nasionalisme
Moral
Budaya