SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
Bogor
8 Juni 2012
email:edy_bur@yahoo.com
INDONESIA DALAM
PUSARAN GLOBALISASI
GLOBALISASIGLOBALISASI
Globalisasi bukan hanya bermakna leluasanya
pergerakan barang, jasa, dan modal melewati batas-
batas negara. Globalisasi juga berarti kian lajunya
pergerakan gagasan… yang paling mendasar adalah
pertarungan gagasan antara mereka yang
menganjurkan peran minimal negara dengan mereka
yang meyakini besarnya kebutuhan akan
pemerintahan jika ingin mencapai suatu masyarakat
yang diidamkan. Joseph Stiglitz (2003)
Free Flow of Goods
Free Flow of Invesment
Free Flow of Service
Free Flow of Labour
Pilar Utama
Globalisasi
Free Flow of Goods
Paham perdagangan bebas menghendaki agar
kebijakan dalam negeri sebuah negara tidak
”mendistorsi” harga produk-produk dagangan (barang
dan jasa). Negara-negara berkembang juga tidak
diperkenankan menekan harga produk ekspor ”secara
dibuat-buat”—kebijakan ini meliputi tarif bea masuk
atas barang dan jasa, subsidi atas ekspor produk
industri dan pertanian, bahkan juga regulasi, hukum
dan standar perburuhan, peraturan lingkungan dan
hak cipta, undang-undang tentang investasi asing,
kepemilikan tanah, dan sebagainya.
Proteksionisme
Daya Saing Yang Menurun
Neraca Perdagangan Minus
Produksi Menurun
Free Flow of Invesment/Service
◦ Menghilangkan segala bentuk perlindungan
terhadap perekonomian nasional dan
perekonomian rakyat dengan memberlakukan
azas perlakukan yang sama (equal treatment).
◦ Menghapus segala bentuk hambatan investasi.
◦ Pembukaan sektor-sektor ekonomi yang
strategis, pertanian, industri, jasa-jasa
pedagangan dan keuangan kepada setiap
investasi asing.
◦ Pemberian fasilitas tax holiday (pembebasan
pajak) kepada invetasi asing yang masuk.
Free Flow of Labour
Seiring dengan perkembangan globalisasi
yang mendorong terjadinya pergerakan
aliran modal dan investasi ke berbagai
penjuru dunia, terjadi pula migrasi
penduduk atau pergerakan tenaga kerja
antar negara.
Fleksibelitas Pasar Tenaga Kerja
Fleksibelitas Pasar Tenaga KerjaFleksibelitas Pasar Tenaga Kerja
Upah Murah
Out Sourcing
KKWT (Kontrak Kerja Antar Waktu
Tertentu)
Jaminan Perlindungan Buruh
Tenaga Kerja Asing
DeregulasiDeregulasi
UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003
UU 2 tahun 2004 tentang PPHI
(Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial)
Tunjangan bagi Pengangguran
(unemployment benefits) dan merombak
pasar tenaga kerjanya.
(Revisi UU 13/2004 dengan Revisi UU
No.40/2004 Ttg Sistem Jaminan Sosial)
Dampak/Implikasi
 melucuti kegiatan kelembagaan dalam memperjuangkan
hak-hak kolektif buruh (seperti KKB, hak berorganisasi,
hak serikar buruh, dan perlindungan terhadap PHK). Pada
saat yang sama, muncul cara baru untuk menekan hak-
hak sosial dan ekonomi buruh, seperti berikut ini :
 Penerapan sistem buruh kontrak (kasualisasi) dan
penghapusan sistem perburuhan reguler
 Dengan mengatasnamakan persaingan, dilakukan
penekanan terhadap angka gaji
 Peningkatan jumlah jam kerja
 Penghapusan ‘rintangan-rintangan’ bagi kepentingan
pemodal seperti penghapusan jaminan pengangguran dan
hak-hak kesejahteraan
 Penekanan atau penghacuran serikat buruh
Rekomendasi Strategi
 Perusahaan
◦ Menutut perlakukan yang sama antara TKA dan Lokal
◦ Menutut pemberian gaji/upah yang setara antara TKA dan Lokal
◦ Menutut perbaikan iklim kerja dan Berserikat
◦ Penguatan Kelembagaa Organisasi Buruh Di Perusahaan
 Nasional
◦ Pembatasan penempatan TKA (jumlah dan jabatan)
◦ Kampanye Tolak Revisi UU 13/2004
◦ Advokasi legilasi (Inisiasi berbagai UU yang melindungi buruh atau
mengawal revisi sejumlah UU yang berpotensi merugikan buruh)
 Regional/International
◦ Kovenan ECOSOC Rights
◦ CEDAW tentang penghapusan diskriminasi
◦ Konvensi ILO No. 183 / 2000 dan Rekomendasi ILO No. 191 / 2000
tentang Perlindungan Maternitas
◦ Peguatan jaringan regional dan global
◦ Kampaye international tentang pelangaran hak-hak buruh di dalam
negeri
T E R I M A K A S I
H

More Related Content

Similar to Materi buat turc 2

Tenaga kerja dan pengangguran
Tenaga kerja dan pengangguranTenaga kerja dan pengangguran
Tenaga kerja dan pengangguranSri Win
 
Hubungan ketenagakerjaan
Hubungan ketenagakerjaanHubungan ketenagakerjaan
Hubungan ketenagakerjaannataaaxx
 
Materi Pak Azhar.pptx
Materi Pak Azhar.pptxMateri Pak Azhar.pptx
Materi Pak Azhar.pptxBimtekHI
 
Makalah perekonomian kel 8
Makalah perekonomian kel 8Makalah perekonomian kel 8
Makalah perekonomian kel 8RizalLeviansyah1
 
Tentang upah ditinjau dari segi hukum
Tentang upah ditinjau dari segi hukum Tentang upah ditinjau dari segi hukum
Tentang upah ditinjau dari segi hukum EriRomadhon
 
Upah minimum
Upah minimumUpah minimum
Upah minimumazie_10
 
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptx
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptxHukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptx
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptxAgustinus Astono
 
Ketenagakerjaan
KetenagakerjaanKetenagakerjaan
KetenagakerjaanKirito1234
 
JUDUL DAN BAB I SIFA.docx
JUDUL DAN BAB I SIFA.docxJUDUL DAN BAB I SIFA.docx
JUDUL DAN BAB I SIFA.docxRiniySuriyati
 
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buanaHbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buanafahrunrz
 
HBL 7, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Buana, ...
HBL 7, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Buana, ...HBL 7, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Buana, ...
HBL 7, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Buana, ...nabilasafitr
 
Uu melayani pemilik modal, bukan rakyat
Uu   melayani pemilik modal, bukan rakyatUu   melayani pemilik modal, bukan rakyat
Uu melayani pemilik modal, bukan rakyatRizky Faisal
 

Similar to Materi buat turc 2 (20)

Ppt perekonomian kel 8
Ppt perekonomian kel 8Ppt perekonomian kel 8
Ppt perekonomian kel 8
 
15680-36837-1-SM.docx
15680-36837-1-SM.docx15680-36837-1-SM.docx
15680-36837-1-SM.docx
 
Hubungan buruh
Hubungan buruhHubungan buruh
Hubungan buruh
 
Tenaga kerja dan pengangguran
Tenaga kerja dan pengangguranTenaga kerja dan pengangguran
Tenaga kerja dan pengangguran
 
Hubungan ketenagakerjaan
Hubungan ketenagakerjaanHubungan ketenagakerjaan
Hubungan ketenagakerjaan
 
Materi Pak Azhar.pptx
Materi Pak Azhar.pptxMateri Pak Azhar.pptx
Materi Pak Azhar.pptx
 
Makalah perekonomian kel 8
Makalah perekonomian kel 8Makalah perekonomian kel 8
Makalah perekonomian kel 8
 
8. upah
8. upah8. upah
8. upah
 
Tentang upah ditinjau dari segi hukum
Tentang upah ditinjau dari segi hukum Tentang upah ditinjau dari segi hukum
Tentang upah ditinjau dari segi hukum
 
Upah minimum
Upah minimumUpah minimum
Upah minimum
 
Upah minimum
Upah minimumUpah minimum
Upah minimum
 
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
 
Indonesia Man Power Laws
Indonesia Man Power LawsIndonesia Man Power Laws
Indonesia Man Power Laws
 
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptx
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptxHukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptx
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptx
 
Ketenagakerjaan
KetenagakerjaanKetenagakerjaan
Ketenagakerjaan
 
JUDUL DAN BAB I SIFA.docx
JUDUL DAN BAB I SIFA.docxJUDUL DAN BAB I SIFA.docx
JUDUL DAN BAB I SIFA.docx
 
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buanaHbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana
 
HBL 7, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Buana, ...
HBL 7, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Buana, ...HBL 7, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Buana, ...
HBL 7, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Buana, ...
 
Mikro
MikroMikro
Mikro
 
Uu melayani pemilik modal, bukan rakyat
Uu   melayani pemilik modal, bukan rakyatUu   melayani pemilik modal, bukan rakyat
Uu melayani pemilik modal, bukan rakyat
 

Materi buat turc 2

  • 2. GLOBALISASIGLOBALISASI Globalisasi bukan hanya bermakna leluasanya pergerakan barang, jasa, dan modal melewati batas- batas negara. Globalisasi juga berarti kian lajunya pergerakan gagasan… yang paling mendasar adalah pertarungan gagasan antara mereka yang menganjurkan peran minimal negara dengan mereka yang meyakini besarnya kebutuhan akan pemerintahan jika ingin mencapai suatu masyarakat yang diidamkan. Joseph Stiglitz (2003)
  • 3. Free Flow of Goods Free Flow of Invesment Free Flow of Service Free Flow of Labour Pilar Utama Globalisasi
  • 4. Free Flow of Goods Paham perdagangan bebas menghendaki agar kebijakan dalam negeri sebuah negara tidak ”mendistorsi” harga produk-produk dagangan (barang dan jasa). Negara-negara berkembang juga tidak diperkenankan menekan harga produk ekspor ”secara dibuat-buat”—kebijakan ini meliputi tarif bea masuk atas barang dan jasa, subsidi atas ekspor produk industri dan pertanian, bahkan juga regulasi, hukum dan standar perburuhan, peraturan lingkungan dan hak cipta, undang-undang tentang investasi asing, kepemilikan tanah, dan sebagainya.
  • 6. Daya Saing Yang Menurun
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13. Free Flow of Invesment/Service ◦ Menghilangkan segala bentuk perlindungan terhadap perekonomian nasional dan perekonomian rakyat dengan memberlakukan azas perlakukan yang sama (equal treatment). ◦ Menghapus segala bentuk hambatan investasi. ◦ Pembukaan sektor-sektor ekonomi yang strategis, pertanian, industri, jasa-jasa pedagangan dan keuangan kepada setiap investasi asing. ◦ Pemberian fasilitas tax holiday (pembebasan pajak) kepada invetasi asing yang masuk.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18. Free Flow of Labour Seiring dengan perkembangan globalisasi yang mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Fleksibelitas Pasar Tenaga Kerja
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29. Fleksibelitas Pasar Tenaga KerjaFleksibelitas Pasar Tenaga Kerja Upah Murah Out Sourcing KKWT (Kontrak Kerja Antar Waktu Tertentu) Jaminan Perlindungan Buruh Tenaga Kerja Asing
  • 30. DeregulasiDeregulasi UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 UU 2 tahun 2004 tentang PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) Tunjangan bagi Pengangguran (unemployment benefits) dan merombak pasar tenaga kerjanya. (Revisi UU 13/2004 dengan Revisi UU No.40/2004 Ttg Sistem Jaminan Sosial)
  • 31. Dampak/Implikasi  melucuti kegiatan kelembagaan dalam memperjuangkan hak-hak kolektif buruh (seperti KKB, hak berorganisasi, hak serikar buruh, dan perlindungan terhadap PHK). Pada saat yang sama, muncul cara baru untuk menekan hak- hak sosial dan ekonomi buruh, seperti berikut ini :  Penerapan sistem buruh kontrak (kasualisasi) dan penghapusan sistem perburuhan reguler  Dengan mengatasnamakan persaingan, dilakukan penekanan terhadap angka gaji  Peningkatan jumlah jam kerja  Penghapusan ‘rintangan-rintangan’ bagi kepentingan pemodal seperti penghapusan jaminan pengangguran dan hak-hak kesejahteraan  Penekanan atau penghacuran serikat buruh
  • 32.
  • 33.
  • 34. Rekomendasi Strategi  Perusahaan ◦ Menutut perlakukan yang sama antara TKA dan Lokal ◦ Menutut pemberian gaji/upah yang setara antara TKA dan Lokal ◦ Menutut perbaikan iklim kerja dan Berserikat ◦ Penguatan Kelembagaa Organisasi Buruh Di Perusahaan  Nasional ◦ Pembatasan penempatan TKA (jumlah dan jabatan) ◦ Kampanye Tolak Revisi UU 13/2004 ◦ Advokasi legilasi (Inisiasi berbagai UU yang melindungi buruh atau mengawal revisi sejumlah UU yang berpotensi merugikan buruh)  Regional/International ◦ Kovenan ECOSOC Rights ◦ CEDAW tentang penghapusan diskriminasi ◦ Konvensi ILO No. 183 / 2000 dan Rekomendasi ILO No. 191 / 2000 tentang Perlindungan Maternitas ◦ Peguatan jaringan regional dan global ◦ Kampaye international tentang pelangaran hak-hak buruh di dalam negeri
  • 35. T E R I M A K A S I H