Paparan Narasumber di Dialog Nasional ID-IGF 2017

2. Pendahuluan Permasalahan
Pengertian
perantara internet
Tanggung Jawab
Korporasi untuk
Menghormati HAM
Proyeksi
kebijakan di
Indonesia

3. • Konten internet didistribusikan, di-host-kan
dan dilokalisasikan oleh perantara internet
(internet intermediaries).
• Peran perantara Internet memberi akses,
menampung, mentransmisikan dan
mengindeks konten yang berasal dari pihak
ketiga atau memberikan layanan berbasis
internet kepada pihak ketiga.
• Sementara itu, perantara informasi online
(internet) semakin banyak didominasi oleh
perusahaan-perusahaan besar.

4. • Dalam konteks hak asasi manusia, perantara internet
memainkan peran penting dalam ekosistem digital
karena berperan sebagai pintu gerbang informasi dan
fasilitator pelaksanaan kebebasan berekspresi,
kebebasan berkumpul dan berorganisasi, hak atas
pendidikan, akses terhadap pengetahuan dan budaya,
partisipasi dalam debat publik dan politik serta
pemerintahan yang demokratis.
• Sebaliknya, perantara internet juga berpotensi
menjadi pintu gerbang informasi dan memfasilitasi
penggunaan teknologi internet untuk tindakan yang
melecehkan dan / atau kekerasan terhadap pengguna
yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi
manusia secara online.

5. • Seperti halnya dengan kekerasan terhadap perempuan secara offline ,
kekerasan terhadap perempuan terkait internet seringkali berupa
kekerasan seksual seperti ancaman pemerkosaan, penyebarluasan data
dan gambar intim yang tidak didasari konsensualitas, pelecehan seksual
dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, dll.
Teknologi menyediakan platform yang mampu
menyamar pelaku serta membiarkan pelaku
melakukan kekerasan dengan kecepatan,
kecepatan dan laju yang meningkat.

6. Tiga aktor dan pemangku kepentingan yang
terlibat dalam kekerasan online:
Orang yang
memulai kekerasan
• yaitu penulis, atau orang yang
pertama kali mengupload data
atau gambar tidak pantas, tidak
sah atau merugikan
• Ini adalah pelaku utama.
Orang yang dengan
sengaja, ceroboh
atau lalai
mengunduh,
meneruskan, atau
membagikan data
atau gambar yang
menyinggung.
•
Perantara internet
yang platform
dipergunakan untuk
melakukan
kekerasan secara
online
•

7. Apakah perusahaan yang berperan sebagai
perantara internet dapat dibebani tanggung jawab
untuk menghormati hak asasi manusia

8. • Arti implisit dari kata perantara adalah bahwa ia
berada di antara atau di antara dua atau lebih
pihak, meskipun membantu dalam proses
transmisi / diseminasi, perantara tidak
menginisiasi keputusan untuk menyebarkan
konten, produk atau layanan yang melintasi
jaringan atau server mereka. Dengan demikian
perantara merupakan setiap entitas yang
memungkinkan terjalinnya komunikasi informasi
dari satu pihak ke pihak lain.

9. • Perantara internet mempertemukan atau memfasilitasi transaksi antara pihak ketiga di
internet. Perantara internet memberi akses ke, meng-hosting, mengirimkan dan
mengindeks konten, produk, dan layanan yang berasal dari pihak ketiga di internet
atau memberikan layanan berbasis internet kepada pihak ketiga.
Organisation For Economic Co-operation And Development (OECD)
Perantara online mencakup beragam perusahaan yang penting bagi Internet, seperti
Penyedia layanan Internet (ISP), yang menyediakan akses Internet kepada rumah tangga
dan bisnis; layanan hosting internet, yang menyewakan ruang server komputer kepada
pihak lain ; platform media sosial yang memungkinkan pengguna menempatkan berbagi
tulisan, foto, audio dan video; dan mesin pencari.
Anupam Chander

10. Pertanggungjawaban perantara (intermediary liability) ini mengacu pada
tanggung jawab hukum perantara internet atas konten yang dikontribusikan oleh,
atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
Zarizana Abdul Aziz (Due Diligence Project)
Pertanggungjawaban perantara berkaitan dengan akuntabilitas dan tanggung
jawab hukum yang dilekatkan pada perantara sehubungan dengan konten yang
di-hosting dan dikirim melalui jaringan dan platform mereka. Secara khusus,
tanggung jawab perantara untuk menangani tanggung jawab perusahaan
sehubungan dengan konten yang dianggap oleh pemerintah dan / atau pihak
lain tidak pantas, tidak sah atau merugikan.
Elonnai Hickok (Centre for Internet and Society (CIS)

11. Hukum hak asasi manusia internasional secara tradisional
berfokus pada perilaku negara. Selama beberapa dekade
terakhir, ada pengakuan bahwa bisnis juga memiliki tanggung
jawab terhadap hak asasi manusia.
Hak asasi manusia dan kebebasan berlaku, baik offline
maupun online. Oleh karena sebagian besar perantara
internet dioperasikan oleh perusahaan sektor swasta, maka
standar hak asasi manusia yang ditetapkan untuk bisnis dan
hak asasi manusia yang disusun oleh kerangka kerja
'perlindungan, penghormatan dan pemulihan' PBB juga berlaku
bagi mereka.

12. Pelaku Pelanggaran HAM
Negara
(state actor)
Bukan Negara
(Non-state actor)
Individu
Korporasi

13. • Pada 2011 Dewan Hak Asasi Manusia menyetujui Prinsip-Prinsip
Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, hasil penelitian dan
konsultasi enam tahun dengan perusahaan, pemerintah dan
masyarakat sipil oleh Prof. John Ruggie, Perwakilan Khusus
Sekretaris Jenderal untuk Bisnis dan Hak asasi Manusia.
• Prinsip-prinsip Panduan PBB Menetapkan standar tata pemerintahan
polisentris (polycentric governance).

15. Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak asasi
Manusia berdasarkan pada 3 pilar:
Kewajiban negara untuk
melindungi (State duty to
protect)
Tanggung jawab korporasi
untuk menghormati
(corporate responsibility to
respect)
Akses terhadap pemulihan
(access to remedy)

16. Di mana Peran Korporasi ?
Kewajiban negara untuk
melindungi (State duty to
protect)
Tanggung jawab korporasi
untuk menghormati
(corporate responsibility to
respect)
Akses terhadap pemulihan
(access to remedy)

17. Pilar 1: Kewajiban Negara Untuk Melindungi
(State Duty to Protect):
Negara harus melindungi individu dari pelanggaran hak
asasi manusia oleh pihak ketiga di wilayah dan/atau
yurisdiksinya, termasuk dalam sektor bisnis.
Hal ini membutuhkan pengambilan langkah yang tepat untuk
mencegah, menginvestigasi, menghukum, dan memperbaiki
pelanggaran sejenisnya melalui kebijakan, UU, peraturan,
dan pengadilan

18. Pilar 2: Tanggung jawab korporasi untuk menghormati
(corporate responsibility to respect)
Korporasi harus menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan
mengatasi dampak merugikan terhadap hak asasi manusia yang
melibatkan mereka didalamnya.

19. Tanggung Jawab
Korporasi Untuk
Menghormati HAM
Prinsip-prinsip dasar
Perusahaan
harus
menghormati
HAM
Mengacu pada
HAM yang diakui
secara
internasional:
DUHAM dan
Deklarasi
Organisasi Buruh
Internasional
Prinsip-Prinsip
Operasional
1. menghindari
terjadinya atau
terlibat pada
dampak yang
merugikan HAM
2. Mencegah
atau menangani
dampak yang
merugiikan
Komitmen
Kebijakan Uji Tuntas
Perusahaan
Pemulihan
Konteks
Permasalahan

20. Tiga pola keterlibatan korporasi terkait
dengan dampak merugikan HAM
Menyebabkan dampak melalui
aktivitasnya sendiri
Berkontribusi terhadap dampak
melalui aktivitasnya sendiri
Secara langsung
Melalui entitas diluar dirinya
(pemerintah, perusahaan, atau
pihak lainnya)
Menyebabkan atau berkontribusi
terhadap dampak karena hubungan
bisnis dan terhubung dengan
operasi, produk, atau jasanya
sendiri

21. Ruang lingkup tanggung jawab untuk
menghormati HAM ditentukan oleh 3 faktor yang
saling terkait:
Bagaimana kegiatan perusahaan itu sendiri mempengaruhi HAM
Bagaimana perusahaan dapat berkontribusi terhadap pelanggaran HAM melalui
hubungan yang terkait dengan aktivitas bisnisnya
Bagaimana konteks negara tertentu dan kondisi setempat (faktor sosial, politik dan
ekonomi) bisa berdampak terhadap HAM

22. Pemenuhan
tanggung jawab
korporasi untuk
hormati HAM
diindikasikan
adanya
kebijakan,
termasuk:
Komitmen kebijakan untuk memenuhi tanggung jawab untuk
menghormati HAM
Proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah,
memitigasi dan mempertanggungjawabkan mengatasi dampak mereka
terhadap HAM
Cara untuk memungkinkan pemulihan dampak merugikan hak asasi
manusia yang mereka sebabkan atau kontribusikan

23. • Kebijakan hak asasi manusia perusahaan harus diinformasikan
secara tepat, baik internal dan eksternal. Kebijakan tersebut
harus disetujui pada tingkat yang paling senior dan
dikomunikasikan secara internal dan eksternal kepada semua
personal, mitra bisnis dan pemangku kepentingan yang relevan.

24. Proses uji tuntas HAM
harus mencakup:
penilaian terhadap
dampak yang ada dan
berpotensi ada
mengintegrasikan agar
seluruh personel
perusahaan sadar atas
dampak tersebut
mengambil langkah yang
diperlukan terhadap
dampak yang ditemukan
menilai apakah langkah
yang diambil telah sesuai
dengan dampak;
mengkomunikasikan
bagaimana dampak telah
ditanggulangi.

25. Jenis konten tertentu seperti pornografi anak/konten dewasa,
keamanan siber /hak atas kekayaan intelektual, dapat menarik tanggung
jawab yang lebih besar bagi perantara internet untuk secara proaktif
memfasilitasi surveillance dan dalam beberapa kasus mengambil peran
sebagai penegak hukum atau peradilan.
Perantara internet memiliki tanggung jawab untuk menerapkan
tindakan pencegahan dan merespons materi yang melanggar, terutama
bila mereka memiliki kemampuan untuk memoderasi konten dan
memiliki tindakan untuk memberi tanda dan melaporkan konten
pengguna.
Prinsip-prinsip Panduan berlaku untuk semua perusahaan, terlepas dari
ukuran, sektor, konteks operasional, kepemilikan dan struktur, serta
berlaku secara universal.

26. Pilar 3: Akses terhadap pemulihan (access to remedy)
Memperluas akses untuk pemulihan yang efektif bagi para korban,
baik melalui mekanisme hukum atau non-hukum.
Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk
memastikan, melalui upaya yudisial, administratif, perundang-
undangan, atau upaya lainnya yang sesuai ketika pelanggaran
terjadi di wilayah dan/atau yurisdiksi mereka agar pihak yang
terkena dampak memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif.
Bersama dengan upaya negara, perusahaan harus menyediakan
atau bekerjasama dalam penanganan dampak buruk terhadap hak
asasi manusia sebagai bagian dari tanggung jawab untuk
menghormati hak asasi manusia.

27. Akses atas Pemulihan
(access to remedy)
Prinsip Dasar
Mengambil langkah-langkah
yang layak untuk memastikan,
melalui cara-cara yudisial,
administratif, legislatif atau
lainnya, bahwa ketika
pelanggaran terjadi di dalam
wilayah dan/atau yurisdiksi
mereka dan mereka yang
terkena dampaknya memiliki
akses atas pemulihan yang
efektif.
Prinsip-Prinsip
Operasional
Mekanisme hukum berbasis
Negara:
Mengambil langkahlangkah
yang layak untuk memastikan
efektivitas mekanisme hukum
domestik ketika
mengatasipelanggaran hak
asasi manusia terkait dengan
bisnis, termasuk
mempertimbangkan cara –cara
untuk mengurangi hambatan-
hambatan hukum, praktis, dan
lainnya yang dapat
menyebabkan pengingkaran
atas akses terhadap
pemulihan.
Mekanisme pengaduan non-
hukum berbasis Negara:
Mekanisme pengaduan non-
hukum berbasis Negara yang
efektif dan layak sebagai
bagian dari sebuah sistem
berbasis Negara yang
komprehensif bagi pemulihan
atas pelanggaran HAM terkait
dengan bisnis.
Mekanisme pengaduan bukan
berbasis Negara

28. Kewajiban negara untuk memastikan kepatuhan terhadap standar
universal HAM oleh perusahaan.
Perantara internet bertanggung jawab untuk mengambil atau gagal mengambil
langkah-langkah yang wajar untuk menghilangkan kekerasan online terhadap
perempuan di platform mereka, termasuk mengembangkan kerangka kerja dan
pedoman prinsip-prinsip kewajiban perantara internet untuk mempromosikan,
menghormati dan memenuhi hak asasi manusia sehubungan dengan penghapusan
kekerasan online terhadap perempuan.

29. Dalam konteks pengaturan media, terdapat spektrum yang mewakili
tata kelola media antara titik tidak ada peraturan dan peraturan
negara (a spectrum between no regulation and state regulation).
Tingkat tanggung jawab perentara internet bervariasi dan dapat berkisar
dipersyaratan udang-undangan hingga inisiatif kebijakan, bentuk kerjasama
antara pemerintah dan perantara, dan pengaturan organisasi sendiri.

30. Layanan Over The Top (OTT) adalah layanan aplikasi melalui Internet dan/atau
layanan konten melalui Internet.
Layanan Aplikasi melalui Internet adalah penggunaan perangkat lunak yang
memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat,
panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan daring
(chatting/instant messaging), serta layanan transaksi finansial, transaksi komersial,
penyimpanan dan pengambilan data, mesin pencari, permainan (game), jejaring
dan media sosial, termasuk turunannya dengan memanfaatkan jasa akses internet
melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi.Layanan konten melalui Internet adalah
penyediaan informasi digital yang dapat berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film,
permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang
dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa akses internet melalui penyelenggara
jaringan telekomunikasi’.
Pasal 1 Ayat (3): Rancangan Peraturan Bisnis Layanan Over The Top
Perbedaan antara Layanan Over The Top (OTT) dengan Perantara Internet:
Sementara definisi perantara internet secara eksplisit mengecualikan produsen konten.