Kenaikan pangkat

1. PROSES KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN
SERTA PENYUSUNAN BUKTI FISIKNYA
Disampaikan oleh :
Makhzaini, S.Ag.
Kasi Bina Kepenghuluan Wilayah II
Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah
Pada Acara
BIMBINGAN TEKNIS USUL KENAIKAN PANGKAT PENGHULU
PROVINSI KALIMAMTAN BARAT
Sabtu 27 Oktober 2018
10/5/2018 1

2. JABATAN FUNGSIONAL
PENGHULU DAN ANGKA KREDITNYA
DASAR
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan
Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya;
2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan
Nomor 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
2. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Nomor : DJ.II/426 Tahun 2008 tentang Petunjuk
teknis pelaksanaan tugas dan penilaian angka kredit
jabatan fungsional penghulu
8/24/2023 2

3. T U J U A N
Sebagai acuan bagi Penghulu, Tim
Penilai, dan pejabat lain yang
berkepentingan agar terdapat kesatuan
pengertian dan pemahaman dalam
pelaksanaan tugas dan penilaian angka
kredit Jabatan Fungsional Penghulu di
lingkungan Kementerian Agama
8/24/2023 3

4. HAL PENTING TERKAIT PERUBAHAN
A. Penghapusan Pasal pemberhentian jika tidak
mampu naik pangkat/jabatan
B. Penambahan jenjang jabatan ahli utama
C. Pemberian angka kredit penghargaan bagi
penghulu yang mendapat tugas tambahan sebagai
Kepala KUA Kecamatan
D. Pemberian angka kredit penghargaan penghulu
yang bertugas pada daerah tipologi D1 dan D2
E. Pemberian angka kredit penghargaan sebagai KUA
Teladan
F. Kewajiban menulis bagi yang akan naik jabatan
8/24/2023 4

5. Format Perubahan
1. Unsur Pendidikan
2. Unsur Pelayanan dan Bimbingan Pelayanan Nikah
atau rujuk
3. Unsur Pengembangan Kepenghuluan
4. Unsur Bimbingan Masyarakat Islam
5. Unsur Pengembangan Profesi
6. Unsur Penunjang
8/24/2023 5

6. Unsur Pelayanan dan Bimbingan
Pelayanan Nikah atau rujuk
1. Perencanaan kegiatan kepenghuluan
2. Pemeriksaan permohonan kehendak nikah
3. Bimbingan calon pengantin
4. Pelayanan nikah atau rujuk
5. Bimbingan perkawinan
8/24/2023 6

7. Unsur Pengembangan Kepenghuluan
1. Koordinasi tentang perkawinan
a. Nikah siri
b. Buku nikah palsu
c. Pemalsuan data nikah
d. Kekerasan dalam rumah tangga
e. Penyimpangan pelaksanaan pernikahan
2. Sosialisasi Tentang perkawinan
a. Sosialisasi perkawinan kepada Siswa MAN/SMU
b. Sosialisasi perkawinan kepada Remaja masjid
c. Sosialisasi perkawinan kepada Ormas keagamaan
d. dll 8/24/2023 7

8. Unsur Bimbingan Masyarakat Islam
1. Pembelajaran bimbingan masyarakat Islam
Hisab rukyat, arah kiblat, manasik haji, kemasjidan
dan ZIS
2. Pembinaan bimbingan masyarakat Islam
Hisab rukyat, arah kiblat, manasik haji,
kemasjidan, ZIS, wakaf, KUB, dan isu aktual
keagamaan
8/24/2023 8

9. Catatan :
1. Kegiatan penghulu yang dilaksanakan dengan
menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2005 tentang
Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya
dapat dinilai dan ditetapkan angka kreditnya
dengan menggunakan format sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 dan
14 A Tahun 2005.
2.
8/24/2023 9

10. MEKANISME KENAIKAN PANGKAT
A. Persyaratan
B. Usul Penetapan Angka Kredit
C. Tim Penilai dan sekretariat
D. Kelompok Kerja Penghulu
8/24/2023 10

11. A. PERSYARATAN
1. Kenaikan jabatan
a. 1 tahun dalam jabatan terakhir
b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan
c. SKP satu tahun terakhir bernilai baik
2. Kenaikan pangkat
a. Paling kurang 2 tahun dalam pangkat
terakhir
b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan
c. SKP dua tahun terakhir bernilai baik
8/24/2023 11

12. 3. Persyaratan administratif
a. Karpeg
b. SK Capeg/PNS
c. SK Inpasing/Pengangkatan
d. SKP dua tahun terakhir
e. PAK Terakhir
f. SK Kenaikan pangkat terakhir
g. SK tugas terakhir
8/24/2023 12

13. Contoh Format SKP Penghulu
8/24/2023 13

14. B. USUL PAK
1. Usul PAK diajukan dalam 1 tahun hanya 2 kali
yaitu
a. Periode April paling akhir tahun sudah
diajukan
b. Periode Oktober paling lambat 30 Juni
2. Perencanaan tugas penghulu
a. Menyusun RKP sesuai rincian tugas masing-
masing (berlaku seragam) dan RKT disusun
bersama dalam Kab/Kota sesuai jenjang
masing-masing minimal 5-10 kegiatan
8/24/2023 14

15. Fromat RKP Penghulu Pertama
No Butir Keg Volume
Keg
Satuan
Waktu
AK/butir
Keg
Jumlah
Waktu
Jumlah
AK
1 1. Rencana pelaksanaan tugas
Utama
a. Menyiapkan bukti
pendaftaran nikah
b. dst
10 Surat
Keterang
an
0.001 12 Bulan 0.010
2 2. Rencana pelaksanaan tugas
tambahan
a. Keikutsertaan dalam
seminar sbg peserta
b. Dst.
5 Kegiatan 1 12 Bulan 5
3. 3. Rencana pelaksanaan tugas
limpah
a. Menyusun materi bahsul
masail munakahat dan
ahwal as-syakhsiyah
b. Dst.
2 Naskah 0.400 6 Bulan 0.800
8/24/2023 15

16. b. Menyusun RKO setiap jenis kegiatan dengan
format sebagai berikut :
- Pendahuluan (latar belakang, tujuan dan
sasaran
- Materi/strategi/pokok-pokok kegiatan
- Instrumen bukti fisik
3. Berkas Usul PAK
a. Lampiran I-A, I-B dan I-C dengan ketentuan
- Ditandatangani oleh ybs
- Ditandatangani oleh atasan langsung
b. Surat pernyataan melaksanakan tugas
- Lampiran II s.d VI PB Menag dan BKN
- Dibuat tiap bulan
8/24/2023 16

17. c. Ketentuan kegiatan dalam surat pernyataan
- Hasil kegiatan belum pernah
diperhitungkan
- Salinan sah ijazah/STTP/SK/sertifikat
- Disusun berurutan
d. Bukti Fisik (form bukti fisik bahasan
tersendiri)
e. Berkas usul PAK dibuat, disusun secara
tertib dan diajukan oleh ybs kepada atasan
langsung
f. Berkas Usul PAK jadi kewenangan tim
penilai dimasing-masing tingkat
(Kemenag/Kanwil/Pusat)
8/24/2023 17

18. f. Surat Pengantar usul PAK dibuat dan
ditandatangani oleh :
- Kepala KUA untuk Kepala Kankemenag
u.p Tim penilai Kemenag
- Kepala Kankemenag untuk Kepala
Kanwil/Pusat u.p Tim Penilai
4. Bukti fisik
1. Bukti fisik dikirim kepada tim penilai
rangkap 2 (dua), 1 asli dan 1 foto copy.
2. Bukti fisik kegiatan harus dirumuskan
secara bersama-sama dibawah naungan
Kelompok Kerja Penghulu
Kabupaten/Kota
8/24/2023 18

19. 3. Bukti fisik yang dinilai adalah kegiatan
pada masa perioderisasi penilaian.
4. Bukti fisik kegiatan tugas pokok dan
tugas limpah dibuktikan dengan surat
tugas dari Kepala KUA/Ketua Pokjahulu
5. Bukti fisik Kegiatan yang tertuang dalam
RKP dan RKO yang bersangkutan
8/24/2023 19

20. 5. Tugas limpah:
a. Ketentuan Tugas limpah
- Apabila tidak ada penghulu
yang menduduki jabatan /
kepangkatan tertentu
- Surat Tugas dari atasan
langsung
- Permenpan pasal 10
b. Ketentuan nilai tugas limpah
- 80 % diatas
- 100 % dibawah
8/24/2023 20

21. D. TIM PENILAI
1 Syarat menjadi Tim Penilai :
a. Paling kurang menduduki jabatan dan/atau pangkat
setingkat dengan Penghulu yang dinilai;
b.Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja
Penghulu; dan
c. Dapat aktif melakukan penilaian.
2 Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 tahun dan dapat
diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
3 Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 kali
masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat
kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 masa
jabatan.
4 Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak
dapat dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat
dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam
penilaian prestasi kerja Penghulu.
8/24/2023 21

22. 5. Komposisi tim penilai
a. Seorang ketua merangkap anggota
b. Seorang wakil ketua merangkap anggota
c. Seorang sekretaris merangkap anggota
d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota
6. Tim penilai ditetapkan oleh
a. Menteri Agama bagi tim penilai
Direktorat Jenderal
b. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi bagi tim
penilai provinsi
c. Kepala Kankemenang Kab/Kota bagi tim
penilai Kab/Kota
8/24/2023 22

23. 7. Tugas tim penilai
a. Membantu pejabat yang berwenang dalam
menetapkan angka kredit penghulu dimasing-masing
tingkat
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat
yang berwenang menetapkan PAK yang
berhubungan dengan penetapan angka kredit
8. Fungsi tim penilai
a.Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan
dalam DUPAK.
b.Memeriksa kebenaran dokumen-dokumen
DUPAK.
c. Menandatangani berita acara hasil rapat
penilaian angka kredit untuk bahan
penetapan angka kredit.
d.Menyampaikan laporan kegiatan penilaian
kepada pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.
8/24/2023 23

24. 9. Tata cara penilaian
a. Pendekatan keutuhan
b. Pendekatan substansi bidang materi yang
dinilai
a. Aspek pendidikan dan latihan
b. Aspek layanan NR
c. Aspek Pengembangan penghulu dan
Pengembangan profesi
d. Aspek penunjang
10.Setiap usul dinilai oleh 2 orang tim penilai,
dengan ketentuan
- menilai berdasarkan berkas/bukti fisik
- Bila berbeda hasil penilaian maka
dilakukan sidang
- Keputusan sidang dilakukan secara
aklamasi atau suara terbanyak
8/24/2023 24

25. 11. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
dapat membentuk tim teknis dari para ahli.
12. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
Permenpan pasal 15 :
a. Direktur Jenderal Bimas Islam untuk Penghulu M adya
b. Kepala Kanwil Kemenag untuk penghulu Muda
c. Kepala Kankemenag untuk penghulu pertama
8/24/2023 25

26. CONTOH FORMAT PENILAIAN
8/24/2023 26
CONTOH FORMAT PENILAIAN

27. Contoh berita acara
8/24/2023 27

28. SEKRETARIAT TIM PENILAI
1. Dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Agama,
Kakanwil dan Kakankemenag sesuai tingkatan
2. Bertanggungjawab kepada ketua tim penilai pada
masing-masing jenjang satuan organisasi.
3. Dipimpin oleh Kepala Sekretaris yang secara
fungsional dijabat oleh pejabat di bidang
kepegawaian.
8/24/2023 28

29. 4. Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Sekretariat:
a. Pada tingkat Dirjen dibantu oleh Wakil : Kabag
Asesmen dan Bina Pegawai Biro Kepegawaian,
serta beberapa orang anggota (sesuai
keperluan).
b. Pada tingkat provinsi dibantu oleh Wakil:
Kasubag Kepegawaian pada Kanwil Depag
Prov., serta beberapa orang anggota (sesuai
keperluan);
c. Pada tingkat kab/kota dibantu oleh Wakil:
Analis/Jabatan Fungsional Umum Pengelola
Kepegawaian Kabupaten/Kota yang ditunjuk,
serta beberapa orang anggota (sesuai
keperluan).
8/24/2023 29

30. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT TIM PENILAI
a. Tugas:
Membantu tim penilai dalam bidang pengadministrasian,
penatausahaan, dan pendokumentasian kegiatan penilaian
prestasi penghulu.
b. Fungsi:
1) Mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka
kredit Penghulu;
2) Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang
disyaratkan dari setiap usulan penetapan angka kredit
Penghulu;
3) Membuat jadwal sidang Tim Penilai;
4) Menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;
5) Menyiapkan berita acara hasil penilaian Tim Penilai;
6) Menyampaikan berita acara hasil penilaian Tim Penilai
kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit;
7) Menyiapkan dan mengirimkan surat keputusan
penetapan angka kredit;
8) Melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data
Penghulu;
8/24/2023 30

31. 9) Menyusun laporan semester mengenai pelaksanaan tugas
tim penilai dan setelah ditandatangani Ketua Tim Penilai
kemudian menyampaikan kepada Dirjen Bimas Islam
selambat-lambatnya 20 hari setelah berakhirnya
semester yang bersangkutan;
10)Memantau perolehan angka kredit Penghulu selama
periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang
penghulu telah memenuhi persyaratan angka kredit
kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan;
11)Memberikan laporan dan pertimbangan kepada tim
penilai mengenai:
a). Penghulu yang tidak dapat memperoleh angka kredit
kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat atau jabatan pada waktunya;
b). Pengangkatan kembali seorang Penghulu, yang
sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan,
karena yang bersangkutan telah memenuhi jumlah
angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
12)Mendokumentasikan berkas yang berhubungan dengan
penilaian dan penetapan angka kredit.
8/24/2023 31

32. D. Kelompok kerja Penghulu, diatur melalui
mekanisme sebagai berikut:
a. Pembentukan kelompok kerja Penghulu yang selanjutnya
disingkat Pokjahulu dilakukan oleh para Penghulu yang ada
pada suatu wilayah Kabupaten/Kota atau dalam suatu wilayah
regional yang memiliki jumlah 50 (lima puluh) orang Penghulu
atau lebih melalui rapat/musyawarah kerja Penghulu yang
diadakan atas undangan yang ditandatangani Kakandepag
Kabupaten/Kota sebagai pembina jabatan fungsional Penghulu
tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
b. Personalia Pokjahulu ditetapkan dengan SK Kepala Kandepag
Kabupaten/Kota dengan susunan dan jumlah personil minimal
dapat terdiri dari Pembina (Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota 1 (satu) orang ketua, l (satu) orang sekretaris
dan beberapa orang anggota.
8/24/2023 32

33. c. Tugas dan fungsi Pokjahulu adalah:
1) Mengkoordinasikan penyusunan dan
pengembangan instrumen bukti fisik dan
perangkat untuk kelancaran pelaksanaan
tugas/kegiatan jabatan fungsional Penghulu.
2) Mendinamisir dan mengembangkan
profesionalisme pelaksanaan tugas Penghulu di
lingkungannya.
3) Membantu pelaksanaan tugas tim penilai angka
kredit jabatan fungsional Penghulu.
4) Mendorong prestasi kerja dan membangun
semangat kebersamaan dalam rangka
keberhasilan pelaksanaan tugas menuju
terwujudnya prinsip-prinsip pelayanan prima di
bidang kepenghuluan.
8/24/2023 33

34. 8/24/2023 34