SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Peradilan hubungan industrial
1. Phi untuk mengajukan kasasi 50 hari, semnetara tidak ada yang namanya banding.
Biparted penyelesaian antara pekerja dengan pihak manajemen. Manakala tidak
selesia maka diselesaikan dengan mediasi,konsoliasi,negoisasi,Hukum acara perdata
umum keculai diatur kusus oleh undang-undang ini. Untuk kasasi 30 hari.
2. Prof.Dr.Mambay al-jabar M.ali .S.H.,M.Hum
3. Agar dapat sukses beracara dimuka persidangan adalah dengan menguasai hukum
materilnya dan hukum formilnya.
4. Ada pekerjaan,upah serta ada hubungan kerja,serta adanya perintah.
5. Gugatan PHK sudah tidak berlaku lagi dalam satu Tahun.
6. Arbitrase itu ptusan
7. Mediasi dan konsoliasi itu adalah anjuran.
8. Hukum Indonesia adlah merupakan peninggalan belanda yang merupakan
kepentingan orang belanda pada saat itu. Maka dari itu kembalilah lagi untuk
diperhatikan karena menurut saya yang harus dijadikan pegangan adalah Filsafat
hukum. Letika gedung akan dibangaun maka yang perlu idbuat terlbeih dahulu adalah
pondasi. Maka dari itu,harus diperhatikan. Legal justice,moral justice,dan social
justice.

More Related Content

Viewers also liked

Το προεδρικό μέγαρο
Το προεδρικό μέγαροΤο προεδρικό μέγαρο
Το προεδρικό μέγαροavramaki
 
Matb 113 test2 sem 1 201011
Matb 113  test2 sem 1 201011Matb 113  test2 sem 1 201011
Matb 113 test2 sem 1 201011Akashah Zakaria
 
Ar. Bhumika Chudiwala portfolio
Ar. Bhumika Chudiwala portfolioAr. Bhumika Chudiwala portfolio
Ar. Bhumika Chudiwala portfolioBhumikaChudiwala
 
THE LOOK OF THE YEAR
THE LOOK OF THE YEARTHE LOOK OF THE YEAR
THE LOOK OF THE YEARathos2013
 
Rubin presentation
Rubin presentationRubin presentation
Rubin presentationdsrubn
 
ChannelNet GM Case Study
ChannelNet GM Case StudyChannelNet GM Case Study
ChannelNet GM Case StudyMike
 
Qaseeda burda-manzoom-do-tarajum
Qaseeda burda-manzoom-do-tarajumQaseeda burda-manzoom-do-tarajum
Qaseeda burda-manzoom-do-tarajumMuhammad Tariq
 

Viewers also liked (8)

Το προεδρικό μέγαρο
Το προεδρικό μέγαροΤο προεδρικό μέγαρο
Το προεδρικό μέγαρο
 
Matb 113 test2 sem 1 201011
Matb 113  test2 sem 1 201011Matb 113  test2 sem 1 201011
Matb 113 test2 sem 1 201011
 
Ar. Bhumika Chudiwala portfolio
Ar. Bhumika Chudiwala portfolioAr. Bhumika Chudiwala portfolio
Ar. Bhumika Chudiwala portfolio
 
THE LOOK OF THE YEAR
THE LOOK OF THE YEARTHE LOOK OF THE YEAR
THE LOOK OF THE YEAR
 
Rubin presentation
Rubin presentationRubin presentation
Rubin presentation
 
ChannelNet GM Case Study
ChannelNet GM Case StudyChannelNet GM Case Study
ChannelNet GM Case Study
 
Historia G5
Historia G5Historia G5
Historia G5
 
Qaseeda burda-manzoom-do-tarajum
Qaseeda burda-manzoom-do-tarajumQaseeda burda-manzoom-do-tarajum
Qaseeda burda-manzoom-do-tarajum
 

Recently uploaded

Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 

Recently uploaded (12)

Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 

Peradilan hubungan industrial pkpa

  • 1. Peradilan hubungan industrial 1. Phi untuk mengajukan kasasi 50 hari, semnetara tidak ada yang namanya banding. Biparted penyelesaian antara pekerja dengan pihak manajemen. Manakala tidak selesia maka diselesaikan dengan mediasi,konsoliasi,negoisasi,Hukum acara perdata umum keculai diatur kusus oleh undang-undang ini. Untuk kasasi 30 hari. 2. Prof.Dr.Mambay al-jabar M.ali .S.H.,M.Hum 3. Agar dapat sukses beracara dimuka persidangan adalah dengan menguasai hukum materilnya dan hukum formilnya. 4. Ada pekerjaan,upah serta ada hubungan kerja,serta adanya perintah. 5. Gugatan PHK sudah tidak berlaku lagi dalam satu Tahun. 6. Arbitrase itu ptusan 7. Mediasi dan konsoliasi itu adalah anjuran. 8. Hukum Indonesia adlah merupakan peninggalan belanda yang merupakan kepentingan orang belanda pada saat itu. Maka dari itu kembalilah lagi untuk diperhatikan karena menurut saya yang harus dijadikan pegangan adalah Filsafat hukum. Letika gedung akan dibangaun maka yang perlu idbuat terlbeih dahulu adalah pondasi. Maka dari itu,harus diperhatikan. Legal justice,moral justice,dan social justice.