Dokumen tersebut merupakan judul skripsi yang membahas perancangan sistem informasi pendataan pensiunan PNS di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muara Enim. Sistem informasi baru dirancang untuk mengatasi keterbatasan sistem manual yang ada seperti penumpukan berkas dan kesulitan mencari data. Rancangan sistem mencakup input berupa formulir data pegawai dan pensiunan, serta output berupa laporan data pegawai dan surat keputusan
Perancangan sistem informasi pensiunan pegawai pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Muara Enim Berbasis Website
1. Nama : Yoga Pradifta
NPM : 2011.21.0068
Jurusan : Sistem Informasi
DENGAN JUDUL :
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENDATAAN PENSIUNAN PNS PADA
KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)
MUARA ENIM
UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PALEMBANG
2012
3. Latar Belakang Masalah
a). Pengolahan data yang sedang berjalan di Kantor Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Muara Enim masih dilakukan secara
manual.
b). Pada saat penerimaan laporan membutuhkan waktu yang
cukup lama untuk mendata setiap laporan yang masuk.
c). Pada saat pencarian laporan lama sulit untuk ditemukan
kembali.
Berdasarkan uraian diatas, maka diambil judul laporan kerja praktek
“Perancangan Sistem Informasi Pendataan Pensiunan PNS Pada Kantor
Kepegawaian Daerah (BKD) Muara Enim”
4. Tujuan Penelitian KP
Menganalisa proses pendataan pendaftaran (pemohon)
pembuatan pensiunan PNS
Mengimplementasikan ilmu yang didapat selama diperkuliahan
terhadap dunia kerja nyata dengan merancang sistem
pengolahan data laporan berbasis komputer
5. Tempat Pelaksanaan
Penulis melakukan Kerja Praktek di Kantor Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) Muara Enim yang beralamatkan di Jalan A. Yani
No. 16 Muara Enim.
Kerja Praktek ini mulai dilakukan pada tanggal 1 April – 14 Juli
2014
Selama melakukan kerja praktek ditempatkan dibagian
Pensiunan dan Mutasi.
7. Sejarah Singkat Kantor Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Muara Enim
Sesuai dengan perkembangan, dimana peran aparatur pemerintah
semakin dirasakan, pemerintah menganggap perlu menetapkan
kembali kedudukan, fungsi, tugas, dan organisasi yang mengelola
kepegawaian di Daerah. Pandangan ini sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pasal 34 A sebagai perubahan
dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian beserta petunjuk pelaksanaannya sebagaimana diatur
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun
2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.
8. Senada dengan Undang-Undang dan Peraturan Kepegawaian tersebut diatas
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai amanat Undang-
Undang Dasar 1945, Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan, yang
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk efisiensi dan
efektifitas pemerintahan daerah Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai implementasinya
diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah.
Untuk maksud tersebut, maka di Kabupaten Muara Enim Bagian Kepegawaian
yang Struktur organisasinya berada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muara
Enim yang merupakan institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan
manajemen kepegawaian diubah menjadi Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Kabupaten Muara Enim dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
Nomor 21 Tahun 2002, yang diresmikan pada tanggal 19 Desember 2002 oleh
Bupati Muara Enim Drs. H.A. Sofjan Effendie bertempat Ruang Sidang Gedung
DPRD Kabupaten Muara Enim.
9. Visi dan Misi Kantor Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) Muara Enim
Visi
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana pembangunan Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Muara Enim akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Visi Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Muara Enim mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Muara Enim yaitu :
“TERWUJUDNYA APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM YANG PROFESIONAL,
MEMILIKI KOMPETENSI, DISIPLIN, DAN MEMILIKI ETOS KERJA YANG TINGGI GUNA MENUNJANG
PENCAPAIAN MUARA ENIM SMAS 2013“.
Pernyataan visi ini mengandung makna bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muara Enim
bertekad untuk mewujudkan aparatur yang profesional yang ditandai dengan meningkatnya
kompetensi, meningkatnya disiplin pegawai dan meningkatnya etos kerja sehingga dapat
melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara benar serta jujur dalam melaksanakan tugas yang pada
akhirnya dapat menunjang pencapaian Muara Enim SMAS Tahun 2013.
Misi
Melaksanakan diklat aparatur sesuai dengan kebutuhan peningkatan profesionalisme, kompetensi,
disiplin dan etos keja.
Menempatkan SDM sesuai dengan kompetensi, pendidikan, keahlian, minat/bakat.
Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap disiplin aparatur dalam pelaksanaan tugas
Reward dan Punishment
12. Flowchart Sistem Yang Berjalan
Pegawai Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiunan Kasubid Kepangkatan dan Pensiunan Kepala BKD
13. Flowchart Sistem Yang Berjalan
Pegawai Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiunan Kasubid Kepangkatan dan Pensiunan Kepala BKD
14. Flowchart Sistem Yang Berjalan
Pegawai Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiunan Kasubid Kepangkatan dan Pensiunan Kepala BKD
15. Flowchart Sistem Yang Berjalan
Pegawai Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiunan Kasubid Kepangkatan dan Pensiunan Kepala BKD
16. Permasalahan Sistem
Sistem yang digunakan masih secara tertulis dalam pencatatan atau
pendataan data sehingga terjadi penumpukkan berkas dan besar
kemungkinan terjadi kehilangan data
Sistem yang digunakan masih sulit dalam melakukan pencarian data-data
yang tersimpan sehingga harus mengecek satu-persatu hal ini sangat
menyulitkan pegawai dalam mencari data tersebut.
17. Diagram Konteks (Context Diagram)
Sistem Informasi Pendataan
Pensiunan PNS Pada Kantor BKD
Muara Enim
Pegawai
Kepala BKD
Mendaftar Pensiun
Kepala Sub Bidang
Kepangkatan dan Pensiunan
Menyerahkan Blanko Pendaftaran
Pensiun Yang Sudah Diisi dan
Syarat-Syarat
Terima Cetak Laporan Data
Pensiunan Pegawai (Rk. 2)
Terima SK Pensiunan Pegawai
(Rk.3)
Terima SK Pensiunan Pegawai
(Rk.3)
Terima SK Pensiunan Pegawai
(Rk.3)
Memberikan Blanko
Pendaftaran Pensiun dan
Syarat-Syarat
18. Diagram Nol (Zero Diagram)
1.0 *
Pendaftaran
Pensiunan PNS
Pegawai
2.0*
Laporan
Pengolahan Data
Pensiunan PNS
Pegawai
Mengambil Formulir
Formulir Pensiun
Kepala BKD
Memberikan Blanko
Pendaftaran Pensiun dan
Syarat-Syarat
Menyerahkan Blanko Pendaftaran
Pensiun Yang Sudah Diisi dan
Syarat-Syarat
Kepala Sub Bidang
Kepangkatan dan Pensiunan
Terima Cetak Laporan Data
Pensiunan Pegawai (Rk. 2)
3.0*
Laporan SK
Pensiunan PNS
SK Pensiun
Terima SK Pensiunan Pegawai
(Rk.3)
Terima SK Pensiunan Pegawai
(Rk.3)
Terima SK Pensiunan Pegawai
(Rk.3)
27. Kesimpulan
Dalam pelaksanaan kerja praktek ini dapat digunakan sebagai sarana bagi
mahasiswa / mahasiswi untuk lebiih mengenal kehidupan nyata proses
komputerisasi khususnya sistem yang ada pada perusahaan dan dapat
menerapkan ilmu yang didapat bangku kuliah dilingkungan kerja perusahaan.
Pada rancangan yang baru digunakan sistem informasi yang terintegrasi
antara form pegawai, SK Pensiun Pegawai Batas Usia maupun SK Pensiun
Pegawai Janda / Duda secara cepat, tepat dan efisien, serta dapat di akses
secara multi user sesuai dengan hak aksesnya, seperti file formulir
pendaftaran pendataan pensiun pegawai, file formulir laporan data pensiun,
file laporan SK pensiunan pegawai batas usia , file laporan SK pensiunan
pegawai janda / duda, dan tabel pendataan pensiunan pegawai.
Pada rancangan sistem informasi pendataan pensiunan PNS yang dibangun di
Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muara Enim dapat mengurangi
penumpukan dokumen-dokumen yang berlebihan dapat dikontrol dan
terciipta koordinasi yang lebih baik
28. Saran
Untuk kelancaran proses pendataan pensiunan pegawai pada
Kantor Kepegawaian Daerah (BKD) Muara Enim diharapkan
dapat memanfaatkan perancangan sistem informasi ini.
Dengan adanya rancangan usulan sistem yang baru ini,
diharapkan dapat dimanfaatkan baik bagi masing-masing data
pensiunan PNS yang ada di kantor Badan Kepegawaian Daerah
kabupaten Muara Enim sebagai bahan pertimbangan dalam
meningkatkan pengembangan rancangan yang lama.
Jika rancangan sistem baru sudah diterapkan, penyimpanan data
sebaiknya diperhatikan dengan baik sehingga tidak terjadi
kerusakan yang dapat berakibat fatal