Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan dan bentuk-bentuk pemerintahan. Sistem pemerintahan dibagi menjadi sistem presidensial dan parlementer, dengan ciri-ciri presidensial badan eksekutif tidak bergantung pada legislatif, sedangkan parlementer keduanya saling memengaruhi. Bentuk pemerintahan meliputi monarki, republik, dan demokrasi, dengan monarki dibagi menjadi absolut, konstitusional dan parlementer.
2. 1. Pengertian Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintaha berasal dari gabungan dua
kata yaitu kata “sistem” dan “pemerintahan”.
Kata “sistem” merupakan terjemahan dari kata
“system”(bahasa inggris) yang berarti tatanan,
susunan, jaringan atau cara. Dengan demikian
system adalah tatanan yang terdiri atas bagian-
bagian yang berpengaruh satu sama lain dalam
satu kesatuan yang berinteraksi dengan
lingkungannya dan secara keseluruhan memiliki
tujuan dan fungsi yang sama.
Sistem juga dapat diartikan sebagai perangkat
unsur yang secara teratur salling berkaitan
sehingga membentuk suatu totalitas susunan yang
teratur dari pandangan teori, asas, metode dan
sebagainya.
3. Unsur-unsur dalam sistem meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Seperangkat komponen, elemen, dan bagian.
b. Saling berkaitan dan bergantung.
c. Kesatuan yang terintegrasi.
d. Memiliki peranan dan tujuan tertentu.
Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah dan segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentinga Negara. Dengan demikian sistem pemerintahan Negara yang di
maksud di sini adalah segala bentuk mekanisme, daya upaya, dan proses lembaga Negara dalam menentukan, merumuskan,
mengatur, dan mengusahakan tercapainya tujuan Negara.
Negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia, yang berada dibawah suatu pemerintahan
yang sama.
4. Menurut Utrecht, istilah pemerintah mempunyai pengertian yang tidak sama, yaitu sebagai berikut :
a. Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah
b. Pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah Negara, misalnya ,raja,
presiden.
c. Pemerintah dalam arti kepala(presiden) Negara bersama dengan kabinetnya.
pemerintah ada dua, :
pemerintah dalam arti luas : suatu pemerintahan yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga
kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu Negara meliputi badan eksekutif, legislative, dan
ydikatif.
pemerintahan dalam arti sempit : suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang
mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan Negara yang terdiri daripresiden, wakil presiden, dan para mentri
5. 1. Pembagian Kekuasaan pemerintahan
Pembagian Kekuasaan pemerintahan dalam sebuah negara, dalam hal ini tugas dan wewenang dalam pemerintahan
baik legislative, eksekutif, maupun yudikatif dari abad ke-16 sampai dengan abad ke-18 masih cebderung di pegang
oleh kepala Negara atau di bagi secara tidak teratur diantara beberapa badan atau orang yang di percayai raja.
1. Sisten Pemerintahan presidensial dan ParlementerDi Beerpa Negara,
presidensial, hubungan antara lembaga legislative dan lembaga ekskutif bersifat fungsional, artinya badan yang satu
tidak bergantung pada badan yang lain. yang merupakan gagasan john locke kemudian dikembangkan oleh
Montesquieu.
6. menurut john locke, Negara antara legislative,ekskutif,dan federative, satu sama lain saling berpisah.kekuasaan legislative mempunyai
tugas membentukk UUD, kekuasaan ekskutif mempunyai tugas melaksanakan UUD, sedangkan kekuasaan federative meliputi
kekuasaan yang tidak termasuk kekuasaan legislative dan kekuasaan ekskutif seperti misalnya pengadaan kerja sama dengan antara lain,
menurut montisquieu, kekuasaannegara dibagi menjadi tiga macam, yaitu kekuasan legislative, kekuasaan ekskutif, dan kekuasaan
yudikatif. kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengawasi dan mengambil tindakan-tindakan jika ekskutif yang bertugas melaksanakan
UUD ternyata menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
a. Sistem Pemerintahan Presidensial,
sistem pemerintahan di sebut presidensial apabila badan eksutif berada diluar pengawasan langsung badan legislative.
a. Sistem Pemerintaha Parlementer.
Sistem Pemerintaha Parlementer adalah sistem pemerintahan antara ekskutif dan legislative mempunyai hubungan yang bersiffat timbal
balik dan saling memengaruhi.
a. ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.
jika suatu Negara memiliki bentuk pemerintahn republic maka biasanya kepala negaranya seorang presiden. presiden adalah kepala Negara
dan kepala pemerintahan yang berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan ekskutif dan
melaksanakan UU
7. setiap department akan dipimpin oleh seorang mentri, dan semua mentri yang tergabung menjadi satu disebut
dewan mentri cabinet . adapun cabinet dapat di bentuk berdasarkan sisitem presidensial dan ministerial, yaitu
sebagai berikut.
1. kabinet presidensial
2. kabinet ministerial
a. kabinet parlementer
b. kabinet ekstra parlementer.
8. 4 . Bentuk Pemerintahan.
ada beberapa bentuk pemerintahan yang kita kenal, antara lain sebagai berikut.
a. Ajaran klasik.
menurut plato, pada lima bentuk Negara yaitu timokrasi{mencari kehormatan dan kemasyhuran}, aristrokrasi {dipegang
cendikiawan dg pikiran keadilan}, oligarki {gol. hartawan, demokrasi {Rakyat jelata},dan tirani { seorang tiran}.Adapun
aristoteres mengklasifikasikan bentuk-bentuk pemerintahan atas dasar kriteria kuantitatif dan kualitatif.
Berdasarkan kriteria tersebut, aristoteres mengklasifikasikan bentuk-bentuk pemerintahan yang baik dan buruk.Tiga bentuk
pmeriintahan yang baik adalah sebagai berikut.
1. monarki
2. aristokrasi
3. polity
Bentuk-bentuk pemerintahan yang buruk adalah sebagai berikut yaitu
1. tirani
2. oligarki
3. demokrasi
9. b. Monarki (kerajaan)
bentuk pemerintahan monarki dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu
1. monarki absolut
2. Monarki konstitusional
3. Monarki parlementer
c. Republik
Pemerintahan republic adalah suatu pemerintahan di mana seluruh rakyat atau sebagian menjadi
pemegang kekuasaan yang tertinggi di Negara.
Berdasarkan bentuk partisipasi rakyat, republic dapat dibedakan atas republik oleh rakyat dan republic
parlementer.