Sistem pendidikan nasional Indonesia terdiri dari berbagai jenjang pendidikan formal mulai dari dasar, menengah, hingga tinggi yang diatur oleh undang-undang. Sistem ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, dan mampu bersaing di kancah global. Kurikulum pendidikan dirancang untuk merealisasikan tujuan tersebut dengan memperhatikan perkembangan peserta didik dan tuntutan zaman
2. Sistem pendidikan nasional adalah
keseluruhan komponen pendidikan yang saling
terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan
pendidikan nasional.
UUSPN dari No. 2 tahun 1989 diganti UU No.
20 tahun 2003, dilakukan dalam rangka
memperbarui visi, misi dan strategi pendidikan
nasional. Pembaruan sistem pendidikan
nasional mencakup penghapusan diskriminasi
antara pendidikan formal dan pendidikan non-
formal.
3. Visi Pendidikan nasional
Visi pendidikan nasional adalah
memberdayakan semua warga negara
Indonesia, sehingga dapat berkembang
menjadi manusia berkualitas yang mampu
bersaing dan sekaligus bersanding dalam
menjawab tantangan zaman.
4. Misi pendidikan nasional :
1. Mengupaya perluasan dan pemeratan kesempatan
memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh
rakyat Indonesia.
2. Membantu dan memfasilitasi perkembangan potensi
anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir
hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk
mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang
bermoral.
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akunbalitas
lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu
berdasarkan standar nasional dan global.
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip
otonomi dalam konteks NKRI.
5. • Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional
tersebut, maka fungsi pendidikan nasional adalah
mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
• Tujuan pendidikan nasional adalah untuk
mengembangkan potensi-potensi peserta didik
yang menjadi manusia beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi
warga negara yang demokratis serta
bertanggungjawab.
6. Strategi pendidikan nasional
1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak
mulia.
2. Perkembangan kurikulum berbasis kopetensi.
3. Proses pembelajaran yang mendidik dan
dialogis.
4. Evaluasi, Akreditasi, dan sertifikasi pendidikan
yang memberdayakan.
5. Peningkatan keprofesionalan tenaga
kependidikan.
6. Penyediaan sarana yang mendidik.
7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan
prinsip pemerataan dan berkeadilan.
7. 8. Penyelenggaraan pendidikan yang
terbuka dan merata.
9. Pelaksanan wajib belajar.
10. Pelaksanaan otonomi manajemen
pendidikan.
11. Pemberdayaan peran masyarakat.
12. Pusat pembudayaan dan pembangunan
masyarakat.
13. Pelaksanan pengawasan dalam system
pendidikan nasional.
8. KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN
PENDIDIKAN
• Pendidikan nasional indonesia adalah
pendidikan yang berakar pada kebudayaan
bangsa indonesia dan berdasarkan kepada
pencapaian tujuan pembangunan nasional
indonesia.
• Berdasarkan UU RI No.2 th 1989 tentang
sistem pendidikan nasional, kelembagaan
pendidikan dapat dilihat dari jalur pend. Dan
program serta pengelolaan pendidikan
9. Jalur Pendidikan
a. Jalur pendidikan sekolah
merupakan pendidikan yang
diselenggarakan sekolah melalui kegiatan
belajar mengajar serta berjenjang dan
bersinambungan ( pendidikan dasar,
pendidikan menenga dan pendidikan tinggi).
Sifatnya formal diatur berdasarkan
ketentuan ketentuan pemerintah dan
mempunyai keseragaman pola yang
bernasional.
10. b. Jalur pendidikan luar sekolah ( PLS )
pendidikan yang diselenggarakan di luar
sekolah melalui kegiatan belajar mengajar
yang tidak berjenjang dan sifatnya
nonformal.
PLS ini fungsinya menanamkan keyakinan
agama, nilai budaya serta moral keterampilan
praktis
11. Jenjang pendidikan
Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan
yang diterapkan berdasarkan tingkat
perkembangan peserta didik, tujuan yang akan
dicapai dan kemampuan yang akan
dikembangkan. Menurut UU No. 20 tahun 2003
pasal 14, jenjang pendidikan formal terdiri atas:
Pendidikan dasar (SD dan SMP, MTS)
↓
Pendidikan menengah (SMA, MA, SMK, MAK)
↓
Pendidikan tinggi ( akademi, politeknik, sekolah
tinggi, institut, universitas)
12. Pendidikan menengah
Fungsinya untuk :
a) Mempersiapkan peserta didik untuk
melanjutkan dan meluaskan pendidikan
dasar.
b) Menyiapkan peserta didik menjadi
masyarakat yang memiliki kemampuan yang
mengadakan hubungan timbal balik dengan
lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar.
c) Dapat mengembangkan kemampuan lebih
lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan
tinggi.
13. Pendidikan tinggi
Dalam Peraturan Pemerintah RI No.30 tahun
1990 di jelaskan tentang Perguruan Tinggi
dan di tetapkan bagaimana syarat- syarat dan
tata cara pendirian perguruan tinggi serta
penyelenggaraan pendidikan tinggi.
14. Fungsi pendidikan tinggi
@Untuk menyiapkan peserta didik menjadi
anggota masyarakat yang memiliki
kemampuan akademik atau profesional, yang
dapat menerapkan , mengembangkan atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi
atau kesenian.
@Misinya yaitu “TRI DHARMA”, yang meliputi
pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat dalam rangka mencapai
tujuan yang telah digariskan tersebut.
15. • Akademik : merupakan perguruaan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu
cabang.
• Politektik : merupakan perguruan tinggi yang
diselenggarakan pendidikan terapan dalam
sejumlah bidang pengetahuan khusus.
• Sekolah tinggi: perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan
akademik/profesional dalam satu ilmu.
• Institud: yang terdiri atas sejumlah fakultas
• Universitas : yang terdiri sejumlah fakultas yang
diselenggarakan pendidikan akademik.
16. Jenis pendidikan
• Pendidikan umum=> Pendidikan dasar dan
menengah yang mengutamakan perluasan
pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi
Contohnya : SD, SMP, SMA dan universitas
• Pendidikan akademik=> Pendidikan tinggiyang
diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu
pengetahuan tertentu (program sarjana dan
pascasarjana).
17. • Pendidikan akademik=> Pendidikan tinggi
yang diarahkan terutama pada penguasaan
disiplin ilmu pengetahuan tertentu (program
sarjana dan pascasarjana).
• Pendidikan kejuruan=> Pendidikan menengah
yang mempersiapkan peserta didik untuk
bekerja dalam bidang tertentu.
Contohnya: STM, SMTK, SMIP, SMEA
18. • Pendidikan profesi=> Pendidikan tinggi yang
diarahkan untuk mempersiapkan peserta
didik agar memiliki pekerjaan dengan
persyaratan keahlian khusus.
• Pendidikan vokasi=> Pendidikan tinggi yang
diarahkan untuk mempersiapkan peserta
didik agar memiliki pekerjaan dengan
keahlian terapan tertentu maksimal setara
dengan program sarjana.
19. Pendidikan khusus
a)Pendidikan Luar Biasa
untuk peserta didik yang menyandang kelainan
fisik/ mental.
contoh : Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
,Pendidikan Luar Biasa (PLB)
b) Pendidikan kedinasan
untuk meningkatkan kemampuan dalam
pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau
calon pegawai suatu departemen pemerintah atau
non departemen, dan dilaksanakan di sekolah
kedinasan atau pusat-pusat latihan (PUSDIKLAT) dan
lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik
oleh pemerintah maupun oleh swasta.
20. c) Pendidikan khusus teknis
dilaksanakan di pusat-pusat atau lembaga
pendidikan khusus yang diselenggarakan
baik oleh pemerintah maupun oleh swasta.
21. d. Pendidikan khusus keagamaan
-untuk mempersiapkan peserta didik untuk
dapat melaksanakan peranan yang menuntut
penguasaan khusus tentang ajaran agama yang
bersangkutan
contoh :
• Madrasah Ibtidiyah
• Institut Agama Islam Negri
• Pendidikan Guru Agama
• Seminar
• Biara
• Sekolah Tinggi Teknologi dan Institut Ilenda
Dharma
22. Konsep-konsep tentang pendidikan nasional
indonesia:
1. pembangunan nasional merupakan supra sistem dari
sistem pendidikan nasional.
2.sistem pendidikan nasional merupakan salah satu
bagian sistem dari pembangunan nasional.
3.pendidikan nasional merupakan usaha sadar untuk
membangun masyarakat pancasila.
4.sumber masukan sistem pendidikan nasional
indonesia adalah masyarakat.
5.proses yang di harapkan terjadi dalam sistem
pendidikan nasional indonesia adalah proses
sosialisasi.
23. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK DAN
PENDIDIK
1) hak peserta didik :
• mendapatkan pendidikan agama sesuai
dengan agama yang di anutnya dan di
ajarkan oleh pendidik yang seagama
• mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai
dengan bakat, minat dan kemampuannya.
• mendapatkan beasiswa bagi yang brprestasi
yang orang tuanya tidak mampu
membiayainya pendidikannya
24. • mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka
yang orang tuanya tidak mampu membiayai
pendidikannya.
• pindah ke program pendidikan pada jalur
dan satuan pendidikan lain yang setara.
• menyelesaikan program pendidikan sesuai
dengan kecepatan belajar masing-masing dan
tidak menyimpang dari ketentuan batas
waktu yang ditetapkan.
25. 2) Kewajiban peserta didik
• Menjaga norma- norma pendidikan untuk
menjamin keberlangsungan proses dak
keberhasilan pendidikan.
• Ikut menanggung biaya penyelenggaraan
pendidikan, kecuali bagi pesera didik yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
• Warga negara asing dapat menjadi peserta
didik pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
26. 3) Hak pendidik dan tenaga kependidikan:
a) Penghasilan dan jaminan dan kesejahteraan sosial
yang pantas dan memadai.
b) Pengharhgaan sesuai dengan tugas dan prestasi
kerja .
c) Pembinaan karier,sesuai dengan tuntutan dan
pengembangan kualitas.
d) Perlindungan hukum dan melaksanakan tugas dan
hak atas hasil kekayaan intelektual.
e) Kesempatan untuk menggunakan sarana
,prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas.
27. 4) kewajiban pendidik dan tenaga
kependidikan :
a) Menciptakan suasana pendidikan yang
bermakna, menyenangkan
kreatif,dinamis,dan dialogis.
b) Mempunyai komitmen secara profesional
untuk meningkatkan mutu pendidikan.
c) Memberi teladan dan menjaga nama
baik lembaga profesi dan kedudukan
sesuai dengan kepercayaan yang
diberikan kepadanya.
28. SUMBER DAYA KEPENDIDIKAN
Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya
pendidikan dilakukan oleh pemerintah,
masyarakat atau keluarga peserta didik.
Pendidikan tidak mungkin dapat
terselenggarakan dengan baik , bilamana
para tenaga kependidikan maupun para
peserta didik tidak didukung oleh sumber
belajar .
• contoh. : perpustakaan dan laboratorium
29. D. KURIKULUM
Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional dengan
mempertimbangkan tahap perkembangan
peserta didik dan keserasiannya dengan
lingkungan, kebutuhan pembangunan
nasional, pekembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan
jenis dan jenjang masing-masing satuan
pendidikan.
30. Ketentuan mengenai kurikulum diatur dalam
UU no.20 tahun 2003 pasal 36, 37, dan 38.
• Pasal 36:
(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan
mengacu pada standar nasional pendidikan
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis
pendidikan dikembangkan dengan prinsip
diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan,
potensi daerah dan peserta didik.
31. 3) Kurikulum disusun dengan jenjang
pendidikan dalam kerangka NKRI
dengan memperhatikan:
a. Peningkatan iman dan taqwa.
b. Peningkatan akhlak mulia.
c. Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta
didik.
d. Keragaman potensi daerah dan nasional.
e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
f. Tuntutan dunia kerja.
g. Perkembangan Ipteks.
h. Agama.
i. dinamika perkembangan global.
j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
32. • Pasal 37:
(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah
wajib memuat: Pendidikan agama,
pendidikan kewarganegaraan, bahasa,
matematika, IPA, IPS, seni dan budaya,
Pendidikan jasmani dan olahraga,
keterampilan/kejuruan, muatan lokal.
33. • Pasal 38:
(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan
dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah.
(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah
dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh
setiap kelompok atau satuan pendidikan dan
komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi
Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan
Provinsi untuk pendidikan menengah.
34. (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan
oleh perguruan tinggi yang bersangkutan
dengan mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan untuk setiap program studi.
(4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum
pendidikan tinggi dikembangkan oleh
perguruan tinggi yang bersangkutan dengan
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
untuk setiap program studi.
35. TUGAS AKHIR
PENGANTAR PENDIDIKAN
• BAB 1,2,3 DIBUAT OLEH : DONA WIDIYA
• BAB 4 DIBUAT BERKELOMPOK
• BAB 5,6,7 DIBUAT OLEH SRINI MURIA RISMA
• BAB 8,9,10 DIBUAT OLEH SRI MUTIARA
PERMATA G.
