Kewenangan penyelenggaraan pendidikan di indonesia

1. 1
BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
A. Sistem pendidikan
Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan
yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikAn nasional.
Sistem pendidikan pada dasarnya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan
bertakwa, berakhlak mulia, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Sistem pendidikan juga harus menumbuhkan jiwa patriotic dan
mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat cinta tanah air,
meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, dan sikap
menghargai jasa para pahlawan serta berkeinginan untuk maju. Iklim belajar
mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar di
kalangan masyarakat terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku kreatif,
inovatif, inovatif, dan berorientasi ke masa depan.
Pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia adalah pendidikan yang
berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.
B. Pengelolaan pendidikan antara pemerintah pusat dan derah
Urusan pemerintahan bidang pendidikan merupakan urusan yang bersifat
bersama, artinya untuk urusan pendidikan terdapat bagian yang dikerjakan oleh
pemerintah pusat dan ada bagian yang didesentralisasikan. Desentralisasi
menunjukkan bahwa pekerjaan yang bersifat kompleks, dikerjakan dalam tim,
mengandung unsur ketidakpastian, dan berada dalam lingkungan yang cepat
berubah tidak bisa dikelola secara sentalistik. Pendidikan yang berlangsung di
sekolah, yang selama ini dikelola secara sentralistis kurang mendorong terjadinya
demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Manajemen
pendidikan yang sentaralistis tersebut telah menyebabkan kebijakan yang seragam
yang tidak dapat mengakomodasi perbedaan keragaman/kepentingan

2. 2
daerah/sekolah/peserta didik, mematikan partisipasi masyarakat dalam proses
pendidikan, serta mendorong terjadinya pemborosan dan kebocoran alokasi
anggaran pendidikan. Melalui desentralisasi pendidikan diharapkan permasalahan
pokok pendidikan, yaitu masalah mutu, pemerataan, relevansi, efisiensi dan
manajemen, dapat terpecahkan.
Desentralisasi urusan bidang pendidikan diberikan secara garis besar dapat
dijelaskan sebagai berikut.
1) Pusat : berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, keuangan,
supervise, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas
nasional ataupun antar provinsi dan antarnegara.
2) Provinsi : berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan
dengan eksternalitas regional (lintas kab/kota).
3) Kab/Kota : berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan
dengan eksternalitas lokal (dalam satu kkab/kota)
C. Pendidikan Kejuruan
1) visi
Terwujudnya SMK bertaraf internasional, menghasilkan tamatan yang memiliki
jati diri bangsa, mampu mengembangkan keunggulan lokal dan bersaing di pasar
global
2) Misi
 Meningkatkan Profesionalisme dan Good Governance SMK sebagai Pusat
Pembudayaan Kompetensi
 Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan (8 SNP)
 Membangun dan memberdayakan SMK Bertaraf Internasional sehingga
menghasilkan lulusan yang memiliki jati diri bangsa dan keunggulan
kompetitif di pasar nasional dan global.
 Memberdayakan SMK untuk Mengembangkan Potensi Lokal menjadi
Keunggulan Komparatif
 Memberdayakan SMK untuk Mengembangkan Kerjasama dengan
Industri, PPPG, LPMP, dan Berbagai Lembaga Terkait

3. 3
 Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Kejuruan
yang Bermutu
3) Tujuan
 Mewujudkan Lembaga Pendidikan Kejuruan yang akuntabel sebagai Pusar
Pembudayaan Kompetensi Berstandar Nasional
 Mendidik Sumber Daya Manusia yang mempunyai etos kerja dan
kompetensi berstandar internasional
 Memberikan berbagai layanan Pendidikan Kejuruan yang permeabel dan
flesibel secara terintegrasi antara jalur dan jenjang pendidikan
 Memperluas layanan dan pemerataan mutu pendidikan kejuruan
 Mengangkat keunggulan lokal sebagai modal daya saing bangsa
4) Tugas dan Fungsi
a) Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah
menengah kejuruan
b) Fungsi
 Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah
menengah kejuruan
 Penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di
bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan
 Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang
pembinaan sekolah menengah kejuruan
 Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat
5) Kebijakan pokok pendidikan kejuruan
Kebijakan pokok pendidikan kejuruan di Indonesia, yang berlaku perlu
disesuaikan dengan perkembangan pembangunan dan kebutuhan yang akan
dating.

4. 4
D. Uji Kompetensi dan Sertifikasi
Untuk kepentingan pemasaran tamatan di SMK diberlakukan uji
kompetensi di samping Ebtanas. Ebtanas sifatnya wajib diikuti oleh seluruh siswa
untuk dapat dinyatakan lulus dari SMK, sedangkan uji kompetensi lebih bersifat
memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh sertifikasi (pengakuan)
terhadap keahlian yang dimiliki sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja.
E. Sistem Akreditasi
Sistem akreditasi di SMK selama ini menggunakan sistem Monitoring dan
Evaluasi (ME) yang dilaksanakan oleh Tim Dikmenjur, dengan unit analisis
sekolah. Setiap SMK memiliki nilai ME masing-masing, misalnya SMK A
memperoleh nilai AB (Amat Baik), SMK B memperoleh nilai B (Baik), dan SMK
C memperoleh nilai (Cukup). Untuk meningkatkan keefektifan standardisasi,
perlu dipikirkan pembentukan suatu badan akreditasi untuk SMK, semacam
“Badan Akreditasi Nasional (BAN)” yang ada di sistem pendidikan tinggi, dengan
unit analisis program studi.
F. Pendidikan Tinggi
Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada
jenjang yang lebih tinggi daripada menengah. Pendidikan Tinggi yang
diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat
yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional untuk dapat
menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi
dan/atau kesenian dan dapat dilakukan melalui proses pembelajaran yang
mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
Sistem Pendidikan Tinggi diharapkan merupakan suatu sistem yang
memudahkan seseorang menuntut pendidikan tinggi sesuai dengan bakat, minat
dan tujuannya, meskipun dengan tetap mempertahankan persyaratan – persyaratan
pendirian program studi yang bersangkutan.
1. Tujuan Pendidikan Tinggi
Tujuan pendidikan tinggi diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

5. 5
a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki
kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan,
mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan teknologi
dan/atau kesenian.
b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi
dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya
kebudayaan nasional.
2. Pendidikan Akademik
Pendidikan akademik di tingkat pendidikan tinggi adalah pendidikan yang
diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
Pendidikan akademik mengutamakan peningkatan mutu dan perluasan wawasan
ilmu pengetahuan. Pendidikan akademik diselenggarakan oleh sekolah tinggi,
institut, dan universitas. Pendidikan akademik terdiri atas Program Sarjana dan
Program Pasca Sarjana. Program Pasca Sarjana meliputi Program Magister dan
Program Doktor.
3. Pendidikan Profesional
Pendidikan Profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama
pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Pendidikan profesional mengutamakan
peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan. Pendidikan profesional di
selenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.
Pendidikan profesional terdiri atas Program Diploma I, Diploma II, Diploma III,
dan Diploma IV.
4. Satuan Pendidikan di Perguruan Tinggi
Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut
perguruan tinngi, yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi,
institut atau universitas.
Akademi merupakan perguruan tinngi yang menyelenggarakan pendidikan
terapan dalam satu cabang atau sebagian ilmu pengetahuan, teknologi atau
kesenian tertentu.
Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

6. 6
Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
akademik dan/atau profesional dalam satu disiplin ilmu tertentu.
Institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok
disiplin ilmu yang sejenis.
Universitas merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah
disiplin ilmu tertentu.
5. Kurikulum Pendidikan Tinggi
Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program –
program studi. Program studi merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan
akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum
serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan
sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
Kurikulum yang digunakan pada program studi disusun sesuai dengan
sasaran program studi dan berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara
nasional yang diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum yang
berlaku secara nasional merupakan rambu – rambu untuk menjamin mutu dan
kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh dan merupakan patokan
proporsi terhadap kategori kelompok mata kuliah.

7. 7
BAB IV
PERENCANAAN PENDIDIKAN
A. Manajemen Pendidikan
Manajemen pendidikan meliputi empat hal pokok, yaitu:
1) Perencanaan pendidikan
2) Pengorganisasian pendidikan.
3) Penggiatan pendidikan
4) Pengendalian atau pengawasan pendidikan
Secara umum terdapat sepuluh komponen utama pendidikan, yaitu:
1) Peserta didik (murid)
2) Tenaga pendidik (guru)
3) Tenaga kependidikan
4) Paket instruksi pendidikan
5) Metode pengajaran (dalam proses belajar mengajar).
6) Kurikulum pendidikan,
7) Alat instruksi pendidikan dan alat instruksi pendidikan
8) Fasilitas pendidikan
9) Anggaran pendidikan
10) Evaluasi pendidikan
Perencanaan pendidikan dimaksudkan untuk mempersiapkan semua
komponen pendidikan, agar dapat terlaksana proses belajar mengajar yang baik
dalam menyelenggarakan pendidikan dalam mencapai sasaran pendidikan seperti
yang diharapkan.
Pengorganisasian pendidikan ditujukan untuk menghimpun semua potensi
komponen pendidikan dalam suatu organisasi yang sinergis yang dapat
menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya.
B. Konsep dasar perencanaan pembelajaran
Cunningham mengemukakan bahwa perencanaan ialah menyeleksi dan
menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi, untuk masa yang akan

8. 8
datang dengan tujuan memvisualisasikan dan memformulasi hasil yang diinginkan
urutan kegiatan yang diperlukan dan perilaku dalam batas-batas yang dapat
diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian.
Secara implisit perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan memilih,
menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai pembelajaran yang
diinginkan. Suatu perencanaan berkaitan dengan penentuan apa yang harus
dilakukan. Dalam perencanaan pembelajaran, guru harus menentukan skenario
atau strategi atau biasa disebut langkah-langkah pembelajaran dengan baik
sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan bagi para siswa.
Dalam pembelajaran, guru perlu memahami kondisi siswa dengan
memberikan bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar yang tepat bagi
siswa. Agar seorang guru dapat memberikan perlakuan mendidik yang
diharapkan, digunakan beberapa prinsip dalam pengajaran. Prinsip pengajaran
yang diberikan biasanya mengacu pada teori-teori belajar atau konsep psikologi
tertentu.
Dalam perencanaan program pengajaran, ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan agar pelaksanaan pengajaran dapat berjalan lebih lancar dan hasilnya
dapat lebih baik, yaitu : Kurikulum, kondisi sekolah, kemampuan dan
perkembangan siswa serta keadaan guru. Apabila hal-hal tersebut diperhatikan
dan dilaksanakan maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan.
C. Pengembangan konsep manajemen dalam perencanaan pendidikan
Beberapa indikator yang menunjukkan karakter konsep manajemen, yaitu
sebagai berikut:
1) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib
2) Sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin di capai
3) Sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat
4) Adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah untuk berprestasi.
5) Adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan
IPTEK
6) Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek
akademik dan administratif.

9. 9
7) Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat.

10. 10
Tugas individu
Dasar- dasar Manajemen Pendidikan
KEWENANGAN PENYELENGGARAANPENDIDIKAN DI
INDONESIA DAN PERENCANAAN PENDIDIKAN
DI SUSUN
OLEH:
MUHAMMAD SAING
ABDUL MUTALIB
MANAJEMEN PENDIDIKAN
ADMINISTRASI PENDIDIKAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2012

11. 11