Bab1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Bab1

on

  • 880 views

 

Statistics

Views

Total Views
880
Views on SlideShare
880
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Bab1 Document Transcript

  • 1. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang manamemerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akanmenimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Olehkarena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatantersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatansecara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pulaseiring dengan perkembangan masyarakat.1 Perkembangan kemajuan masyarakat yang begitu pesat, di dalamkehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggotamasyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan dalaminteraksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman,tentram dan tertib, dalam bermasyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggotamasyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yangpada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.2 1 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Jakarta: PT. RefikaAditama, 2002, hal. 15. 2 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pres, 2000, hal. 21 1
  • 2. 2 Salah satu contoh dari perilaku menyimpang adalah tindak pidanapencabulan, yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatuperbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan) atauperbuatan lain yang keji. Semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin,contohnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dadayang dilakukan terhadap anak dan juga bisa dilakukan terhadap keluarganyasendiri. Adapun yang merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidanapencabulan tersebut dikarenakan: 1. Adanya kemajuan teknologi yang menghasilkan produk-produk baru dan semuanya semakin canggih, seperti film, video-video dan sebagainya yang isinya bisa membawa pengaruh negatif; 2. Adanya buku-buku bacaan ataupun majalah-majalah yang berbau pornografi yang terjual bebas; 3. Masalah tekanan ekonomi; 4. Rendahnya pemahaman akan nilai-nilai agama serta moral. Persoalan itu berkembang terus hingga sekarang, dapat dikatakan tidak adaperubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembangmenuju kearah modern. Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil dan di pinggir kota yangkebanyakan disebabkan oleh faktor-faktor penunjang yang telah disebut di atas.
  • 3. 3 Penyebab terjadinya perbuatan asusila di kota-kota besar adalah rawannyakeadaan kota, karena pada umumnya kota adalah impian bagi setiap orang didaerah dan mempunyai daya tarik tersendiri yang menyebabkan angka urbanisasimeningkat. Hal ini mengakibatkan penduduk di kota besar semakin padat, yangberakibat terjadinya pengangguran karena lapangan pekerjaan belum sebandingdengan banyaknya orang yang mencari pekerjaan. Hal ini erat kaitannya denganawal-awal terjadinya perbuatan asusila, misalnya laki-laki dewasa normal dimanakebutuhan biologisnya menuntut untuk dipenuhi, sedangkan bila ia inginmelangsungkan perkawinan yang sah, hal itu tidak dapat dilaksanakannya, karenafaktor ekonomi yang belum memadai, sehingga mereka mencari jalan lain untukmenyalurkan kebutuhan biologisnya, yang dengan cara tidak mengeluarkan biaya(melakukan perkosaan atau perbuatan pencabulan). Hal ini didukung pula dengantidak adanya aktivitas dan kurangnya pendekatan terhadap nilai-nilai agama padamereka.3 Mengingat tindak pidana pencabulan dapat terjadi dalam situasi danlingkungan apa saja, misalnya seorang pelaku memperkosa orang yang tidakdikenalnya, orang yang dikenalnya dengan baik atau bahkan masih ada hubungankeluarga. Dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada tindak pidanapencabulan yang dilakukan ayahnya dalam lingkungan keluarga. 3 Dadang Hawari, “Kasus Perkosaan Makin Sering Terjadi”, dalam Majalah Kartini, Edisi525, 1994, hal. 25.
  • 4. 4 Tindak pidana pencabulan dalam lingkungan keluarga ini tidak luput darimasalah tekanan ekonomi, misalnya kurang layaknya tempat tinggal sebuahkeluarga yang memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, terutama yang telahberanjak dewasa karena keadaan ekonomi yang tidak memadai sehinggamengharuskan mereka (ayah, ibu serta anak-anaknya), tidur dalam satu ruanganyang sama, keadaan seperti ini masih ditambah pula oleh rendahnya pemahamanakan nilai-nilai agama serta moral dan juga faktor keadaan situasi rumah danpsikologis si pelaku. Masalah tindak pidana pencabulan dalam keluarga ini bukan menjadirahasia lagi hal ini terbukti dengan banyaknya pemberitaan di media massamaupun elektronik, yang memuat kasus-kasus tindak pidana pencabulan. Padaawalnya kasus pencabulan seperti ini sulit untuk diungkap karena masih dianggaptabu untuk disebarluaskan, dan jika sampai diceritakan pada orang lain berartiakan membawa aib keluarga dan rasa takut akan ancaman dari pelaku terhadapkorban sangat mempersulit pengungkapan kasus seperti ini. Hal ini merupakansuatu tantangan bagi aparat penegak hukum dan lingkungan masyarakat. Olehkarena itu, maka kejahatan ini sudah seharusnya mendapatkan sanksi hukumanyang setimpal dengan perbuatannya. Dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP menyebutkan: (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya dianya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  • 5. 5 Jadi dapat dikatakan, jika perbuatan asusila tersebut dilakukan terhadaporang-orang yang termasuk dalam Pasal 294 ayat (1), dapat disebut perbuatanasusila. Menurut R. Soesilo, perkosaan yang dilakukan oleh orang yang masihmemiliki hubungan kekerabatan dalam suatu garis keturunan baik dari pihak ayahmaupun pihak ibu dapat dikenakan Pasal 294 ayat (1), jika perbuatan tersebutdilakukan terhadap korban yang masih di bawah umur. Untuk kejahatan pencabulan ini merupakan tanggung jawab bersama, baikkeluarga untuk memberikan pendidikan yang layak, juga termasuk pemerintahdan orang itu sendiri dalam mengontrol dirinya untuk tidak melakukan tindakpidana atau kejahatan yang dapat merugikan masyarakat bahkan sampaikelangsungan pembangunan bangsa dan negara. Dapat disimpulkan bahwa tindakpidana pencabulan yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya dalampenanganannya diperlukan kerja sama seluruh pihak khususnya keluarga itusendiri. Terhadap pelaku yang melakukan suatu tindak pidana dapatdipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut yang bersifat melawanhukum, dan dilihat dari sudut kemampuan “bertanggung jawab” maka seseorangyang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan mampu bertanggung jawabbilamana pada umumnya:
  • 6. 6 Keadaan jiwanya:4 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair) 2. Tidak cacad dalam pertumbuhan (gagu, idiot) 3. Tidak terganggu karena terkejut, hynotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe, mengigau karena demam. Kemampuan jiwanya: 1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Setelah terpenuhinya syarat bertanggung jawab oleh keadaan jiwa pelakudan telah terbuktinya perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak sertadiketahui akibatnya maka pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannyadengan pidana penjara yang ditentukan majelis hakim dalam persidangan. Dalammempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbukakemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk untuk mengkajimasalah tersebut dengan judul: “Tindak Pidana Pencabulan yang DilakukanAyah Terhadap Anaknya Ditinjau Dari Segi Yuridis (Studi Kasus PutusanNo.120/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel)”. 4 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia danPenerapannya, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hal. 249.
  • 7. 7B. Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam suatu penulisan hukum diperlukan untukmemberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akanditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas sertamemperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian latarbelakang masalah tersebut di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap ayah yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anaknya? 2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anaknya?C. Ruang Lingkup Penulisan Ruang lingkup penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktorpenyebab dan upaya penanggulangan serta pertanggungjawaban tindak pidanapencabulan yang dilakukan ayah terhadap anaknya dengan mengacu kepadaUndang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak.D. Tujuan dan Manfaat Penulisan1. Tujuan Penulisan a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yang melatarbelakangi terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan ayahnya. b. Melengkapi salah satu persyaratan kuliah untuk dapat menyelesaikan program S1 bidang hukum.
  • 8. 82. Manfaat Penelitian a. Bagi mahasiswa sangatlah bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anaknya dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. b. Bagi masyarakat sangat berguna sebagai salah satu sumber informasi dan pengetahuan mengetahui tindak pidana pencabulan terhadap anak.E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional 1. Kerangka Teoritis Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria maupun wanita baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai berikut: ”Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adap sopan santun (tidak sonoh), tidak susila, ber-cabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan)”.5 Sedangkan definisi pencabulan yang diberikan oleh R. Sugandhi adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang 5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, 1988, hal. 142.
  • 9. 9 berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.6 Definisi yang diungkapkan R. Sugandhi lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana. Di dalam Kamus Hukum juga menjelaskan mengenai arti kata pencabulan, dan dapat diartikan sebagai berikut: ”Pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan; keji dan kotor; tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan, hal ini secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 dan 282, yaitu: diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.7 Seperti yang diuraikan di atas, pencabulan adalah kejahatan seksual yang dilakukan seorang pria atau perempuan terhadap anak di bawah umur baik pria maupun perempuan dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Pencabulan memiliki pengertian sebagai suatu gangguan psikoseksual di mana orang dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama seorang anak pra-remaja. Ciri utamanya adalah berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual.8 6 R. Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Surabaya:Usaha Nasional, 1998, hal. 305. 7 Soedarso, Kamus Hukum, Jakara: Rineka Cipta, 1992, hal. 64. 8 ”Pencabulan Pada Anak”, http://www.freewebs.com/pencabulan_pada_anak/identifikasipedofilia.htm>.
  • 10. 10 Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. 2. Kerangka Konsepsional Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman pengkajian ilmiah di dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan judul skripsi ini yaitu adalah: 1. Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;9 2. Pencabulan adalah perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh.10 3. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungan terhadap pemidanaan petindak yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang- undang.11 9 S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hal. 207. 10 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 25. 11 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op. Cit., hal. 249.
  • 11. 11 4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.12F. Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan oleh manusia, untukmemperkuat, membina pemikiran rasional, serta di dalam mengembangkan ilmupengetahuan. Di dalam penelitian hukum pada konsepnya terdiri dari 2 (dua)metode penelitian, yaitu: 1. Penelitian melalui studi lapangan atau penelitian empiris. 2. Penelitian kepustakaan atau penelitian normatif. Penelitian melalui kepustakaan atau penelitian normatif adalah data yangdiperoleh dari literatur mengenai hukum, sedangkan yang dimaksud denganpenelitian empiris adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung.13 Di dalam penelitian umumnya dikenal ada 3 (tiga) jenis alat pengumpulandata, yaitu:14 1. Studi dokumentasi atau bahan kepustakaan. 2. Pengamatan atau observasi. 3. Wawancara langsung 12 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus BesarBahasa Indonesia, Cet. II-IV, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hal. 374. 13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuddji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu PengantarSingkat, Cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 1994, hal. 52. 14 Soerjono Soekanto (a), Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III, Jakarta: UI Press., 1986,hal. 21.
  • 12. 12 Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing atau bersama-sama untuk dapat menelusuri data. Di dalam penulisan skripsi ini digunakan puladata sekunder berupa, artikel-artikel yang bersumber dari internet, dan jugadibarengi dengan data kepustakaan hukum melalui membaca buku-buku tentanghukum untuk dijadikan bahan penulisan skripsi ini. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi iniadalah:1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan bahan yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.152. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.163. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.17 Sifat penulisan ini adalah deskriptif yaitu suatu metode yang mengambildata secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran sertapemahaman secara menyeluruh. Skripsi ini dianalisis secara kualitatif yaitu 15 Soerjono Soekanto (b), Metode Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2001, hal. 24. 16 Ibid. 17 Ibid., hal. 52.
  • 13. 13menjelaskan mengenai pemidanaan dalam tindak pidana pencabulan terhadapanak oleh hakim pengadilan dengan mengadakan metode pustaka yang padaakhirnya mencapai suatu kesimpulan yang merupakan tujuan penulisan skripsiini.18G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab yang sedemikian dirincimenjadi sub-sub bab dan masing-masing memiliki keterkaitan dengan bab-babyang diajukan. Selanjtnya secara umum sistematika penulisan dalam skripsi inidiuraikan sebagai berikut:BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis dan konsepsional, metode penelitian dan sistematika penulisan.BAB II TINJAUAN TEORITIS Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pencabulan dan pengertian anak serta pengertian pertanggungjawaban pidana 18 Soerjono Soekanto (b), Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:Rajawali Press, 2006, hal. 17.
  • 14. 14BAB III PEMBAHASAN KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAKNYA Dalam bab ini akan dibahas mengenai contoh kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anaknya dan penulis akan menganalisis kasus tersebut.BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAKNYA Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang faktor penyebab tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anaknya, upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anaknya dan pertangungjawaban tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anaknyaBAB V PENUTUP Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan dari semua permasalahan yang telah diuraikan dan juga mengenai saran-saran dari penulis.