Sistem parlementer
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,587
On Slideshare
1,586
From Embeds
1
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
55
Comments
0
Likes
0

Embeds 1

https://twitter.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Sistem parlementer Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Belum Diperiksa Peta perbedaan jenis sistem parlementer██ Monarki konstitusional di mana kekuasaan berada di tangan parlemen.██ Republik parlementer di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara.██ Republik parlementer dengan presiden eksekutif dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen Bagian dari seri artikel tentang Politik Topik utama[tampilkan] Sistem politik[tampilkan] Disipilin akademik[tampilkan] Administrasi publik[tampilkan] Kebijakan[tampilkan] Organ pemerintahan[tampilkan]
  • 2. Topik lain[tampilkan] Subseri[tampilkan] Portal politik L B S Istana Westminster, "Ibu semua parlemen." Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presidendan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan. Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti
  • 3. dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini. Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Daftar isi [sembunyikan] 1 Ciri-ciri sistem parlementer 2 Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer 3 Negara dengan sistem pemerintahan parlementer o 3.1 Sistem Unikameral o 3.2 Sistem Bikameral 4 Lihat pula 5 Referensi Ciri-ciri sistem parlementer[sunting] Republik konstitusional Pendalaman teori Presidensia l Semipresidensi al Parlemente r Monarki konstitusional Parlementer Kepala negara Presiden Kepala pemerintahan Presiden Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas Terbatas Masa jabatan kepala negara ditentukan jangka waktu seumur hidup Masa jabatan kepala pemerintahan ditentukan jangka waktu Kekuasaan negara Pemisahan atau pembagian Hak prerogratif untuk eksekutif Presiden Perdana Menteri Hak kekuasaan wilayah negara Presiden Perdana Menteri Hak pendapat menurut Presiden UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut Perdana Menteri Tampilan kepala negara dalam kabinet Raja/Ratu Perdana Menteri (maksimal 2 periode) (maksimal 2 periode) ya tidak ditentukan jangka waktu Hanya pemisahan tidak
  • 4. Republik konstitusional Pendalaman teori Presidensia l Semipresidensi al Parlemente r Monarki konstitusional Parlementer (kecuali ada undangan Perdana Menteri) Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif tidak Ya Eksekutif dijatuhkan legislatif tidak Ya Posisi eksekutif Partai politik dan profesional Hanya Partai Berkuasa Pembubaran legislatif oleh eksekutif tidak Ya Keputusan kepala negara tidak dapat diganggu gugat (keputusan mutlak) dapat diubah melalui legislatif Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih ya Tidak Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif ya Tidak Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara tidak tentu hanya satu Rangkap jabatan kepala negara ya Tidak Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaik an UUD/UU/peraturan Presiden bersama dengan legislatif Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi) Perdana Menteri diwariskan turun temurun menurut UU Pemilihan kepala negara dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung) Pemilihan kepala pemerintahan dipilih rakyat (langsung) atau parlemen ditunjuk Presiden (tidak langsung) Hukuman kepada kepala negara Pemakzulan Hukuman kepada kepala pemerintahan Pemakzulan Lingkungan Istana Negara kalangan umum Pribadi Posisi elite/orang kaya setara dianggap bangsawan/feoda l dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung) ? Mosi tak percaya Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu: Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
  • 5. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undangundang. Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menterimenteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer[sunting] Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer: Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer: Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.