mengenal negara federasi

1.  NEGARA FEDERASI
Konsepsi federalisme lahir pada zaman Yunani Kuno, kemudian muncul kembali pada
abad pertengahan di beberapa kota Italia dan terus berkembang dalam konfederasi Swiss
(Switzerland) abad ke-13. Perkembangan mengenai konsepsi federalisme secara rincinya
dipaparkan oleh C. F. Strong (Riyanto, 2006: 32) yakni sebagai berikut : federalisme dalam satu
bentuk atau bentuk lainnya, telah ada di masa lalu, yaitu sejak zaman negara kota Yunani Kuno.
Federalisme juga muncul kembali pada abad pertengahan di beberapa kota Italia, dan terus
berkembang dalam konfederasi Swiss abad ke-13, yang lahir ketika Kanton Hutan bergabung
untuk menciptakan perlindungan tahun 1291. Organisasi politik ini merupakan cikal bakal dari
beberapa negara seperti Yugoslavia, Amerika Serikat, Australia, dan Meksiko).
Negara federal atau dikenal dengan bentuk negara serikat, memiliki daya tarik tersendiri
yang membuat berbagai kalangan, mengkaji bahkan berusaha menerapkannya. Daya tarik tersebut
lahir karena dalam konsep federalisme, setiap negara-negara bagian bebas melakukan tindakan ke
dalam, selama tidak bertentangan dengan UUD negara federal. Selain itu setiap keanekaragaman
yang terdapat di negara bagian akan tetap terpelihara. Sebab, negara bagian diberikan kedaulatan
tersendiri dalam bentuk residual power (kekuatan sisa). Negara federal menurut Dicy
(Soehino,2005:227) pada hakikatnya adalah suatu kerjasama yang bertujuan agar kepentingan
bersama dapat tercapai. Di samping itu negara-negara bagian masih tetap memiliki hak-hak serta
wewenangnya.
Negara Federal merupakan bentuk pertengahan antara Negara kesatuan dan Negara
konfederasi. Tetapi menurut C.F.Strong salah satu ciri Negara federal ialah bahwa ia mencoba
menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan Negara federal dalam
keseluruhannya dan kedaulatan Negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan luar dari Negara –
Negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintahan federal, sedangkan ke dalam dibatasi.
“Prisnsip federal ialah bahwa kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerinta h
Negara bagian dalam bidang – bidang tertentu adalah bebas satu sama lain.” Tetapi dalam beberapa
hal warga Negara merasa adanya dua pemerintahan. Untuk membentuk Negara federal menurut
C.F.Strong diperlukan dua syarat, yaitu : (1) Adanya perasaan sebangsa diantara kesatuan –
kesatuan politik yang hendak membentuk federasi itu, dan (2) Keinginan pada kesatuan – kesatuan
politik yang hendak mengadakan federasi untuk mengadakan ikatan terbatas, oleh Karena apabila
kesatuan – kesatuan politik itu menghendaki persatuan, maka bukan federasilah yang akan
dibentuk, melainakan Negara – kesatuan.
Dalam pandangan beberapa tokoh yang pro terhadap bentuk negara federal, memandang
bahwa dengan diterapkannya bentuk negara federal, bisa menjamin perkembangan kehidupan
sosial, politik dan budaya di daerahnya masing-masing. Sementara kalangan yang menentang
federalisme ini menganggap bahwa federalisme sebagai sebuah strategi penjajah untuk
melanggengkan pemerintahannya.

2.  FEDERALISME DI INDONESIA (RIS DESEMBER 1949 – AGUSTUS 1950)
RIS terdiri atas 15 Negara bagian (disebut daerah bagian) yang secraa formal berkedudukan
“saling sama martabat” dan “saling sama hak”. secara formal pula bentuk federal bersifat
sempurna, karena :
1) Kekuasaan pemerintah federal diperinci satu per satu, dan dana kekuasaan terletak pada
Negara – Negara bagian ( Undang – Undang Dasar pasal 51)
2) Dalam hal timbulnya pertentangan antara undang – undang federal dan undang - undang
Negara bagian, maka MA Federal mempunyai wewenang untuk menyelesaikannya dan
keputusan nya mengikat dua belah pihak (Undang – Undang dasar pasal 48)
Tetapi disamping itu, pemerintah federal mempunyai suatu kekuasaan yang tidak terdapat
dalam Negara – Negara federal lainnya, yaitu wewenang untuk memeriksa undang – undang dasar
Negara bagian sebelum dapat disahkan sebagai undang – undang dasar Negara bagian. Selain dari
itu, dalam praktik ternyata bahwa Negara federal, disamping Negara bagian Republik Indonesia
(RI) yang berpusat di Yogyakarta, memainkan peranan yang dominan terhadap Negara – Negara
bagian lainnya. Jadi sama sekali tidak sama martabatnya, dan memang bukan maksudnya untuk
memberi kekuasaan kepada Negara bagian, karena bentuk federal ini hanya dianggap sebagai suatu
adempauze. Dan ternyata hanya dalam waktu delapan bulan saja bentuk federal sudah dibatalkan
dan dalam bulan Agustus 1950 diganti dengan bentuk Negara kesatuan.