Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

1. Sanitasi.Net
Kelembagaan, Administrasi
dan Pembiayaan SPAL
Modul Pelatihan Dasar:
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
Pelatihan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi
Para Perencana, Pelaksana dan Pengelola Sanitasi
Agustus, 2015
Modul SPAL-8

2. Sanitasi.Net
KELEMBAGAAN
Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL

3. Sanitasi.Net
Kelembagaan Penyelenggara SPAL-T
Kesiapan Kelembagaan
• Kelembagaan penyelenggara SPAL-T harus sudah ada sebelum
SPAL-T selesai dibangun dan siap dioperasikan.

4. Sanitasi.Net
Kelembagaan Penyelenggara SPAL-T
Skala Perkotaan, Permukiman dan Kawasan
• Kelembagaan penyelenggara SPAL-T skala perkotaan dapat
berupa dinas daerah/UPTD, BLUD, atau BUMN/BUMD.
• Kelembagaan penyelenggara SPAL-T skala permukiman dapat
berupa:
– dinas daerah/UPTD;
– Kelompok Masyarakat; atau
– Badan Usaha Swasta.
• Kelembagaan penyelenggara SPAL-T skala kawasan tertentu
dapat berupa Badan Usaha Swasta.

5. Sanitasi.Net
Kelembagaan Penyelenggara SPAL-T
Sumber Daya Manusia
• Kelembagaan penyelenggara SPAL-T, harus dilengkapi
dengan sumber daya manusia yang kompeten di bidang
Penyelenggaraan Pengembangan SPAL-T.

6. Sanitasi.Net
Kelembagaan Penyelenggara SPAL-S
Kesiapan Kelembagaan
• Kelembagaan penyelenggara SPAL-S harus sudah ada, sebelum
SPAL-S selesai dibangun dan siap dioperasikan.

7. Sanitasi.Net
Kelembagaan Penyelenggara SPAL-S
Komunal dan Unit Pengolahan Lumpur Tinja
• Kelembagaan penyelenggara SPAL-S dapat berupa Kelompok
Masyarakat.
• Kelembagaan penyelenggara SPAL-S komponen Unit
Pengolahan Lumpur Tinja berupa prasarana dan sarana IPLT
merupakan
– dinas daerah/UPTD,
– BLUD,
– BUMN/BUMD atau
– Badan Usaha Swasta.

8. Sanitasi.Net
ADMINISTRASI
Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL

9. Sanitasi.Net
Administasi Penyelenggaraan SPAL
Administrasi Penyelenggaraan Pengembangan SPAL meliputi
• Administrasi perkantoran
• Administrasi keuangan

10. Sanitasi.Net
Administasi Penyelenggaraan SPAL
Administrasi Perkantoran
• Pencatatan
• Pengarsipan
• Pelaporan kegiatan teknik dan nonteknik

11. Sanitasi.Net
Administasi Penyelenggaraan SPAL
Administrasi Keuangan
• Pencatatan pemasukan dan pengeluaran
• Tertib administrasi keuangan kegiatan teknik dan nonteknik

12. Sanitasi.Net
Administasi Penyelenggaraan SPAL
Pedoman dan Transparansi
• Kegiatan administrasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman
dan/atau ketentuan lain yang berlaku.
• Kegiatan administrasi harus dilakukan sesuai kesepakatan
secara transparan.

13. Sanitasi.Net
PEMBIAYAAN
Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL

14. Sanitasi.Net
Pembiayaan SPAL
• Pembiayaan Penyelenggaraan Pengembangan SPAL meliputi
pembiayaan untuk membangun, memperluas, mengoperasikan,
memelihara dan merehabilitasi sistem fisik serta
meningkatkan sistem nonfisik.

15. Sanitasi.Net
Pembiayaan SPAL
Sumber-sumber Pembiayaan
• Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
• BUMN atau BUMD;
• Koperasi;
• Badan usaha swasta;
• Masyarakat;
• Sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

16. Sanitasi.Net
Pembiayaan SPAL
Pembiayaan dari Masyarakat
Sumber pembiayaan dari masyarakat dapat berupa:
• Retribusi/tarif/iuran,
• Biaya sambungan rumah dan
• Hibah tanah.

17. Sanitasi.Net
Tarif
Prinsip Perhitungan dan Penetapan
Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip-prinsip:
• Keterjangkauan dan keadilan;
• Mutu pelayanan;
• Pemulihan biaya; dan
• Transparansi dan akuntabilitas.

18. Sanitasi.Net
Tarif
Komponen Biaya yang Diperhitungkan
Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif
meliputi:
• biaya operasi dan pemeliharaan;
• biaya depresiasi; dan
• biaya-biaya lain

19. Sanitasi.Net
Tarif
Subsidi Silang
• Untuk melaksanakan tarif, Penyelenggara harus menerapkan
struktur tarif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar
kelompok pelanggan.

20. Sanitasi.Net
Tarif
Penetapan Tarif
• Tarif yang diselenggarakan oleh BUMD ditetapkan oleh kepala
daerah berdasarkan usulan direksi, setelah disetujui oleh
Dewan Pengawas.
• Tarif yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta,
ditetapkan oleh kepala daerah.

21. Sanitasi.Net
Retribusi
• Dalam hal jasa pelayanan Air Limbah dilakukan oleh
Pemerintah Daerah, pelanggan dapat dikenakan pungutan
daerah dalam bentuk retribusi.

22. Sanitasi.Net
Iuran
• Dalam hal jasa pelayanan dilakukan oleh Kelompok
Masyarakat untuk kepentingan sendiri, anggota Kelompok
Masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan
bersama.
• Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud di atas dilakukan
oleh Kelompok Masyarakat yang bersangkutan.

23. Sanitasi.Net
Bantuan Pendanaan
• Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu melakukan
Penyelenggaraan Pengembangan SPAL, Pemerintah dapat
memberikan bantuan pendanaan sampai dengan pemenuhan
standar pelayanan minimal yang dibutuhkan secara bertahap.
• Tata cara pemberian bantuan pendanaan sebagaimana
dimaksud di atas, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

24. Sanitasi.Net
Referensi
Direktorat Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman (PPLP)
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementrian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

25. Sanitasi.Net
Modul Dasar
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
Modul SPAL
1. Kamus, Istilah dan Definisi
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah
Terpusat (SPAL-T)
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah
Setempat (SPAL-S)
4. Kebijakan dan Strategi SPAL
5. Perencanaan SPAL
6. Pelaksanaan Konstruksi SPAL
7. Operasi dan Pemeliharaan SPAL
Modul SPAL
8. Kelembagaan, Adminis-
trasi dan Pembiayaan
9. Peran Masyarakat dan Badan
Usaha Swasta
10. Pemantauan, Evaluasi dan
Pelaporan Penyelenggaraan SPAL
11. Wewenang dan Tanggung Jawab
Penyelenggaraan SPAL
12. Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan SPAL

26. Sanitasi.Net
Terima kasih
Joy Irmanputhra
AFSI
FasilitatorSanitasi.Org