1. RINGKASAN EKSEKUTIF
PENYEDERHANAAN PERIZINAN KOTA BANDUNG
A. LATAR BELAKANG
Ruang lingkup pelayanan publik (public services) meliputi semua aspek
kehidupan masyarakat dimulai sejak seseorang dalam kandungan ketika diperiksa
oleh dokter pemerintah, mengurus akta kelahiran, menempuh pendidikan di sekolah
negeri, menikmati bahan makanan yang pasarnya dikelola oleh pemerintah,
menempati rumah yang disubsidi pemerintah, memperoleh macam-macam perizinan
yang berkaitan dengan dunia usaha yang digelutinya hingga seseorang meninggal
dan memerlukan surat pengantar dan surat kematian.
Permasalah perizinan di Kota Bandung saat ini adalah terlalu banyaknya
jenis izin yang harus ditempuh oleh seorang pengusaha dalam memulai,
menjalankan serta menutup usahanya. Selain itu, sampai saat ini masih banyak izin
yang tidak memiliki nomenklatur usaha yang seragam, sehingga dapat
mengakibatkan penyelewengan jenis usaha, peruntukan lahan serta perizinan
tertentu. Untuk itu tepat kiranya untuk dilakukan suatu kajian yang komprehensif
mengenai penyederhanaan perijianan, dalam upaya meningkatkan kepastian hukum
dan peningkatan iklim usaha di Kota Bandung.
Penyederhanaan perizinan sesuai dengan program pemerintah dalam (1).
Peningkatan Investasi, Ekspor dan Kesempatan Kerja yang difokuskan pada : (a)
peningkatan daya tarik investasi dalam dan luar negeri, (b) pengurangan hambatan
pokok pada prosedur perizinan, (c) administrasi perpajakan dan kepabeanan, (d)
peningkatan kepastian hukum dan keserasian peraturan pusat dan peraturan
daerah, (e) peningkatan daya saing industri manufaktur, (f) intensitas pariwisata, (g)
produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya yang produktif dan (h) perbaikan
iklim ketenagakerjaan serta perluasan kesempatan kerja. (2). Pemberantasan
Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang difokuskan pada
penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pencegahan praktik tindak
pidana korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, kinerja dan kesejahteraan
PNS serta penataan kelembagaan ketatalaksanaan, dan pengawasan aparatur
negara.
Dalam hal pelayanan publik, saat ini dikenal adanya Empat Masalah, dan
Tujuh Kelemahan, Empat masalah, terdiri atas (1) berbagai keluhan masyarakat
kurang direspons aparatur; (2) belum ada data awal yang pasti dan sama; (3) tolok
ukur keberhasilan belum jelas; dan (4) pemberantasan korupsi. Sementara itu, Tujuh
kelemahan yang menonjol dalam hal pelayanan publik adalah : (1) lemahnya
kehendak pemerintah (political will); (2) belum ada kesamaan persepsi dan
pemahaman tentang visi, misi, tujuan dan rencana tindak; (3) kurang memanfaatkan
1
2. teknologi informasi (e-government, e-procurement, information technology); (4)
belum ada kesepakatan menerapkan SIN (single identification/identity number) dan
SIPS (Single Identity Pubic Services) tentang data kepegawaian, asuransi
kesehatan, taspen, pajak, tanah, imigrasi, bea-cukai, dan yang terkait lainnya; (5)
masih banyak duplikasi, pertentangan, dan ketidakwajaran peraturan perundang-
undangan (ambivalen dan multi-interpreted); (6) kelemahan dalam penegakan
hukum; dan (7) belum ada konsistensi yang didukung kesungguhan atau keseriusan
pemerintah dalam pemberantasan KKN.
Dalam upaya mendorong penigkatan pertumbuhan ekonomi dan program
peningkatan iklim usaha, maka pemerintah telah melaksanakan beberapa kebijakan
dalam hal promosi Investasi Dalam Negeri berupa :
1. Penyederhanaan perizinan berusaha di indonesia dalam rangka menaikkan
peringkat Indonesia dari 135 ( menurut penilaian BANK DUNIA/IFC ) menjadi
peringkat ke 70 yang dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparaur
Negara dan Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal dengan dasar
perbandingan pelayanan investasi negara-negara asia :
• Indonesia -------------> 151 hari
• Malaysia ---------------> 30 hari
• Singapore -------------> 8 hari
• Korea -------------------> 22 hari
• Jepang -----------------> 31 hari
• China -------------------> 48 hari
2. INPRES NO. 3 TH 2006 Tanggal 27 Pebruari 2006 Tentang Paket Kebijakan
Perbaikan Iklim Investasi berupa : Menyederhanakan proses pembentukan
Perusahaan dan Izin Usaha dari 150 hari menjadi 30 hari (lamp. paket no I /4b).
3. PERMENDAGRI NO. 24 TH 2006 Tanggal 6 Juli 2006 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (pasal 11 jangka waktu
penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 15
hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh
kelengkapannya.
Demi terciptaya keseragaman dalam kebijakan pelayanan publik ini, maka
disepakai enam indikator yang dipergunakan sebagai dasar penilaian bank dunia/ifc
dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada beberapa negara adalah :
1. Starting A Business (perizinan utk memulai usaha)
2. Dealing with License (perizinan dlm menjalankan usaha)
3. Registering Property (penyiapan/pembelian lahan)
4. Trading Across Border (ekspor impor)
5. Paying Taxes (waktu & double tax )
6. Enforcing Contract (penegakkan kepastian kontrak)
2
3. B. PERMASALAHAN
Menurut hasil survey yang dilakukan UGM pada tahun 2002, secara umum
stakeholders menilai bahwa kualitas pelayanan publik mengalami perbaikan setelah
diberlakukannya otonomi daerah; namun, dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas,
responsivitas, kesamaan perlakuan (tidak diskriminatif) masih jauh dari yang
diharapkan dan masih memiliki berbagai kelemahan. Berkaitan dengan hal-hal
tersebut, memang sangat disadari bahwa pelayanan publik masih memiliki berbagai
kelemahan, antara lain (Mohamad, 2003):
• Birokratis. Pelayanan (khususnya pelayanan perizinan) pada umumnya
dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga
menyebabkan penyelesaian pelayanan lama. Selain itu kemampuan staf
pelayanan (front line staff) untuk dapat menyelesaikan masalah sangat
rendah, dan di lain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan
penanggungjawab pelayanan, dalam rangka menyelesaikan masalah juga
sangat sulit.
• Inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam
pelayanan perizinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang
diberikan
• Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya
sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih
ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan
instansi pelayanan lain yang terkait.Kurang informatif. Berbagai informasi,
lambat disampaikan atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.
• Kurang accessible. Berbagai unit pelaksana pelayanan tersebar, sehingga
menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut.
• Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur
pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai
dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai
keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau
bahkan diabaikan sama sekali.
• Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada umumnya
aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar
keluhan/saran/aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan
dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.
Untuk itu, sebagai langkah awal upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di Kota
Bandung dimulai dari substansi, yaitu menyederhanakan perizinan dari segi Jenis
Izin, Jumlah Izin serta proses dan prosedur perizinan.
3
5. D. PELAYANAN PUBLIK
Dilihat dari produknya, pelayanan publik dikelompokkan menjadi 3 jenis
(Prianto, 2006:2) yaitu:
1. Pelayanan administratif, yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi
yang dibutuhkan masyarakat. Produk ini antara lain meliputi status
kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau
penguasaan atas barang. Wujud fisik berbagai dokumen ini antara lain SIUP, izin
trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk (KTP), dan sertifikat tanah.
2. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang
dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya : pendidikan, kesehatan,
penyelenggaraan transportasi.
3. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang
dibutuhkan masyarakat (jaringan telepon, listrik, air bersih, dan sejenisnya).
Jenis-jenis perizinan dan persyaratan-persyaratan formal
Peraturan pemerintah dapat dikelompokkan berdasarkan kaitannya dengan
siklus usaha, (1) tahap memulai usaha ada persyaratan lokasi usaha dan
persyaratan pendaftaran. (2) tahap operasional dan pengembangan usaha ada izin
impor dan ekspor atau peraturan yang berkaitan dengan lingkungan. (3) tahap
penutupan usaha ada prosedur untuk dinyatakan bangkrut. Kajian Kebijakan ini
memfokuskan diri hanya pada regulasi yang berhubungan dengan proses memulai
dan fomalisasi usaha. Namun demikian, suatu penyederhanaan peraturan yang
komprehensif seharusnya mencakup semua jenis peraturan. Diskusi tentang upaya
penyederhanaan peraturan dunia usaha biasanya dipersulit oleh adanya
pemahaman yang tidak jelas tentang berbagai jenis persyaratan formal untuk
berbisnis. Di Indonesia, sebagai contoh, lisensi, izin, permit, registrasi, pajak dan
pungutan sering dicampur-adukkan dan secara kolektif dinamai “business
licenses” (Perizinan Usaha). Generalisasi semacam itu menghambat diskusi dan
analisis yang jelas terhadap masalah-masalah regulasi yang spesifik.
Izin usaha adalah suatu izin umum yang formal bagi suatu badan usaha
untuk memasuki suatu pasar dan menjalankan usaha. Pengaturan badan-badan
usaha secara sistematis dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan dan
perlindungan konsumen serta meningkatkan pengembangan pasar dan persaingan.
Tidak dimilikinya izin akan merugikan usaha itu sendiri karena hal ini akan
membatasi pengakuan legal terhadapnya dan dengan demikian akan membatasi
aksesnya ke perlindungan hukum, layanan-layanan formal dan kemungkinan
memasuki pasar tertentu.
1. Izin Usaha Umum: Izin dari pemerintah yang diperlukan untuk semua
kegiatan usaha sebelum dapat dijalankan di pasar.
2. Izin Usaha Khusus: Mengatur aktivitas usaha di bidang-bidang tertentu di
mana pemerintah merasa perlu melindungi kepentingan publik, seperti
masalah-masalah kesehatan dan keselamatan, perencanaan kota dan
pelestarian lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan sektoral
serta kegiatan-kegiatan spesifik yang berkaitan dengan proses atau produk.
5
6. 3. Permit : berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang umumnya dilarang, seperti
penggunaan racun atau pembuatan senjata api, namun pemerintah
memberikan pengecualian dengan persyaratan-persyaratan tertentu.
4. Pendaftaran Usaha : Tujuan dari melakukan pendaftaran bukanlah untuk
mengatur aktivitas melainkan untuk menciptakan suatu struktur informasi
dasar. Struktur informasi dasar ini biasanya mencakup registrasi dari (i)
tempat kediaman, (ii) perusahaan-perusahaan, (iii) tanah, dan (iv) tanggung
jawab (misalnya tanggung jawab untuk membayar pajak). Pendaftaran usaha
bermanfaat bagi pemerintah karena membantu menyediakan informasi yang
lengkap dan selalu diperbarui mengenai populasi usaha untuk dipakai dalam
pembuatan kebijakan publik dan keperluan administratif lainnya. Bagi dunia
usaha, pendaftaran merupakan langkah penting yang relatif sederhana untuk
memperoleh formalisasi dan berbagai keuntungan dari status hukum yang
formal. Status hukum yang jelas akan memperkuat posisi usaha di hadapan
administrasi publik (usaha-usaha informal, misalnya, selalu menjadi korban
pungutan tidak resmi) dan dapat meningkatkan akses ke berbagai pelayanan
seperti pembiayaan dari bank.
Model Pengelolaan Organisasi Pelayanan Publik
Model pengelolaan organisasi pelayanan publik ini, bertujuan untuk memenuhi
kepuasan pelanggan (pengguna jasa). Model yang banyak digunakan dalan
pengelolaan pelayanan publik adalah sebagai berikut :
komitmen
kemampuanKebijakan
Sistem Sosio-Kultur
Kepuasan
Pelanggan/
Publik
Tangible
Realibility
Responsiveness
Assurance
Empathy
Partisipasi
Akuntabilitas
Kelembagaan-kemitraan
Sumberdaya
komitmen
kemampuanKebijakan
Sistem Sosio-Kultur
Kepuasan
Pelanggan/
Publik
Tangible
Realibility
Responsiveness
Assurance
Empathy
Partisipasi
Akuntabilitas
Kebijakan
Sistem Sosio-Kultur
Kepuasan
Pelanggan/
Publik
Tangible
Realibility
Responsiveness
Assurance
Empathy
Partisipasi
Akuntabilitas
Sistem Sosio-Kultur
Kepuasan
Pelanggan/
Publik
Tangible
Realibility
Responsiveness
Assurance
Empathy
Partisipasi
Akuntabilitas
Kelembagaan-kemitraan
Sumberdaya
Dengan melihat model pengelolaan organisasi pelayanan publik ini, ada
beberapa aspek yang dianggap sangat memiliki dampak langsung terhadap upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu:
Sumber: Hasil Kajian Peningkatan Kualtitas Pelayanan Publik
TA 2004
6
7. 1. Aspek Kepemimpinan : Kepemimpinan merupakan proses berorientasi
kepada manusia dan dapat diukur dari pengaruhnya terhadap perilaku organisasi
dan masyarakat yang dihadapinya. Aktivitas kepemimpinan sangat penting artinya
terhadap motivasi orang lain, hubungan antara individu dan interaksi sosial,
komunikasi interpersonal, iklim dalam organisasi, konflik interpersonal,
perkembangan personil dan mengantisipasi produktivitas sumber daya manusia
aparatur.
2. Aspek Sistem Kelembagaan
a. Aspek Kelembagaan : Implikasi dari tumpang tindihnya kewenangan
atau “pengambilalihan” kewenangan pelayanan yang bukan
kewenangannya, ternyata dapat menimbulkan kurang maksimalnya
kualitas pelayanan itu sendiri,. Pada Unit Pelayanan yang mempunyai
pimpinan dan aparat serta tokoh-tokohnya yang lain yang mempunyai
jiwa dan karakter kepemimpinan yang baik, proaktif dan inovatif dalam
menjalankan tugasnya, kekurangan dalam hal optimalisasi kualitas
pelayanan akan teratasi.
b. Aspek Sumber Daya (Manusia) : Ketersediaan sumber daya yang
memadai dan potensial dipandang sebagai faktor yang signifikan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek sumberdaya SDM aparatur,
teknologi dan aspek prasarana dan sarana fisik lainnya. Secara umum
kelemahan pelayanan publik selama ini lebih dikarenakan oleh masalah
keterbatasan kemampuan finansial dan sarana prasarana fisik.
Kelemahan lainnya adalah kemampuan dan kompetensi SDM aparatur
yang terlibat langsung kepada pemberian pelayanan, di mana rata-rata
SDM Aparatur di daerah belum mahir dalam menggunakan dan
mengoperasikan teknologi informasi.
c. Aspek Partisipasi Masyarakat : Dalam konteks partisipasi masyarakat
di dalam penyelenggaraan pelayanan umum, komunikasi yang efektif
antara masyarakat dengan pemerintah terutama berkaitan dengan arah
pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan di mana kepentingan,
keinginan, harapan dan tuntutan masyarakat menjadi sandaran
utamanya. Posisi masyarakat dipandang sebagai subyek yang harus
dilayani dan dipuaskan. Karenanya, ketika berbicara mengenai kualitas
pelayanan yang diberikan maka hal itu akan sejajar dengan tingkat
kepuasan masyarakat sebagai pelanggannya. Dalam melakukan
pelayanan yang baik, seorang pelayan harus memiliki kemampuan
berkomunikasi dengan baik terhadap yang dilayaninya.
Permasalahan umum dalam upaya meningkatkan iklim penanaman modal di
seluruh wilayah Indonesia termasuk Kota Bandung dapat dikelompokan kedalam
lima katagori sebagai berikut :
7
8. 1. Sikap yang menghambat dunia usaha : Pasal 33, UUD 1945,
perekonomian terpimpin : memberi mandat kepada pemerintah untuk
mengontrol dan mensupervisi usaha untuk memberikan kemudahan dan
mempromosikan pengembangan sektor swasta.
2. Duplikasi perizinan usaha secara umum : Izin-izin bidang industri—Izin
Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan (IP), Tanda Daftar Industri (TDI) dan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi usaha kecil, menengah dan
besar—merupakan izin-izin yang duplikatif. Izin-izin ini pada intinya mengatur
hal yang sama secara substantif, yaitu untuk mengatur kegiatan usaha.
3. Persyaratan berlebihan yang harus dipenuhi : Dokumen-dokumen yang
harus diserahkan guna melengkapi suatu aplikasi untuk mendapatkan izin ini
saling tumpang tindih dan jumlahnya terlalu banyak. Sebagai contoh, aplikasi
izin PT untuk mendapatkan SIUP harus dilengkapi berbagai izin dan akte
lainnya, yaitu akte pendirian yang disahkan notaris, legalisasi akte PT oleh
Menteri Kehakiman, Kartu Tanda Pengenal (KTP) dari pimpinan perusahaan,
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), izin
yang berkaitan dengan gangguan/Ordonansi Gangguan (HO, atau Hinder
Ordonantie), laporan keuangan perusahaan serta foto-foto. Sebagian besar
dari persyaratan tersebut harus pula diserahkan untuk mendapatkan izin atau
sertifikat dari instansi lainnya.
4. Proses perpanjangan perizinan : Kewajiban untuk memperbarui izin sesuai
dengan tahap-tahap dalam siklus hidup suatu usaha (memulai, memperluas,
perubahan dan penutupan) tidak ada pembenaran yang eksplisit untuk
beban adiministratif tambahan ini.
5. Perizinan yang semakin rumit : jumlah peraturan daerah (perda)
berkenaan dengan pajak, pungutan dan iuran-iuran lainnyatelah meningkat
pesat semenjak proses desentralisasi dimulai.
Permasalahan perizinan tersebut terjadi karena diakibatkan oleh karena
adanya hal-hal sebagai berikut :
1) Penyusunan kebijakan perizinan
masih belum partisipatif,
2) Rasionalitas dalam penetapan izin,
3) Perizinan difungsikan sebagai
instrumen pendapatan,
4) Instrumen kelembagaan untuk
pemrosesan dan pengawasan izin
yang telah dikeluarkan masih lemah,
5) kapasitas pemerintah daerah dalam
formulasi kebijakan dan pelaksanaan
perizinan masih lemah,
6) Masih terjadinya peyimpangan
dalam pelaksanaan,
7) Monopoli birokrasi dalam proses
pengurusan izin,
8) Masih lemahnya masyarakat sipil
dan asosiasi bisnis sebagai
instrumen kontrol pemerintah.
9) Waktu pengurusan izin
10) Biaya
11) Waktu Penyelesaian
8
9. E. PENYEDERHANAAN PERIZINAN
Analisa HGSL (Pengahapusan, Penggabungan, Penyederhanaan dan
pelimpahan) yang dikenal juga dengan istilah studi ACSD (Abolish, Combine,
Simplified, Decentralised) dilakukan terhadap perizinan dan non perizinan di Kota
Bandung untuk melihat sejauhmana perizinan dan non perizinan dilaksanakan
dengan memperhatikan aspek peraturan perundangan, aspek substansi izin serta
aspek pendapatan daerah. Analisa ini merupakan inti dari penyederhanaan regulasi
perizinan, yang terdari dari alternative solusi sebagai berikut:
• Penghapusan yaitu mengurangi jenis perizinan yang selama ini diberlakukan
dengan menghapus perizinan tersebut
• Penggabungan, yaitu menggabungkan beberapa perizinan dan non perizinan
yang dianggap sama secara subtansi menjadi satu perizinan
• Penyederhanaan yaitu penyederhanaan prosedur dan persyaratan yang
selama ini diberlakukan
• Pelimpahan yaitu melimpahkan proses pemberian izin kepada instansi
dibawahnya dengan pertimbangan jangkauan pelayanan lebih dekat dan
lebih cepat
1. Evaluasi Perizinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang
menjadi urusan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan
pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan
pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama
antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.
Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan
urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar
(basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan
hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang
bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan
daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi
unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan
di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan
daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.
9
10. Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan
pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan
wajib ini meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. lingkungan hidup;
d. pekerjaan umum;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perumahan;
h. kepemudaan dan olahraga;
i. penanaman modal;
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k. kependudukan dan catatan sipil;
l. ketenagakerjaan;
m. ketahanan pangan . . .
n. pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;
o. keluarga berencana dan keluarga
sejahtera;
p. perhubungan;
q. komunikasi dan informatika;
r. pertanahan;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. sosial;
w. kebudayaan;
x. statistik;
y. kearsipan; dan
z. perpustakaan.
Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan ini
meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. pariwisata;
f. industri . . .
g. perdagangan; dan
h. ketransmigrasian.
Dari hasil evaluasi perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang kewenangan pemerintah daerah, maka dapat disimpulkan
bahwa beberapa jenis izin dan non-izin harus dihapuskan. Berikut rekapitulasi
beberapa jenis izin dan non-izin yang tidak secara eksplisit maupun implisit
disebutkan dalam PP No.38 Tahun 2007 :
Perizinan
• Persetujuan PMDN
• Izin Penanaman Pemeliharaan dan
Penebangan Pohon
• Izin Pemakaian Tanah dan
Bangunan Milik/Dikuasai Pemda
• Izin Bongkar muat barang
Non-perizinan
• Rekomendasi siatem proteksi
kebakaran disetiap bangunan yang
akan dibangundan rekomendasi HO.
• Rekomendasi kepada pedagang alat-
alat pemadam kebakaran
• Rekomendasi penyelenggaraan jasa
10
11. • Izin Pendirian Wartel
• Izin Pendirian Warnet
• Izin Tempat Berjualan Tiket (Agen)
• Izin Pemakaman
• Tanda Daftar Gudang
• Izin Usaha Penggilingan Padi Huller
• Izin Usaha Kolam Pemancingan
titipan
• Instalasi kabel rumah
• Rekomendasi pendaftaran kendaraan
bermotor
• Rekomendasi penyelenggaraan
wartel/warnet
• Rekomendasi pengumpulan
uang/barang sumbangan
• Pendirian yayasan orsos
• Rekomendasi bantuan
Melihat hasil mapping dan analisa di atas pemerintah Kota Bandung dituntut
untuk dapat mereview berbagai bentuk peraturan perizinan dan non perizinan yang
diarahkan pada perbaikan perizinan yang tumpang tindih baik dalam persyaratan,
tujuan maupun, obyek perizinan dan non perizinan. Selain itu banyak jenis izin yan
harus dilengkapi dengan rekomendasi-rekomendasi yang kurang relevan, sehingga
menimbulkan penjangnya birokrasi yang harus ditempuh. Harapan dari kebijakan ini
adalah berkurangnya jumlah perizinan yang tumpang tindih dan yang tidak sesuai
dengan peraturan serta tuntutan perkembangan sehingga dapat mengurangi beban
masyarakat terhadap perizinan.
2. Analisis Substansi Izin
Pada dasarnya substansi suatu perizinan memiliki banyak sisi yang saling
terkait. Pada bagian ini seluruh jenis izin dan non-izin akan dikelompokan
berdasarkan indikator substansi izin berikut. Secara umum, suatu perizinan dapat
dikelompokan kedalam indikator berpa (1) Substansi Izin, (2) Tujuan Izin, (3)
Prosedur Izin, (4) Kewenangan Izin dan (5) Penegakan Izin. Lebih jauh lagi masing-
masing indikator tersebut memiliki sub-indikator sebagai berikut :
A. Substansi Izin
1. Larangan, kewajiban dan perintah,
2. Melindungi Nilai-nilai masyarakat, ekonomi dan budaya
3. Melindungi lingkungan hidup dan mengatur tataruang
4. Melakukan pendataan dan pendaftaran usaha
5. Melindungi keselamatan umum
B. Tujuan Izin
1. Menyelidiki orang dan atau badan hukum privat
2. Mencegah kerugian, bahaya dan gangguan
3. Melindungi benda atau sumberdaya
4. mengatur dan menentukan hubungan hukum
C. Prosedur Izin
1. Memenuhi proseur administrasi
2. Memenuhi prosedur yuridis
11
12. 3. Memenuhi Prosedur teknis
4. Memenuhi prosedur manajerial
D. Kewenangan Izin
1. Mengeluarkan izin
2. Mengawasi pelaksanaan izin
3. Mengendaikan pelaksanaan izin
E. Penegakan Izin
1. Implementasi
2. Penegakan hukum
3. Pengawasan Pemberian sanksi
Melihat hasil pengelompokan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan
beberapa kesamaan izin dan non izin yang ada di Kota Bandung dapat
dikelompokan dalam 3 (tiga) katagori utama, yaitu katagori pendaftaran usaha,
perizinan, serta manajemen pengawasan dan pengendalian. Secara detail
pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut : (1) Pendaftaran Usaha, (2) Izin
Usaha, (3) Izin tertentu (khusus), (4) Pembinaan usaha dan (5) Pengawasan dan
pengendalian usaha. Dari hasil pengelompokan berdasarkan indikator perizinan di
atas, dapat ditarik kesimpulan kesamaan indikator sebagai berikut :
Katagori
Substansi
Tujuan
Prosedur
Kewenangan
Penegakan
Pendaftaran Usaha 4 1 1 4 1
Izin Usaha 2 4 2 1 1
Izin tertentu (khusus) 3 3 3 1 2
Pembinaan usaha 5 2 4 3 3
Pengawasan dan pengendalian usaha 1 1 4 2 4
Dari hasil tersebut dapat disimpukan pengelompokan izin dan non-izin di
Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut :
PENDAFTARAN USAHA
1 Surat Izin Tetap (IUT) 7 Surat keterangan Tanda Terdaftar dan Stiker Jajanan
2 Izin Tempat Usaha 8 Surat Keterangan Pendaftaran Tukang Gigi
3 Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 9 Pendirian Yayasan/Orsos
4 Tanda Daftar Gudang
1
0
Pemberian kartu pendaftaran usaha kecil
penggilingan padi, huller, penyosohan beras dan
pengolahan hasil pertanian tanaman pangan lain5
Tanda Daftar Industri
6
Surat Tanda Bukti Diri Terdaftar Penyelenggaraan
Pengobatan Tradisional
1
1
Pemberian kartu pendaftaran perikanan rakyat dan
usaha kecil kolam pemancingan;
12
13. IZIN USAHA UMUM
1
Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) 1
8
Izin Apotik;
2
Izin Usaha Angkutan 1
9
Izin Pedagang Eceran Obat (PEO);
3
Izin Penyelenggaraan Bengkel Kendaraan Bermotor; 2
0
zin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional (BATRA);
4
Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah
Mengemudi;
2
1
Izin Usaha Perdagangan Ikan Segar Dan Ikan Olahaan
5
Izin Usaha Parkir Umu 2
2
Izin Kursus Setir Mobil;
6
Izin Pendirian Wartel (KBU) 2
3
Izin Usaha Peternakan;
7
Izin Pendirian Warnet; 2
4
Izin Usaha Pembibitan Ternak;
8
Izin Jasa Titipan Lokal, Cabang dan intra Kota; 2
5
Izin Usaha Pemotongan Hewan Unggas
9
Izin Salon Kecantikan 2
6
Izin Usaha Pembibitan Tanaman
10
Izin frekwensi radio dan orbit satelit untuk televisi dan
radio lokal;
2
7
Izin Usaha Penggilingan Padi Huller, Penyosohan Beras
dan Pengolahan Hsl Pertanian Tanaman Pangan Lainnya;
11
Izin Usaha Perdagangan 2
8
Pengelolaan Izin Usaha Tempat Parkir
12
Izin Usaha Industri ; 2
9
Izin Usaha Kolam Peman-cingan;
13
Izin Penyelenggaraan Optikal 3
0
Izin Penyelenggaraan Kursus Umum;
14
Izin Laboratorium Kesehatan Swasta; 3
1
Izin Pengelolaan/ Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
15
Izin Pelayanan Radiologi Swasta (Praktek Radiologi
Perseorangan / Klinik Rontgen);
3
2
Izin Usaha Budidaya dan Pembibitan serta Penangkaran
Induk Ikan Hias;
16
Izin Pelayanan Pendirian Klinik Computer
Tomography Scanner (CT Scan) Swasta
3
3
Izin tetap Lembaga Latihan Kerja Swasta yang telah
memperoleh izin sementara 2 (dua) tahun.
17
Izin Tempat Penjualan Tiket (agen); 3
4
Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
IZIN KHUSUS (TERTENTU)
1
Izin Lokasi 1
4
Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP);
2
Izin Pemanfaatan Lahan Mata Air dan Lahan
Pengairan Lainnya;
1
5
Izin Pembangunan Lintasan yang Berada Dibawah/
Diatasnya;
3
Perpanjangan izin penggunaan Tenaga Kerja Warga
Negara Asing Perusahan (TKWNAP);
1
6
Izin Pemanfaatan Bangunan Pengairan Dan Lahan pada
Daerah Sempadan Saluran Sungai;
4
Izin Gangguan 1
7
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ( IPPT )
5 Izin Penutupan/ Penggunaan Trotoar, Berm dan 1 Izin Usaha Pengusaha Pengeboran Air Bawah Tanah
13
14. Saluran;
8
(SIPPAT);
6
Izin Trayek; 1
9
Izin Rumah Sakit (Umum, khusus);
7
Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan; 2
0
Izin Penyelenggaraan Klinik Fisioterapi;.
8
Izin Penyelenggaraan Reklame 2
1
Izin Klinik Hewan RSH, RPH/ Unggas;
9
Izin Pematangan Lahan / Tanah; 2
2
Izin Usaha Pupuk dan Peptisida.
10
Izin Pemanfaatan Titik Tiang Pancang Reklame,
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sejenisnya.
2
3
Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta (SPKDS)
dan Sarana Pelayanan Kesehatan Spesialis Swasta
11
Izin Pembuatan Jalan Masuk Kompleks Perumahan,
Pertokoan dan yang sejenismya;
2
4
Izin Perubahan Alur, Bentuk, Dimensi dan Kemiringan
Dasar saluran / Sungai;
12
Izin Pengambilan Air Permukaan; 2
5
Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
13
Izin Pembuangan Air Buangan ke Sumber Air; 2
6
Izin EksploItasi Air Bawah Tanah
2
7
Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
PEMBINAAN
1
Rekomendasi / Izin Operasional Kelompok Bermain /
Tempat Penitipan Anak;
1
3
Sertifikasi Produksi Makanan & Minuman Industri Rumah
tangga
2
Izin Penyehatan Makanan Jasaboga; 1
4
Instalasi Kabel Rumah
3
Izin Pemakaman 1
5
Penentuan tingkat mutu restoran dan Rumah makan
4
Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan/
Restoran
1
6
Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depo Air Minum (DAM)
5
Sertifikat dan lisensi bagi tenaga kerja yang telah
memiliki kualifikasi tertentu;
1
7
Sertifikat Laik Sehat Restoran/ Rumah Makan
6
Izin Pemutusan Hubungan Kerja; 1
8
Sertifikat Laik Sehat Hotel
7
Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga 1
9
Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang
8
Rekomendasi bagi pengusaha katering dan
penyelenggara kantin yang melayani tenaga kerja;
2
0
Retribusi/`Pembinaan penempatan tenaga kerja Antar Kerja
Antar Daerah (AKAD) dari pengguna tenaga kerja;
9
Izin bagi perusahaan jasa inspeksi teknis yang
berkeahlian khusus yang melakukan pengujian
terhadap alat, pesawat mesin-mesin.
2
1
Izin bagi perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan
bagi masyarakat umum dalam bentuk latihan ditempat kerja
dan/atau magang;
10
Pengesahan bagi perusahaan penyelenggaraan
sarana pelayanan kesehatan kerja;
2
2
Izin kerja malam bagi Perusahaan yang mempeker-jakan
tenaga kerja wanita;
11
Sertifikat Grading Restoran dan Rumah Makan 2
3
Sertifikasi ransum makanan ternak
12
Rekomendasi kepada pedagang alat-alat pemadam
kebakaran;
2
4
Surat keterangan (akreditasi) laik sehat restoran, rumah
makan, hotel & kolam renang
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
14
16. 2
Izin Perubahan Usaha 3
7
Penerbitan Kartu Nomor Induk Kependudukan (Kartu NIK);
3
Izin Perubahan Status 3
8
Rekomendasi Bantuan
4
Izin Perluasan 3
9
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5
Izin Operasional Penggabungan Perusahaan 4
0
Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
6
Izin Penanaman, Pemeliharaan dan Penebangan
Pohon
4
1
Rekomendasi Pengumpulan Uang/Barang (sumbangan
Sosial);
7
Izin Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik
Pemerintah Kota Bandung;
4
2
Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara
(SKPPS)
8
Izin Operasi dan Kartu Pengawasan 4
3
Penerbitan Kartu Identitas Kerja (KIK)
9
Izin Dispensasi Jalan-jalan Tertentu; 4
4
Penerbitan Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS)
10
Izin Uji Berkala; 4
5
Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran
11
Izin Bongkar Muat Barang 4
6
Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan
12
Izin Insidentil; 4
7
Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian
13
Izin Penggalian Daerah Milik Jalan (Damija); 4
8
Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian
14
Izin Praktik Tenaga Kesehatan (Tenaga Medis,
Kefarmasian, Perawat, Bidan, Tenaga Gizi,
Keterapian fisik);
4
9
Pelayanan Pemberian kartu pendafatan peternakan rakyat,
usaha kecal hewan kesayangan, izin masuk RPH/unggas,
dan kartu pengenal loper susu/daging
15
Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman
(KIPEM)
5
0
Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status
Kewarganegaraan
16
Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis (PBDS); 5
1
Surat Izin Menetap Sementara (SIMS)
17
Izin Operasional Pest Control; 5
2
Surat Izin Menetap (SIM)
18
Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK 5
3
Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA)
19
Izin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing; 5
4
Surat Bukti Penyerahan Data Kependudukan
20
Izin operasional Lembaga Latihan Kerja Swasta; 5
5
Surat Keterangan Rekomendasi Penggantian Nama
21
Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat; 5
6
Pencatatan dan Penerbitan Akta Ganti Nama
22
Izin pengesahan bagi Peru-sahaan yang memakai
dan mempergunakan alat, pesawat, mesin-mesin;
5
7
Izin Kerja Tenaga Kesehatan (perawat, bidan, asisten
apoteker, apoteker, fisioterapi, nutrisi);
23
Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Kerja Asing(IKTA) 5
8
Salinan Ganti Nama
24
Izin Pengumpulan Sumbangan uang atau barang 5
9
Surat Keterangan Penolakan
25
Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran di setiap
bangunan dan rekomendasi HO;
6
0
Surat Keterangan Catatan Pinggir Akta tentang Perubahan
Kewarganegaraan
26 Izin penyehatan jasa boga 6 Surat Keterangan Marga
16
17. 1
27
Rekomendasi Penyelenggaraan Bazaar dan
Pagelaran Seni
6
2
Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan dan
Pengesahan Anak
28
Rekomendasi Penyelenggaraan Karya Wisata 6
3
Surat Keterangan Mutasi Data
29
Rekomendasi Penyelenggaraan kesiswaan 6
4
Surat Keterangan Ahli Waris
30
Surat Keterangan Belum Kawin 6
5
Surat Keterangan Kelahiran
31
Rekomendasi Izin Tempat Parkir 6
6
Surat Keterangan Kematian
32
Rekomendasi penyelenggaraan Jasa Titipan 6
7
Surat Keterangan Lahir Mati
33
Rekomendasi Radio Amatir 6
8
Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dlm kota
34
Rekomendasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor 6
9
Surat Keterangan Pindah antar Kota dan Propinsi
35 Rekomendasi penyelenggaraan Wartel / Warnet Rekomendasi Pengangkatan Anak (Adopsi).
3. Evaluasi Menteri Keuangan Terhadap Peraturan Daerah Tentang
Pajak dan Reribusi Daerah
Sejak diberlakukannya otonomi daerah, fenomena yang muncul adalah
kecenderungan daerah yang ingin mengatur segala hal berdasarkan pandangan
bahwa semua objek dan subjek yang berada di wilayah teritorinya menjadi
kewenangan daerah sehingga harus tunduk kepada kemauan daerah yang diatur
dalam peraturan daerah. Otonomi kadang-kadang juga diartikan bahwa daerah
harus mampu mandiri, dan untuk itu perlu memperoleh pendapatan asli daerah
(PAD) yang setinggi-tingginya yang dijabarkan dalam bentuk penerbitan berbagai
Perda pajak maupun retribusi tanpa mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai
persyaratan penerbitan Perda dimaksud.
Pada pihak lain, Undang-Undang juga mengamanatkan bahwa setiap
penerbitan Peraturan Daerah tentang pajak atau retribusi yang menyalahi ketentuan
undang-undang, maka Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dengan
pertimbangan Menteri Keuangan dapat membatalkan Peraturan Daerah tersebut
dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan daerah dimaksud.
Ketentuan Undang-undang mengamanatkan bahwa Perda-perda tentang pajak dan
retribusi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah harus disampaikan ke pemerintah
pusat, yaitu ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 15 (lima
belas) hari sejak ditetapkan. Penyampaian Perdaperda dimaksud pada dasarnya
merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh daerah, karena hal itu menjadi
amanat Undang-Undang dan ini berkaitan dengan kewenangan pusat dalam rangka
pengawasan.
Dari jumlah Perda yang terkompilasi, Direktorat Pendapatan Daerah,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah selanjutnya
17
18. melakukan pengkajian untuk memilah-milah Perda yang memenuhi ketentuan
perundang-undangan atau Perda yang dianggap bermasalah yang memerlukan
pengkajian lebih lanjut, dengan memahami judul dan mendalami materi/substansi
yang diatur di dalamnya. Berdasarkan penelitian tersebut, maka Perda kemudian
dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu:
1. Perda-perda tentang pajak dan retribusi yang telah sesuai dengan jenis-jenis
pajak dan retribusi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan.
2. Perda-perda tentang jenis-jenis pajak dan retribusi baru (di luar yang
tercantum dalam peraturan perundang-undangan).
3. Perda-perda tentang sumbangan.
4. Perda-perda yang bersifat pengaturan namun di dalamnya tercantum pula
pungutan-pungutan yang mirip pungutan pajak dan atau retribusi.
5. Perda-perda yang bersifat pengaturan yang di dalamnya juga memuat
pungutan namun pungutan tersebut berkaitan dengan jasa di bidang
kepelabuhanan.
Perda-Perda yang masuk kelompok pertama pada dasarnya disetujui untuk
diberlakukan sepanjang judul dan materi/substansi yang diatur didalamnya sudah
sesuai dengan yang ditentukan dan diatur dalam perundang-undangan. Akan tetapi,
apabila dari kelompok ini terdapat Perda yang judulnya sesuai dengan yang
tercantum dalam perundang-undangan namun substansi/materi yang ada di
dalamnya mengatur hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan pengaturan
dalam perundangundangan maka terhadap Perda yang demikian ditindaklanjuti
dengan meminta kepada Pemda yang bersangkutan untuk merevisi Perda tersebut.
Penilaian terhadap Perda Kelompok pertama seperti tersebut di atas, demikian pula
penilaian terhadap kelompok Perda lainnya dilakukan melalui penelitian Perda satu
persatu masingmasing dikaji secara mendalam dihubungkan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dari sektor terkait.
Secara keseluruhan kegiatan Pengkajian Peraturan Daerah telah dilakukan
terhadap 1528 Perda, yang meliputi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, sektor
Pertanian dan Peternakan, sektor Perdagangan dan Industri, sektor Kehutanan dan
Perkebunan, sektor Pariwisata, sektor Kesehatan, sektor Ketenagakerjaan, sektor
Pertanahan, dan sektor Perhubungan. Melalui kegiatan Pengkajian Perda tersebut
direkomendasikan 206 Perda oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri
untuk dibatalkan. Alasan pokok Menteri Keuangan dalam merekomendasikan ke-
206 Perda tersebut untuk dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri adalah :
1. Tumpang tindih dengan pajak pusat;
2. Pungutan retribusi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip retribusi;
3. Menimbulkan duplikasi dengan pungutan daerah;
4. Menghambat arus lalu lintas barang;
5. Menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
6. Berakibat meningkatnya beban subsidi pemerintah.
18
19. Secara rinci, evaluasi atas Peraturan Daerah berupa pembatalan Perda adalah
sebagai berikut :
Bidang Sub bidang Jumlah
Pertanian Kehutanan
dan Pertambangan
Perikanan 19
Peternakan 54
Pertanian 38
Kehutanan 41
Pertambangan 5
Industri 6
Perdagangan Pendaftaran Usaha 9
Izin Usaha 48
Film dan Media Elektronik 8
Prasarana Perairan 4
Lisrik 19
Perhubungan 78
Alat dan Peralatan 23
Lain-lain Sumbangan 14
Ketenagakerjaan 46
Lingkungan Hidup 18
Kesesuaian hasil Rekapitulasi pembatalan Peraturan Daerah dengan
Peraturan daerah Kota Bandung dalam hal pajak dan retribusi adalah sebagai
berikut:
1 Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) 20 Surat Persetujuan PMDN
2 Izin Usaha Angkutan 21 Izin Perubahan Usaha
3
Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan
Bermotor; 22
Rekomendasi kepada pedagang alat-alat pemadam
kebakaran;
4 Izin Uji Berkala; 23 Izin Operasi dan Kartu Pengawasan
5 Izin Usaha Parkir Umum 24 Izin Dispensasi Jalan-jalan Tertentu;
6 Izin Kursus Setir Mobil; 25 Izin Perubahan Status
7 Izin Usaha Peternakan; 26 Izin Perluasan
8 Izin Usaha Pembibitan Ternak; 27 Izin Operasional Penggabungan Perusahaan
9 Izin Usaha Pemotongan Hewan Unggas 28 Izin Penanaman, Pemeliharaan dan Penebangan Pohon
10
Izin pengesahan bagi Peru-sahaan yang memakai
dan mempergunakan alat, pesawat, mesin-mesin; 29
Izin Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah
Kota Bandung;
11 Pengelolaan Izin Usaha Tempat Parkir 30 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Mengemudi;
12 Izin Usaha Kolam Peman-cingan; 31 Izin Insidentil;
13 Izin Penyelenggaraan Kursus Umum; 32 Izin Penggalian Daerah Milik Jalan (Damija);
14
Izin tetap Lembaga Latihan Kerja Swasta yang
telah memperoleh izin sementara 2 (dua) tahun. 33
Rekomendasi Pengumpulan Uang/Barang (sumbangan
Sosial);
15 Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 34 Rekomendasi Penyelenggaraan undian gratis berhadiah;
16
Perpanjangan izin penggunaan Tenaga Kerja
Warga Negara Asing Perusahan (TKWNAP); 35
Izin Kerja Tenaga Kesehatan (perawat, bidan, asisten
apoteker, apoteker, fisioterapi, nutrisi);
19
20. 17 Rekomendasi Bantuan 36 Izin Bongkar Muat Barang
18
Izin bagi perusahaan jasa inspeksi teknis yang
berkeahlian khusus yang melakukan pengujian
terhadap alat, pesawat mesin-mesin. 37
Retribusi/`Pembinaan penempatan tenaga kerja Antar
Kerja Antar Daerah (AKAD) dari pengguna tenaga kerja;
19
Izin Usaha Penggilingan Padi Huller, Penyosohan
Beras dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman
Pangan Lainnya; 38
Izin Praktik Tenaga Kesehatan (Tenaga Medis, Tenaga
Kefarmasian, Perawat, Bidan, Tenaga Gizi, Keterapian
fisik);
4. Analisis Perizinan dan Retribusi
Perizinan tidak terlapas dari adanya biaya yang dibutuhkan dalam
pengurusan dan pemrosesan izin. Secara umum terdapat Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang undang ini
kemudian dtindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi daerah, serta penjelasannya.
Mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan
pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya
pemberian izin oleh Pemerintah Daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan
ketertiban umum dan tidak harus dipungut retribusi. Namun demikian karena untuk
melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah memerlukan biaya yang tidak
selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum,
maka terhadap perizinan tertentu dapat dipungut retribusi untuk menutupi seluruh
atau sebagian biaya pemberian izin tersebut.
Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengelompokan
retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi
Perizinan Tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi daerah, serta penjelasannya, disebutkan bahwa jenis retribusi dapat
dikelompokan menjadi Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu
masing-masing harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Kriteria Retribusi Jasa Umum
• Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa
Usaha atau Retribusi PerizinanTertentu;
• Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi;
• Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang
diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan
kemanfaatan umum;
• Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;
• Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional;
20
21. • Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah
satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
• Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan
tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
b. Kriteria Retribusi Jasa Usaha
• Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa
Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
• Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang
seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau
terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan
secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
c. Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu :
• Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan
kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
• Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan
umum;
• Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan
biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut
cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.
Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau
diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek Retribusi Jasa Umum
adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa
umum yang bersangkutan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan
Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Subjek Retribusi Jasa
Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan
jasa usaha yang bersangkutan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
21
22. 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Penyedotan Kakus;
8. Retribusi Rumah Potong Hewan;
9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi
atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.Jenis-jenis
Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Izin Mendirikan Bangunan adalah
pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Termasuk dalam
pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan
pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis
bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap
memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan
(KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan
bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat
keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Izin tempat penjualan
minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan
minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
c. Retribusi Izin Gangguan; Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha
kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan
bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang
lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
d. Retribusi Izin Trayek : Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum
pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa retribusi perizinan adalah
meliputi hal-hal yang dikelompokan kedalam retribusi perizinan tertentu,
sementara lain-lain izin harus dievaluasi secara mendalam baik dalam hal
penempatan maupun dalam nomenklatur izin tersebut.
F. KRITERIA PENGELOMPOKAN USAHA DAN STRUKTUR PERIZINAN
Untuk menyelessaikan permasalahan perizinan dan nomenklatur usaha yang
saling berkaitan antar izin, dan untuk menjamin kepastian hukum dalam berusaha,
22
23. maka hal yang paling utama untuk dibenahi dalam perjinan di Kota Bandung adalah
standarisasi nomenklatur usaha di Kota Bandung. Standarisasi nomenklatur usaha
usaha ada dan diaplikasikan dalam Tanda daftar Perusahaan (TDP). Namun dalam
perkembangannya, nomenklatur usaha ini banyak diubah, mulai dari Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan Izin
Gangguan (HO).
Hal ini perlu disamakan persepsinya dengan menggunakan katagori usaha di
Indonesia, yaitu KBLI. KBLI 2005 tidak lagi menggolongkan kegiatan ekonomi di
Indonesia berdasarkan sektor/lapangan usaha (sembilan sektor), namun
berdasarkan kategori (18 kategori) atau berdasarkan golongan pokok (63 golongan
pokok). Meskipun demikian, struktur dalam klasifikasi tersebut masih dapat
dikonversikan kedalam sektor/lapangan usaha. Oleh karena itu, dirasakan perlu
dalam penjelasan ini untuk mencantumkan definisi yang berlaku mengenai
sektor/lapangan usaha atau kategori. Berikut ini katagori lengkap seperti pada
bagian berikut iini :
Kategori Judul Kategori Golongan Pokok
A Pertanian, perburuan, dan kehutanan 01 dan 02
B Perikanan 05
C Pertambangan dan penggalian 10 s/d 14
D Industri pengolahan 15 s/d 14
E Listrik, gas, dan air 40 dan 41
F Konstruksi 45
G Perdagangan besar dan eceran 50 s/d 54
H Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 55
I Transportasi, pergudangan, dan komunikasi 60 s/d 64
J Perantara keuangan 65 s/d 67
K Realestat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan 70 s/d 74
L Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 75
M Jasa pendidikan 80
N Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 85
O Jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, dan perorangan lainnya 90 s/d 93
P Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 95
Q Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya 99
X Kegiatan yang belum jelas batasannya 00
Untuk menampung berbagai kegiatan ekonomi di Indonesia yang belum
tercakup dalam setiap klasifikasi yang telah disusun dalam ISIC revisi 3, maka KBLI
2005 menambahkan satu kategori. Kategori tersebut diberi kode alfabet X yang akan
mencakup ’kegiatan yang belum jelas batasannya’. Kode angka dua digit untuk
Golongan Pokok yang tercakup dalam kategori ini adalah 100. karena Golongan
23
24. Pokok ini tidak dipilah lebih lanjut, maka kode angka tiga digit untuk Golongannya
adalah 000. selanjutnya, kode empat digit dan kode angka lima digit berturur-turut
adalah 0000 dan 00000.
G. Kesimpulan
Dengan mengakomodasi Hasil evaluasi perizinan terdahulu yang
menggunakan beberapa pendekatan :
1. Pendekatan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian
kewengangan atara pemerintah pusat dengan pemerintah darah, maka
beberapa izin dan non izin harus dihapuskan, yaitu : 10 izin dan 18 non-izin.
2. Pendekatan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi
daerah menyebukan bahwa hanya terdapat 4 (empat) izin utama, berupa
perizinan tertentu yang diakomodasi dari jenis perizinan di Kota Bandung.
3. Pendekatan substansi iji menyebutkan bahwa izin dapat dikelompokan menjadi
(1) Pendaftaran Usaha, (2) Izin Usaha Umum, (3) Izin usaha tertentu atau
khusus, sementara bentuk rekomendasi-rekomendasi dikelompokan dalam
pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
4. Pendekatan Pembatalan Perda Pajak dan Retribusi oleh Menteri Keuangan.
Hasil rekapitulasi perizinan berdasarkan ketiga kriteria di atas adalah sebagai
berikut :
1. PENDAFTARAN USAHA
Tanda daftar perusahaan meliputi usaha formal dan informal dengan jenis
usaha dan kode usaha mengacu pada nomenklatur usaha berbasis KBLI
A. Tanda Daftar Perusahaan Informal (TDKU)
tanda daftar usaha informal menggantikan TDKU sebagai bagian dari
pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha informal, untuk memperkuat
database ekonomi Kota Bandung.
B. Tanda Daftar Perusahaan Formal
termasuk didalamnya Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Industri. Semua
mengacu pada nomenklatur usaha dari KBLI
2. IZIN USAHA UMUM
Izin usaha umum merupakan hasil penggabungan izin berdasarkan substansi
izin tersebut. Izin usaha umum ini lebih mengarah pada penyamaan
nomenklatur usaha juga memudahkan administrasi dan database serta dalam
upaya mendorong kepastian hukum atas jenis usaha dan tempat usaha yang
diberikan dalam Izin Mendirikan Bangunan dan izin gangguan.
A Pertanian, perburuan, dan kehutanan 01 dan 02
B Perikanan 5
C Pertambangan dan penggalian 10 s/d 14
D Industri pengolahan 15 s/d 14
E Listrik, gas, dan air 40 dan 41
F Konstruksi 45
24
25. G Perdagangan besar dan eceran 50 s/d 54
H Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 55
I Transportasi, pergudangan, dan komunikasi 60 s/d 64
J Perantara keuangan 65 s/d 67
K Realestat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan 70 s/d 74
L Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 75
M Jasa pendidikan 80
N Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 85
O Jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, dan perorangan lainnya 90 s/d 93
P Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 95
Q Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya 99
X Kegiatan yang belum jelas batasannya 00
3.IZIN KHUSUS ATAU IZIN TERTENTU
A. Izin yang berkaitan dengan Tata Ruang
a. Izin Lokasi
b. Izin Mendirikan Bangunan
c. Izin Pemanfaatan Tiang Pancang
d. Izin Peredaran Minuman Beralkohol
e. Izin Gangguan
B. Izin yang berkaitan dengan Transportasi dan Perhubungan
a. Izin Trayek
b. Izin Dispensasi Jalan Tertentu
c. Izin Frekuensi Radio
d. Izin Penggalian dan pemanfaatan badan jalan
C. Izin yang berkaitan dengan Pengairan dan Lingkungan Hidup
a. Izin Pembuangan air limbah
b. Izin Perubahan bentuk, dimensi dan Aliran Sungai
c. Izin Pengabilan air bawah tanah dan permukaan
D. Izin yang berkaitan dengan Pendidikan dan Kesehatan
a. Izin Pendirian Rumah sakit
b. Izin Pendirian Sekolah Formal
Dengan demikian, maka sejalan dengan upaya pemerintah Kota Bandung
dalam program penyederhanaan perizinan, maka hampir seluruh Peraturan Daerah
mengenai perizinan di Kota Bandung harus direvisi, dengan mengacu pada ketiga
kriteria tersebut. Namun demikian, dalam perubahan Peraturan Daerah tersebut
akan lebih sederhana, yaitu :
1. PERATURAN DAERAH MENGENAI PENDAFTARAN USAHA
A. Peraturan Daerah Mengenai Tanda Daftar Perusahaan Informal (TDKU)
25
26. B. Peraturan Daerah Mengenai Tanda Daftar Perusahaan Formal
2. PERATURAN DAERAH MENGENAI IZIN USAHA (UMUM)
3. PERATURAN DAERAH MENGENAI IZIN KHUSUS ATAU IZIN TERTENTU
A. Peraturan Daerah Mengenai Tata Ruang
a. Izin Lokasi
b. Izin Mendirikan Bangunan
c. Izin Pemanfaatan Tiang Pancang Reklame
d. Izin Peredaran Minuman Beralkohol
e. Izin Gangguan
B. Peraturan Daerah Mengenai Transportasi dan Perhubungan
a. Izin Trayek
b. Izin Dispensasi Jalan Tertentu
c. Izin Frekuensi Radio
d. Izin Penggalian dan pemanfaatan badan jalan
C. Peraturan Daerah Mengenai Pengairan dan Lingkungan Hidup
a. Izin Pembuangan air limbah
b. Izin Perubahan bentuk, dimensi dan Aliran Sungai
c. Izin Pengabilan air bawah tanah dan permukaan
D. Peraturan Daerah Mengenai Pendidikan dan Kesehatan
a. Izin Pendirian Rumah sakit
b. Izin Pendirian Sekolah Formal
26
