Makalah ini membahas tentang pelanggaran hukum (cybercrime) dan undang-undang dunia maya (cyberlaw) dengan fokus pada phising. Phising adalah cara untuk mendapatkan informasi pribadi seperti password dan nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email atau situs palsu. Makalah ini menjelaskan teknik phising dan kasus contohnya serta undang-undang yang mengatur pelanggaran di dunia maya.

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang cukup pesat
sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat
yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan
kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman.
Perkembangan iptek, terutama teknologi informasi (Information Technology) seperti
internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu
singkat, baik legal maupun illegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin
memperoleh keuntungan secara “potong kompas”. Dampak buruk dari perkembangan
“dunia maya” ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat
ini dan masa depan.
Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia
bisnis yang revolusioner (digital revolution era) karena dirasakan lebih mudah,
murah, praktis dan dinamis berkomunikasi dan memperoleh informasi. Di sisi lain,
berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai
tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di
bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan “cybercrime dan cyberlaw”
atau kejahatan duniamaya.
Masalah kejahatan dunia maya dewasa ini sepatutnya mendapat perhatian
semua pihak secara seksama pada perkembangan teknologi informasi masa depan,
karena kejahatan ini termasuk salah satu extra ordinary crime (kejahatan luar biasa)
bahkan dirasakan pula sebagai serious crime (kejahatan serius) dan transnational
crime (kejahatan antar negara) yang selalu mengancam kehidupan warga masyarakat,
bangsa dan negara berdaulat. Tindak pidana atau kejahatan ini adalah sisi paling

2. 2
buruk di dalam kehidupan moderen dari masyarakat informasi akibat kemajuan pesat
teknologi dengan meningkatnya peristiwa kejahatan komputer, pornografi, terorisme
digital, “perang” informasi sampah, bisa informasi, hacker, cracker dan sebagainya.

3. 3
1.2 Maksud dan tujuan
Maksud penulisan makalah ini :
1. Untuk lebih memahami dan mengetahui tentang pelanggaran hukum
(Cybercrime) yang terjadi dalam dunia maya sekarang ini, dan undang-
undang dunia maya (Cyberlaw)
2. Untuk lebih memahami dan mengetahui tentang bahayanya phising dan
semoga kita dapat mencegah dan menghindari phising yang termasuk salah
satu pelanggaran hukum di duni maya.
Sedangkan tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai salah satu syarat
memenuhi nilai UAS pada mata kuliah EPTIK Pada Jurusan Manajemen
Informatika Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana
Informatika
1.1. Metode Penelitian
Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan makalah ini adalah dengan
metode Studi Pustaka (Library Study).
Selain melakukan tersebut di atas, kami merangkum berbagai sumber bacaan
dari bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas
guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang akan dijadikan
bahan makalah.
1.2. Ruang lingkup
Dalam penyusunan makalah ini, kami hanya memfokuskan pada kasus
phising yang merupakan satu pelanggaran hukum pada dunia maya.

4. 4
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Cybercrime
Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi dan teknologi
komputer menghasilkan internet yang multifungsi. Perkembangan ini membawa kita
ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari
konstruksi pengetahuam umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir yang
tanpa batas (borderless way of thinking).
Cyber crime atau kejahatan dunia maya dapat didefenisikan sebagai perbuatan
melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada
kecanggihan teknologi komputer dan komunikasi.
Dalam beberapa literatur, cybercrime sering diidentikkan sebagai computer
crime. The U.S. Department of Justice memberikan pengertian Computer Crime
sebagai: “… any illegal act requiring knowledge of Computer technology for its
perpetration, investigation, or prosecution”. Pengertian lainnya diberikan oleh
Organization of European Community Development, yaitu: “any illegal, unethical or
unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission
of data”. Andi Hamzah dalam bukunya “Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer”
(1989) mengartikan cybercrime sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum
dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Sedangkan menurut
Eoghan Casey “Cybercrime is used throughout this text to refer to any crime that
involves computer and networks, including crimes that do not rely heavily on
computer“.
2.2. Pelanggaran Hukum Dalam Dunia Maya (Cybercrime)
Munculnya revolusi teknologi informasi dewasa ini dan masa depan tidak
hanya membawa dampak pada perkembangan teknologi itu sendiri, akan tetapi juga
akan mempengaruhi aspek kehidupan lain seperti agama, kebudayaan, sosial, politik,
kehidupan pribadi, masyarakat bahkan bangsa dan negara. Jaringan informasi global

5. 5
atau internet saat ini telah menjadi salah satu sarana untuk melakukan kejahatan baik
domestik maupun internasional. Internet menjadi medium bagi pelaku kejahatan
untuk melakukan kejahatan dengan sifatnya yang mondial, internasional dan
melampaui batas ataupun kedaulatan suatu negara. Semua ini menjadi motif dan
modus operasi yang amat menarik bagi para penjahat digital.
1. Jenis Cybercrime
Eoghan Casey mengkategorikan cybercrime dalam 4 kategori yaitu:
1. A computer can be the object of Crime.
2. A computer can be a subject of crime.
3. The computer can be used as the tool for conducting or planning a crime.
4. The symbol of the computer itself can be used to intimidate or deceive.
2.3. Undang - Undang Dunia Maya (Cyberlaw)
Harus diakui bahwa Indonesia belum mengadakan langkah-langkah yang
cukup signifikan di bidang penegakan hukum (law enforcement) dalam upaya
mengantisipasi kejahatan duniamaya seperti dilakukan oleh negara-negara maju di
Eropa dan Amerika Serikat. Kesulitan yang dialami adalah pada perangkat hukum
atau undang-undang teknologi informasi dan telematika yang belum ada sehingga
pihak kepolisian Indonesia masih ragu-ragu dalam bertindak untuk menangkap para
pelakunya, kecuali kejahatan dunia maya yang bermotif pada kejahatan
ekonomi/perbankan.
Untuk itu diperlukan suatu perangkat UU yang dapat mengatasi masalah ini
seperti yang sekarang telah adanya perangkat hukum yang satu ini berhasil
digolkan, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE). UU yang terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal serta Penjelasan ini disahkan
setelah melalui Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 25 Maret 2008.Pasal 31
(1): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan
atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya untuk

6. 6
memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari Bank
Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit,
atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya.
Pasal 31 (2): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses dengan
cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa
hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan.
Pasal 33 (1): Setiap orang dilarang menyebarkan, memperdagangkan, dan
atau memanfaatkan kode akses (password) atau informasi yang serupa dengan
hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer dan atau sistem
elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat
mempengaruhi sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan atau
lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.
2.4. Tujuan Cyberlaw
Cyberlaw sangat dibutuhkan, kaitannya dengan upaya pencegahan
tindak pidana, ataupun penanganan tindak pidana. Cyberlaw akan menjadi
dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan
dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang
dan kejahatan terorisme.
2.5. Phising
Didalam dunia maya sangat banyak pihak-pihak yang mencari
keuntungan tanpa memperdulikan segala sesuatunya entah itu merugikan
orang lain, masyarakat atau pihak yang tidak tersangkut secara langsung.
Berikut ini adalah beberapa contoh kasus pelangaran hukum terhadap dunia
maya diantaranya adalah Hacker, Cracker, Defacer, Carding, Frauder,
Spammer, Phising. Dalam penulisan makalah ini penulis mencoba membahas
salah satu kasus pelanggaran hukum dalam dunia maya yaitu Phising.
Phising adalah cara untuk mencoba mendapatkan informasi seperti username,
password, dan rincian kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas

7. 7
terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik. Komunikasi yang mengaku
berasal dari populer situs web sosial, situs lelang, prosesor pembayaran online
atau IT administrator biasanya digunakan untuk memikat publik tidak
curiga. Phising biasanya dilakukan melalui e-mail spoofing atau pesan instan,
dan sering mengarahkan pengguna untuk memasukkan rincian di sebuah
website palsu yang tampilan dan nuansa yang hampir sama dengan yang
aslinya.
1. Teknik Phising
Teknik umum pishing yang sering digunakan adalah:
1. Penggunaan alamat e-mail palsu dan grafik untuk menyesatkan user sehingga
user terpancing menerima keabsahan e-mail atau web sites. Agar tampak
meyakinkan, pelaku juga seringkali memanfaatkan logo atau merk dagang
milik lembaga resmi, seperti; facebook, yahoo, bank atau penerbit lainnya.
Pemalsuan ini dilakukan untuk memancing korban menyerahkan data pribadi,
seperti; password, PIN dan nomor kartu kredit
Membuat situs palsu yang sama persis dengan situs resmi atau pelaku
phising melakukan e-mail yang berisikan link ke situs palsu tersebut.
Membuat hyperlink ke website palsu menyediakan form isian yang
ditempelkan pada email yang dikirim
Contoh kasus yang kami berikan adalah website BCA yang
diplesetkan dengan memanfaatkan salah ketik dari nasabahnya misalnya
www.kilkbca.com atau www.klicbca.com dan berbagai variasi lainnya, di
mana link sebenarnya adalah www.klikbca.com sehingga pengguna BCA
Internet Banking yang tidak teliti dalam mengetikkan link asli tersebut akan
masuk ke situs yang sengaja dibuat untuk mendapatkan account dan password
internet banking. Aksi ini sendiri sebenarnya sudah bisa dikategorikan dengan

8. 8
tindakan „hacking‟ dengan menggunakan cara „social engineering‟.
Phishing atau Password Harvesting Fishing arti sebenarnya adalah
tindakan dengan menggunakan alamat email ataupun alamat situs yang
dipalsukan dan dirancang untuk mengelabui sang penerima untuk
mendapatkan data-data berupa nomor kartu kredit, account transaksi dan
password, beserta informasi penting lainnya. Dengan meniru atau membajak
nama bank terkenal, penjual on-line yang terkenal, dan perusahaan kartu
kredit, para phisher (istilah pelaku phishing) dapat meyakinkan sejumlah 5%
dari target korban mereka untuk merespon terhadap undangan mereka.
Misalnya asumsi phisher mengirimkan email ke 1000 calon korban berarti
yang akan respon terhadap ajakan mereka misalnya melakukan update
informasi atau data mereka akan ada sekitar 50 orang. Hasil ini merupakan
penelitian yang pernah dilakukan terhadap perkiraan korban phishing.
Umumnya yang terjadi pada tindakan phishing adalah seseorang
menerima email yang mengiring si penerima untuk melakukan update
informasi yang sifatnya personal seperti password, user account, nomor
kartu kredit, tanggal lahir, nomor account di bank dan sebagainya. Situs ini
sendiri sebenarnya adalah situs palsu atau gadungan, dan dibuat dengan
tujuan untuk mengelabui pengunjungnya. Sebagai contoh pada tahun 2003
lalu, para pengguna ebay ada yang menerima email seakan-akan dikirim oleh
ebay. Email tersebut menyuruh user untuk melakukan update informasi
personal seperti nomor kartu kredit dan sebagainya, yang apabila tidak
dilakukan maka account mereka akan dibekukan. Dan cukup banyak yang
tertipu pada saat itu. Bahkan trik ini pada tahun 2005 ini masih muncul dan
mencari korban pengguna eBay. Untuk membuat situs yang persis sama
dengan aslinya merupakan hal yang sangat gampang dilakukan seperti halnya
yang pernah dilakukan oleh Steven yang memplesetkan alamat situs internet
banking BCA dengan memanfaatkan „human error‟ dalam kesalahan
mengetik alamat situs. Kita langsung pelajari case by case phishing ini

9. 9
sehingga ada gambaran, bagaimana untuk trace sumber dari satu situs yang
dikirim via email. Apakah dari sumber yang benar ?
Berikut adalah contoh email dari Citibank yang palsu.
-----Original Message----
From : CITI [mailto:identdep_op26461529008752@citibank.com]
Sent : Wednesday, September 08, 2004 3:26 PM
To : harrylim@cbn.net.id
Subject : Citibank Reminder: Please Update Your Data
[Wed, 08 Sep 2004 01:25:12 -0700]
https://web.da-us.citibank.com/signin/scripts/login/user_setup.jsp
Dimana mereka melakukan spoofing, tertulis
https://web.daus.citibank.com seakan-akan benar-benar dari Citibank dan
dibuat memberi kesan „secure‟ karena menggunakan protocol https. Yang
memang biasanya digunakan oleh bank pada umumnya.
Ternyata sumbernya dari negara mx atau Mexico. Dan di hosting di
jaringan att.net. Terlihat bahwa alamat IP dari situs sebenarnya adalah
192.193.187.8 dan kalau kita masukkan IP ini ke URL, maka akan dibawa
ke situs aslinya Citibank. Dan di sebelah kanan bawah dari situs Citibank
yang asli ini terdapat gambar gembok. Yang merupakan tanda/lambang dari
digital certificate. Certificate ini dikeluarkan oleh Verisign untuk Citibank.
Namun apakah ini menjamin bahwa situs Citibank asli atau tidak? Belum
tentu! Karena certificate ini bisa dipalsukan dengan cara di copy.
2. Mencegah Phising
Tindakan phishing jumlahnya dari hari ke hari semakin meningkat dan
diyakini akan bertambah terus. Kalau dilihat grafiknya peningkatannya
termasuk drastis. Memang kenyataan bahwa situs online banking maupun

10. 10
belanja online cukup “secure”, namun kita perlu berhati-hati karena teknik
yang digunakan dalam phising ini sebenarnya merupakan teknik „social
engineering”. Intinya adalah kita harus selalu berhati-hati dalam
memberikan informasi kita terutama yang menyangkut informasi
keuangan seperti user account, password online banking, nama ibu kandung,
tanggal lahir, nomor kartu kredit dan informasi lainnya. Berikut adalah
beberapa tips yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menghindari atau
mencegah „phishing‟ ini :
Berhati-hati dan tidak sembarangan memberikan data pribadi di Internet
terutama data keuangan seperti nomor account di bank, nomor kartu kredit,
account internet banking dan password.
Email dari phisher ini umumnya tidak di personalized sementara kalau email
yang legal (valid) umumnya lebih personal.
Selalu berprasangka curiga dengan email yang intinya berisi permintaan
penting atau urgen untuk informasi atau data keuangan pribadi. Pada phisher
(orang yang melakukan phishing) umumnya memasukkan unsur yang
mengasyikkan lewat kalimat-kalimat dalam emailnya sehingga menarik orang
untuk bertindak atau me-respon secepatnya begitu dia membaca email
tersebut.
Jika anda menerima email semacam ini yang meminta data pribadi terutama
data finansial, telpon ke perusahaan yang bersangkutan untuk konfirmasi
atau masuk ke situs tersebut secara langsung tanpa melalui link yang
disediakan di email.
Selalu menggunakan situs yang aman (secure) ketika memberikan informasi
atau data financial melalui web browser. Situs yang secure biasanya
mengunakan SSL (enkripsi) dan selalu mulai dengan https:// dan bukan http://
Log-on secara rutin ke situs online-account anda dan cek datanya misalnya
data transaksi kredit maupun debet untuk memastikan bahwa data transaksi itu
benar.

11. 11
Pastikan bahwa web browser yang digunakan selalu ter up to date dengan
patch terbaru.
Pertimbangkan untuk menggunakan atau meng-install web browser tool-bar
untuk membantu memproteksi terhadap situs-situs phishing.
Sebelum memasukkan informasi yang sifatnya personal seperti informasi
finansial kita. Kartu kredit dan sebagainya. Ada baiknya lakukan klarifikasi
terlebih dahulu. Misalnya situs visa menyatakan bahwa mereka tidak pernah
mengirimkan email untuk meminta update informasi atau klarifikasi.
Informasi detilnya bisa lihat di http://corporate.visa.com/ut/fraud.jsp
Gunakan atau implementasi Anti-Spam, karena umumnya email yang
berisikan phishing bersumber dari alamat IP yang termasuk dalam kategori
RBL (Real-Time Blackhole Lists). Artinya alamat IP yang terdaftar di
RBL merupakan sumber spam. RBL di-develop oleh MAPS LLC, alamat
webnya adalah http://www.mail-abuse.com/
2.6. Peranan Cyberlaw
Cyberlaw adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law,
yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang
perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi
internet yang dimulai pada saat mulai "online" dan memasuki dunia cyber atau maya.
Pada Negara yang telahmaju dalam penggunaan internet sebagai alat untuk
memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya
sudah sangat maju. Sebagai kiblat dari perkembangan aspek hukum ini, Amerika
Serikat merupakan negara yang telah memiliki banyak perangkat hukum yang
mengatur dan menentukan perkembangan Cyberlaw. Untuk dapat memahami sejauh
mana perkembangan Cyberlaw di Indonesia maka kitaakan membahas secara ringkas
tentang landasan fundamental yang ada didalam aspekyuridis yang mengatur lalu
lintas internet sebagai sebuah rezim hukum khusus, dimana terdapat komponen utama
yang meliputi persoalan yang ada dalam dunia maya tersebut, yaitu:

12. 12
Tentang yurisdiksi hukum dan aspek-aspek terkait; komponen inimenganalisa
dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam
dunia maya itu
Tentang landasan penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan
kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang
menyampaikan, aspek accountability, tangung jawabdalam memberikan jasa
online dan penyedia jasa internet (internet provider), serta tanggung jawab
hukum bagi penyedia jasa pendidikan melalui jaringan internet
Tentang aspek hak milik intelektual dimana adanya aspek tentang patent,
merek dagang rahasia yang diterapkan serta berlaku di dalam dunia cyber
Tentang aspek kerahasiaan yang dijamin oleh ketentuan hukumyang berlaku
di masing-masing yurisdiksi negara asal dari pihak yang mempergunakan atau
memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa
yang mereka lakukan
Tentang aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap pengguna internet
Tentang ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan dalam
internet sebagai bagian dari nilai investasi yang dapat dihitung sesuai dengan
prinisip-prinsip keuangan atau akuntansi.
Tentang aspek hukum yang memberikan legalisasi atas internet sebagai
bagian dari perdagangan atau bisnis usaha.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas maka kita akan dapat melakukan
penilaian untuk menjustifikasi sejauh mana perkembangan dari hukum yang
mengatur sistem dan mekanisme internet di Indonesia. Perkembangan internet di
Indonesia mengalami percepatan yang sangat tinggi serta memiliki jumlah pelanggan
atau pihak pengguna jaringan internet yang terus meningkat sejak paruh tahun 90'an.
Salah satu indikator untuk melihat bagaimana aplikasi hokum tentang internet
diperlukan di Indonesia adalah dengan melihat banyaknya perusahaan yang menjadi
provider untuk pengguna jasa internet di Indonesia. Perusahaan-perusahaanyang
memberikan jasa provider di Indonesia sadar atau tidak merupakan pihak

13. 13
yangberperanan sangat penting dalam memajukan perkembangan cyber law di
Indonesia dimana fungsi-fungsi yang mereka lakukan seperti :
a. Perjanjian aplikasi rekening pelanggan internet.
b. Perjanjian pembuatan desain home page komersial.
c. Perjanjian reseller penempatan data-data di internet server.
d. Penawaran-penawaran penjualan produk-produk komersial melalui internet.
e. Pemberian informasi yang di update setiap hari oleh home page komersial.
f. Pemberian pendapat atau polling online melalui internet.
Merupakan faktor dan tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan
yang berhubungan dengan aplikasi hukum tentang cyber di Indonesia. Oleh sebab itu
adabaiknya didalam perkembangan selanjutnya agar setiap pemberi jasa atau
pengguna internet dapat terjamin maka hukum tentang internet perlu dikembangkan
serta dikaji sebagai sebuah hukum yang memiliki displin tersendiri di Indonesia.
Secara akademis, terminologi ”cyberlaw” tampaknya belum menjadi
terminologi yang sepenuhnya dapat diterima. Hal ini terbukti dengan dipakainya
terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti The law of the Inlernet, Law and the
Information Super high way, Information Technology Law, The Law of Information,
dan sebagainya. Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang
disepakati atau paling tidak hanya sekedar terjemahan atas terminologi ”cyberlaw”.
Sampai saat ini ada beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan
dari ”cyberlaw”, misalnya, Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum
Telematika (Telekomunikasi dan Informatika). Bagi penulis, istilah (Indonesia)
manapun yang akan dipakai tidak menjadi persoalan.Yang penting, di dalamnya
memuat atau membicarakan mengenai aspek-aspek hokum yang berkaitan dengan
aktivitas manusia di Internet. Oleh karena itu dapat dipahami apabila sampai saat ini
di kalangan peminat dan pemerhati masalah hukum yang berikaitan dengan Internet
di Indonesia masih menggunakan istilah ”cyberlaw”.
Sebagaimana dikemukakan di atas, lahirnya pemikiran untuk membentuk satu
aturan hukum yang dapat merespon persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat
dari pemanfaatan Internet terutama disebabkan oleh sistem hukum tradisional yang

14. 14
tidak sepenuhnya mampu merespon persoalan-persoalan tersebut dan karakteristik
dari Internet itu sendiri. Hal ini pada gilirannya akan melemahkan atau bahkan
mengusangkan konsep-konsep hukum yang sudah mapan seperti kedaulatan dan
yurisdiksi. Kedua konsep iniberada padaposisi yang dilematis ketika harus
berhadapan dengan kenyataan bahwa parapelaku yang terlibat dalam pemanfaatan
Internet tidak lagi tunduk pada batasan kewarganegaraan dan kedaulatan suatu
negara.
Dalam kaitan ini Aron Mefford seorang pakar cyberlaw dari Michigan State
University sampai pada kesimpulan bahwa dengan meluasnya pemanfaatan Internet
sebenarnya telah terjadi semacam ”paradigm shift” dalam menentukan jati diri pelaku
suatu perbuatan hukum dari citizens menjadi netizens.Dilema yang dihadapi oleh
hukum tradisional dalam menghadapi fenomena cyberspaceini merupakan alasan
utama perlunya membentuk satu regulasi yang cukup akomodatif terhadap fenomena-
fenomena baru yang muncul akibat pemanfaatan Internet.
Aturan hukum yang akan dibentuk itu harus diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan hukum (the legal needs) para pihak yang terlibat dalam traksaksi-transaksi
lewat Internet. Untuk itupenulis cenderung menyetujui proposal dari Mefford yang
mengusulkan ”LexInformatica” (Independent Net Law) sebagai ”Foundations of Law
on the Internet".Proposal Mefford ini tampaknya di ilhami oleh pemikiran mengenai
”Lex Mercatoria”yang merupakan satu sistem hukum yang dibentuk secara evolutif
untuk merespon kebutuhan-kebutuhan hukum (the legal needs) para pelaku transaksi
dagang yang mendapati kenyataan bahwa sistem hukum nasional tidak cukup
memadai dalam menjawab realitas-realitas yang ditemui dalam transaksi perdagangan
internasional. Secara demikian maka ”cyberlaw” dapat didefinisikan sebagai
seperangkat aturan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang muncul akibat
dari pemanfaatan Internet.
Pembahasan mengenai ruang lingkup ”cyberlaw” dimaksudkan sebagai
inventarisasi atas persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum yang diperkirakan
berkaitan dengan pemanfaatan Internet. Jonathan Rosenoer dalam Cyberlaw, the law
of internet mengingatkan tentang ruang lingkup dari cyberlaw diantaranya :

15. 15
1. Hak Cipta (Copy Right)
2. Hak Merk (Trademark)
3. Pencemaran nama baik (Defamation)
4. Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech)
5. Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access)
6. Pengaturan sumber daya internet seperti IP Address, domain name
7. Kenyamanan Individu (Privacy)
8. Prinsip kehati-hatian (Duty care)
9. Tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat
10. Isu prosedural seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dll
11. Kontrak / transaksi elektronik dan tanda tangan digital
12. Pornografi
13. Pencurian melalui Internet
14. Perlindungan Konsumen
15. Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian seperti ecommerce, e-
government, e-education dll.

16. 16
BAB III
PENUTUP
3.1. KESIMPULAN
Perkembangan teknologi informasi (TI) dan khususnya juga Internet ternyata
tak hanya mengubah cara bagaimana seseorang berkomunikasi, mengelola data dan
informasi, melainkan lebih jauh dari itu mengubah bagaimana seseorang melakukan
bisnis. Banyak kegiatan bisnis yang sebelumnya tak terpikirkan, kini dapat dilakukan
dengan mudah dan cepat dengan model-model bisnis yang sama sekali baru. Begitu
juga, banyak kegiatan lainnya yang dilakukan hanya dalam lingkup terbatas kini
dapat dilakukan dalam cakupan yang sangat luas, bahkan mendunia.
Di sisi lain, perkembangan TI dan Internet ini, juga telah sangat
mempengaruhi hampir semua bisnis di dunia untuk terlibat dalam implementasi dan
menerapkan berbagai aplikasi. Banyak manfaat dan keuntungan yang bisa diraih
kalangan bisnis dalam kaitan ini, baik dalam konteks internal (meningkatkan efisiensi
dan efektivitas organisasi), dan eksternal (meningkatkan komunikasi data dan
informasi antar berbagai perusahaan pemasok, pabrikan, distributor) dan lain
sebagainya.
Masalah hukum yang dikenal dengan Cyberlaw ini tak hanya terkait dengan
keamanan dan kepastian transaksi, juga keamanan dan kepastian berinvestasi.
Karena, diharapkan dengan adanya perangkat hukum yang relevan dan kondusif,
kegiatan bisnis akan dapat berjalan dengan kepastian hukum yang memungkinkan
menjerat semua fraud atau tindakan kejahatan dalam kegiatan bisnis, maupun yang
terkait dengan kegiatan pemerintah.
Banyak terjadi tindak kejahatan Internet (seperti phising), tetapi yang secara
nyata hanya beberapa kasus saja yang sampai ke tingkat pengadilan. Hal ini
dikarenakan hakim sendiri belum menerima bukti-bukti elektronik sebagai barang
bukti yang sah, seperti digital signature. Dengan demikian cyberlaw bukan saja
keharusan melainkan sudah merupakan kebutuhan, baik untuk menghadapi kenyataan

17. 17
yang ada sekarang ini, dengan semakin banyak terjadinya kegiatan cybercrime
maupun tuntutan komunikasi perdagangan mancanegara (cross border transaction)
ke depan.
Karenanya, Indonesia sebagai negara yang juga terkait dengan perkembangan
dan perubahan itu, memang dituntut untuk merumuskan perangkat hukum yang
mampu mendukung kegiatan bisnis secara lebih luas, termasuk yang dilakukan dalam
dunia virtual, dengan tanpa mengabaikan yang selama ini sudah berjalan. Karena,
perangkat hukum yang ada saat ini ditambah cyberlaw, akan semakin melengkapi
perangkat hukum yang dimiliki. Inisiatif ini sangat perlu dan mendesak dilakukan,
seiring dengan semakin berkembangnya pola-pola bisnis baru tersebut. Sejak Maret
2003 lalu Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) mulai
menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi Elektronik dan Transaksi
Elektronik (IETE) yang semula bernama Informasi Komunikasi dan Transaksi
Elektronik (IKTE).
Hal tersebut seharusnya memang diantisipasi sejak awal, karena eksistensi TI
dengan perkembangannya yang sangat pesat telah melahirkan kecemasan-kecemasan
baru seiring maraknya kejahatan di dunia cyber yang semakin canggih. Lebih dari itu,
TI yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan beroperasi secara maya juga
menuntut pemerintah mengantisipasi aktivitas-aktivitas baru yang harus di atur oleh
hukum yang berlaku,terutama memasuki pasar bebas.
3.2. SARAN
Perkembangan teknologi yang pesat terutama dengan adanya dunia maya saat
ini adalah faktor kuat mengapa cybercrime bisa masuk ke Indonesia. Kurangnya
kesadaran masyarakat membuat kejahatan dunia maya masih saja tetap eksis, meski
sudah dilahirkan UU no.11 tahun 2008 tentang ITE. Aparat hukum yang selalu hanya
bisa mengikuti perkembangan cybercrime. Karena pada dasarnya kejahatan atau
pelanggaran hukum yang belum di atur sulit tersentuh hukum sesuai dengan asas
legalitas.

18. 18
Perbaikan hukum atau membuat regulasi baru yang sesuai dengan masyarakat
adalah salah satu jawaban atas maraknya cybercrime di Indonesia. Namun bagian
yang sangat penting adalah kesadaran masyarakat yang harus ditingkatkan. Sebaik
apapun hukum yang diterapkan untuk mengatasi cybercrime. Namun apabila tidak
mampu hidup sesuai dengan keadaan masyarakat dan penerapan oleh aparat hukum
tidak sesuai maka akan sia-sia.
Masyarakat sebagai subjek hukum yang akan menjalankan setiap ketentuan
hukum positif di Indonesia. Tidak seharusnya hanya bisa menuntut kepada
pemerintah dan juga aparat tetapi harus memiliki kesadaran untuk taat hukum.
Masyarakat juga dalam memakai internet dan menikmati fasilitas dunia maya harus
mampu bertindak preventif. Agar tidak menjadi korban dari cybercrime.

19. 19
DAFTAR PUSTAKA
Joe, Ado. 2012. Pengertian Cyber Law & Cyber Crime. Diambil dari:
Harianto Ruslim, CEH. 2005. Hack Attack: Konsep, Penerapan dan Pencegahan.
Jakarta: Jasakom