Cyber crime cyber law

1. 1 Makalah CyberCrime andCyberlaw || Rahmat,Aldi Nurdiansyah,DianSukardi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kasih sayang-
Nya kepada setiap manusia. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar
Muhammad SAW, Nabi akhir zaman Kita semua.
Makalah ini berisikan pengertian tentang Cybercrime dan Cyber law serta beberapa
contoh tentang kasusnya dan juga tindakan hukum yang menyertainya. Melalui makalah ini
diharapkan dapat memberikan informasi kepada kita semua yang ingin mengetahui tentang
kejahatan didunia teknologi serta hukum pidana maupun hukum perdata yang bisa didapatkan
seseorang atas perbuatannya. Makalah ini juga dibuat untuk memenuhi syarat nilai UTS
untuk mata kuliah Etika Profesi dan Kekayaan Intelektual . Kami menyadari bahwa makalah
ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan syarat yang bersifat
membangun selalu kami harapkan untuk kesempurnaan makalah ini. Akhir kata Kami
ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan makalah ini.
Semoga Allah SWT selalui meridhoi segala usaha yang kita lakukan, Amin.
Bogor, 22 Maret 2015
Penyusun

2. 2 Makalah CyberCrime andCyberlaw || Rahmat,Aldi Nurdiansyah,DianSukardi
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah
Banyak orang yang mengatakan bahwa dunia cyber (cyberspace) tidak dapat diatur.
Cyberspace adalah dunia maya dimana tidak ada lagi batas ruang dan waktu. Padahal ruang
dan waktu seringkali dijadikan acuan hukum. Jika seorang warga Indonesia melakukan
transaksi dengan sebuah perusahaan Inggris yang menggunakan server di Amerika,
dimanakah (dan kapan) sebenarnya transaksi terjadi? Hukum mana yang digunakan?
Cyberlaw merupakan salah satu topik yang hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Di
Indonesia telah keluar dua buah Rancangan Undang-Undang (RUU). Yang satu diberi nama:
“RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi” (PTI), sementara satunya lagi bernama “RUU
Transaksi Elektronik”. RUU PTI dimotori oleh Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dan
Tim Asistensi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan jalur Departemen Perhubungan
(melalui Dirjen Postel), sementar RUU TE dimotori oleh Lembaga Kajian Hukum dan
Teknologi dari Universitas Indonesia dengan jalur Departemen Perindustrian dan
Perdagangan.
B. Batasan Masalah
Penyusun membatasi penulisan makalah ini meliputi pengertian, ruang lingkup dan
perangkat Cyberlaw.
C. Tujuan Pembuatan
Berikut tujuan pembuatan makalah ini :
a. Menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Etika Profesi dan kekayaan Intelektual.
b. Menambah wawasan tentang cyberlaw dan cyber crime.

3. 3 Makalah CyberCrime andCyberlaw || Rahmat,Aldi Nurdiansyah,DianSukardi
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 CYBERCRIME
A. Definisi Cybercrime
Cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi
internet (cyberspace), baik yang menyerang fasilitas umum didalam cyberspace
ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknik tindak pidana tersebut dapat dibedakan
menjadi off-line crime, semi on-line crime dan cybercrime. Masing-masing memiliki
karakteristik tersendiri, namun perbedaan utama antara ketiganya adalah
keterhubungan dengan jaringan informasi publik (internet).
Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan
dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer
dan telekomunikasi.
The Prevention of Crime and the Treatment of Offlenderes di Havana, cuba
pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 istilah yang
dikenal:
1. Cybercrime dalam arti sempit disebut Computer Crime , yaitu prilaku ilegal/
melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan/
atau data yang diproses oleh komputer.
2. Cybercrime dalam arti luas disebut Computer Related Crime, yaitu perilaku
ilegal/ melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Cybercrime adalah perbuatan
melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/
alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak
dengan merugikan orang lain.
B. Motif Cybercrime
Motif kejahatan didunia maya (cybercrime) pada umumnya dapt dikelompokkan
menjadi dua kategori, yaitu:
1. Motif Intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan

4. 4 Makalah CyberCrime andCyberlaw || Rahmat,Aldi Nurdiansyah,DianSukardi
2. pribadi dan menujukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan
mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motif ini
pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual.
3. Motif Ekonomi, politik dan kriminal yaitu, kejahatan yang dilakukan untuk
keuntungan pribadi atau olongan tertentu yang berdampak pada kerugian
secara ekonomi dan politik pada pihak lain, karena memiliki tujuan yang dapat
berdampak besar. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh
sebuah korporasi.
C. FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA CYBERCRIME
Jika dipandang dari sudut pandang yang lebih luas, latar belakang terjadinya
kejahatan didunia maya ini terbagi menjadi dua faktor penting, yaitu:
1. Faktor Teknis
Dengan adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah
negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling
terhubung antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan pelaku
kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran
teknologi menjadikan pihak yang satu lebih kuat dibangkan yang lain.
2. Faktor Sosial Ekonomi
Cybercrime dapat dipandang sebagai produk ekonomi. Isu global yang
kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan.
Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan
internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat
membutuhkan keamanan jaringan. Melihat kenyataan seperti itu, cybercrime
berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia.
D. JENIS-JENIS CYBERCRIME
Jenis-jenis Cybercrime dapat dikelompokkan dalam banyak kategori. Salah
satu pemisahan jenis cybercrime yang umum dikenal adalah kategori berdasarkan
motif pelakunya.

5. 5 Makalah CyberCrime andCyberlaw || Rahmat,Aldi Nurdiansyah,DianSukardi
1. Sebagai tindakan kejahatan murni
Kejahatan sengaja terjadi dan terencana untuk melakukan perusakan,
pencurian dan tindakan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem
komputer. Tindakan kriminal dan memiliki motif kriminalitas dan biasanya
menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan.
2. Sebagai Tindakan Abu-Abu (tidak jelas)
Kejahatan terjadi terhadap sistem komputer tetapi tidak melakukan
perusakan, pencurian dan tindakan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem
komputer. Contoh tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan
hak-hak terkait.
2.2 CYBER LAW
A. Pengertian Cyber Law
Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang
umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang
ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang
perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi
internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau
maya. Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law.
Cyberlaw akan memainkan peranannya dalam dunia masa depan, karena nyaris
tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi
dewasa ini dimana kita perlu sebuah perangkat aturan main didalamnya (virtual
world).
B. Ruang Lingkup Cyber Law
Jonathan Rosenoer dalam Cyber Law – The Law Of Internet menyebutkan
ruang lingkup cyber law :
1. Hak Cipta (Copy Right)
2. Hak Merk (Trademark)
3. Pencemaran nama baik (Defamation)
4. Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech)

6. 6 Makalah CyberCrime andCyberlaw || Rahmat,Aldi Nurdiansyah,DianSukardi
5. Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access)
6. Pengaturan sumber daya internet seperti IP-Address, domain name
7. Kenyamanan Individu (Privacy)
8. Prinsip kehati-hatian (Duty care)
9. Tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat Isu prosedural
seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dan lain-lain.
10. Kontrak / transaksi elektronik dan tanda tangan digital
11. Perangkat Hukum Cyber Law
12. Pornografi
13. Pencurian melalui Internet
14. Perlindungan Konsumen
15. Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharianseperti e- commerce, e-
government, e-education
C. Perangkat Cyberlaw
Pembentukan Cyberlaw tidak lepas dari sinergi pembuat kebijakan cyberlaw
(pemerintah) dan pengguna dunia cyber dalam kaidah memenuhi etika dan
kesepakatan bersama. Agar pembentukan perangkat perundangan tentang
teknologi informasi mampu mengarahkan segala aktivitas dan transaksi didunia
cyber sesuai dengan standar etik dan hukum yang disepakati maka proses
pembuatannya diupayakan dengan cara Menetapkan prinsip – prinsip dan
pengembangan teknologi informasi yaitu antara lain :
1. Melibatkan unsur yang terkait (pemerintah, swasta, profesional).
2. Menggunakan pendekatan moderat untuk mensintesiskan prinsip
3. Memperhatikan keunikan dari dunia maya
4. Mendorong adanya kerjasama internasional mengingat sifat internet yang
global
5. Menempatkan sektor swasta sebagai leader dalam persoalan yang
menyangkut industri dan perdagangan.
6. Pemerintah harus mengambil peran dan tanggung jawab yang jelas untuk
persoalan yang menyangkut kepentingan public

7. 7 Makalah CyberCrime andCyberlaw || Rahmat,Aldi Nurdiansyah,DianSukardi
7. Aturan hukum yang akan dibentuk tidak bersifat restriktif melainkan harus
direktif dan futuristic
8. Melakukan pengkajian terhadap perundangan nasional yang memiliki
kaitan langsung maupun tidak langsung dengan munculnya persoalan
9. hukum akibat transaksi di internet seperti : UU hak cipta, UU merk, UU
perlindungan konsumen, UU Penyiaran dan Telekomunikasi, UU
Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal Asing, UU Perpajakan, Hukum
Kontrak, Hukum Pidana dll.
Cyberlaw tidak akan berhasil jika aspek yurisdiksi hukum diabaikan. Karena
pemetaan yang mengatur cyberspace menyangkut juga hubungan antar kawasan, antar
wilayah, dan antar negara, sehingga penetapan yuridiksi yang jelas mutlak diperlukan.
Ada tiga yurisdiksi yang dapat diterapkan dalam dunia cyber :
1. yurisdiksi legislatif di bidang pengaturan,
2. yurisdiksi judicial, yakni kewenangan negara untuk mengadili atau
menerapkan kewenangan hukumnya,
3. yurisdiksi eksekutif untuk melaksanakan aturan yang dibuatnya

8. 8 Makalah CyberCrime andCyberlaw || Rahmat,Aldi Nurdiansyah,DianSukardi
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang
umumnya diasosiasikan dengan internet.
Jonathan Rosenoer dalam Cyber Law – The Law Of Internet menyebutkan ruang
lingkup cyber law yang terbagi menjadi 15 poin.
Ada dua model yang diusulkan oleh Mieke untuk mengatur kegiatan di cyber space,
yaitu :
a. Model ketentuan Payung (Umbrella Provisions).
b. Model Triangle Regulations.
Inisiatif untuk membuat “cyberlaw” di Indonesia sudah dimulai sebelum tahun 1999
dan berkembang hingga sekarang.
B. Saran dan Kritik
Penulis menyarankan agar tugas kelompok ini terus dilaksanakan setiap
tahunnya untuk memperkaya wawasan mahasiswa. Penulis juga mengharap kritik
yang membangun demi kesempurnaan tugas makalah kelompok ini.