Your SlideShare is downloading. ×
PERPAJAKAN DI INTERNET

                              (INTERNET TAX)



1. e-Freedom Coalition
1.1 e-Freedom Coalition, Ko...
akan mengakibatkan semakin tingginya biaya yang ditanggung konsumen dan
memperlambat investasi yang diperlukan untuk mempe...
ini sebelum adanya larangan diberlakukan seharusnya meninjau ulang setiap
      pajak atas akses untuk menjaga rendahnya b...
Dengan demikian ITFA telah mempelopori pajak akses internet yang ada sekarang
di beberapa daerah yang kemudian menggunakan...
Penciptaan rezim pajak ini akan menimbulkan sebuah peningkatan yang signifikan
pada kesilapan pajak pemerintah dan usaha-u...
1. Sangatlah tidak adil untuk membebaskan remote internet vendor dari pajak
      akses dan penjualan ketika usah-usaha ja...
Perkembangan internet dan ekonomi informasi telah menciptakan kesempatan
kerja dan kesempatan bisnis baru yang belum perna...
Pelarangan praktek pendeskriminasian pajak atas telekomunikasi antar
daerah.

Ini akan menguatkan infrastruktur internet d...
yang tinggi untuk property personal tangible yang timbul karena kebutuhan
perusahaan daripada yang ditimbulkan oleh pembay...
Meskipun sebuah kasus besar menghadapi pendiskriminasian pajak properti
      yang dibuat, hukum federal yang ada akan mem...
konsumen. Dengan rata-rata 18,2 persen transaksi beban pajak telah dikenakan
(Committee on State Taxation, 50 State study ...
setiap bentuk kepemilikan informasi yang berhubungan dengan peraturan sarana
umum daerah atau pemerintahan lokal yang bers...
~Menyederhanakan pajak telekomunikasi daerah dan lokal, dengan
mendokumentasi dan mengaudit prosedur-prosedur yang ada.

P...
pajak daerah dan pemerintahan lokal untuk mengikuti pokok pajak seragam
   di setiap daerah.
   Melaksanakan aturan yang s...
berusaha untuk memperluas teori attributuonal nexus yang melengkapi
keberadaan substansial secara fisik seseorang dengan p...
barang secara fisik, informasi ini dapat diperoleh dari alamat pengiriman yang
diberikan oleh si konsumen. Jika pembelian ...
Tidak ada persyaratan untuk setiap pengumpulan informasi konsumen
         ileh pedagang yang tidak memiliki nexus di daer...
pembeli. Prinsip kunci ini adalah mencapai penyederhanaan signifikan dari
sistem pajak penjualan agar sesuai dengan cepatn...
Langkah 2: Penggunaan komplet penyatuan system lebih dari 6-8 tahun
waktu periode.

Sementara langkah pertama akan menyede...
Pandangan ini telah disampaikan oleh Ronald Reagen beberapa tahun yang lalu
ketika beliau mengatakan kepada sekelompok kec...
Kongres harus melarang semua pajak penjualan dan penggunaan pada transaksi
di internet. Moratorium federal pada pajak-paja...
~Perlakuan Tarif Internasional pada e-Commerce

Pajak internasional dan tariff akan mempengaruhi tingkat persaingan global...
Perpajakan Di Internet
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Perpajakan Di Internet

3,518

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,518
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
143
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Perpajakan Di Internet"

  1. 1. PERPAJAKAN DI INTERNET (INTERNET TAX) 1. e-Freedom Coalition 1.1 e-Freedom Coalition, Komisi Penasihat e-Commerce Desakan teknologi dapat terhambat oleh skema perpajakan baru. Akan tetapi permasalahan pengenaan pajak atas e-Commerce ternyata melebihi penyebaran permasalahan itu sendiri. Dengan memungkinkan pemerintah lokal untuk mengenakan pajak melewati perbatasan secara fundamental tidak dapat disesuaikan. Remote taxation adalah pengenaan pajak tanpa representatif (perwakilan) pada skala yang tidak dapat dibandingkan. Peraturan pajak yang benar haruslah mendukung fungsi-fungsi yang disandangnya dalam peraturan pemerintah. Electronic commerce memungkinkan konsumen untuk mengambil keuntungan dari tingkat pajak yang kompetitif pada wilayah yurisdiksi ditempat lain yang dengan demikian dapat melayani dengan batasan- batasan tertentu pada pemerintahan yang berlebih. Prioritas pertama seharusnya mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan memperpendek sistem pemungutan pajak.Dengan demikian akan cukup jelas surplus anggaran di tingkat federal, daerah dan local. Menyadari akan kemampuan warga negara untuk mengambil keuntungan dari semua penawaran internet, termasuk atas e-commerce, benar-benar tergantung pada kemungkinan akses internet. Diberikan 5 rekomendasi untuk menjelaskan dan mencegah munculnya kembali pajak-pajak dan peraturan-peraturan pemerintah yang memberatkan, yang hanya
  2. 2. akan mengakibatkan semakin tingginya biaya yang ditanggung konsumen dan memperlambat investasi yang diperlukan untuk memperkuat dan memelihara infrastruktur informasi nasional. Ada 5 pajak penghambat terhadap akses internet : 1. Pajak pembelian sebesar 3% pada telekomunikasi. Pajak ini adalah sebuah anakronisme dan harus segera ditinjau ulang. 2. Discriminatoryi ad valorem taxation of interstate telecommunication. Limabelas pernyataan tentang tingkat pajak properti bisnis telekomunikasi lebih tinggi dibanding properti yang lain, menyebabkan tingginya biaya yang ditanggung konsumen. Perlindungan pemerintah terhadap jenis pajak- pajak ini telah digunakan untuk jalan kereta api, pesawat terbang, dan truk, yang seharusnya diperluas mencakup telekomunikasi. 3. Internet tolls, pengenaan pajak baru dan biaya yang dibebankan pada penyelenggaraan telekomunikasi dan konsumen mereka ketika kabel telah terinstal sepanjang jalan dan highway. Pajak-pajak baru ini, yang dapat menaikan pendaptan gross mencapai 5%, dapat meningkatkan biaya yang ditanggung konsumen, dan sudah seharusnya dihapuskan. 4. Negara dan pajak-pajak telekomunikasi local, keruwetan auditing dan prosedur pangisian. Banyak pemerintahan yang menggunakan tagihan telapon sebagai sapi perah, dengan mengenakan pajak tinggi dan berganda atas layanan yan diberikan. Pajak-pajkak seperti ini seharusnya dihilangkan menjadi pajak tunggal per pemerintahan local, dan penyederhanaan aliran prosedur pengisian atau auditing. 5. Pajak akses internet. Pelarangan sementara federal pada pajak akses internet seharusnya dibuat permanen. Pemerintah local yang memberlakukan pajak
  3. 3. ini sebelum adanya larangan diberlakukan seharusnya meninjau ulang setiap pajak atas akses untuk menjaga rendahnya biaya pada konsumen. Selanjutnya, diusulkan jika pajak penjualan masih tetap dikenakan secara online, sebuah system pertumbuhan untuk pengumpulan pajak penjualandan penggunaan oleh perusahaan dengan suatu kehadiran secara fisik dalam yuridiksi pajak adalah yang paling sesuai. Sistem ini akan menguatkan, memperbaharui dan mengklarifikasi hukum konstitusional yang ada melalui penetapan standar yuridiksi yang jelas sehingga dapat dengan mudah dipahami dan relevan dalam ekonomi baru ini. Pendekatan pada rekomendasi perpajakan e-commerce ; 1. Secara permanen melarang pajak atas akses internet. Pemerintahan local yang memberlakukan pajak atas akses internet mengacu pada moratorium federal harus menghapuskan pajak-pajak tersebut, dan tidak ada lagi pajak baru atas akses (layanan) yang akan dikenakan. 2. Mengubah Internet Tax Freedom Act untuk moratorium permanen atas diskriminasi pajak penjualan dan penggunaan. Bagian 1101 (a) (1) dari Internet Tax Freedom Act enyebutkan 3 tahun moratorium terhadap setiap pajak layanan akses internet baru yang tidak ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 1998. Pengertian “layanan akses internet” menurut ITFA adalah “sebuah layanan yang memungkinkan user untuk mengakses isi, informasi, e-mail atau layanan lain yang ditawarkan di internet yang mungkin termasuk akses pada isi, informasi, maupun layanan lain dengan kepemilikan sebagai bagian dari paket layanan yang ditawarkan kepada konsumen.Dalam hal ini tidak termasuk layanan telekomunikasinya”.
  4. 4. Dengan demikian ITFA telah mempelopori pajak akses internet yang ada sekarang di beberapa daerah yang kemudian menggunakannya sebagai sumber pendapatan sebelum masa berlakunya moratorium. Bagian 1101 (a) (2) dari IFTA juga menyinggung tentang moratorium atas pajak berganda dan diskriminasi pajak atas electronic commerce, termasuk didalamnya pajak penjualan lokal dan daerah serta pajak penggunaan lokal dan daerah. Untuk mengkombinasi efek dari kedua klausa IFTA ini maka diadakan tax-free- zone sementara untuk akses internet dan berbagai tipe electronic commerce. E- freedom Coalition mengajukan taz-free-zone sementara ini dibuat permanen baik untuk pajak akses serta pajak penjualan dan penggunaan pada electronic commerce. Pajak seperti ini sangat tidak efisien. Pengenaan pajak akses dan penjualan secara berganda, tumpang tindih ataupun diskriminasi pada internet dan electronic commerce secara umum akan sulit dan prakteknya menjadi tidak efisien. Dengan memiliki 30.000 maupun 50 yurisdiksi dan kebijakan pajak hanya akan menimbulkan kebingungan dan rezim pajak domestic yang kontra produktif. Pelaksanaan rezim pajak ini pada internet atau electronic commerce hanya akan menimbulkan efek yang sangat menggangu pada sektor internet padahal internet sedang dalam tahap pertumbuhan dan perluasan. Output industri dan kaum pengusaha akan dibatasi secara besar-besaran. Efek negatif dari rezim pajak internet yang baru gaungnya terdengar pada ekonomi nasional. Pengenaan pajak tidak terbatas pada internet akses atau penjualan akan mengurangi usaha-usaha di masa dating dan sangat disesalkan dapat mengurangi inovasi, panciptaan lapangan kerja baru, dan pertumbuhan ekonomi secara general.
  5. 5. Penciptaan rezim pajak ini akan menimbulkan sebuah peningkatan yang signifikan pada kesilapan pajak pemerintah dan usaha-usaha penyelenggaraannya. Penarikan pajak di setiap tingkatan pemerintahan akan tumbuh semakin besar dan lebih merusak jika usaha pengenaan pajak atas electronic commerce mulai dikembangkan. Hasil dari perluasan kesemua ukuran pemerintahan akan mengarah pada semakin campur tangannya pemerintahan atas sektor privat pada umumnya dan sektor teknologi tinggi khususnya. Pengadilan tinggi telah lama menahan usaha-usaha pemerintahan local untuk memajaki atau mengatur aktivitas di luar wilayah-nya atau disebut juga remote commerce yang dianggap unkonstitusional. Pemerintahan local hanya dapat memajaki pihak-pihak yang memiliki nexus atau “keberadaan fisik secara substansial” di wilayah yurisdiksi nya. Memantapkan sistem perpajakan yang mengijinkan pihak pemerintahan local hak untuk mengenakan pajak berganda dan over-lapping akan memakan waktu 2 abad untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum pengadilan tinggi dan hanya menciptakan contoh yang buruk bagi perpajakan dalam bentuk lain atas perdagangan antar daerah. Untuk alasan-alasan ekonomi dan hukum ini, sangatlah vital bagi Advisory Commission untuk mengajukan pelarangan permanen atas pajak akses atau segala bentuk diskriminasi pajak penjualan ataupun penggunaan pada electronic commerce. Beberapa anggota dari Advisory Commission boleh tetap bertahan pada pengadopsian pelarangan permanen atas pajak akses internet dan penjualan karena adanya beberapa argumen keadilan yang mereka dengar berulang kali dari para kritikus Internet Tax Freedom Act. Argumen-argumen keadilan ini secara tipikal memiliki 2 macam, yaitu:
  6. 6. 1. Sangatlah tidak adil untuk membebaskan remote internet vendor dari pajak akses dan penjualan ketika usah-usaha jalanan atau bricks and mortar yang ada di suatu daerah harus membayar pajak ini. 2. Sangatlah tidak adil untuk mencabut pendapatan daerah atau pemerintahan local yang dapat diperoleh dari pengenaan pajak atas akses internet dan penjualan secara elektronis. Kedua argument ini mewakili keprihatinan yang mulai ditumbuhkan oleh para pejabat daerah dan pemerintahan lokal dan beberapa pengusaha jalanan. Argumen pertama yang didasarkan atas pembebasan remote internet vendor dari pengenaan pajak akses dan penjualan ternyata melupakan sebuah poin penting, yaitu bahwa remote vendor tidak menggunakan atau menghabiskan sumber daya daerah lokal yang didanaidari pajak daerah maupun pajak lokal. Kenyataannya, akan sangat tidak adil memaksa perusahaan-perusahaan di luar wilayah untuk membayar pajak layanan atau program pemerintah suatu wilayah karena mereka tidak akan menikmati keuntungan yang diberikan. Bisnis-bisnis local atau daerah membayar pajak karena mereka dapat mengambil keuntungan dari program-program dan layanan-layanan pemerintah yang didanai dari pajak tersebut. Remote vendor yang terikat oleh transaksi elektronik antar daerah tidak mendapat keuntungan seperti halnya vendor local dari adanya pajak local, di mana perusahaan pengirimanlah yang telah membayarkan pajak untuk menutup penggunaan barang dan layanan umum. Pertumbuhan sektor industri baru yang tidak berundang-undang dan lebih dari itu tidak berpajak ini telah membantu menghidupi pertumbuhan terus menerus tidak hanya pada aktivitas ekonomi tetapi juga pendapatan dari pajak pemerintah.
  7. 7. Perkembangan internet dan ekonomi informasi telah menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan bisnis baru yang belum pernah ada sebelumnya. Pada gilirannya perkembangan aktivitas ekonomi dan output akan meningkatkan pendapatan individual dan keuntungan usaha, diman konsekuensinya,merupakan sumber pajak baru dan pendapatan baru secara keseluruhan untuk seluruh pemerintahan. Sangatlah penting untuk mengulangi pernyataan karena transaksi internet antar daerah telah dibebaskan dari penarikan pajak. Hal ini bukan berarti perusahaan yang terikat dengan electronic commerce benar-benar bebas pajak. Vendor elektronik masih bertanggungjawab dalam membayar pajak pendapatan perusahaan secara rutin dan diperlakukan sama dengan bisnis lainnya oleh pemerintah daerah atau local di mana dia berkedudukan. Permanen moratorium atas pajak internet bagaimanapun juga tidak akan merusak keseimbangan ini. Karena itu pihak Advisory Commission seharusnya dengan ikhlas merekomendasikan pengadopsian moratorium permanen dan komprehensif dalam pajak akses dan penjualan bagi internet dan perdagangan jarak jauh secara umum. 1.2 Menghilangkan Hambatan perpajakan pada Akses Internet. Pajak telekomunikasi adalah juga, dan tidak terelakan, pajak atas internet. Apakah melalui akses dial-up atau Digital Subscriber Llines (DSL), lewat kabel modem atau wireless, akses internet menggunakan sarana jaringan telekomunikasi. Lebih dari 50% lalu-lintas dalam jaringan telepon public saat ini merupakan data dari pada suara. Dengan demikian tingginya pajak telekomunikasi akan mengerem laju akses internet dan mengurangi pengembangan jaringan broadband yang diperlukan untuk pertumbuhan internet generasi mendatang.
  8. 8. Pelarangan praktek pendeskriminasian pajak atas telekomunikasi antar daerah. Ini akan menguatkan infrastruktur internet dengan melarang adanya praktek- praktek diskriminasi pengenaan pajak ad volerm property didaerah atas telekomunikasi antar daerah. Hal ini hanya memperluas perlindungan yang sama melawan diskriminasi ynag oleh hukum federal yang telah dibuat sebelumnya untuk jalan kereta api, pesawat terbang, dan industry lain yang sangat kritikal dengan perdagangan antar daerah. Sebagaimana aks internet memilki ketergantungan yang sangat tinggi pada backbone telekomunikasi, setiap pajak yang berlebihan pada akses telekomunikasi akan berdampak pada internet. Begitu pula tingginya biaya bagi user atau kurangnya investasi capital dalam perluasan infrastruktur telekomunikasi. Industri antar daerah lain juga menghadapi ketidakseimbangan perlakuan pajak yang telah mencari dan memperoleh perundangan-undangan yang membolehkan daerah dan pemerintahan lokal untuk mengenakan pajak properti industri ini dengan cara yang berbeda dengan bisnis properti lainnya secara umum. Diskriminasi pajak property daerah menghadapi telekomunikasi antar daerah. Tindakan-tindakan pendiskriminasian dalam pengenaan pajak property biasanya menggunakan 2 bentuk. Sebagai bagian dari konsep penilaian per unit, banyak daerah memajaki asset intangible dari kebutuhan public sementara tidak memungut pajak atas asset yang sama yang diselenggarakan oleh bisnis lainnya. Asset-asset intangible ini, termasuk pula asset yang sebagaimana dibedakan menurut ijin operasi federal atas penyatuan kekuatan kerja, biasanya merupakan bagian paling bernilai dari kebutuhan bisnis. Kedua, daerah sering mengenakan tingkat pajak
  9. 9. yang tinggi untuk property personal tangible yang timbul karena kebutuhan perusahaan daripada yang ditimbulkan oleh pembayar bisnis lain umumnya. Pengaruh dari tindakan-tindakan diskriminatif atas pemajakan properti. 1. Pemindahan beban pajak kepada konsumen non-resident. Konsumen bukan residen adalah korban tidak sengaja dari praktek-praktek pengenaan pajak property secara diskriminatif. Karena tingkat jangka panjang biasanya ditetapkan secara nasional, beban pajak menyebar melewati batasan negara, tanpa peduli apakah pengenaan beban pajak dilakukan diwilayah yurisdiksi lokal konsumen. 2. Pengenaan pajak diskriminatif mengakibatkan meningkatnya tingkat pajak, lebih jauh pembagian digital. Untuk menentukan tingkatan yang mendiskriminasikan pajak property secara keseluruhan atau sebagian dikenakan kepada konsumen menurut tingginya kebutuhan yang diperlukan, mereka merupakan sasaran dari pajak regresif sebagai warga negara yang kurang beruntung secara nasional. Pendiskriminasian pengenaan pajak property meningkatkan biaya telepon dan hanya memperburuk pembagian digital. 3. Persaingan yang terbatasi. Penyelenggara jasa telekomunikasi yang merupakan subyek dari diskriminasi pajak properti tidak punya kemampuan untuk bersaing di medan permainan dengan mereka yang tidak mendapat diskriminasi pajak. Pada perkembangan industri yang tinggi ini, berbagai jenis perusahaan sekarang menyediakan sejumlah pelayanan telekomunikasi. 4. Kurangnya perbaikan yang ada.
  10. 10. Meskipun sebuah kasus besar menghadapi pendiskriminasian pajak properti yang dibuat, hukum federal yang ada akan membatasi tantangan tersebut bila terdengar di pengadilan federal kecuali jika ada penunjukan yang sangat besar dilakukan di mana wajib pajak tidak memiliki “usaha-usaha perbaikan yang efisien, cepat dan jelas”. Hasilnya, para wajib pajak ini harus mengajukan permohonan ke sistem peradilan daerah dan mungkin beberapa agen administrasi local yang bias menangani penaksiran property, yang dengan demikian hanya menjadikannya lebih sulit untuk mendapatkan pemeriksaan yang cukup adil. Tanpa adanya perlindungan federal, perusahaan-perusahaan telekomunikasi dipaksa untuk membayar pajak diskriminatori sebelum mereka mencari tinjauan hukum. 5. Kurangnya penanaman modal pada infrastruktur backbone internet. Akibatnya yang ditimbulkan dari keseluruhan faktor-faktor ini sangat membahayakan, dimana perusahaan-perusahaan telekomunikasi akan kekurangan investasi infrastruktur backbone yang sangat esensial bagi perkembangan internet. Pendeskriminasian pajak atas property telekomunikasi akan menurunkan pengembalian property dan investasi internet backbone yang nantinya dapat menghilang. Meningkatkan akses konsumen ke internet, world wide web dan electronic commerce hanya akan menyebabkan rendahnya biaya berhubungan karena semakin tingginya persaingan dan meningkatnya investasi. Melarang pemerintah membangun internet toll berdasarkan biaya yang harus ditanggung untuk instalasi kabel telekomunikasi sepanjang jalan yang ada. Daerah dan pemerintahan local menggunakan penafsiran dari Telecommunication Act tahun 1996 untuk mengadakan internet toll dalam bentuk franchise taxes yang baru hinga mencapai 5 persen pada bisnis dan penggunaan telekomunikasi
  11. 11. konsumen. Dengan rata-rata 18,2 persen transaksi beban pajak telah dikenakan (Committee on State Taxation, 50 State study and Report on Telecommunications Taxation, Testimony before the Advisory Commission on Electronic Commerce, September 14, 1999), pajak-pajak baru ini dan biaya-biaya special yang berkaitan dapat dengan mudah membuat telekomunikasi menjadi rodu dan layanan paling tinggi pajaknya di Amerika. Dengan memberi aturan kritis pada layanan ini dalam mengakses internet, pajak baru tersebut benar-benar menjadi penghalang pertumbuhan penggunaan internet secara nasional. Meskipun dengan pajak franchise baru, persyaratan-persyaratan peraturan manajemen lokal yang baru memiliki efek dari penciptaan hambatan-hambatan masuk, mengecilkan pembangunan persaingan berbasis fasilitas, dan membuat layanan-layanan telekomunikasi secara artificial menjadi lebih mahal. Untuk menghalangi kesalahan peraturan tingkat ini, disarankan bentuk bahasa subbagian sebagai berikut: Tidak satupun dalam bagian ini mempengaruhi kewenangan daerah ataupun pemerintahan lokal untuk mengatur sarana umum sepanjang hal-hal tersebut adil dan biaya tambahan yang masuk akal dari penyedia layanan telekomunikasi. Penarikan kembali sejumlah uang tersebut seharusnya dikenakan secara kompetitif netral dan tidak diskriminatif. Biaya tambahan yang cukup adil dan masuk akal harus dibatasi berdasar biaya langsung dan seharusnya ditransparansikan oleh pemerintah tersebut. Tidak ada daerah dan pemerintahan lokal yang mengharuskan setiap penyedia layanan telekomunikasi untuk memproduksi, mengirimkan, ataupun menunjukkan
  12. 12. setiap bentuk kepemilikan informasi yang berhubungan dengan peraturan sarana umum daerah atau pemerintahan lokal yang bersangkutan.
  13. 13. ~Menyederhanakan pajak telekomunikasi daerah dan lokal, dengan mendokumentasi dan mengaudit prosedur-prosedur yang ada. Pajak-pajak telekomunikasi yang terdapat di daerah dan pemerintahan lokal sangatlah tinggi dan juga sangat beragam. Konsumen terbabani dengan berbagi macam pajak dan terkadang regresif pada layanan telephone yang mereka terima yang sering mereka gunakan untuk mengakses internet, sementara para penyelenggara layanan harus berhadapan dengan prosedur audit yang pada akhirnya dikenakan kepada konsumen juga.Commission harus mempertimbangkan beberapa usulan berikut : Memungkinkan pajak transaksi telekomunikasi berskala daerah dengan satu tarif dan pajak yang dikenakan pada semua daerah. Memungkinkan yurisdiksi lokal untuk menarik pajak transaksi telekomunikasi untuk melanjutkan penarikan pajak, dengan syarat yurisdiksi lokal tidak boleh menarik lebih dari dari satu kali pajak telekomunikasi. Memungkinkan hanya satu kali audit per daerah untuk setiap periode yang dapat dikenai pajak. Penetapan penyeragaman penarikan pajak secara nasional untuk menghindari Negara bagian yang lebih makmur melakukan penambahan sumber pendapatan dengan alasan pajak. Menyediakan waktu yang memadai untuk mengimplementasikan perubahan pada pokok pajak atau tarif pajak. Memberikan kompensasi penghargaan kepada vendor untuk mengganti kerugian biaya sesuai dengan pajak lokal. Mengharuskan setiap transaksi
  14. 14. pajak daerah dan pemerintahan lokal untuk mengikuti pokok pajak seragam di setiap daerah. Melaksanakan aturan yang sama disetiap daerah dan level lokal untuk membebaskan transaksi dan konsumen. Mengharuskan hanya satu kali penarikan pada level daerah. Mengikuti penyeragaman peraturan-peraturan yang ditetapkan secara nasional untuk menghindari daerah yang kaya melakukan penambahan pendapatan dengan alasan pajak. Mengikuti definisi nasional atau istilah-istilah yang menunjuk pada komponen umum perpajakan dan pebebasan telekomunikasi. ~Mendorong perluasan e-commerce dengan memperbaiki kepastian kewajiban pajak negara dan lokal. Salah satu rintangan terbesar yang dihadapi bisnis yang berkaitan dengan perdagangan antar negara dengan mudah diketahui agen pajak mana yang dilibatkan. Untuk on-line bisnis, ketidakpastian secara positif tidak mengejutkan karena teknologi sendiri telah menimbulkan pernyataan baru atas staandar yurisdiski. Setiap keputusan merupakan subjek dari perselisihan dan argument berikutnya melalui pengaplikasian yang seharusnya. Teori-teori baru dikembangkan dan semakin banyak waktu dan energi dikeluarkan untuk membuat kepastian dan kemudahan untuk dipahami. Definisi dari substantial nexux lebih sering merupakan subyek perselisihan. Kestabilan tidak langsung dari keberadaan substansial pada orang diluar daerah adalah kontroversi dalam bentuk lain. Lebih dari 10 tahun terakhir daerah telah
  15. 15. berusaha untuk memperluas teori attributuonal nexus yang melengkapi keberadaan substansial secara fisik seseorang dengan pihak lain baik itu agensi atau afiliasi perusahaan. Apakah iklan dari perusahaan diluar daerah di halaman web yang kebetulan servernya berada di daerah yang memungut pajak sudah mencukupi ?, Bagaimana dengan logo di laman web hot-linked dengan vendor diluar daerah ?. Memperhitungkan kemungkinan pengenaan pajak yang tepat merupakan aspek paling menggangu dari perpajakan dan dibanyak kasus merupakan aspek paling memberatkan pada perpajakan. Dengan semakin banyak agen pajak yang terlihat, akan semakin berat pemenuhannya nanti. ~Melindungi privasi konsumen dengan melaran pemerintah untuk mengumpulkan data transaksi-transaksi individu. Memberikan moratorium pada pajak internet merupakan cara terbaik untuk melindungi privasi konsumen dalam menghadapi pengumpulan informasi pemerintah yang sangat menggangu. Jika penggunaan pajak online diperhatikan secara keseluruhan, ketetapan menurut privasi konsumen cukup kritis. Sudah jelas setiap bentuk skema pengumpulan pajak baru untuk e-commerce kurang diharapkan. Biarpun pengumpulan pajak tetap dilaksanakan sesuai kerangka konstitusional, privasi konsumen harus dilindungi, sama halnya atau lebih baik dari dunia analog, yang sebelumnya telah melindungi privasi konsumen dengan memungkinkan transaksi cash, yang pada dasarnya tdak beridentitas atau tanpa nama. Pengembangan dalam perlindungan privasi di dunia digital, tidak seharusnya dilekatkan dengan skema pajak yang baru. Dengan peningkatan dari soste, e-cash anonymous yang diharapkan, satu-satunya transaksi yang dikumpulkan adalah daerah asal konsumen tersebut. Dalam penjualan barang-
  16. 16. barang secara fisik, informasi ini dapat diperoleh dari alamat pengiriman yang diberikan oleh si konsumen. Jika pembelian dilakukan untuk barang-barang secara elektronik, seperti software yang dapat di download, vendor hanya perlu mengumpulkan daerah asal konsumen. Setiap informasi lebih lanjut yang dibutuhkan vendor di dapat dari kesepakatan antara konsumen dan si pedagang. Meskipun pada kasus transaksi debet – kredit secara personal mengidentifikasi informasi yang ada ke vendor tidak dilakukan oleh otoritas pajak, dapat dikatakan bahwa identitas konsumen tidak diungkapkan pada pengumpulan pajak secara sungguh-sungguh.Di dunia analog, pedagang adalah bagian yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan penetapan tagihan pajak, pedagang diminta untuk menyimpan bukti-bukti penjualan barang sebagai bukti transaksi yang terjadi dari volume bisnis.Prinsip ini seharusnya digunakan di dunia digital. Terdapat 4 landasan dimana para pembuat undang-undang harus dengan sungguh – sungguh mengikuti: Tidak ada persyaratan untuk pengumpulan informasi pengidentifikasi personal yang mungkin perlu untuk mengumpulkan pajak dengan pengakuan secara substansial. Tidak ada persyaratan untuk mengumpulkan informasi lebih dari dunia elektronik lebih dari dunia analog. Kesadaran pengumpulan informasi oleh pihak swasta, di mana konsumen memilikipengetahuan tentang pengumpulan dan penggunaan informasi tersebut, secara fundamental berbeda dengan pengumpulan informasi pemerintah.
  17. 17. Tidak ada persyaratan untuk setiap pengumpulan informasi konsumen ileh pedagang yang tidak memiliki nexus di daerah konsumen, sehingga tidak ada pajak yang harus dibebankan. 1.3 Kelancaran sistem Pajak Penjualan Abad 21 Perbedaan-perbedaan dalam hukum pajak di antara daerah, berhubungan dengan luasnya penggunaan pajak oleh pemerintah local di banyak daerah, mendorong beban yang sangat menyulitkan bagi pedagan multidaerah, halangan di mana mereka tidak diberi kompensasi di banyak hal. Sistem perpajakan tidak melakukan perubahan pada ekonomi Amerika dan global dan pada dasarnya ketinggalan langkah dengan electronic commerce. Hukum pajak penjualan seharusnya dibuat lebih berseragam di setiap daerah, dan administrasi pajak juga secara substansial dilakukan dengan teliti dan sederhana. Tujuannya ialah membangun sistem yang lebih sederhana, seragam, dan adil dari pajak penjualan daerah yang dapat menurunkan halangan yang dihadapi oleh para pengecer, melindungi kekuasaan daerah dan pemerintahan local, meningkatkan kemampuan perusahaan-perusahaan Amerika untuk bersaing di ekonomi global dan ekonomi informasi. Tujuan ini memiliki komponen jangka pendek dan jangka panjang. Langkah 1 : Menghilangkan hambatan sistem dalam 2-5 tahun mendatang. Tujuan jangka pendek adalah menciptakan sistem tanpa penghalang dan mengumpulkan pajak penjualan dan penggunaan yang ditanggung oleh para
  18. 18. pembeli. Prinsip kunci ini adalah mencapai penyederhanaan signifikan dari sistem pajak penjualan agar sesuai dengan cepatnya perkembangan ekonomi informasidalam perdagangan global. Sistem ini akan menggabungkan teknologi pemrosesan informasi tingkat lanjut dan penyederhanaan strategi sistem pajak pembelian. Kelancaran sistem Pajak Penjualan abad 21 akan didesain untuk pencapaian tujuan-tujuan berikut bagi para penjual yang terlibat. Karateristik kunci dari sistem ini akan : • Mengurangi hambatan bagi perusahaan-perusahaan untuk mengumpulkan pajak penjualan daerah dan local. • Menyederhanakan sistem pembebasan administrasi yang ada melalui kombinasi perubahan hukum daerah (propinsi), standarisasi prosedur administrasi, dan teknologi. • Menawarkan system ini sebagai pendekatan bertingkat bagi semua penjual berdasar kesukarelaan. • Mengurangi biaya pemenuhan, pembayaran dan pengembalian pajak, dan audit pajak • Mengurangi pengawasan tingkat pajak dan implementasinya serta mengurangi persyaratan menyimpan data bagi penjual. • Mengurangi risiko (hutang-hutang yang buruk, pertanggungjawaban audit, dll) bagi penjual melatih perlindungan yang masuk akal (tidak ada kealpaan atau penipuan).
  19. 19. Langkah 2: Penggunaan komplet penyatuan system lebih dari 6-8 tahun waktu periode. Sementara langkah pertama akan menyederhanakan dan melancarkan system yang ada, langkah kedua, atau tujuan pokok, adalah bagi seluruh daerah dan pemerintahan lokal untuk menggunakan sistem klasifikasi, definisi, dan audit yang sama. Pada akhirnya sistem sukarela yang diperluas ke daerah dan lokal, begitu juga untuk seluruh remote sales, berakhir dengan ketidakadilan dari sistem yang ada. Daerah yang tidak melaksanakan pendekatan dan mekanisme ini pada hari yang telah ditetapkan akan tidak diakui pengumpulan pajaknya atas remote sales sampai mereka menggunakan sistem seragam ini. Sistem ini dapat secara bertahap diperluas keseluruh pedagang dan semua jenis transaksi, tanpa terkecuali apakah mereka menawarkannya melalui took, catalog, atau via internet. Semua pedagang harus memperoleh keuntungan dari sistem yang seragam, sederhana dan adil ini yang memperkecil hambatan-hambatan yang sebelumnya selalu dikaitkan dengan pengumpulan pajak. 1.4 Tidak ada Pajak Internet Pandangan yang berbeda di mana internet mengubah segalanya, kecuali pemerintah. Pandangan ini berharap untuk penarikan pajak penjualan yang sangat menekan berdasarkan atas tempat transaksi bisnis menurut transaksi berbasis internet di mana membutuhkan PC to PC dari setiap sudut dunia.
  20. 20. Pandangan ini telah disampaikan oleh Ronald Reagen beberapa tahun yang lalu ketika beliau mengatakan kepada sekelompok kecil pemimpin usaha kecil : “Pandangan pemerintah atas ekonomi dapat disingkat dalam prase pendek : Jika ekonomi bergerak, maka pajak juga akan bergerak. Jika terus bergerak, maka aturlah dia, dan jika berhenti bergerak, berikanlah subsidi.” Pada ekonomi baru, yang bergerak adalah internet, bisnis dan kemakmuran yang dimotori oleh internet, dan banyak pihak di pemerintahan ingin mengenakan pajak atas internet, dan pada akhirnya mengatur internet, meskipun surplus pajak sebagian besar disebabkan oleh internet di semua wilayah Amerika. Dengan membatasi consumen internet dengan hambatan perpajakan, dengan membebani para usahawan berbasis internet dengan penarikan pajak baru, atau melaporkan semua transaksi penjualan ke pihak ketiga agen pengumpulan pajak dari pemerintah yang akan melihat pembelian privat setiap konsumen, bukti cukup jelas jika pemerintah akan benar-benar menghalangi pertumbuhan ekonomi dari ekonomi internet dan secara jelas mempengaruhi usahawan internet kecil dan konsumen. Profesor Austan Goolsbee dari University of Chicago mengumpulkan bukti yang menunjukkan volume penjualan di internet akan mengalami penurunan sebesar 30% jika pajak penjualan dikenakan pada perdagangan internet. Untuk semua kebijakan ini,publik Amerika seharusnya merangkul internet dan ekonomi tanpa batas yang diciptakannya daripada menetapkan cara berpikir lama dan struktur pajak berdasarkan tempat yang sudah kuno. ~Perlakuan Pajak Penjualan Transaksi Elektronik
  21. 21. Kongres harus melarang semua pajak penjualan dan penggunaan pada transaksi di internet. Moratorium federal pada pajak-pajak internet seharusnya diubah untuk melarang semua pajak penjualan transaksi jarak jauh yang difasilitasi internet. Pelarangan ini jelas dikenakan pada penjualan barang-barang dan property intangible dan tangible, intelektual property, barang-barang digital, layanan sekuritas, informasi dan isi, dan hiburan. ~Pajak Pendapatan dan Pajak Aktivitas Bisnis Pada Ekonomi Cyber Kongres harus melindungi perusahaan-perusahaan dari pajak pendapatan dan aktivitas bisnis yang tidak adil yang dibebankan kepada mereka secara virtual di daerah. ~Pajak atas Akses Internet Hilangkan semua pajak atas akses internet. Pajak atas akses internet telah menjadi chip tawar-menawar bagi mereka yang berkeinginan untuk menarik pajak penjualan pada transaksi internet – pajak yang menguntungkan bagi pemerintah. ~Pajak Telekomunikasi Pajak pada penggunaan telepon oleh konsumen adalah pajak atas akses internet karena sebagian besar warga Amerika menggunakan saluran telepon untuk masuk ke internet.
  22. 22. ~Perlakuan Tarif Internasional pada e-Commerce Pajak internasional dan tariff akan mempengaruhi tingkat persaingan global Amerika. Commission telah mengambil suara untuk menentang pengenaan setiap bentuk tariff internasional atas transaksi dan penjualan yang berbasiskan internet. ~Perlakuan Pajak Internasional atas e-Commerce Tidak ada pajak e-commerce. Pengenaan pajak internasional pada penjualan dan transaksi berbasis internet yang terjadi di Amerika untuk mencerminkan kepemilikan domestic “zon bebas pajak” Amerika Serikat atas internet. ~Menghilangkan Pembagian Digital pada seluruh Konsumen Kongres harus mengklarifikasi hukum federal agar mengijinkan negara – daerah memanfaatkan surplus TANF untuk membeli computer dan akses internet bagi keluarga yang membutuhkannya. Amerika dapat menghindari pembagian digital dan mendorong keluarga yang membutuhkan di wilayah rural Amerika dan di dalam kota untuk berpartisipasi dalam ekonomi internet atau bahkan turut serta di permainan dengan keluarga-keluarga yang lebih mampu. Keluarga-keluarga miskin harus memperoleh kesempatan beban pajak yang sama seperti untuk membeli pakaian dan makanan, untuk investasi dalam sekuritas, dan mendapat informasi penting mengenai pekerjaan dan kesempatan pendidikan seperti halnya yang lain.

×