• Like

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

  • 15,327 views
Uploaded on

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman …

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
source: http://www.slideshare.net/OswarMungkasa/uu-nomor-1-tahun-2011-tentang-perumahan-dan-kawasan-permukiman-versi-presentasi-power-point

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
15,327
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6

Actions

Shares
Downloads
277
Comments
0
Likes
3

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN
  • 2. Pranata Han-Kam LINGKUNGANPranata Pranata TUGASSos-Bud Ek-Keu Instansi/ PemProv/PemKot/ Departemen Mitra PemKab LINGKUNGAN INTERNAL PERUMAHAN dan KAWASAN PERMUKIMAN Lembaga Donor Dunia Usaha/ Internasional Struktur Swasta Sumber Daya Kultur Konsumen Asosiasi ProfesiPranata Pranata Masyarakat/LSMPolitik-Hukum Tekno-LH LINGKUNGAN KEMASYARAKATAN 2 2
  • 3. POLA PIKIR UU NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ASAS LANDASAN HUKUM 1. Kesejahteraan; UNDANG UNDANG TERKAIT, al; LANDASAN 2. Keadilan dan pemerataan; Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C 3. Kenasionalan; ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat a. Filosofis 4. Keefisienan dan kemanfaatan; (2), dan ayat (4), pasal 33 ayat 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata •Pancasila diterjemahkan 5. Keterjangkauan dan kemudahan; (3), serta Pasal 34 ayat (1), ayat 2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA 6. Kemandirian dan kebersamaan; dalam tata hukum yang (2), dan ayat (3) Undang- 3. UU No. 4 Thn 1996 tentang Hak Tanggungan 7. Kemitraan; bertujuan untuk Undang Dasar Negara Republik Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 8. Keserasian dan Keseimbangan; mememajukan 9. Keterpaduan Indonesia Tahun 1945 Berkaitan Dengan Rumah; kesejahteraan 10. Kesehatan 4. UU No. 8 Thn 1999 tentang Perlindungan umum, mencerdaskan 11. Kelestarian dan keberlanjutan; dan Konsumen; kehidupan bangsa, dan 12. Keselamatan, keamanan, ketertiban, dan 5. UU No 18 Thn 1999 tentang Jasa Konstruksi; ikut melaksanakan keteraturan 6. UU No 39 Thn 1999 tentang Hak Azasi Manusia; ketertiban dunia yang 7. UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; berdasarkan 8. UU No 28 Thn 2002 tentang Bangunan Gedung; LATAR BELAKANG kemerdekaan, perdamaia 9. UU No 7 Tahun 2003 tentang Sumber Daya Air; n abadi, dan keadilan sosial. Hal ini diwujudkan 10. UU No 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan1. Peraturan per-uu-an Daerah; tentang perumahan dan dalam memenuhi Prinsip kebutuhan rumah yang 11. UU No 33 Thn 2004 tentang Perimbangan permukiman, yang ada Penyelenggaraan SUBJEK OBJEK layak dan terjangkau Keuangan Pemerintah Pusat & Pemerintah belum sesuai dengan daerah; paradigma baru dalam lingkungan yang pembangunan aman, sehat, serasi dan 1. Pemerintah 1. Rumah; 12. UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan; - OTDA perumahan perlu teratur serta diarahakan untuk - Pusat - Daerah 2. Perumahan; 13. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan - Pemberdayaan Ruang; berkelanjutan. mengoptimalkan 2. Masyarakat 3. Permukiman; Masyarakat 14. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan b. Yuridis peran dan - Orang/ perorangan 4. Lingkungan Hunian; dan - Kesetaraan dan - Kelompok organisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup •Muatan materi pontensi 5. Kawasan Permukiman. Keterbukaan merupakan amanah masyarakat - BU. Berbadan HK2. Masih belum adanya termasuk swasta UUDNRI Thn 1945 Pasal - Badan Usaha pembagian peran (role dalam 28H dan pembentukan 3. Lembaga sharing) dan peran harus dengan Undang- mempercepat stakeholders bidang pencapaian Undang perkim, sasaran b. Sosiologis3. Belum mantapnya sistim pembangunan pembiayaan dan •Pelibatan Pemerintah/ perumahan dan pembangunan perkim Pemerintah Daerah dan SASARAN permukiman SUBSTANSI serta mekanisme pola stakeholder dalam bantuan yang efisien pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan - Bab I Ketentuan Umum 1. Memberikan kepastian Hukum dalam bagi masyarakat penyelenggaraan perumahan dan kawasan berpenghasilan rendah terjangkau dalam - Bab II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup lingkungan yang - Bab III Pembinaan permukiman;4. Belum mantapnya sistim aman, sehat, serasi dan Mainstream penyediaan rumah yang - Bab IV Tugas dan Wewenang 2. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah teratur serta Pengaturan Revisi bertumpu pada swadaya - Bab V Penyelenggaraan Perumahan serta penyebaran penduduk yang proporsional berkelanjutan UU 4/92 masyarakat - Bab VI Penyelenggaraan Kawasan Permukiman melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan5. Belum berkembangnya kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang -Memberikan - Bab VII Pemeliharaan dan Perbaikan untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, rusunawa dan rusunami peluang Tantangan - Bab VIII Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap terutama MBR; di perkotaan. kesempatan baru Pembangunan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh6. Belum mantapnya Perumahan yang seluas- 3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber kelembagaan yang - Bab IX Penyediaan Tanah luasnya kepada daya alam bagi pembangunan perumahan dengan melakukan - Bab X Pendanaan dan Pembiayaan • Tingginya Backlog dunia usaha/swasta tetap memperhatikan kelestarian fungsi sertifikasi, kualifikasi, reg rumah layak huni 9 dan masyarakat - Bab XI Hak dan Kewajiban lingkungan, baik di kawssan perkotaan maupun estrasi baik untuk orang juta pada tahun 2007 sebagai pelaku - Bab XII Peran Masyarakat kawasan perdesaan; atau badan • Pertumbuhan utama - Bab XIII Larangan 4. Memberdayakan para pemangku kepentingan7. Belum adanya kebutuhan rumah pembangunan - Bab XIV Penyelesaian Sengketa bidang pembangunan perumahan dan kawasan pembagian kewenangan tahunan 800 ribu unit/ perumahan sesuai - Bab XV Sanksi Administratif permukiman; yang jelas antara tahun, dengan azas dan pemerintah pusat dan - Bab XVI Ketentuan Pidana • Luas kawasan tujuan 5. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, daerah permukiman kumuh, penyelenggaraan - Bab XVII Ketentuan Peralihan sosial, dan budaya; dan8. Pergeseran peran • Belum mantapnya pembangunan - Bab XVIII Ketentuan Penutup 6. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni pemerintah, dunia usaha pengaturan kepastian perumahan melalui dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, dan masyarakat dalam hukum dalam pengembangan aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan pembangunan bermukim sistem insentif berkelanjutan. perumahan dan • Otonomi daerah dan -Memperkuat peran LINGKUNGAN STRATEGIS permukiman penyelenggaraan yang pemerintah dalam9. Belum adanya larangan terdesentralisasi pembinaan dan 1. KETERSEDIAAN PERANGKAT PERATURAN pembangunan pengawasan 2. KESADARAN PELAKU PEMBANGUNAN10. Perlu pengaturan sistim 3. KELEMBAGAAN DI BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN. pembiayaan 4. KETERSEDIAAN PERANGKAT HUKUM
  • 4. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN General BAB I BAB II BAB III KETENTUAN UMUM ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PEMBINAANMain Substance BAB IV BAB V PENYELENGGARAAN BAB VI PENYELENGGARAAN KAWASAN TUGAS DAN WEWENANG PERUMAHAN PERMUKIMAN BAB VIII BAB VII PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN BAB X PEMELIHARAAN DAN BAB IX KUALITAS TERHADAP PENDANAAN DAN PERBAIKAN PERUMAHAN KUMUH DAN PENYEDIAAN TANAH PERMUKIMAN KUMUH PEMBIAYAANSupporting Element BAB XI BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN PERAN MASYARAKATLaw Enforcement BAB XIII BAB XIV BAB XV BAB XVI LARANGAN PENYELESAIAN SENGKETA SANKSI ADMINISTRATIF KETENTUAN PIDANAAdditional Regulation BAB XVII BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP
  • 5. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif; bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia; bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  • 6. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (LANJUTAN) bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau; bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur sehingga perlu diganti;
  • 7. BAB I KETENTUAN UMUM Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
  • 8. BAB I KETENTUAN UMUM (LANJUTAN) Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
  • 9. BAB I KETENTUAN UMUM (LANJUTAN) Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
  • 10. BAB I KETENTUAN UMUM (LANJUTAN) Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
  • 11. LANDASAN HUKUM TUJUAN Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), a. memberikan kepastian hukum dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; (4), Pasal 33 ayat (3), serta Pasal 34 ayat b. mendukung penataan dan (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang- pengembangan wilayah serta Undang Dasar Negara Republik penyebaran penduduk yang Indonesia Tahun 1945 proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR; ASAS c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagia. kesejahteraan; pembangunan perumahan denganb. keadilan dan pemerataan;c. kenasionalan; tetap memperhatikan kelestarian fungsid. keefisienan dan kemanfaatan; lingkungan, baik di kawasan perkotaane. keterjangkauan dan kemudahan; maupun kawasan perdesaan;f. kemandirian dan kebersamaan; d. memberdayakan para pemangkug.kemitraan; kepentingan bidang pembangunanh.keserasian dan keseimbangan; perumahan dan kawasan permukiman;i. keterpaduan;j. kesehatan; e. menunjang pembangunan di bidangk.kelestarian dan keberlanjutan; dan ekonomi, sosial, dan budaya; danl. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan. f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, t erpadu, dan berkelanjutan.
  • 12. BAB III PEMBINAAN PEMBINAANNegara bertanggung jawab ataspenyelenggaraan perumahan dankawasan permukiman yangpembinaannya dilaksanakan olehpemerintah. MELIPUTI PERENCANAAN; PENGATURAN; PENGENDALIAN; DAN PENGAWASAN DILAKUKAN OLEHTINGKAT PUSAT OLEH MENTERITINGKAT PROVINSI OLEH GUBERNURTINGKAT KABUPATEN KOTA OLEHBUPATI/WALIKOTA DILAKUKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
  • 13. BAB III PEMBINAAN (LANJUTAN)PERENCANAAN 1. Perencanaan merupakan satu kesatuan yang utuh dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. 2. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. 3. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota yang dimuat dan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Perencanaan pada tingkat nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi. 5. Perencanaan pada tingkat provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.
  • 14. BAB III PEMBINAAN (LANJUTAN) 1. PENYEDIAAN TANAH; 2. PEMBANGUNAN;PENGATURAN 3. PEMANFAATAN; 4. PEMELIHARAAN; DAN 5. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN 1. RUMAH; 2. PERUMAHAN;PENGENDALIAN 3. PERMUKIMAN; 4. LINGKUNGAN HUNIAN; DAN 5. KAWASAN PERMUKIMAN. 1. PEMANTAUAN;PENGAWASAN 2. EVALUASI; 3. KOREKSI. DILAKUKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  • 15. BAB IVM TUGAS DAN WEWENANGA BAB VI PENYELENGGARAAN PERUMAHANN BAB VI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMANSU BAB VII PEMELIHARAAN DAN PERBAIKANBS BAB VIII PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUHT DAN PERMUKIMAN KUMUHA BAB XIN PENYEDIAAN TANAHC BAB XE PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
  • 16. Pemerintah melaksanakan pembinaan penyelenggaraanPEMERINTAH perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas dan wewenangTUGAS DAN 1. PEMERINTAH; 2. PEMERINTAH PROVINSI;WEWENANG : 3. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
  • 17. BAB IV TUGAS DAN WEWENANG (LANJUTAN) 1. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN DAN TUGAS STRATEGI NASIONAL DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;PEMERINTAH 2. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN NASIONAL TENTANG PENDAYAGUNAAN DAN PEMANFAATAN HASIL REKAYASA TEKNOLOGI DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 3. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN NASIONAL TENTANG PENYEDIAAN KASIBA DAN LISIBA; 4. MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 5. MENYELENGGARAKAN FUNGSI OPERASIONALISASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL PENYEDIAAN RUMAH DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HUNIAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 6. MENGALOKASIKAN DANA DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERUMAHAN BAGI MBR; 7. MEMFASILITASI PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAGI MASYARAKAT, TERUTAMA BAGI MBR; 8. MEMFASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA TINGKAT NASIONAL. 9. MELAKUKAN DAN MENDORONG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
  • 18. BAB IV TUGAS DAN WEWENANG (LANJUTAN)TUGAS PEMERINTAH PROVINSI 1. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA TINGKAT PROVINSI DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN BERPEDOMAN PADA KEBIJAKAN NASIONAL; 2. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN PROVINSI TENTANG PENDAYAGUNAAN DAN PEMANFAATAN HASIL REKAYASA TEKNOLOGI DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN BERPEDOMAN PADA KEBIJAKAN NASIONAL; 3. Merumuskan Dan MENETAPKAN KEBIJAKAN PENYEDIAAN KASIBA DAN LISIBA LINTAS KABUPATEN/KOTA; 4. MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PADA TINGKAT PROVINSI DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 5. MENYELENGGARAKAN FUNGSI OPERASIONALISASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROVINSI PENYEDIAAN RUMAH, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HUNIAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 6. MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN LINTAS KABUPATEN/KOTA; 7. MEMFASILITASI PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT PROVINSI; 8. MENGALOKASIKAN DANA DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERUMAHAN BAGI MBR; 9. MEMFASILITASI PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BAGI MASYARAKAT, TERUTAMA BAGI MBR; DAN 10. MEMFASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA TINGKAT PROVINSI.
  • 19. 1. MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN BERPEDOMAN PADA KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DAN PROVINSI; 2. MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAERAH DENGAN BERPEDOMAN PADA STRATEGI NASIONAL DAN PROVINSI TENTANG PENDAYAGUNAAN DAN PEMANFAATAN HASIL REKAYASA TEKNOLOGI DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 3. MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASANTUGAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERMUKIMAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA; 4. MENYELENGGARAKAN FUNGSI OPERASIONALISASI DAN KOORDINASI TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYEDIAAN RUMAH, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HUNIAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 5. MELAKSANAKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN RANCANG BANGUN YANG RAMAH LINGKUNGAN SERTA PEMANFAATAN INDUSTRI BAHAN BANGUNAN YANG MENGUTAMAKAN SUMBER DAYA DALAM NEGERI DAN KEARIFAN LOKAL YANG AMAN BAGI KESEHATAN; 6. MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEBIJAKAN, STRATEGI, SERTA PROGRAM DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA; 7. MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA; 8. MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA; 9. MELAKSANAKAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN; 10. MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN BERPEDOMAN PADA KEBIJAKAN NASIONAL; 11. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 12. MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DAN PROVINSI DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA; 13. MENGALOKASIKAN DANA DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERUMAHAN BAGI MBR; 14. MEMFASILITASI PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAGI MASYARAKAT, TERUTAMA BAGI MBR; 15. MENETAPKAN LOKASI KASIBA DAN LISIBA; DAN 16. MEMBERIKAN PENDAMPINGAN BAGI ORANG PERSEORANGAN YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA.
  • 20. WEWENANG PEMERINTAH1. MENYUSUN DAN MENETAPKAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN, DAN KRITERIA RUMAH, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HUNIAN YANG LAYAK, SEHAT DAN AMAN;2. MENYUSUN DAN MENYEDIAKAN BASIS DATA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;3. MENYUSUN DAN MENYEMPURNAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;4. MEMBERDAYAKAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT NASIONAL;5. MELAKSANAKAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN JAMINAN DAN KEPASTIAN HUKUM DAN PELINDUNGAN HUKUM DALAM BERMUKIM;6. MENGOORDINASIKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN RANCANG BANGUN YANG RAMAH LINGKUNGAN SERTA PEMANFAATAN INDUSTRI BAHAN BANGUNAN YANG MENGUTAMAKAN SUMBER DAYA DALAM NEGERI DAN KEARIFAN LOKAL;7. MENGOORDINASIKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;8. MENGEVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT NASIONAL;9. MENGENDALIKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;10. MEMFASILITASI PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH;11. MENETAPKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;12. MEMFASILITASI PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; DAN13. MEMFASILITASI KERJA SAMA TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL ANTARA PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
  • 21. WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI 1. MENYUSUN DAN MENYEDIAKAN BASIS DATA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT PROVINSI; 2. MENYUSUN DAN MENYEMPURNAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT PROVINSI; 3. MEMBERDAYAKAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT PROVINSI; 4. MELAKSANAKAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT PROVINSI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN JAMINAN DAN KEPASTIAN HUKUM DAN PELINDUNGAN HUKUM DALAM BERMUKIM; 5. MENGOORDINASIKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN RANCANG BANGUN YANG RAMAH LINGKUNGAN SERTA PEMANFAATAN INDUSTRI BAHAN BANGUNAN YANG MENGUTAMAKAN SUMBER DAYA DALAM NEGERI DAN KEARIFAN LOKAL; 6. MENGOORDINASIKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEBIJAKAN, STRATEGI, SERTA PROGRAM DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT PROVINSI; 7. MENGEVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT PROVINSI; 8. MEMFASILITASI PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PADA TINGKAT PROVINSI; 9. MENGOORDINASIKAN PENCADANGAN ATAU PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAGI MBR PADA TINGKAT PROVINSI; 10. MENETAPKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN BERPEDOMAN PADA KEBIJAKAN NASIONAL; DAN 11. MEMFASILITASI KERJA SAMA PADA TINGKAT PROVINSI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN BADAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
  • 22. WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 1. MENYUSUN DAN MENYEDIAKAN BASIS DATA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA; 2. MENYUSUN DAN MENYEMPURNAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA BERSAMA DPRD; 3. MEMBERDAYAKAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA; 4. MELAKSANAKAN SINKRONISASI DAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA; 5. MENCADANGKAN ATAU MENYEDIAKAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAGI MBR; 6. MENYEDIAKAN PRASARANA DAN SARANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MBR PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA; 7. MEMFASILITASI KERJA SAMA PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN BADAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 8. MENETAPKAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SEBAGAI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA; DAN 9. MEMFASILITASI PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA.
  • 23. BAB V PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PerencanaanPenyelenggaraan Rumah Perumahandan Perumahan untukmemenuhi kebutuhan Pemerintah, Pembangunandasar manusia Bagi Perumahan Pemda danPeningkatan Dan Perataan MasyarakatKesra Pemanfaatan PerumahanMencakup rumah atauperumahan beserta PSU Perorangan Pengendalian dan Badan PerumahanDilaksanakan olehPemerintah, Pemerintah HukumDaerah, Dan/Atau SetiapOrang Jenis Perumahan 1. rumah komersial; 3. rumah swadaya persyaratan 2. rumah umum; 4. rumah khusus; dan administratif, teknis, dan 5. rumah negara. ekologis
  • 24. BAB V PENYELENGGARAAN PERUMAHAN (LANJUTAN) 1. perencanaan perumahan; PENYELENGGARAAN 2. pembangunan perumahan; PERUMAHAN 3. pemanfaatan perumahan; 4. pengendalian perumahan.RUMAH PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM JENIS : • rumah komersial • rumah umum; • rumah swadaya; • rumah khusus; • rumah negara. BENTUK : • rumah tunggal; • rumah deret; LUAS MINIMUM 36M2 • rumah susun.
  • 25. BAB V PENYELENGGARAAN PERUMAHAN (LANJUTAN) PERENCANAAN Meliputi :PRASARANA, SARANA a. Rencana penyediaan DAN UTILITAS UMUM kaveling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari permukiman; dan b. Rencana kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan
  • 26. DAPAT DILAKUKAN OLEHPEMBANGUNAN SETIAP PERUMAHAN ORANG, PEMERINTAH, DAN/A TAU PEMERINTAH DAERAH PEMBANGUNAN RUMAH DAN PSU HUNIAN PENINGKATAN KUALITAS BERIMBANG* PERUMAHAN • TEKNOLOGI & RANCANGAN BANGUN RAMAH LINGKUNGAN • INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DALAM NEGERI YANG MEMENUHI SNI • KEARIFAN LOKAL YANG AMAN BAGI KESEHATAN1. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.2. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.3. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan: a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah; b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.4. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
  • 27. BADAN HUKUM WAJIB MEWUJUDKAN HUNIAN BERIMBANGRUMAH SEDERHANA RUMAH UMUM DIKECUALIKANRUMAH MENENGAHRUMAH MEWAHPEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM SKALA BESAR WAJIBMEWUJUDKAN HUNIAN BERIMBANG DALAM SATU HAMPARAN PEMBANGUNAN TIDAK DALAM SATU HAMPARAN HARUS DILAKSANAKAN DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM HAL PEMBANGUNAN RUMAH UMUM, HARUS MEMPUNYAI AKSES MENUJU PUSAT PELAYANAN ATAU TEMPAT KERJA
  • 28. PEMBANGUNAN RUMAH DAPAT DILAKUKAN OLEH SETIAP RUMAH DERET ORANG, PEMERINTAH, DAN/A RUMAH TUNGGAL TAU PEMERINTAH DAERAH RUMAH SUSUN DAPAT MENUGASI 1. rumah ATAU MEMBENTUK umum, rumah LEMBAGA/BADAN khusus, rumah YANG MENANGANI negara; PEMBANGUNAN 2. menyediakan PERUMAHAN DAN tanah bagi PERMUKIMAN perumahan; dan 3. melakukan koordinasi dalam proses perizinan• BERDASARKAN TIPOLOGI, EKOLOGI, BUDAYA, dan pemastian DINAMIKA EKONOMI PADA TIAP DAERAH kelayakan• MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR KESELAMATAN hunian.DAN KEAMANAN.• DILAKUKAN SESUAI DENGAN RENCANA TATARUANG WILAYAH.• DILAKUKAN OLEH SETIAP ORANG, PEMERINTAH, DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH.
  • 29. P P E E M R PEMANFAATAN RUMAH A U N M F A PEMANFAATAN PSU A H A APEMANFAATAN T N FUNGSI HUNIAN PERUMAHAN A PELESTARIAN RUMAH, PERUMAHA N N, SERTA PRASARANA DAN SARANA PERUMAHAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.
  • 30. P E M APEMANFAATAN RUMAH N F Ketentuan Adapat digunakan selain digunakan mengenai Asebagai kegiatan untuk fungsi pemanfaatan usaha secara hunian harus rumah T terbatas tanpa memastikan sebagaimana Amembahayakan terpeliharanya dimaksud pada dan tidak perumahan dan ayat (1) diatur N mengganggu lingkungan dengan fungsi hunian. hunian. peraturan daerah. R U M A H
  • 31. P E1. Setiap orang berhak untuk bertempat N tinggal atau menghuni rumah.2. Hak untuk menghuni rumah sebagaimana G dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a) hak milik; atau H b) sewa atau bukan dengan cara sewa. U Orang asing dapat menghuni atau N menempati rumah dengan cara hak sewa atau hak pakai. I A N
  • 32. P P E EPENGENDALIAN PERUMAHAN DIMULAI DARI TAHAP:1. PERENCANAAN; N R2. PEMBANGUNAN;3. PEMANFAATAN. G U E MPENGENDALIAN PERUMAHAN DILAKSANAKAN N AOLEH PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH D HDAERAH DALAM BENTUK:1. PERIZINAN; A A2. PENERTIBAN; DAN/ATAU3. PENATAAN. L N I A N
  • 33. KEMUDAHAN PEROLEHANDAN PEMBANGUNAN RUMAH BAGI MBR KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH a. SUBSIDI PEROLEHAN RUMAH; ORANG PERSEORANGAN b. STIMULAN RUMAH SWADAYA; YANG MEMILIKI RUMAH UMUM DENGAN c. INSENTIF PERPAJAKAN SESUAI KEMUDAHAN YANG DENGAN KETENTUAN DIBERIKAN PEMERINTAH ATAU PERATURAN PERUNDANG- PEMERINTAH DAERAH HANYA DAPAT MENYEWAKAN UNDANGAN DI BIDANG DAN/ATAU MENGALIHKAN PERPAJAKAN; KEPEMILIKANNYA ATAS d. PERIZINAN; RUMAH KEPADA PIHAK e. ASURANSI DAN PENJAMINAN; LAIN, DALAM HAL: A. PEWARISAN; f. PENYEDIAAN TANAH; B. PENGHUNIAN g. SERTIFIKASI TANAH; DAN/ATAU SETELAH JANGKA h. PRASARANA, SARANA, DAN WAKTU PALING SEDIKIT 5 (LIMA) TAHUN; ATAU UTILITAS UMUM. C. PINDAH TEMPAT TINGGAL KARENA TINGKAT SOSIAL EKONOMI YANG LEBIH
  • 34. BAB VI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN 1. PERENCANAA N 2. PEMBANGUNA PERKOTAAN DAN PERDESAAN N 3. PEMANFAATAMEWUJUDKAN WILAYAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI N DILAKUKANLINGKUNGAN HUNIAN DAN TEMPAT KEGIATAN YANG 4. PENGENDALIAMENDUKUNG PERIKEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN YANG MELALUI:TERENCANA, MENYELURUH, TERPADU, DAN 1. N PENGEMBANGABERKELANJUTAN SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG. N YANG TELAH ADA; 2. PEMBANGUNANMEMENUHI HAK WARGA NEGARA ATAS TEMPAT TINGGAL BARU; ATAUYANG LAYAK DALAM LINGKUNGAN YANG 3. PEMBANGUNANSEHAT, AMAN, SERASI, DAN TERATUR SERTA MENJAMIN KEMBALI.KEPASTIAN BERMUKIM.
  • 35. BAB VII PEMELIHARAAN DAN PERBAIKANMENJAGA FUNGSI RUMAHPERUMAHAN DAN PRASARANA, SARANA, DANKAWASAN PERMUKIMAN UTILITAS UMUM DIYANG DAPAT BERFUNGSI PERUMAHAN, PERMUKIMAN, LINGKSECARA BAIK DAN UNGAN HUNIAN DAN KAWASANBERKELANJUTAN UNTUK PERMUKIMANKEPENTINGANPENINGKATAN KUALITASHIDUP ORANGPERORANGAN. DILAKUKAN OLEH: RUMAH 1. SETIAP ORANG 2. PEMERINTAH, DAN/ATAU 3. PEMERINTAH DAERAH PSU
  • 36. BAB VIIIPENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BERDASARKAN PADA PRINSIPMENINGKATKAN MUTU KEPASTIAN BERMUKIM YANGKEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN MENJAMIN HAK SETIAP WARGAMASYARAKAT PENGHUNI NEGARA UNTUKDILAKUKAN UNTUK MENCEGAH MENEMPATI, MENIKMATI, DAN/ATAU MEMILIKI TEMPAT TINGGAL.TUMBUH DAN BERKEMBANGNYAPERUMAHAN KUMUH DANPERMUKIMAN KUMUH BARUSERTA UNTUK MENJAGA DAN 1. PENCEGAHANMENINGKATKAN KUALITAS DAN 2. PENINGKATAN KUALITASFUNGSI PERUMAHAN DAN a. PENETAPAN LOKASIPERMUKIMAN. b. PEMUGARAN c. PEREMAJAAN d. PEMUKIMAN KEMBALIDILAKUKAN OLEH SETIAP e. PENGELOLAANORANG, PEMERINTAH, DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH
  • 37. BAB IX PENYEDIAAN TANAHDILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENETAPANNYA DIDALAM RTRW YANG YANG MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAHMELALUI:1. PEMBERIAN HAK ATAS TANAH TERHADAP TANAH YANG LANGSUNG DIKUASAI NEGARA;2. KONSOLIDASI TANAH OLEH PEMILIK TANAH;3. PERALIHAN ATAU PELEPASAN HAK ATAS TANAH OLEH PEMILIK TANAH;4. PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANAN TANAH BARANG MILIK NEGARA ATAU MILIK DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;5. PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA BEKAS TANAH TERLANTAR; DAN/ATAU6. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
  • 38. BAB X PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN SISTEM PENDANAAN PEMBIAYAAN DAN/ATAU LEMBAGAAPBN APBD SUMBER DANA LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMBIAYAANDIMAKSUDKAN UNTUK MEMASTIKAN PENGERAHAN &KETERSEDIAAN DANA DAN DANA MURAH PEMUPUKAN DANAJANGKA PANJANG YANG BERKELANJUTANUNTUK PEMENUHAN KEBUTUHANRUMAH, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, SERTA PEMANFAATAN SUMBER BIAYALINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN DANPERDESAAN.DILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP KEMUDAHAN ATAUKONVENSIONAL DAN SYARIAH MELALUI: BANTUAN PEMBIAYAAN1. PEMBIAYAAN PRIMER PERUMAHAN2. PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
  • 39. SUPPOR BAB XIT HAK DAN KEWAJIBANING BAB XIIE PERAN SERTA MASYARAKATLEMENT
  • 40. KEWAJIBAN 1. MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KESEHATAN DI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 2. TURUT MENCEGAH TERJADINYA PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DANSETIAP KAWASAN PERMUKIMAN YANG MERUGIKAN DAN MEMBAHAYAKAN KEPENTINGAN ORANG LAIN DAN/ATAU KEPENTINGAN UMUM;ORANG 3. MENJAGA DAN MEMELIHARA PRASARANA LINGKUNGAN, SARANA LINGKUNGAN, DAN UTILITAS UMUM YANG BERADA DI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; DAN 4. MENGAWASI PEMANFAATAN DAN BERFUNGSINYA PRASARANA, SARANA, DANHAK UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.1. MENEMPATI, MENIKMATI, DAN/ATAU MEMILIKI/MEMPEROLEH RUMAH YANG LAYAK DALAM LINGKUNGAN YANG SEHAT, AMAN, SERASI, DAN TERATUR;2. MELAKUKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;3. MEMPEROLEH INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;4. MEMPEROLEH MANFAAT DARI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;5. MEMPEROLEH PENGGANTIAN YANG IAYAK ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI SECARA LANGSUNG SEBAGAI AKIBAT PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; DAN6. MENGAJUKAN GUGATAN PERWAKILAN KE PENGADILAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG MERUGIKAN MASYARAKAT.
  • 41. PERAN MASYARAKAT1. PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;3. PEMANFAATAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;4. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; DAN/ATAU5. PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 1. MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT;MEMBENTUK FORUM FUNGSI DAN TUGAS 2. MEMBAHAS DAN MERUMUSKAN PEMIKIRAN ARAH PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 1. INSTANSI PEMERINTAH YANG TERKAIT DALAM BIDANG 3. MENINGKATKAN PERAN DAN PERUMAHA N DAN KAWASAN PERMUKIMAN; PENGAWASAN MASYARAKAT; 2. ASOSIASI PERUSAHAAN PENYELENGGARA PERUMAHAN DAN 4. MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA KAWASAN PERMUKIMAN; PEMERINTAH; DAN/ATAU 3. ASOSIASI PROFESI PENYELENGGARA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 5. MELAKUKAN PERAN ARBITRASE DAN 4. ASOSIASI PERUSAHAAN BARANG DAN JASA MITRA USAHA MEDIASI DI BIDANG PENYELENGGARAAN PENYELENGGARA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; PERUMAHAN DAN KAWASAN 5. PAKAR DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; PERMUKIMAN. DAN/ATAU 6. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN/ATAU YANG MEWAKILI KONSUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
  • 42. BAB XIV BAB XV BAB XVI BAB XIII PENYELESAIAN SANKSI KETENTUANLARANGAN SENGKETA ADMINISTRATIF PIDANA
  • 43. PASAL 134 SETIAP ORANG DILARANG MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN, YANG TIDAK MEMBANGUN PERUMAHAN SESUAI DENGAN KRITERIA, SPESIFIKASI, PERSYARATAN, PRASANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM YANG DIPERJANJIKAN.PASAL 135 SETIAP ORANG DILARANG MENYEWAKAN ATAU MENGALIHKAN KEPEMILIKANNYA ATAS RUMAH UMUM KEPADA PIHAK LAIN.PASAL 136 SETIAP ORANG DILARANG MENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HUNIAN ATAU KASIBA YANG TIDAK MEMISAHKAN LINGKUNGAN HUNIAN ATAU KASIBA MENJADI SATUAN LINGKUNGAN PERUMAHAN ATAU LISIBA.PASAL 137 SETIAP ORANG DILARANG MENJUAL SATUAN LINGKUNGAN PERUMAHAN ATAU LISIBA YANG BELUM MENYELESAIKAN STATUS HAK ATAS TANAHNYA.
  • 44. PASAL 138 BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN RUMAH TUNGGAL, RUMAH DERET, DAN/ATAU RUMAH SUSUN DILARANG MELAKUKAN SERAH TERIMA DAN/ATAU MENARIK DANA LEBIH DARI 80% (DELAPAN PULUH PERSEN) DARI PEMBELI, SEBELUM MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 45.PASAL 139 SETIAP ORANG DILARANG MEMBANGUN PERUMAHAN, DAN/ATAU PERMUKIMAN DI LUAR KAWASAN YANG KHUSUS DIPERUNTUKKAN BAGI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.PASAL 140 SETIAP ORANG DILARANG MEMBANGUN, PERUMAHAN, DAN/ATAU PERMUKIMAN DI TEMPAT YANG BERPOTENSI DAPAT MENIMBULKAN BAHAYA BAGI BARANG ATAUPUN ORANG.PASAL 141 SETIAP PEJABAT DILARANG MENGELUARKAN IZIN PEMBANGUNAN RUMAH, PERUMAHAN, DAN/ATAU PERMUKIMAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN FUNGSI DAN PEMANFAATAN RUANG.
  • 45. PASAL 142 SETIAP ORANG DILARANG MENOLAK ATAU MENGHALANG-HALANGI KEGIATAN PEMUKIMAN KEMBALI RUMAH, PERUMAHAN, DAN/ATAU PERMUKIMAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH SETELAH TERJADI KESEPAKATAN DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT.PASAL 143 SETIAP ORANG DILARANG MENGINVESTASIKAN DANA DARI PEMUPUKAN DANA TABUNGAN PERUMAHAN SELAIN UNTUK PEMBIAYAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PASAL 144 BADAN HUKUM YANG MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DILARANG MENGALIHFUNGSIKAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI LUAR FUNGSINYA.
  • 46. PASAL 145 BADAN HUKUM YANG BELUM MENYELESAIKAN STATUS HAK ATAS TANAH LINGKUNGAN HUNIAN ATAU LISIBA, DILARANG MENJUAL SATUAN PERMUKIMAN. ORANG PERSEORANGAN DILARANG MEMBANGUN LISIBA.PASAL 146 BADAN HUKUM YANG MEMBANGUN LISIBA DILARANG MENJUAL KAVELING TANAH MATANG TANPA RUMAH. DALAM HAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN UNTUK MBR DENGAN KAVELING TANAH MATANG UKURAN KECIL, LARANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAPAT DIKECUALIKAN.
  • 47. PASAL 147 PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PERUMAHAN TERLEBIH DAHULU DIUPAYAKAN BERDASARKAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT.PASAL 148 DALAM HAL PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT TIDAK TERCAPAI, PIHAK YANG DIRUGIKAN DAPAT MENGGUGAT MELALUI PENGADILAN YANG BERADA DI LINGKUNGAN PENGADILAN UMUM ATAU DI LUAR PENGADILAN BERDASARKAN PILIHAN SUKARELA PARA PIHAK YANG BERSENGKETA MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DILAKUKAN MELALUI ARBITRASE, KONSULTASI, NEGOSIASI, MEDIASI, KONSILISIASI, DAN/ATAU PENILAIAN AHLI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN. PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) TIDAK MENGHILANGKAN TANGGUNG JAWAB PIDANA.
  • 48. PASAL 149 GUGATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 148 AYAT (1) ATAS PELANGGARAN DAPAT DILAKUKAN OLEH: A. ORANG PERSEORANGAN; B. BADAN HUKUM; C. MASYARAKAT; DAN/ATAU D. PEMERINTAH DAN/ATAU INSTANSI TERKAIT.
  • 49.  PERINGATAN TERTULIS; PEMBATASAN KEGIATAN PEMBANGUNAN; PENGHENTIAN SEMENTARA ATAU TETAP PADA PEKERJAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN; PENGHENTIAN SEMENTARA ATAU PENGHENTIAN TETAP PADA PENGELOLAAN PERUMAHAN; PENGUASAAN SEMENTARA OLEH PEMERINTAH (DISEGEL); KEWAJIBAN MEMBONGKAR SENDIRI BANGUNAN DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU; PEMBATASAN KEGIATAN USAHA; PEMBEKUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN; PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN; PEMBEKUAN/PENCABUTAN SURAT BUKTI KEPEMILIKAN RUMAH; PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN RUMAH; PEMBEKUAN IZIN USAHA; PENCABUTAN IZIN USAHA; PENGAWASAN; PEMBATALAN IZIN; KEWAJIBAN PEMULIHAN FUNGSI LAHAN DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU; PENCABUTAN INSENTIF; PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF; DAN/ATAU PENUTUPAN LOKASI.
  • 50. PASAL 151SETIAP ORANG DILARANGMENYELENGGARAKAN PEMBANGUNANPERUMAHAN, YANG TIDAK MEMBANGUN PIDANA DENDAPERUMAHAN SESUAI DENGAN RP.5,000,000,000KRITERIA, SPESIFIKASI, PERSYARATAN, PRASANA, (LIMA MILYAR RUPIAH SARANA, DAN UTILITAS UMUM YANGDIPERJANJIKAN. PIDANA TAMBAHAN BERUPA MEMBANGUN KEMBALI PERUMAHAN SESUAI DENGAN KRITERIA, SPESIFIKASI, PERSYAR ATAN, SARANA, PRASARANA, DAN UTILITAS UMUM YANG DIPERJANJIKAN
  • 51. PASAL 152SETIAP ORANG DILARANG MENYEWAKAN ATAUMENGALIHKAN KEPEMILIKANNYA ATAS RUMAHUMUM KEPADA PIHAK LAIN. PIDANA DENDA RP.50,000,000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) PASAL 153SETIAP ORANG DILARANGMENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HUNIANATAU KASIBA YANG TIDAK MEMISAHKANLINGKUNGAN HUNIAN ATAU KASIBA MENJADISATUAN LINGKUNGAN PERUMAHAN ATAU PIDANA DENDALISIBA. RP.5,000,000,000 (LIMA MILYAR RUPIAH) PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN IZIN
  • 52. PASAL 154SETIAP ORANG DILARANG MENJUAL SATUAN PIDANA DENDALINGKUNGAN PERUMAHAN ATAU LISIBA YANG RP.5,000,000,000BELUM MENYELESAIKAN STATUS HAK ATAS (LIMA MILYAR RUPIAH)TANAHNYA. PASAL 155BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN PIDANA DENDAPEMBANGUNAN RUMAH TUNGGAL, RUMAH RP.1,000,000,000DERET, DAN/ATAU RUMAH SUSUN DILARANG (SATU MILYAR RUPIAH)MELAKUKAN SERAH TERIMA DAN/ATAUMENARIK DANA LEBIH DARI 80% (DELAPAN ATAUPULUH PERSEN) DARI PEMBELI, SEBELUMMEMENUHI PERSYARATAN PIDANA KURUNGAN 1 (SATU) TAHUN
  • 53. PASAL 156SETIAP ORANG DILARANG MEMBANGUNPERUMAHAN, DAN/ATAU PERMUKIMAN DILUAR KAWASAN YANG KHUSUS PIDANA DENDADIPERUNTUKKAN BAGI PERUMAHAN DAN RP.2,000,000,000PERMUKIMAN. (DUA MILYAR RUPIAH) ATAU PIDANA KURUNGAN PASAL 157 2 (DUA) TAHUNSETIAP ORANG DILARANGMEMBANGUN, PERUMAHAN, DAN/ATAUPERMUKIMAN DI TEMPAT YANG BERPOTENSI PIDANA DENDA RP.50,000,000DAPAT MENIMBULKAN BAHAYA BAGI BARANG (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)ATAUPUN ORANG. ATAU PIDANA KURUNGAN 1 (SATU) TAHUN
  • 54. PASAL 158SETIAP PEJABAT DILARANG MENGELUARKANIZIN PEMBANGUNANRUMAH, PERUMAHAN, DAN/ATAU PIDANA DENDAPERMUKIMAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN RP.5,000,000,000FUNGSI DAN PEMANFAATAN RUANG. (LIMA MILYAR RUPIAH) ATAU PIDANA KURUNGAN 5 (LIMA) TAHUN PASAL 159SETIAP ORANG DILARANG MENOLAK ATAUMENGHALANG-HALANGI KEGIATANPEMUKIMAN KEMBALI PIDANA DENDARUMAH, PERUMAHAN, DAN/ATAU RP.100,000,000PERMUKIMAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH (SERATUS JUTA RUPIAH)PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH ATAUSETELAH TERJADI KESEPAKATAN DENGANMASYARAKAT SETEMPAT PIDANA KURUNGAN 1 (SATU) TAHUN
  • 55. PASAL 160SETIAP ORANG DILARANG MENGINVESTASIKANDANA DARI PEMUPUKAN DANA TABUNGANPERUMAHAN SELAIN UNTUK PEMBIAYAAN PIDANA DENDAKEGIATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN RP.5,000,000,000DAN KAWASAN PERMUKIMAN (LIMA MILYAR RUPIAH) ATAU PIDANA KURUNGAN 5 (LIMA) TAHUN PASAL 161SETIAP ORANG DILARANG MENOLAK ATAU PIDANA DENDAMENGHALANG-HALANGI KEGIATAN RP.500,000,000PEMUKIMAN KEMBALI (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)RUMAH, PERUMAHAN, DAN/ATAU ATAUPERMUKIMAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEHPEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH PIDANA TAMBAHAN BERUPASETELAH TERJADI KESEPAKATAN DENGAN PEMBONGKARAN LISIBA YANGMASYARAKAT SETEMPAT BIAYANYA DITANGGUNG OLEH PELAKU
  • 56. PASAL 162BADAN HUKUM YANG:1. MENGALIH FUNGSIKAN SARANA DAN PRASARANA DAN UTILITAS UMUM DILUAR FUNGSINYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 144;2. MENJUAL SATUAN LINGKUNGAN HUNIAN PIDANA DENDA ATAU LISIBA SEBAGAIMANA DIMAKSUD RP.5,000,000,000 DALAM PASAL 145 AYAT (1); ATAU (LIMA MILYAR RUPIAH)3. MEMBANGUN LISIBA YANG MENJUAL KAVELING TANAH MATANG TANPA RUMAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 146 AYAT (1).4. SELAIN PIDANA BAGI BADAN HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), PENGURUS BADAN HUKUM DAPAT DIJATUHI PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN.
  • 57. PASAL 162DALAM HAL PERBUATAN SEBAGAIMANADIMAKSUD DALAM PASAL 151 AYAT (1), PASAL152, PASAL 153, PASAL 154, PASAL 155, PASAL156, PASAL 157, PASAL 160, DAN PASAL 161 DILAKUKAN OLEH BADAN HUKUM, MAKA SELAIN PIDANA PENJARA DAN DENDA TERHADAP PENGURUSNYA, PIDANA DAPAT DIJATUHKAN TERHADAP BADAN HUKUM BERUPA PIDANA DENDA DENGAN PEMBERATAN 3 (TIGA) KALI DARI PIDANA DENDA TERHADAP ORANG.
  • 58. ADDITIONAL REGULATION
  • 59. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN1992 TENTANG PERUMAHAN DANPERMUKIMAN, DAN PERATURANPERUNDANG - UNDANGAN LAINNYAMENGENAI PERUMAHAN DANPERMUKIMAN, MASIH TETAP BERLAKUSEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN ATAUBELUM DIGANTI DENGAN PERATURANPELAKSANAAN YANG BARUBERDASARKAN UNDANG-UNDANG INI.
  • 60. PERATURAN PELAKSANAAN YANGDITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG INI HARUS DITETAPKAN 1(SATU) TAHUN SEJAK UNDANG-UNDANG INI DIUNDANGKANSEMUA KELEMBAGAAN YANG PERLUDIBENTUK ATAU YANG PERLU DITINGKATKAN STATUSNYA SEBAGAIMANADIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INISUDAH TERBENTUK PALING LAMA 2 (DUA)TAHUN SEJAK UNDANG-UNDANG INIDIUNDANGKAN