SlideShare a Scribd company logo

idigf - hukum - ditjen haki - ahmad romli

•
•
IGF Indonesia
IGF Indonesia

Materi presentasi Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF) - Jakarta, 1 November 2012. Situs: http://id-igf.or.id

1 of 3
Download to read offline
PROF. DR. AHMAD M. RAMLI., SH, MH, FCBARB DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMETERIAN HUKUM DAN HAM RI
AGENDA • Cyber Space & HKI Maslahat dan Mudarat • Fenomena Industri Hak Cipta dari Konservatif ke Konvergensi • Pelanggaran HKI & Cyber: Keberpihakan pada Kreatif Makro • Keberpihakan pada Kreativitas Makro • Creative Commons: Hak Eksklusif dan Fungsi Sosial • Security, Etika, Teknologi dan Hukum
TERIMA KASIH

Recommended

Introduction to International Relation 2, hukum intl
Introduction to International Relation 2, hukum intlIntroduction to International Relation 2, hukum intl
Introduction to International Relation 2, hukum intlAiu Sofia Rahmi
 
idigf - hukum - ui - edmon makarim
idigf - hukum - ui - edmon makarimidigf - hukum - ui - edmon makarim
idigf - hukum - ui - edmon makarimIGF Indonesia
 
Materi Hukum International
Materi Hukum International Materi Hukum International
Materi Hukum International Ir. Soekarno
 
remisi bagi koruptor
remisi bagi koruptorremisi bagi koruptor
remisi bagi koruptorIr. Soekarno
 
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...Ir. Soekarno
 
Evaluasi kebijakan dalam rangka unclos 1982 dekin
Evaluasi kebijakan dalam rangka unclos 1982 dekinEvaluasi kebijakan dalam rangka unclos 1982 dekin
Evaluasi kebijakan dalam rangka unclos 1982 dekinMahdan Ipb
 
History and-meaning-of-international-law
History and-meaning-of-international-lawHistory and-meaning-of-international-law
History and-meaning-of-international-lawrestuPratama100
 
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...Ir. Soekarno
 

Recommended

Introduction to International Relation 2, hukum intl
Introduction to International Relation 2, hukum intlIntroduction to International Relation 2, hukum intl
Introduction to International Relation 2, hukum intlAiu Sofia Rahmi
 
idigf - hukum - ui - edmon makarim
idigf - hukum - ui - edmon makarimidigf - hukum - ui - edmon makarim
idigf - hukum - ui - edmon makarimIGF Indonesia
 
Materi Hukum International
Materi Hukum International Materi Hukum International
Materi Hukum International Ir. Soekarno
 
remisi bagi koruptor
remisi bagi koruptorremisi bagi koruptor
remisi bagi koruptorIr. Soekarno
 
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...Ir. Soekarno
 
Evaluasi kebijakan dalam rangka unclos 1982 dekin
Evaluasi kebijakan dalam rangka unclos 1982 dekinEvaluasi kebijakan dalam rangka unclos 1982 dekin
Evaluasi kebijakan dalam rangka unclos 1982 dekinMahdan Ipb
 
History and-meaning-of-international-law
History and-meaning-of-international-lawHistory and-meaning-of-international-law
History and-meaning-of-international-lawrestuPratama100
 
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...Ir. Soekarno
 
Aspek hukum pemberian jasa perbankan
Aspek hukum pemberian jasa perbankanAspek hukum pemberian jasa perbankan
Aspek hukum pemberian jasa perbankanDIAN EKA PERMATASARI
 
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesia
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesiaRatifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesia
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesiaIr. Soekarno
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalUniversity of Mataram
 
ID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dan Cybersecurity + resilience
ID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dan Cybersecurity + resilienceID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dan Cybersecurity + resilience
ID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dan Cybersecurity + resilienceIGF Indonesia
 
Anatomi kontrak
Anatomi kontrakAnatomi kontrak
Anatomi kontrakDIAN EKA PERMATASARI
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber NasionalID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber NasionalIGF Indonesia
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukumMuhammad Fahroly
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasionalBrawijaya University
 
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa PemerintahResiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa PemerintahZainul Ulum
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalgreycats_media
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasionalRizki Gumilar
 
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanIGF Indonesia
 
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report IGF Indonesia
 
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanIGF Indonesia
 
Pengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola InternetPengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola InternetIGF Indonesia
 
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif MultistakeholderKebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif MultistakeholderIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internetID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internetIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDPID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDPIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi MultilateralID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi MultilateralIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan SiberID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan SiberIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan SiberID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan SiberIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...IGF Indonesia
 

More Related Content

Viewers also liked

Aspek hukum pemberian jasa perbankan
Aspek hukum pemberian jasa perbankanAspek hukum pemberian jasa perbankan
Aspek hukum pemberian jasa perbankanDIAN EKA PERMATASARI
 
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesia
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesiaRatifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesia
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesiaIr. Soekarno
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalUniversity of Mataram
 
ID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dan Cybersecurity + resilience
ID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dan Cybersecurity + resilienceID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dan Cybersecurity + resilience
ID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dan Cybersecurity + resilienceIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber NasionalID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber NasionalIGF Indonesia
 
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa PemerintahResiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa PemerintahZainul Ulum
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalgreycats_media
 

Viewers also liked (11)

Aspek hukum pemberian jasa perbankan
Aspek hukum pemberian jasa perbankanAspek hukum pemberian jasa perbankan
Aspek hukum pemberian jasa perbankan
 
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesia
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesiaRatifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesia
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesia
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
 
ID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dan Cybersecurity + resilience
ID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dan Cybersecurity + resilienceID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dan Cybersecurity + resilience
ID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dan Cybersecurity + resilience
 
Anatomi kontrak
Anatomi kontrakAnatomi kontrak
Anatomi kontrak
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber NasionalID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa PemerintahResiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 

More from IGF Indonesia

ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanIGF Indonesia
 
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report IGF Indonesia
 
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanIGF Indonesia
 
Pengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola InternetPengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola InternetIGF Indonesia
 
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif MultistakeholderKebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif MultistakeholderIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internetID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internetIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDPID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDPIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi MultilateralID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi MultilateralIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan SiberID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan SiberIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan SiberID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan SiberIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...IGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security FrameworkID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security FrameworkIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance FrameworkID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance FrameworkIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat IGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan AnakID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan AnakIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan PenapisanID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan PenapisanIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk KeluargaID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk KeluargaIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anakID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anakIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - IndorelawanID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - IndorelawanIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala Indonesia
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala IndonesiaID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala Indonesia
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala IndonesiaIGF Indonesia
 

More from IGF Indonesia (20)

ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
 
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
 
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
 
Pengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola InternetPengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola Internet
 
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif MultistakeholderKebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
 
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internetID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
 
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDPID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi MultilateralID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan SiberID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan SiberID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security FrameworkID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance FrameworkID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan AnakID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan PenapisanID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk KeluargaID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anakID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - IndorelawanID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala Indonesia
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala IndonesiaID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala Indonesia
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala Indonesia
 

idigf - hukum - ditjen haki - ahmad romli

  • 1. PROF. DR. AHMAD M. RAMLI., SH, MH, FCBARB DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMETERIAN HUKUM DAN HAM RI
  • 2. AGENDA • Cyber Space & HKI Maslahat dan Mudarat • Fenomena Industri Hak Cipta dari Konservatif ke Konvergensi • Pelanggaran HKI & Cyber: Keberpihakan pada Kreatif Makro • Keberpihakan pada Kreativitas Makro • Creative Commons: Hak Eksklusif dan Fungsi Sosial • Security, Etika, Teknologi dan Hukum